-->

Sabtu, 17 Februari 2024

Wawali Arya Wibawa Buka Turnamen Futsal Buana Santi Cup 2024


 Ket foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat membuka secara resmi Turnamen Futsal Buana Santi Cup 2024 yang digelar Karang Taruna Bhuana Santi, Desa Ubung Kaja, di Restu Futsal, Desa Ubung Kaja, Sabtu (17/2).


Denpasar , Bali Kini - Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa membuka secara resmi Turnamen Futsal Buana Santi Cup 2024 yang digelar Karang Taruna Bhuana Santi, Desa Ubung Kaja, di Restu Futsal, Desa Ubung Kaja, Sabtu (17/2).

Ketua panitia Turnamen Futsal Buana Santi Cup, I Putu Adichandra Suputra saat ditemui mengatakan turnamen futsal ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-236 Kota Denpasar oleh Karang Taruna Buana Santi Desa Ubung Kaja.

Lebih lanjut dikatakannya, yang mana peserta dari turnamen ini diikuti sebanyak 12 tim/banjar dan dikhususkan kepada sekaa taruna yang ada di Desa Ubung Kaja dengan memperebutkan juara I, juara II, Jiara III dan Harapan I, serta top score untuk perorangan.

"Tentu kami berharap pelaksanaan ini dapat terus dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan silahturahmi dan kebersamaan antar sekaa teruna di Desa Ubung Kaja," kata Putu Adichandra.

Sementara Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengapresiasi kegiatan turnament futsal yang digelar oleh Karang Taruna Buana Santi Desa Ubung Kaja.

"Kami atas nama Pemerintah Kota Denpasar, turut mengapresiasi atas digelarnya Turnamen Futsal Buana Santi Cup 2024 oleh Karang Taruna Buana Santi. Dan tidak hanya futsal, kegiatan apapun yang dilakukan oleh anak muda di Kota Denpasar selama itu membawa dampak yang positif, kami akan selalu mendukung,” pungkas Wawali Arya Wibawa usai membuka turnamen yang ditandai penendangan bola pertama.

Hadir pada kesempatan tersebut anggota DPRD Kota Denpasar, I Nyoman Gede Sumara Putra, Anggota DPRD Kota Denpasar, Agus Wirajaya, Anggota DPRD Provinsi Bali, Grace Anastasia Surya Widjaja, Perbekel Desa Ubung Kaja, I Wayan Astika, serta undangan lainnya. (Arm)

Jumat, 16 Februari 2024

Walikota Denpasar Buka Pameran Gema Tridatu Serangkaian HUT ke-236 Kota Denpasar



Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat membuka secara resmi Pameran Gelar Bersama Industri dan Perdagangan Bermutu (Gema Tridatu) yang ditandai dengan pemotongan pita di Kawasan Depan Museum Bali Denpasar, Jumat (16/2). 








Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara membuka secara resmi Pameran Gelar Bersama Industri dan Perdagangan Bermutu (Gema Tridatu) yang ditandai dengan pemotongan pita di Kawasan Depan Museum Bali Denpasar, Jumat (16/2). Kegiatan yang merupakan bentuk dukungan UMKM Denpasar naik kelas ini merupakan serangkaian menyambut HUT ke-236 Kota Denpasar.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana, Ketua Dekranasda Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Wakil Ketua Dekranasda Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa dan Ketua DWP Kota Denpasar Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana. 

Tampak hadir pula Kepala Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan Kota Denpasar, IB. Mayun Suryawangsa, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar Ni Nyoman Sri Utari beserta seluruh OPD Kota Denpasar.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, kegiatan Pameran Gema Tridatu serangkain HUT ke-236 Kota Denpasar ini merupakan salah satu cara untuk menekan inflasi yang ada di kota denpasar. Dimana dalam pameran ini turut menjual bahan-bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran terutama beras. Terlebih saat ini  sudah mendekati hari raya galungan dan kuningan. 

"Setidaknya bisa meringankan beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari raya," ujarnya

Jaya Negara menambahkan, pelaksanaan Pameran Gema Tridatu ini merupakan bentuk dukungan Pemkot Denpasar dalam mewujudkan UMKM naik kelas. Sehingga kedepannya mampu berdaya saing baik skala lokal, nasional bahkan internasional. 

"Jadi kegiatan ini dikemas dengan kolaboratif, ada pasar murah, operasi pasar, ada UMKM baik itu kerajinan dan fashion, ada juga safari kesehatan, semoga memberikan kemamfaatan bagi masyrakat," ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Ni Nyoman Sri Utari mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya peningkatan kesejahteraan bagi IKM/UMKM Kota Denpasar. Dimana, kegiatan ini terlaksana atas kolaborasi Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kota Denpasar dan Dekranasda Kota Denpasar dalam rangkaian acara HUT ke-236 Kota Denpasar. 

Dikatakannya, Pameran Gema Tridatu merupakan suatu inovasi untuk menciptakan event promosi bagi IKM/UMKM Kota Denpasar. Untuk itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dan Dekranasda Kota Denpasar memberikan fasilitasi event bagi IKM/UMKM Kota Denpasar melalui pelaksaan pameran Gema Tridatu dalam rangkaian HUT ke-236 Kota Denpasar. 

Beberapa pihak turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, diantaranya Komunitas Keris (Setiaki 9), UMKM Fashion, Perajin Tenun Endek dan lainya. Adeapun beberapa kegiatan turut dikemas dalam pelaksanaanya selama 2 (dua) hari dari tanggal 16 sampai 17 Februari 2024, yakni Pameran IKM/UMKM dan Pasar Murah, Senam Bersama dan Lomba Tarik Tambang, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Konseling Mobil Ceria, Bazzar Pangan dan Kuliner dari PKK Kota Denpasar. Adapun Peserta pada Pameran Gema Tridatu yakni di ikuti 40 IKM/UMKM Kota Denpasar.

Adapun Dari harga pasar murah tersebut diketahui Beras Raja Premium 5 Kg seharga Rp. 69.000, Beras Premium SPHP 5 Kg dengan harga Rp. 52.500, Gula Rose Brand dengan harga Rp. 15.000/Kg, Cabe Kecil (1kg) dengan harga Rp. 50.000, Bawang Merah (1kg) dengan harga Rp. 28.000, Bawang Putih (1kg) dengan harga Rp. 33.000, Minyak Kita 1 Liter dengan harga Rp. 15.000 dan Telur dengan harga Rp. 45.000/krat. (H/ays).


 

Kamis, 15 Februari 2024

Lantukan Pupuh, Jaya Negara Buka UDG Disabilitas

Teks foto :Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara  dengan mengartikan Pupuh Ginada yang dilantunkan oleh salah satu perwakilan Disabilitas dalam rangka memperingati Hut Kota Denpasar Ke-236 yang berlangsung, Kamis (15/2) di Gedung Wanita Shanti Graha Denpasar.

Denpasar , Bali Kini - Pemkot Denpasar melalui Dinas Sosial kembali melaksanakan Utsawa Dharma Gita (UDG) bagi penyandang Disabilitas dalam rangka memperingati Hut Kota Denpasar Ke-236 yang berlangsung, Kamis (15/2) di Gedung Wanita Shanti Graha Denpasar.

Acara pembukaan dilakukan oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara  dengan mengartikan Pupuh yang dilantunkan oleh salah satu perwakilan Disabilitas. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana, Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana, Kadis Sosial, I Gusti Ayu Laksmy Saraswati, dan OPD terkait Pemkot Denpasar. 

Melalui kegiatan UDG Disabilitas diharapkan adanya program pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam wadah pemberdayaan, pelestarian seni dan budaya bagi para penyandang disabilitas.

"Kemampuan penyandangan disabilitas dalam keterbatasan mereka mampu layaknya orang normal, seperti yang dapat kita lihat dalam kegiatan UDG kali ini, mereka mampu menembangkan lantunan nyanyian suci yang dapat kita nikmati, " ujar Jaya Negara, disela-sela membuka UDG Disabilitas.

Lebih lanjut disampaikan, selain program ini dapat meningkatkan kesejahteraan, dan juga sebagai salah satu bentuk dukungan pemenuhan dan perlindungan bagi disabilitas dengan spirit "Vasudaiva Khutumbakam".

"Dalam kegiatan ini juga sebagai kepedulian dan memperkuat solidaritas dalam meletakan dasar yang kuat bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara inklusi dan berkesinambungan," ujar Jaya Negara.

Sementara Kadis Sosial Denpasar, I Gusti Ayu Laksmy Saraswati menyampaikan, UDG bagi penyandang disabilitas sebagai program bimbingan fisik, sosial mental dan budaya. Hal ini mendukung Denpasar sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar maju.

"Ini sebagai bentuk hak disabilitas dalam berekspresi berkolaborasi yang harus kita berikan, karena mereka juga berkontribusi dalam pembangunan," ujarnya.


Dijelaskan pula, UDG bagi penyandang disabilitas diikuti 20 orang dari empat kecamatan yang mengelompokan kategori, Mageguritan, Mawirama, dan Macepat, dengan melibatkan para juri yang kompeten dibidangnya.

Sementara, jumlah disabilitas di Kota Denpasar mencapai ribuan, yang telah didukung melalui  program  Rumah Berdaya sebagai pelayanan mental, Pusat Layanan Disabilitas termasuk autis, dan  Graha Nawasena sebagai rumah harapan disabilitas.

" Disabilitas yang mengikuti kegiatan UDG ini tergabung di Graha Nawasena, selain berkesenian di rumah harapan disabilitas yang berlamat di Jalan Kamboja No. 4, Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara ini juga difasilitasi tempat masage ," ujarnya. (HumasDps/Eka)

Denpasar , Bali Kini - Pemkot Denpasar melalui Dinas Sosial kembali melaksanakan Utsawa Dharma Gita (UDG) bagi penyandang Disabilitas dalam rangka memperingati Hut Kota Denpasar Ke-236 yang berlangsung, Kamis (15/2) di Gedung Wanita Shanti Graha Denpasar.

Acara pembukaan dilakukan oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara  dengan mengartikan Pupuh yang dilantunkan oleh salah satu perwakilan Disabilitas. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana, Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana, Kadis Sosial, I Gusti Ayu Laksmy Saraswati, dan OPD terkait Pemkot Denpasar. 

Melalui kegiatan UDG Disabilitas diharapkan adanya program pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam wadah pemberdayaan, pelestarian seni dan budaya bagi para penyandang disabilitas.

"Kemampuan penyandangan disabilitas dalam keterbatasan mereka mampu layaknya orang normal, seperti yang dapat kita lihat dalam kegiatan UDG kali ini, mereka mampu menembangkan lantunan nyanyian suci yang dapat kita nikmati, " ujar Jaya Negara, disela-sela membuka UDG Disabilitas.

Lebih lanjut disampaikan, selain program ini dapat meningkatkan kesejahteraan, dan juga sebagai salah satu bentuk dukungan pemenuhan dan perlindungan bagi disabilitas dengan spirit "Vasudaiva Khutumbakam".

"Dalam kegiatan ini juga sebagai kepedulian dan memperkuat solidaritas dalam meletakan dasar yang kuat bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara inklusi dan berkesinambungan," ujar Jaya Negara.

Sementara Kadis Sosial Denpasar, I Gusti Ayu Laksmy Saraswati menyampaikan, UDG bagi penyandang disabilitas sebagai program bimbingan fisik, sosial mental dan budaya. Hal ini mendukung Denpasar sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar maju.

"Ini sebagai bentuk hak disabilitas dalam berekspresi berkolaborasi yang harus kita berikan, karena mereka juga berkontribusi dalam pembangunan," ujarnya.


Dijelaskan pula, UDG bagi penyandang disabilitas diikuti 20 orang dari empat kecamatan yang mengelompokan kategori, Mageguritan, Mawirama, dan Macepat, dengan melibatkan para juri yang kompeten dibidangnya.

Sementara, jumlah disabilitas di Kota Denpasar mencapai ribuan, yang telah didukung melalui  program  Rumah Berdaya sebagai pelayanan mental, Pusat Layanan Disabilitas termasuk autis, dan  Graha Nawasena sebagai rumah harapan disabilitas.

" Disabilitas yang mengikuti kegiatan UDG ini tergabung di Graha Nawasena, selain berkesenian di rumah harapan disabilitas yang berlamat di Jalan Kamboja No. 4, Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara ini juga difasilitasi tempat masage ," ujarnya. (r/Eka)

Rabu, 31 Januari 2024

Sekda Dewa Indra Apresiasi Langkah Intelektual Pelaku Usaha Spa Sikapi Pemberlakuan UU HKP3D


GIANYAR , Bali Kini
- Sekretaris Daerah Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung langkah intelektual yang ditempuh pelaku usaha Spa & Wellness dalam menyikapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKP3D). Langkah intelektual yang dimaksudnya itu adalah pelaksanaan seminar nasional yang mengusung tema “Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Dampak bagi Pelaku Usaha Spa” di The Royal Pita Maha Ubud, Rabu (31/1/2024).


Lebih jauh Sekda Dewa Indra menambahkan, dalam polemik yang mengemuka terkait pemberlakuan UU HKP3D, Pemprov Bali mengambil posisi mencermati dan membaca aspirasi serta wacana yang berkembang di ruang publik. “Mencermati wacana yang berkembang, kami merumuskan dua isu. Pertama, penempatan Spa pada kelompok jasa hiburan tertentu yang dinilai tidak tepat dengan segenap argumen dan historisnya. Isu kedua adalah pengenaan tarif pajak terlalu tinggi yaitu pada kisaran 40 % - 75 %,” urainya.


Menyikapi dua hal tersebut, Pemprov Bali dan industri pariwisata menempuh jalan yang berbeda sesuai dengan ranah masing-masing. Sesuai dengan ranah yang bisa ditempuh, Pemprov Bali telah melakukan langkah strategis yaitu melalui pertemuan bersama dengan pemerintah kabupaten/kota yang melibatkan stakeholder pariwisata pada Jumat (26/1/2024). “Kami duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan dalam koridor dan jalur regulasi. Kami melihat ada ruang dalam UU tersebut yang mengakomodir aspirasi daerah yaitu pasal 101. Selain itu juga ada PP 35 Tahun 2023,” terangnya. Berdasarkan regulasi tersebut, seluruh pemerintah kabupaten/kota yang hadir pada pertemuan sepakat untuk tidak memberlakukan pengenaan pajak 40% – 75% persen. “Pemerintah kabupaten/kota bersepakat untuk menggunakan instrumen kebijakan pemberian insentif fiskal. Mengenai besarannya, kita berikan kesempatan kepada kabupaten/kota untuk mengaturnya. Ini sesuai dengan semangat otonomi daerah,” ujarnya. 


Sejalan dengan upaya yang ditempuh pemerintah, Sekda Dewa Indra menghormati langkah yang ditempuh oleh pelaku usaha yaitu melalui jalur hukum yaitu mengajukan judicial review dan langkah intelektual dengan membahas polemik pada forum seminar. “Seminar ini merupakan jalur intelektual. Silahkan mengemukakan fakta sesuai dengan penalaran masing-masing. Rundingkan hal-hal yang dapat menguatkan upaya judicial review. Ini merupakan jalan terhormat yang patut diapresiasi,” paparnya. Mengakhiri arahannya, Sekda Dewa Indra berharap perjuangan ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan usaha Spa yang sangat mendukung sektor pariwisata. 


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pembicara kunci dalam kegiatan tersebut memastikan bahwa pemerintah hadir untuk mendengar dan merespon tuntutan dan harapan para pelaku usaha Spa. Menurutnya, sejumlah kementerian terkait telah turun tangan menyikapi polemik ini. Disebutkan olehnya, implementasi UU HKP3D menjadi polemik karena Spa masuk kelompok jasa hiburan tertentu yang kemudian dikenakan pajak 40% - 75%. Padahal mengacu pada Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021, Spa masuk kategori wellness tourism. Masih menurut Sandiaga Uno, Kemenkes RI juga memasukkan Spa dalam kategori industri kesehatan. Ia berharap pelaku usaha Spa jangan khawatir karena pemerintah sudah mengambil langkah dalam menyikapi polemik ini. “Bapak Presiden juga telah mengeluarkan edaran agar pengenaan pajak jangan membebani industri pariwisata yang baru pulih,” cetusnya.


Sementara itu, Ketua PHRI BPD Provinsi Bali Prof. Tjok Oka Sukawati dalam paparannya menyinggung tentang cikal bakal berkembangnya usaha Spa & Wellness di Pulau Dewata yang tak bisa dipisahkan dari keberadaan Hotel The Royal Pitamaha Ubud. Di tengah makin berkembangnya usaha Spa, tiba-tiba sektor yang lekat dengan pariwisata ini dikejutkan dengan pemberlakuan UU HKP3D. Padahal menurutnya, dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Spa tidak masuk kategori hiburan. “Spa masuk kategori usaha perawatan, tak ada satu kata pun yang menyebut hiburan. Untuk pengurusan izin, kode untuk Spa adalah jasa kesehatan dan perawatan modern holistik,” sebutnya. Lebih dari itu, fakta empiris menunjukkan kalau makin banyak lembaga pendidikan yang menawarkan program Spa. “Ini menandakan kalau Spa jauh dari kategori hiburan,” tandasnya. Oleh karena itu, ia sangat berharap langkah judicial review yang ditempuh pelaku usaha Spa segera membuahkan hasil. Pada bagian lain, pria yang akrab disapa Cok Ace ini menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah yang merespon aspirasi pelaku usaha Spa.


Seminar yang berlangsung sehari ini juga menghadirkan pembicara lainnya yaitu Guru Besar UNUD Prof. Dr. Putu Gde Patra Sumertayasa dan Kepala Divisi Spa & Wellness Mustika Ratu Dian V Soeryomurti. Seminar yang digelar secara hybrid melibatkan pelaku usaha Spa & Wellness dari Bali, Yogyakarta, Lombok dan sejumlah daerah. Hasil seminar ini akan menjadi bagian dari penguatan proses judicial review yang tengah ditempuh pelaku usaha Spa & Wellness.[rls/r4]

Senin, 08 Januari 2024

Pemkab Jembrana Naikkan Gaji Tenaga Kontrak


Jembrana , Bali Kini -
  Pemerintah Kabupaten Jembrana pada awal tahun 2024 ini menaikkan gaji pegawai yang berstatus tenaga kontrak. Kenaikan itu untuk pegawai kontrak yang sebelumnya mendapat gaji sebesar Rp1.265.000 naik menjadi Rp 1.5 juta.

Kepastian Itu disampaikan Bupati Jembrana I Nengah Tamba saat  memimpin apel rutin awal bulan  ASN dan pegawai Non ASN di lingkup Pemkab Jembrana, Senin (8/1) bertempat di Taman Pecangakan Jembrana . Hadir pula Wakil Bupati Jembrana IGN Patriana Krisna, Sekda Kabupaten Jembrana I Made Budiasa, Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Jembrana.



Bupati Tamba dalam sambutannya mengatakan bahwa peran pegawai non ASN di seluruh dinas sangat diperlukan, mengingat tanpa adanya pegawai kontrak dalam melakukan tugas kedinasan akan ada hambatan. 


“ Kita punya pegawai kontrak  hari ini yang eksisting ada 2.575 orang. Tidak sedikit dan peran mereka ini sangat luar biasa,” ucapnya. 


Pihaknya pun menegaskan kenaikan  gaji  tenaga kontrak berlaku  tahun ini dimasing masing OPD. Sebelumnya Pemkab Jembrana juga telah menaikkan gaji tenaga kontrak diposisi tertentu dengan nilai Rp 1,7 juta  dan Rp2.5 juta. Besaran itu dikualifikasikan dengan posisi, beban kerja dan kompetensi dimiliki. Kenaikan itu juga diharapkan meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai .



Dihadapan para pegawai, Bupati asal Desa Kaliakah juga mengungkapkan rasa bangganya dengan kinerja pegawai  berkat capaian ditahun 2023.  Ia  menjelaskan dalam kurun waktu tahun 2023 pemerintah Kabupaten Jembrana mendapatkan tujuh belas penghargaan sekaligus. 


“Ini prestasi yang bukan main-main berkat bapak ibu semua, saya tiada henti mengucapkan terima kasih. Saya tidak bisa bekerja tanpa kalian. Hampir semua kedinasan mempunyai prestasinya ini sangat membanggakan sekali, ” jelasnya


Bupati berpesan kepada seluruh ASN dan non ASN agar tetap fokus bekerja tahun ini. Terlebih tahun ini akan ada hajatan besar bangsa yakni pemilihan umum. 


“Saat pemilu ini saya minta teman-teman tetap  fokus. Fokus dalam  bekerja sesuai tupoksi masing masing dan fokus juga bekerja  membantu Bupati dalam rangka mewujudkan Jembrana Emas tahun 2026,” tandasnya. ( Gusadi/hu)

Sabtu, 02 Desember 2023

Antisipasi Banjir Musim Penghujan Desa Pemecutan Kelod Bersama Perbankan dan Masyarakat Bersihkan Tukad Teba


 Denpasar,Bali Kini - Antisipasi banjir saat musim penghujan, Perbekel Pemecutan Kelod bersama DLHK, Badan Permusyawaratan Desa-desa (BPD) Desa Pemecutan Kelod, Bank BRI Cabang Gatsu, serta Pelaksana Kewilayahan, masyarakat, dan komunitas pecinta lingkungan menggelar kerja bakti di Tukad Teba, Sabtu (2/12).


Kegiatan kerja bakti mencakup pembersihan sungai, normalisasi aliran air, dan penanganan sampah. Dalam kesempatan tersebut Bank BRI turut berkontribusi dengan menyediakan sumber daya dan tenaga kerja, menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan setempat.


Perbekel Desa Pemecutan Kelod I Wayan Tantra, mengatakan, sepanjang Tukad Teba banyak sampah terbawa air dari hulu. Sehingga untuk mengantisipasi banjir, kami melakukan sinergi bersama pihak perbankan dan kominitas pecinta lingkungan melaksanakan pembersihan sampah di aliran Tukad Teba. "Kami bekerja sama dengan Bank BRI, DLHK, BPD, serta melibatkan masyarakat dan komunitas lingkungan untuk bersama-sama melaksanakan giat bersih-bersih mengantisipasi banjir di Tukad Teba," ujar Tantra


Dalam aksinya, komunitas pecinta lingkungan memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga lingkungan agar dapat mengurangi risiko banjir. Pelaksana kewilayahan juga turut berperan aktif dalam pemantauan kondisi alam sekitar.


"Harapan kita bersama melalui kerja bakti ini, potensi banjir dapat diminimalisir dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan dari pihak swasta menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan ketahanan lingkungan di musim pengujan," ujarnya. (ayu/humas)

Kamis, 12 Oktober 2023

Masuk Nominasi Innovative Government Award, Tim Validasi Lapangan Lakukan Peninjauan Inovasi Penagihan Metaksu dan Samsat Kerthi Digital


GIANYAR - Dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, salah satunya adalah pemetaan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali, maka Pemerintah Provinsi Bali melakukan gebrakan dengan meluncurkan Inovasi aplikasi penagihan “METAKSU”  dan Samsat Kerthi Digital yang merupakan upaya penagihan bagi masyarakat wajib pajak yang masih belum melakukan daftar ulang untuk pembayaran pajak kendaraannya. 

Inovasi yang dikembangkan dan diinisiasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali ini masuk ke dalam nominasi penghargaan Innovative Government Award. Untuk itu, dalam rangka memvalidasi inovasi tersebut, Pemprov Bali menerima kunjungan Tim Validasi Lapangan yang bertempat di Balai Banjar Semaon, Payangan, Gianyar pada Rabu (Buda Kliwon, Matal), 11 Oktober 2023. 

Dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha menyampaikan kepada Tim Validasi Lapangan yaitu Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo dan Perwakilan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri RI Darmillah, bahwa pelaksanaan  kegiatan Razia Door To Door dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang hadir langsung ke rumah masyarakat guna melakukan pemutakhiran data kepemilikan kendaraan sehingga diharapkan data kendaraan pada database yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali menjadi lebih valid.

Sebelumnya kegiatan Razia Door to Door dilaksanakan dengan cara konvensional, yang diawali dengan admin petugas door to door harus mencetak Surat Pemberitahuan Pajak untuk setiap data wajib pajak yang menunggak kemudian membaginya untuk setiap petugas Door to Door sebelum melaksanakan tugas ke rumah wajib pajak. Giat Razia Door To Door yang dilakukan secara konvensional dan manual tersebut menyebabkan kinerja petugas penagihan untuk mendata potensi Pajak kendaraan bermotor dirasakan belum efektif dan efisien. Tidak real timenya update data kendaraan berakibat pada sulitnya pemantauan dan pengukuran tingkat kinerja petugas door to door.

Untuk itu, seiring perkembangan teknologi digital, dibuat terobosan inovasi berupa aplikasi penagihan “METAKSU” yang merupakan akronim dari Mendata, Eling, Tanggungjawab, Akuntabel, Kreatif, Selaras, Unggul. Aplikasi Penagihan “METAKSU” merupakan solusi dari kendala dan permasalahan yang dihadapi pada sistem Razia Door to Door konvensional, sehingga diharapkan dapat mempermudah petugas dalam menjalankan tugasnya untuk mendata dan melakukan upaya penagihan secara digital dan terintegrasi langsung dengan database Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan lebih cepat, tepat/pasti, efektif dan efisien, fleksibel dalam pemutakhiran data kendaraan yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, serta yang tak kalah penting adalah tingkat kinerja petugas penagihan dapat lebih terukur / akuntabel dalam melakukan Razia Door To Door.

Proses penggunaan aplikasi penagihan "METAKSU" yaitu Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mengupload data tunggakan pada aplikasi Samsat Online, lalu Admin Penagihan di UPTD mengakses data tunggakan untuk selanjutnya dilakukan assign kepada Petugas door to door melalui Sistem Samsat Online. Selanjutnya petugas door to door mengakses data tunggakan sesuai dengan pembagian oleh Admin Penagihan melalui Aplikasi Web Penagihan. Lalu petugas door to door melakukan penagihan dan update status kendaraan melalui Aplikasi Web Penagihan berdasarkan keterangan Wajib Pajak. Kemudian petugas door to door melakukan follow-up hingga Wajib Pajak melakukan pembayaran. Terakhir, Admin Penagihan dapat melakukan monitoring kinerja dari setiap petugas door to door secara real time melalui menu laporan yang telah disediakan oleh aplikasi.

Manfaat dari Inovasi Aplikasi Penagihan "METAKSU" ini untuk memudahkan masyarakat atau wajib pajak menerima layanan publik. Dengan adanya Inovasi Aplikasi Penagihan "METAKSU"  ini diharapkan dapat membantu memonitoring pergerakan data tunggakan yang telah ditetapkan. Aplikasi Penagihan "METAKSU" juga dapat mempermudah untuk memantau kinerja dan prestasi UPTD PPRD Provinsi Bali terutama Petugas Door to Door dalam mengejar pembayaran tunggakan serta memudahkan integrasi identifikasi data oleh petugas. 

Lebih jauh, Made Santha juga menjelaskan setelah dilakukan penagihan METAKSU, maka dilanjutkan dengan Inovasi “Samsat Kerthi Digital”, dimana petugas yang sudah membuat janji dengan Wajib Pajak, melakukan jemput bola ke Rumah Tinggal (Kerthi) guna melakukan penagihan melalui pembayaran digital. 

Diharapkan dengan adanya inovasi ini, tingkat kepuasaan masyarakat akan layanan publik menjadi meningkat, Sehingga Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali bisa terwujud.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Validasi didampingi oleh Kepala Badan Riset Inovasi Daerah I Made Gunaja beserta tim dari Bapenda Provinsi Bali dan BRIDA Provinsi Bali.

Sabtu, 23 September 2023

Napi Rutan Gianyar Coret Coret Dinding


Gianyar - Seni Graffiti merupakan bentuk seni lukis goresan cat pada dinding. Hal ini juga ditunjukkan oleh bakat sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ada di Rumah Tahanan Negara Gianyar.

WBP beramai-ramai mempercantik dan memperindah kamar hunian mereka, seperti melukis serta mendekorasi dinding dengan berbagai konsep gambar yang menarik, baik itu mural atau graffiti. Dilandasi gotong-royong dan saling kerja sama, WBP tampak bersemangat melakukan kegiatan tanpa lelah.

Kepala Keastuan Pengamanan Rutan Gianyar, I Wayan Mertawan meninjau langsung kegiatan warga binaan di dalam kamar hunian. Kata dia, lewat kegiatan-kegiatan seperti ini para WBP dapat terus produktif dalam meninggalkan hal negatif dengan menuangkan kreatifitasnya.

“Walaupun berada di rutan, bukan berarti semangat mereka untuk berkreativitas dan berkarya surut begitu saja. Kami selalu senantiasa memberikan pendampingan dan memfasilitasi berbagai kegiatan positif yang ingin dilaksanakan WBP, contohnya kegiatan pembinaan kemandirian, sehingga skill dan kelebihan mereka berguna dan terasah di dalam rutan,” ujar Mertawan.

Di kesempatan berbeda, Kepala Rutan Gianyar, Muhammad Bahrun, melakukan trolling ke dalam blok hunian. "Skill dan kelebihan mereka, harus terus diasah agar ke depannya berguna ketika menghirup udara bebas," kagumnya.

Rabu, 20 September 2023

Pj. Gubernur Bali Lantik I Dewa Tagel Wirasa Jadi Pj. Bupati Gianyar


DENPASAR - Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya melantik secara resmi I Dewa Tagel Wirasa menjadi Penjabat Bupati Gianyar, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (20/9).

I Dewa Tagel Wirasa dilantik menjadi Pj. Bupati Gianyar untuk mengisi kekosongan Bupati Gianyar yang ditinggalkan Bupati Gianyar dan Wakil Bupati Gianyar Periode 2018-2023, I Made Agus Mahayastra dan A.A. Gde Mayun yang habis masa jabatannya per 20 September 2023. 

Pelantikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.33745 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Gianyar Provinsi Bali.  

Pj. Gubernur Bali dalam sambutannya mengingatkan tugas sebagai Pj. Bupati Gianyar sangat kompleks dan kewenangannya tidak jauh berbeda dengan bupati definitif dan terkait hal tersebut, terdapat beberapa hal yang  harus dilakukan  dengan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. 

Ditambahkannya,secara garis besar tugas Pj. Bupati Gianyar yang harus mendapat perhatian yaitu menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta melanjutkan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah sebelumnya dengan berpedoman pada ketentuan perundang undangan, menjaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan baik sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung program-program prioritas nasional khususnya apa yang telah menjadi atensi dari Bapak Presiden Republik Indonesia. 

Pj.Gubernur Mahendra Jaya menambahkan beberapa catatan untuk Kabupaten Gianyar, tingkat persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gianyar berada  di angka 1.38%  sedangkan kemiskinan ekstrem di Provinsi Bali di angka 0.54%, dimana artinya kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gianyar lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Bali. Tidak hanya itu tingkat kemiskinan di Kabupaten Gianyar berada di angka 4.7% dimana tingkat kemiskinan Bali di angka 4.5%, yang juga berarti  kemiskinan di Kabupaten Gianyar lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan di Provinsi Bali. Demikian pula dengan angka stunting di Kabupaten Gianyar mengalami peningkatan dari Tahun 2021 di angka 5.1% naik menjadi 6.3% di Tahun 2022. 

“Tingkat kemiskinan ekstrem dan angka stunting ini, saya harap  menjadi atensi dan perhatian  dari bapak penjabat bupati  di samping peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi daerah serta investasi di Kabupaten Gianyar,” imbuhnya. 

Dalam sambutannya, Pj. Mahendra Jaya juga menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018-2023 serta Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar atas dedikasinya memimpin Kabupaten Gianyar.
 
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Bali, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi tingginya atas dedikasi memimpin Gianyar. Saya pribadi melihat Bapak Mahayastra sebagai sosok pemimpin yang visioner, konseptual dan bukan hanya di belakang meja tetapi juga pemimpin lapangan yang sangat detail,” ungkapnya. 

Acara pelantikan Pj. Bupati Gianyar juga dirangkai dengan Pelantikan Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar, Ny. Widiastuti Wirasa oleh Pj. Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. drg. Ida Mahendra Jaya. Dalam kesempatan tersebut, Ny. Ida Mahendra Jaya mengapresiasi pengabdian, kerja keras serta pergerakan TP PKK Kabupaten Gianyar yang telah dihantarkan oleh Ny. Ida Ayu Suryani Adnyani Mahayastra sehingga capaian pelaksanaan gerakan TP PKK menunjukkan hasil yang maksimal dan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat Gianyar. Sementara itu kepada Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar yang baru saja dilantik, Pj. Ketua TP PKK Provinsi Bali berharap agar 10 program pokok PKK dilaksanakan secara tepat sasaran dan mampu memberi kontribusi nyata terhadap kinerja pembangunan daerah Kabupaten Gianyar sehingga mampu mendukung pergerakan PKK daerah dan pusat menuju Indonesia maju. 

Acara pelantikan Pj. Bupati Gianyar dan Pj. Ketua TP PKK Gianyar pada pagi hari ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Bupati/Walikota se-Bali, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Gianyar.

Selasa, 19 September 2023

Termasuk WBD, Subak Kulub Atas Tampaksiring Sudah Setahun Kekeringan Tanpa Solusi


GIANYAR - Situasi miris dihadapi petani di Subak Kulub Atas di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Pekaseh Subak Kulub Atas I Wayan Perasi menyatakan kendati subaknya merupakan bagian dari situs warisan budaya dunia (WBD) namun kekeringan akibat bendungan rusak diterjang air bah akhir tahun 2022 hingga kini tanpa solusi. 

“Bagaimana melestarikan subak, jika bendungan rusak sudah setahun tidak ada yang memperbaiki? Subak itu kan terdiri dari tiga unsur sawah, air dan pura. Nah ini, Subak Kulub Atas yang katanya bagian dari WBD tidak mendapat perhatian dari pihak terkait,” ujar Pekaseh Wayan Perasi saat bertatap muka dengan akademisi Universitas Udayana dan pimpinan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV di Balai Subak Pulagan, Desa Tampaksiring, Selasa (19/9) kemaren.

Wayan Perasi mempertanyakan kepada pihak terkait di tingkat Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali maupun pemerintah pusat di Jakarta. 

“Sebenarnya siapa yang patut menerima dan menanggapi keluhan kami dari Subak Kulub Atas? Dinas Pertanian. Dinas PUPR, atau Dinas Kebudayaan karena kami bagian dari WBD?” tanya pensiunan dari Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan itu. 

Dijelaskan, sebelumnya segala permasalahan subak ditangani oleh Pasedahan Agung yang ada di Dinas Pendapatan di tingkat kabupaten. Hanya saja, katanya, lembaga tersebut sudah tidak eksis lagi sehingga para pekaseh seperti anak ayam kehilangan induknya. Menurut Wayan Perasi, gagasan pelestarian subak tidak dapat diimplementasikan manakala air irigasi tidak mengalir ke sawah. 

Dia berharap keluhannya terkait kerusakan bendungan untuk Subak Kulub Atas segera mendapat perhatian dan diperbaiki pihak terkait baik kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV Abi Kusno menjelaskan pihaknya mengundang para kelian subak di situs WBD tersebut dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemetaan dan monitoring subak di lanskap subak DAS Pakerisan. “Kami mengundang peneliti dari Unit Subak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk memberikan masukan mengenai konsep pengembangan potensi ekowisata berbasis subak,” kata Abi Kusno. 

Ketua Unit Subak LPPM Unud Prof. Dr. Ir. Ketut Suamba, MP., menjelaskan pihaknya memang digandeng Balai Pelestari Kebudayaan untuk mengembangkan inovasi dalam upaya pelestarian subak. 

“Sebulan lalu saya menggugah pekaseh melakukan penguatan kelembagaan, kali ini Dr. I Made Sarjana, hadir untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis mengelola potensi pariwisata dalam subak,” papar Guru Besar FP Unud itu. Prof. Suamba menjelaskan di DAS Pakerisan ada tiga subak jadi situs WBD yakni Subak Pulagan-Kumba, Subak Kulub Atas dan Subak Kulub Bawah.

Sementara itu, Dr. I Made Sarjana, SP., M.Sc. akademisi Unud yang fokus melakukan kajian integrasi pertanian dan pariwisata mengakui bahwa ketersediaan air irigasi menjadi kebutuhan dasar bagi subak. “Subak sebagai organisasi petani lahan basah tidak akan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, ketika pasokan air irigasi ke sawah-sawah di wilayah subak terhenti,” ujar peneliti yang juga menjadi anggota Subak Giri Merta Yoga di Desa Mengani, Kabupaten Bangli itu. Dr. I Made Sarjana berharap pemegang kebijakan terkait pertanian dan ketahanan pangan, atau penyedia infrastruktur maupun pelestari subak sebagai WBD tergerak hatinya berkoordinasi untuk memberikan solusi mengatasi kekeringan di Subak Kulub Atas.

Terkait pengembangan potensi pariwisata dalam subak, penulis Buku “Agrowisata: Pariwisata Berbasis Pertanian” yang terbit tahun 2020 itu menyatakan mengaku lebih tepat menggunakan istilah pengembangan agrowisata ketimbang ekowisata. Pengembangan ekowisata persyaratannya sangat rigid dan petani atau pengurus subak sulit memenuhi persyaratan tersebut. 

“Agrowisata pengertiannya sederhana bagaimana mengembangkan aktivitas kepariwisataan di dalam subak atau areal pertanian,” jelas Dr. I Made Sarjana. Peneliti Pusat Unggulan Pariwisata Unud ini menekankan dalam pengembangkan agrowisata dalam subak harus mengidentifikasi potensi daya tarik wisata (DTW) yang ada, baik DTW alam, budaya dan buatan. 

Disamping itu, subak sebagai pengelola agrowisata harus memperhatikan 4A (attraction, Accessibilities, Amenities, dan Ancillaries). 

“Yang terpenting harus ada perencanaan kawasan yang memuat zonasi, di mana zone subak tidak boleh disentuh alih fungsi, dimana zone yang bisa membangun fasilitas pariwisata berskala kecil, atau zonasi untuk pengembangan fasilitas pariwisata sesuai kebutuhan dan kesepakatan warga setempat,” tegas Dr. I Made Sarjana. 

Dosen Mata Kuliah Pengembangan Agrowisata di Prodi Agribisnis FP Unud itu mengajak petani bersabar dan menahan diri memasuki ranah pengembangan pariwisata dalam subak. Petani, lanjutnya, Ketika diberi kesempatan mengembangkan wisata di subak sepatutnya tidak terlalu bersemangat menangkap peluang yang ada dan berlomba-lomba mengalihfungsikan sawahnya. Jika alih fungsi secara besar-besaran dan tidak terkendali dapat dipastikan pelestarian subak melalui WBD tidak optimal bahkan gagal. (*)

© Copyright 2021 BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA | All Right Reserved