Wabup Artha Dipa Lunasi Hutang Wayan Mundung

Bali Kini, Karangasem - Kurang mampu, mengindap penyakit tumor kulit dan terlilit hutang. Begitulah nasib dari Ni Wayan Mundung, warga asal Banjar Dinas Bau, Desa Nawakerti, Kecamatan Abang.

Tak tinggal diam, mendengar informasi tersebut Wabup Artha Dipa turun langsung melihat kondisinya. Terenyuh, kesan pertama Wabup Artha Dipa melihat keadaan Ni Wayan Mundung (62) yang tinggal bersama suaminya Nyoman Gejer (67) beserta 2 orang anak dan 1 menantunya. Dikatakan bahwa Ni Wayan Mundung harus mengembalikan uang BLT Desa yang sudah diterima sebesar Rp.1.200.000.

"Saya sudah susah, serba kurang, Istri sedang sakit tetapi harus mengembalikan uang bantuan. Jangankan mengembalikan uang BLT sebesar Rp. 1.200.000, untuk makan saja kami hanya makan ketela pohon dengan sayur jepang dan garam setiap hari," lirih Nyoman Gejer dengan berbahasa bali.

Wabup Artha Dipa mengatakan bahwa setelah ditinjau keluarga ini memang benar tidak mampu dan dalam kondisi sakit. "Ada laporan yang Saya terima dari teman-teman yayasan dan tentu langsung Saya tanggapi dengan serius. Tidak karna ini viral, tapi ini menyangkut masyarakat Karangasem," tegasnya. Selasa (18/5/2021) 

Lebih lanjut Wabup Artha Dipa mengucapkan terimakasih kepada Yayasan Kita Peduli yang turut serta membantu. Dirinya mengajak seluruh masyarakat bahwa mereka yang kurang beruntunglah yang harus  dibantu bersama. "Bukan hanya Pemerintah,  kita semua yang lebih beruntung wajib saling membantu,"  ucapnya. 

Mengenai masalah hutang, Artha Dipa mengaku, setelah  mendengar langsung informasi dari Pak Camat, Perbekel dan Keliang,  uang bantuan yang harus dikembalikan tersebut adalah BLT Desa. "Dikembalikan karena ternyata yang bersangkutan juga menerima bantuan PKH, jadi menurut aturan tidak boleh menerima bantuan double," jelas Wabup Artha Dipa.

Sebelum pamit, Wabup Artha Dipa langsung menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp.1.500.000 kepada keluarga Nyoman Gejer-Wayan Mundung. Uang tersebut diberikan, agar pasutri ini bisa mengembalikan uang BLT-Desa yang telah diterima dan tambahan biaya operasi penyakit  Wayan Mundung. Selain itu,  diserahkan juga bantuan 2 paket sembako, kasur dan selimut dengan didampingi Kadis Sosial, Sekretaris BPBD, Camat Abang, Perbekel Nawakerti dan Keliang Dinas Br. Bau Kawan, JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) dan Yayasan Kita Peduli.

Camat Abang Ida Bagus Eka Ananta Wijaya mengucapkan terimakasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan kepada warganya. Ida Bagus Eka juga berjanji akan mengecek kebenaran berita yang sempat viral tersebut. Ia menyatakan agar pihak yang terkait dengan berita ini, untuk mencari data terlebih dahulu ke kantor desa.  Pihaknya juga akan menjadikan kasus ini sebagai pelajaran,  agar lebih teliti mengecek data warganya yang akan menerima bantuan.

 "Karena ada informasi yang berbeda, banyak kejadian seperti ini. Apa yang ada di sosmed tidak ada klarifikasi ke Aparat Desa. Padahal sebenarnya keluarga Nyoman Gejer telah menerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan Program Sembako. Itulah alasan mengapa BLT yang telah diterima harus dikembalikan," ujarnya. (Rilis)

Langgar Prokes Tim Yustisi Denpasar Jaring 17 Orang dan Lakukan Rapid Tes Antigen

Bali Kini ,Denpasar - Tim Yustisi Kota Denpasar kembali jaring 17 orang pelanggar protokol kesehatan. Semua Pelanggar prokes tersebut dijaring saat Tim melakukan  penertiban protokol kesehatan PPKM skala mikro di pertigaan Jalan Nangka - Jalan Kemuda Kelurahan Tonja Denpasar Utara Senin (17/5).

Kasatpol PP Kota Denpasar I Dewa Gede Anom Sayoga mengatakan, dalam aksi ini  semua pelanggar dilakukan rapid test. Selain itu pihaknya juga melakukan rapid test antigen bagi yang terjaring dan juga  kepada warga yang ingin melakukan rapid test.  "Sehingga dalam aksi tersebut  sebanyak 19 orang yang  di rapid test," ungkap Sayoga.

Dilaksanakan  rapid test antigen  karena untuk mengantisipasi penularan covid -19. Hasil rapid test antigen yang dilakukan semuanya hasilnya non reaktif atau negatif. Menurut Sayoga jika dalam rapid test di temukan hasil reaktif maka pihaknya akan merujuk ke puskesmas sesuai KTP tempat tinggalnya untuk dilakukan swab PCR. 

Menurut Sayoga penertiban yang dilakukan hari ini terjaring sebanyak 17 pelanggar. Dari jumlah tersebut 10 orang di denda ditempat karena tidak menggunakan masker dan 7 orang diberikan pembinaan karena menggunakan masker tidak pada tempatnya. 

Lebih lanjut Sayoga mengatakan, dalam penertiban itu pihaknya juga melakukan sosialisasi protokol kesehatan pelaksanaan pemantuan protokol kesehatan (PPKM) mikro kecil kepada masyarakat. Salah salah satunya dengan mensosilisasikan protokol kesehatan 6 M yakni memakai masker standar dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun, dan mentaati aturan. " Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak lalai dan lengah dalam menerapkan protokol kesehatan, karena kasus masih fluktuasi, jika lalai kasus covid bisa meningkat kembali," katanya. (Ayu/1)

Ada Hal penting Disampaikan Presiden saat Bupati Sanjaya Ikuti Pengarahan Presiden secara Virtual

Bali Kini ,Tabanan  – Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE, MM, didampingi Wakil Bupati Tabanan I Made Edi Wirawan, SE, bersama jajaran Forkopimda, Ketua DPRD, Kepala Departemen Agama, para Asisten dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, mendengarkan arahan Presiden RI di Kantor Kominfo Kabupaten Tabanan, Senin, (17/5).

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara Jakarta tersebut juga diikuti oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan jajaran Kementrian RI, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh Indonesia secara virtual.

Dalam arahannya tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan betapa pentingnya kegiatan ini dilakukan karena ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan terkait dampak yang ditimbulkan pada semua sektor seperti Ekonomi, Pertahanan, Sosial dan lainnya.

Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik untuk meminimalisir penyebaran pandemi Covid-19, namun dikatakan Presiden Jokowi tidak mampu menghentikan niat masyarakat untuk Pulang ke kampung halamannya. Tadi pagi Saya mendapatkan data, data Saya terima, terdapat 1,5 juta orang yang mudik dalam kurun waktu 6 Mei sampai 17 Mei 2021,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden Jokowi berharap kasus aktif dari pandemi Covid-19 tidak bertambah seperti tahun-tahun lalu. Mengingat sudah terjadi penurunan dari puncak kasus aktif di awal februari 2021. “Kasus aktif ada 176 ribu tetapi sekarang kasus aktif itu sudah turun menjadi 90. 800. Ini yang harus terus kita tekan agar semakin turun, semakin turun, semakin turun,” tegasnya.

Untuk mencapai hal tersebut, Presiden Jokowi meminta agar ada konsistensi dan ketahanan dari semua pihak karena pandemi ini tidak mungkin selesai dalam waktu sebulan ataupun 2 bulan kedepan. “Hati-hati, gelombang kedua, gelombang ketiga di Negara Negara tetangga kita sudah mulai melonjak drastis. Malaysia sudah lockdown sampai Juni, Singapura juga sudah semakin ketat. Kita harus melihat tetangga-tetangga kita,” imbuh Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menghimbau kepada seluruh Provinsi yang berdekatan dengan Negara tetangga agar lebih berhati-hati dalam menangani kasus pandemi di daerahnya. “15 Provinsi sudah mengalami kenaikan, ini hati-hati. Hati-hati Aceh, Hati-hati Sumut, hati-hati Sumbar, hati-hati Riau, hati-hati Jambi, hati-hati Banten, Babel, Jakarta, Maluku, hati-hati NTB, Maluku Utara, Kalteng, Sulteng, Sulsel, hati-hati Gorontalo,” tekannya.

Jokowi juga kembali menegaskan agar protokol kesehatan tetap dilaksanakan secara ketat dan sungguh-sungguh. Dan Ia juga menyinggung tentang keterpakaian Hotel. “Ini kita sekali lagi, menginjak gas dan remnya harus pas. Kepri ada kenaikan keterisian Hotel dari 10 menjadi 80. Itu baik untuk ekonomi, untuk Covidnya hati-hati. DKI Jakarta udah naik dari 36 melompat ke 53 juga hati-hati. Banten dari 26 ke 43 hati-hati. Disisi ekonominya baik, disisi Covidnya harus dijaga betul protokol kesehatannya,” ucapnya.

Ia menghimbau agar semua manajemen tersebut dikendalikan dengan ketat dan protokol kesehatan juga dijaga ketat. Dan hal tersebut ditegaskan Presiden Jokowi berlaku untuk semua daerah di seluruh Indonesia. “Kita harus selalu bekerja keras dan selalu optimis. Jangan sampai hanya melihat satu sisi ekonomi tidak melihat sisi kesehatan. Dua-duanya harus dijalankan dengan beriringan,” pinta mantan Walikota Solo tersebut.[ tb]

Perlu Pemahaman Soal Pergub Arak ke DPRD Bali

Bali Kini ,Denpasar - Perlunya diluruskan pemahaman keliru terhadap Pergub Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi atau Destilasi Khas Bali. Ditegaskan bahwa Pergub tersebut bukan melegalkan jual beli arak secara bebas di masyarakat. 

Hal itu disampaikan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali usai sosialisasi Pergub kepada DPRD Bali, Senin (17/5). 

"Banyak masyarakat kita dengan terbitnya Pergub Nomor 1 Tahun 2020 mengangap bahwa arak itu bisa diperjualbelikan secara bebas di masyarakat. Padahal tidak seperti itu maksud Pergub itu," tegas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Mardiana, digedung Dewan Renon.

Dengan sosialisasi ini, Eksekutif dan legislatif diharapkan memiliki persepsi yang sama terhadap Pergub tersebut. "Kita ingin ada satu bahasa yang sama, persepsi yang sama antara eksekutif dan legislatif tentang Pergub Nomor 1 Tahun 2020, l sehingga bisa dijelaskan secara benar tentang Pergub ini," imbuhnya.

Dengan demikian kata dia, tidak ada lagi nanti keresahan, kegaduhan di masyarakat bahwa terbitnya Pergub Nomor 1 Tahun 2020 ini seolah-olah masyarakat menganggap arak sudah bisa diperjualbelikan secara bebas. 

Selain kepada Dewan, pihaknya akan melakukan sosialisasi Pergub tersebut kepada Kepala Desa di seluruh Bali. "Sosialisasi kepada kepala desa di Kabupaten/Kota se-Bali sehingga masyarakat mempunyai persepsi yang sama, tidak lagi memiliki pemahaman yang berbeda," katanya. 

Pada kesempatan itu, Ia juga menjelaskan arak yang boleh diperjualbelikan harus memiliki pita cukai dan berlabel Barak. Sementara ini, terpantau arak masih banyak dijual ke masyarakat, ke para pengepul, tidak legal tidak ada label barak. 

"Ke depan kita tertibkan, memberikan pembinaan dan edukasi kepada para pengrajin arak yang ada di Bali," kata Mardiana. 

Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi mengatakan, pengarajin arak maupun masyarakat secara umum perlu diberi pemahaman terhadap maksud dari Pergub Nomor 1/2020 tersebut. 

Khusus untuk pengrajin arak,  sesuai dengan Pergub tersebut, harus punya asosiasi atau koperasi untuk melegalkan peredaran arak. 

"Perlunya pemahaman terhadap Pergub ini supaya masyarakat tidak salah arti bagaimana produksi maupun peredaran Miras, bahwa perlu adanya asosiasi supaya sesuai dengan isi Pergub. Jangan sampai menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," katanya. 

Politikus partai Golkar ini mengatakan, pengarajin arak tidak bisa dapatkan izin untuk melegalkan peredaran arak, karena termasuk investasi yang negatif. Oleh Pergub Nomor 1/2020, kendala itu disiasati dengan membentuk asosiasi atau Koperasi. 

"Izin itu tidak diperlukan lagi karena termasuk negatif investasi, tapi dengan adanya Pergub disiasati bahwa pengrajin arak itu bernaung di bawah asosiasi ataupun koperasi yang bisa diatur peredarannya di masyarakat Bali," demikian Kresna Budi.[ar/5]

Pengguntingan pita oleh Bamsoet, program JKJ Plus Diluncurkan

Bali Kini , Jembrana - Mewujudkan masyarakat Jembrana yang bahagia dan sehat, Pemkab Jembrana melaunching program JKJ Plus ( Jembrana Kembali Jaya Plus ) bertempat di Areal parkir Kebun Raya Jagatnatha Jembrana , minggu 16/5.

Peluncuran Program melalui pengguntingan pita oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo , didampingi Bupati Jembrana I Nengah Tamba serta wakilnya I Gede Ngurah Patriana Krisna.

Dijelaskan Bupati Tamba program JKJ Plus  program di bidang kesehatan dengan tujuan  mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sementara nilai  plusnya berupa layanan home care, emergency medical service dan aplikasi med care untuk konsultasi kesehatan online.

" Jadi ini tujuannya semata mata mendekatkan pelayananan . Pemerintah daerah akan menempatkan dokter- dokter di desa2 yg selama ini jauh dari pelayanan kesehatan.  Secara rutin mereka juga  ditugaskan melayani kesehatan orang-orang suci seperti Sulinggih, Kyai Haji/ tokoh umat muslim,  Pendeta dan Biksu di kediaman masing2," papar Tamba.

Ditambahkan Bupati Tamba , pendekatan pelayanan kesehatan juga akan didukung oleh aplikasi mobile (Med Care) berupa konsultasi dengan tenaga medis. Tujuannya untuk memudahkan ibu hamil atau yg sedang mengalami gejala gangguan kesehatan.

Secara teknis , program JKJ Plus ini dijelaskan Kadis Kesehatan Jembrana Dr I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata didukung oleh tim  dari puskesmas dengan  10 mobil  dan 1 mobil  swab RSU Negara. Masing masing tim  kata Parwata juga lengkap dengan  petugasnya. Terdiri atas dokter,paramedis,analis,ahli gizi dan nakes lainnya.

" Ini sesuai dengan visi bupati dan wakil bupati ,dalam 100 hari kepemimpinannya mewujudkan program prioritas dibidang kesehatan.  Melalui penerapan  visi pada  poin Jana Kerti , mendekatkan pelayananan, khususnya bagi masyarakat yang belum mandiri untk memperoleh layanan di fasilitas layanan kesehatan(fasyankes) . Nantinya secara rutin mereka  dikunjungi," papar Parwata.

Selanjutnya , sambung Parwata, tim dari masing masing Puskesmas itu tiap bulannya akan dimonitoring melalui  pelaporan kegiatan . Demikian pula apa permasalahan dan bagaimana upaya agar secepatnya dicarikan  solusi untuk penyempurnaan program  ini.

Dengan dilaunchingnya  JKJ Plus , Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ( Bamsoet ) memberikan apresiasinya kepada Pemkab Jembrana. Menurutnya sudah kewajiban pemerintah memberikan pelayanan yang  baik khususnya disektor kesehatan kepada masyarakat.

" Selamat atas diluncurkannya program ini. Semoga bermanfaat dan memudahkan warga Jembrana dalam mengakses pelayanan kesehatan, " kata Bamsoet.

Kepada Bupati Jembrana , Bamsoet juga titip pesan untuk fokus soal penanganan covid-19.

Dengan realisasi vaksinasi 

 yang sudah mencapai 2 juta , Ia optimis persebaran virus bisa ditekan.

" Realisasi vaksinasi Bali cukup tinggi demikian juga di Jembrana. Saya optimis ditambah penerapan prokes secara disiplin , pertengahan tahun Bali sudah siap kembali menerima wisatawan. Baik itu domestik maupun internasional. ( Abhi/r1)

Bamsoet Sosialisasikan 4 Pilar MPR RI di Kediaman Bupati Jembrana

Bali Kini , Jembrana - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ,  mensosialisasikan empat pilar RI Di Jembrana,minggu ( 16/5/2021).

Sosialisasi bertempat di kediaman pribadi Bupati Jembrana I Nengah Tamba di Banjar Peh Desa Kaliakah Kecamatan Negara.

Dihadapan forum kepala desa,  majelis desa adat , tokoh masyarakat lintas agama , serta komunitas otomotif yang hadir , Ketua MPR yang akrab   disapa Bamsoet menekankan penguatan nilai nilai   pada dasar   negara  pancasila .

Ia memuji nilai nilai pluralisme di Jembrana yang terjalin dengan baik . Masyarakat Jembrana yang disebutnya heterogen selama ini  menjunjung tinggi perbedaan dengan tiap agama bisa hidup berdampingan. " Hal ini harus dipertahankan. 

Kita tidak ingin pertikaian antar umat beragama terjadi. Harus  dihindari karena dampaknya luar bisa , " sebut Bamsoet.

Nilai nilai itu juga sambungnya adalah warisan l luhur pendiri bangsa. Bagaimana Indonesia dengan 17 ribu lebih pulau tersebar senusantara bisa hidup rukun dan damai

" Tugas kita menjaga warisan itu. Jangan terpancing provokasi asing merusak kehidupan beragama. Karena salah satu mendorong  pertikaian agama adalah perasaan keadilan masyarakat .Kesenjangan 

ekonomi yang tidak merata, " terangnya .

Selain itu , Bamsoet juga mengingatkan peserta yang hadir untuk mewaspadai bahaya radikalisme. Ancaman radikalisme sebutnya, masih sangat nyata di Indonesia, bahkan belakangan ini potensinya meningkat .

" Kita prihatin karena radikalisme belakangan ini meningkat. Banyak yang sudah terpapar baik itu guru agama hingga kampus kampus .bahlan pelakunya tidak hanya didominasi kaum laki , tapi kini mulai menyentuh anak dan perempuan. Karena itu kita jangan lengah dan mau terprovokasi, " sebut Bamsoet.

Sebagai langkah pencegahan, Ia sudah mengusulkan pendidikan pancasila dihadirkan kembali dilingkungan disekolah bahkan regulasinya sudah digodok di parlemen. 

Ditengah situasi pandemi yang masih berlangsung, Bamsoet juga mengingatkan warga jangan berkecil hati .

Ia memuji Jembrana yang mamlunbertahan pertumbuhan PAD sekitar 3 persen. Jumlah itu disebutnya sudah luar biasa mengingat diberbagai daerah ada yang sampai minus. Ini menandakan Jembrana memiliki  ketahanan PAD yang kuat ditunjang sektor pertanian dan kelautan . Pembayaran PBB juga masih tinggi menandakan kesadaran warga jembrana membayar  pajak masih cukup tinggi.

" Saya meyakini Jembrana adalah daerah masa depan tujuan wisata.kedepan pertanian juga akan menjadi salah satu pilihan yang menjanjikan .  Kita harus optimis menyikapi pandemi ini. Tetap  siapkan  segala halnya apabila pasca covid nanti bali ramai lagi ( ledakan wisata )  .Karena bali saat ini  masih menjadi  pilihan wisata dunia," tandasnya .

Sementara Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengucapkan terimakasih atas kedatangan Bambang Sosesatyo ke Jembrana. 

Terlebih dalam nuansa hari raya, sekaligus memomen untuk silaturahmi dan bermaaf- maafan. 

Dipaparkan Tamba, Jembrana  ini memiliki potensi besar tapi masih  perlu terobosan dan dukungan pusat untuk mengeksekusi.

Khususnya disektor pertanian.

Bupati Tamba mencontohkan produksi  gabah Jembrana yang cukup tinggi  ,  namun harga beras di masyarakat masih cukup tinggi.  Keuntungan itu belum sepenuhnya dinikmati petani sehingga perlu terobosan dan kebijakan.

Contoh lainnya adalah Kakao Jembrana  yang kualitasnya sudah diakui dunia.

Saat ini kata Tamba hasil kakao Jembrana sebanyak  3000 ton. Sedangkan kakao yang sudah fermetasi  hanya mampu kisaran 300 ton. 

" Kelemahan ada dimesin fermentasi . Jumlahnya masih kurang. Sehinga perlu menjadi atensi semua pihak. Dan dengan kehadiran bapak Bamsoet kami mohon dukungan dari pusat ," pungkas Bupati Tamba.( Abhi/r1)

Cegah Kepunahan Lontar Kuno Bali, Begini Pembahasan 3 Narasumber Dalam Kegiatan Dispustaka

Bali Kini ,Karangasem - Bicara menyoal Lontar, I Wayan Astika, Kepala Dinas Perpustakaan Karangasem (Dispustaka) mengetengahkan materi “Teknik Klasifikasi Naskah Kuno Lontar Bali” dalam kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dikemas dalam bentuk “Sosialisasi Pelestarian Bahasa dan Aksara melalui Perlindungan Naskah Kuno”. Senin (17/5/2021) 

Dimana dijelaskan Astika soal klasifikasi menurut media, lontar dapat dibedakan atas beberapa bentuk. Diantaranya  yakni berbentuk buku/daluang, berbentuk cakepan lontar, kulit kayu, bambu, kulit binatang, lempengan tembaga, perak, emas, dan lain sebagainya.

Naskah kuno yang berupa buku dapat disimpan melalui almari atau rak buku yang ditata sedemikian rupa. Cara lain untuk mengklasifikasikan naskah kuno dapat juga dilakukan dengan mengurut naskah itu sendiri dan mengklasifikasikan sesuai dengan abjad huruf depan setiap judul naskah itu sendiri. Dimulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. 

Sedangkan secara spesifik klasifikasi lontar, menurut Astika dibagi dalam delapan item, meliputi weda, agama, wariga, itihasa, babad, tantri dan lelampahan.

Sedangkan, Ida I Dewa Gede Catra yang juga sebagai narasumber dalam giat Sosialisasi Pelestarian Bahasa dan Aksara melalui Perlindungan Naskah Kuno itu membahas soal sejarah perkembangan naskah lontar di Bali. Dirinya yang merupakan tokoh pernaskahan lontar peraih Museum Record Indonesia, asal Karangasem itu menjelaskan jika seribu tahun lalu sudah ada prasasti yang berbahan logam/perunggu dan disakralkan di desa-desa adat. Saka 999 ada di Karangasaem, yakni, di Desa Ababi, Tumbu, Ujung Hyang, Perasi dan Desa Bugbug. “Bali pada zaman dahulu, sebelum pengaruh Kerajaan Kediri dan Majapahit, punya bahasa tersendiri yang disebut Bahasa Bali Kuno”, tandasnya. 

Terkait naskah lontar di Bali, Dewa Catra menegaskan, semua ditulis dengan aksara Bali sehingga sangat penting tahu dan fasih membaca dan menulis asara Bali, terutama tentang kediayatmikan, puja, japa dan mantra.

Sementara, Narasumber ketiga dalam giat tersebut yakni Sastrawan dan akademisi STKIP Agama Hindu Amlapura, I Wayan Jatiyasa mengajak untuk memahami upaya perlindungan terhadap naskah kuno lontar Bali. Dikatakan Jatiyasa, berbagai cara melindungi lontar, diantaranya ialah digitalisasi, konservasi, transmisi, transiliterasi, translasi, transpormasi, pengkajian dan pengorganisasian. 

"Era sekarang untuk melestarikan naskah banyak naskah lontar sudah digitalisasi dan dikonservasi. Digitalisasi adalah proses mengubah sesuatu yang berbentuk non digital menjadi digital. Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan dan pelestarian, "Terangnya. 

Tidak kalah penting, menurut Jatiyasa adalah legislasi atau perlindungan hukum. Pada era digital sekarang ini, lontar dapat diakses dari berbagai media, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum agar tidak diakui oleh bangsa lain. Legislasi dapat dilakukan melalui Perda Pelindungan Naskah Lontar, HaKI, atau Warisan Budaya Dunia ke UNESCO. 

Demikian ketiga Narasumber dalam giat tersebut menjelaskan soal lontar. Kedepan diharapkan agar masyarakat tetap melestarikan Lontar agar tidak punah. (Ami)

Perpustakaan Karangasem Seleksi Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

Bali Kini, Karangasem - Bertepatan dengan peringatan Hari Buku Nasional, HUT Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ke-41, dan peringatan HUT Kearsipan Nasional ke-50 yang diperingati tepat pada Senin (17/5/2021), Dinas Perupstakaan dan Kearsispan (Dispustaka) Kabupaten Karangasem menyelenggarakan kegiatan seleksi dan pengadaaan koleksi budaya etnis Nusantara. Kegiatan itu dikemas dalam bentuk “Sosialisasi Pelestaraian Bahasa dan Aksara melalui Perlindungan  Naskah Kuno”.

Menurut keterangan Kepala Dispustaka Karangasem, I Wayan Astika, kegiatan berlangsung selama tiga hari dan akan berakhir tanggal 21 Mei 2021 mendatang. Dengan jumlah peserta kegiatan 90 orang terbagi tiga kelompok. 

Kegiatan berlangsung dengan tetap menerapkan Prokes, maka jumlah satu kelompok dibatasi sebanyak 30 orang saja. Peserta berasal dari unsur Bendesa Adat di tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Karangasem, yakni, Kubu, Rendang dan Selat. Dimana dihari awal penyelenggaraan sebagai pembukaan kegiatan, menghadirkan peserta dari Kecamatan Kubu. 

Acara dibuka langsung oleh Kepala Dispustaka dan beberapa narasumber menampilkan

 tokoh-tokoh yang mumpuni dibidangnya, diantaranya I Wayan Astika, yang juga Kepala Dispustaka, Ida I Dewa Gede Catra, tokoh pernaskahan lontar peraih Museum Record Indonesia, asal Karangasem dan I Wayan Jatiyasa yang merupakan Sastrawan dan akademisi STKIP Agama Hindu Amlapura. Ketiga narasumber tesebut melihat naskah lontar Bali dari berbagai perspektif.

Kegiatan ini diharapkan agar dapat mengetuk hati masyarakat yang mempunyai naskah kuno supaya tetap memelihara dengan baik dan dilestarikan, agar tidak  sampai punah. (Ami)

Dibui 6 Bulan Kasus KDRT, Pria ini Kembali Pukul Istri Hingga Tewas

Bali Kini ,Denpasar - Paulus Pati Madu (22) pria asal NTT ini sempat dihukum ringan hanya 6 bulan penjara dipotong masa tahanan, terkait kasus KDRT. Hukuman tersebut tidaklah membuatnya jera, hingga akhirnya kembali melakukan KDRT.

Dan, kali ini istri yang dinikahinya secara adat itu tewas akibat pukulan yang begitu keras pada bagian bawah dada sebelah kiri. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Komang Swastini,SH menyebutkan bahwa terdakwa tidak hanya memukul, tetapi juga menendang.

"Saya hanya pukul saja. Saya tidak ada tendang dia (alm.istrinya). Tapi saya gigit tangannya," bantah terdakwa tanpa menunjukkan wajah penuh sesal.

Sebagaimana disampaikan Jaksa dalam sidang online di PN Denpasar dengan ketua majelis hakim I Made Pasek,SH.,MH., bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap wanita yang dinikahinya secara adat sejak Februari 2020 lalu itu terjadi di tempat kosnya Jalan Demak, Gang Lange, Denpasar Barat.

Terdakwa yang sempat dilaporkan ke Polisi merasa sakit hati terhadap korban Margaretha (alm.istri terdakwa). Puncaknya, 8 Desember 2020 pukul 02.00 Wita melakukan tindak kekerasan. 

 

Kasus ini terungkap setelah korban dilarikan ke RSUP Sanglah karena mengalami sakit di bagian perut sebelah kiri akibat pukulan keras dari benda tumpul. Sayangnya, nyawa korban tak bisa tertolong setelah sempat mendapat pertolongan.

Pihak RSUP Sanglah yang melihat hasil visum diduga akibat kekerasan fisik, langsung menghubungi pihak kepolisian. Saat diintograsi, terdakwa mengakui bahwa memukul korban pada bagian perut. 

"Di bagian perut kiri  korban ditemukan luka memar warna kecokelatan dengan panjang 10 cm. Kekerasan benda tumpul itu menyebabkan limpa robek sehingga menimbulkan pendarahan yang menyebabkan kematian,” ujar Jaksa Kejari Denpasar.

Atas perbuatannya, Ia dijerat dengan Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23/2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan, dakwaan kedua Jaksa Kejari Denpasar ini memasang Pasal 351 ayat (1) KUHP. "Ancaman maksimal 15 tahun penjara," singkat Jaksa Swastini.[ar/r5]

Menkumham Himbau Pengawasan Ketat WNA Yang Masuk Indonesia

Bali Kini ,Denpasar - Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly menegaskan kepada seluruh jajarannya di wilayah Indonesia agar memperketat pengawasan masuknya WNI dan WNA dari negara lain ke Indonesia.

Hal tersebut dipertegas karena dimungkinkan membawa virus Covid-19. Demikian disampaikan Yasonna H. Laoly, saat memimpin apel secara serentak oleh semua Unit Pusat, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia, langsung dari Graha Pengayoman Jakarta, Senin (17/5/2021).

"Kepada jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi yang bekerja di perlintasan baik itu di darat, laut, maupun udara, harus lebih meningkatkan perlindungan diri dan pencegahan bagi WNI maupun WNA yang masuk. Karena sangat dimungkinkan terjangkit Covid-19," tegas mentri Yasonna dalam arahannya.

Selain itu, kepada jajaran Pemasyarakatan juga dihimbau agar tidak lengah. Dimana kondisi over crowded dan kunjungan dalam rangka hari Raya Idul Fitri harus menjadi perhatian bersama, demi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan. 

Dikatakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Jamaruli Manihuruk bahwa apel yang diikuti Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia, juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idufitri terhadap seluruh jajajaran umat muslim. Serta hari Kenaikan Isa-Almasih bagi jajajaranya yang kristiani. 

Disampaikan, Jamaruli bahwa pada kesempatan tersebut Mentri Yasonna, juga menegaskan terkait peningkatan pelayanan prima, penyerapan anggaran, serta penyelesaian temuan 

pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Disampaikan bapak Menteri, bahwa nilai-nilai indeks kinerja, serta predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) diharapkan menjadi tujuan yang harus diraih bersama," singkat Jamaruli di Denpasar. [ar/rr5]