Minggu, 13 November 2022
BaliKini.Net
Sebanyak 26 Pasien Covid-19 di Kota Denpasar Sembuh
BaliKini.Net
Hotel Di Karangasem Kena Imbas Keuntungan Delegasi Presidensil G20
BaliKini.Net
Sulitnya Air Bersih di Desa Yumaneri, Personel Satgas Yonif Mekanis 203/AK Carikan Solusinya
BaliKini.Net
Bupati Suwirta Ajak Masyarakat Klungkung Memanfaatkan Ruang Publik
BaliKini.Net
Wabup Kasta Hadiri Bakti Sosial Donor Darah Jagabaya Dulang Mangap Klungkung
BaliKini.Net
Tujuh Akademisi Seskoau Raih Gelar Doktor di Unpad
Sabtu, 12 November 2022
BaliKini.Net
Forward dan Setwan DPRD Bali , Studi Tiru ke Dishub DKI Jakarta, Dengan Sistem Transportasi Terintegrasi dan Disinsentif
Kunjungan hari pertama ke Dishub Pemprov DKI Jakarta rombongan Forward dan Setwan DPRD Bali yang dipimpin Kepala Bidang Persidangan Anak Agung Wikrama didampingi Kasubag Protokol dan Kehumasan Setwan DPRD Bali Kadek Putra diterima Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Anton R Parura dan Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta Yayat Sudrajat di ruang pertemuan Kantor Dishub DKI Jakarta Jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat, pada Rabu, 9 November 2022.
Agung Wikrama pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang sudah menerima rombongan Setwan dan Forward Bali. Agung menyampaikan kunjungan ke Dishub DKI dalam rangka studi turi tentang sistem transportasi publik terintegrasi dan terkoneksi dalam satu tata kelola yang kiranya bisa diterapkan dan mengedukasi pemerintah Bali.
“Pilihan kami ke sini dilatarbelakangi saat Sustainable Transportation Forum 2022 yang digelar di Nusa Dua dimana DKI Jakarta sebagai ibukota negara dinilai sebagai daerah dengan sistem transportasi terintegrasi paling maju tahun 2022 di Indonesia. Tentu banyak hal yang bisa kami gali di sini bagaimana tantangan dan implementasinya terutama keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan sistem ini,‘‘ ucap Agung Wikrama.
Pada kesempatan itu, Anton R Parura menjelaskan memang Jakarta saat ini sedang dalam proses mengintegrasikan semua angkutan umum baik itu dari sisi fisik maupun sistem pembayaran. Sebelumnya, ia menyebut konsep yang dianut oleh DKI Jakarta adalah car oriented development yangefeknya menimbulkan konsekuensi kemacetan.
“Karena kita hanya memfasilitasi pengguna kendaraan pribadi, terlalu sering membangun dan memperluas jalan, menyiapkan parkir dan lain-lain. Sehingga orang termotivasi untuk membeli kendaraan pribadi. Akibatnya pertumbuhan kendaraan pribadi sangat tinggi di daerah Jakarta. Dari data sebanyak 350 kendaraan pribadi lahir baru di Jakarta setiap hari,’’ ujar Anton.
Artinya, Anton menegaskan, kalau tidak dilakukan, volume lalu lintas akan meningkat pesat sementara kapasitas ruas jalan tetap sama sehingga mengakibatkan volume per kapasitas mendekati 1 dan pasti akan terjadi kemacetan.
Kemacetan juga ditimbulkan karena selama ini hanya membangun secara horizontal padahal kota besar seperti Jakarta seharusnya membangun secara vertikal. Tidak lagi membangun perumahan tetapi apartemen sehingga mobilitas warga tidak jauh. Jika membangun perumahan secara horizontal pasti akan ada di pinggiran kota dan fenomena yang terjadi adalah pada saat pagi hari orang di pinggir kota rame-rame masuk pusat kota karena pusat kota adalah pusat aktivitas begitu sebaliknya sore hari.
‘’Inilah yang kami ubah konsepnya bagaimana dari car oriented development menjadi transit oriented development. Dimana kami mengubah dengan paradigma yaitu bagaimana memfasilitasi pejalan kaki dan pesepeda, membangun angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan, dan kendaraan pribadi dengan disinsentif,’’ ujarnya.
Penanganan angkutan umum misalnya, DKI Jakarta memiliki mikrotrans dengan jumlah armada 2.166 unit, 75 trayek dengan penumpang 234 ribu per hari, BRT & non-BRT memiliki 2.202 unit, 116 trayek dengan penumpang 1.006.579 per hari, MRT dengan panjang lintasan 16 km (13 stasiun) dengan jumlah armada 16 trainset dengan penumpang 123.491 per hari, LRT panjang lintasan 5,8 km (6 stasiun) armada 8 trainset penumpang 4.462 per hari dan angkutan perairan dengan rute 11 titik pelabuhan sebanyak 30 kapal. Ada juga kendaraan ramah lingkungan, dimana target tahun ini ada 100 bus listrik.
Anton menyebut, DKI Jakarta juga memfasilitasi pengguna kendaraan pribadi karena ada disinsentif. Bagi pengguna kendaraan pribadi ke depan akan kena charge yang lebih mahal, seperti parkir di kawasan zone parkir. Pengguna yang memasuki kawasan sibuk akan kena elektronik road pricing. ‘’Semakin macet maka elektronik road pricing itu bisa semakin mahal. Sehingga hal ini akan mendorong orang untuk menggunakan angkutan umum. Kita tidak melarang orang untuk membeli kendaraan pribadi tetapi membatasi orang menggunakan kendaraan pribadinya,‘‘ terang Anton seraya mengatakan saat ini pihaknya melakukan integrasi di antara angkutan umum baik kereta, angkot, BRT, MRT dan lain lain. Jadi perpindahan penumpang difasilitasi oleh integrasi fisik. Juga terintegrasi dari sisi data atau informasi.
Jadi, Anton meyakinkan, bahwa kita ada dimanapun di DKI Jakarta akan ada angkutan umum. ’’Mungkin cuma jalan kaki 300 meter pasti akan ketemu bus stop, dan bus stop itu akan menghubungkan untuk semua moda yang ada, baik mikrotrans, BRT, MRT dan LRT,‘‘ ujarnya.
Untuk memberikan kepastian layanan angkutan umum kepada masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk menggunakan angkutan umum, DKI Jakarta menerapkan sistem Jak Lingko dimana pemerintah yang bayar rupiah per kilometer. Berapa pun jumlah penumpang angkot (mikrotrans) akan tetap jalan. Jadi hanya dengan satu kata Jak Lingko, moda trasportasi terintegrasi secara fisik dan sekaligus juga terintegrasi secara sistem pembayaran digital. Sekarang dengan sistem paket tarif Jak Lingko, kalau berpindah dari mikrotrans ke 3 moda bayarnya cukup dengan maksimal Rp 10.000.
Dalam pengelolaan Jakarta, Pemprov mendorong kota kolaborasi. Diawali melalui fase City 1.0 dimana Pemprov sebagai administrator dan masyarakat sebagai warga, City 2.0 Pemprov sebagai pemberi pelayanan, masyarakat sebagai penerima pelayanan, City 3.0 Pemprov sebagai fasilitator masyarakat sebagai participant dan City 4.0 Pemprov sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai mitra/rekan.
Kolaborasi dan inovasi untuk pembenahan sektor transportasi terus menghasilkan dampak positif. ’’DKI Jakarta mendapat Sustainable Transport Award 2021 menjadi kota pertama di Asia Tenggara memenangkan penghargaan STA, kemudian Dewan Transportasi Kota Jakarta Award 2020 sebagai kota berkeadilan terhadap disabilitas, dan Ikatan Sport Sepeda Indonesia menjadikan program Jakarta sebagai kota ramah bersepeda, serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagai pelopor keselamatan dalam mengimplementasikan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia,‘‘ pungkas Anton.
Usai pemaparan materi dari Dishub DKI Jakarta, dilanjutkan sesi diskusi dan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan foto bersama. (*)
BaliKini.Net
DPRD DKI Jakarta Tetap Terbuka kepada Media
Jakarta, Bali Kini – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemprov DKI Jakarta dalam peliputan hanya dengan memberdayakan tim media internal dari bagian Kehumasan dan Dokumentasi Sekretariat Dewan. Namun untuk mengimbangi pemberitaan, DPRD DKI Jakarta terbuka untuk para media yang melakukan peliputan karena memang terbuka untuk umum.
Hal itu disampaikan Kasubag Dokumentasi dan Humas Setwan DPRD DKI Jakarta Tri Indra Gunawan didampingi bagian protokol Priyono kepada Forum Wartawan DPRD Bali saat mengunjungi DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 10 November 2022. Rombongan Forward Bali dipimpin Kepala Bidang Persidangan Setwan DPRD Bali Anak Agung Wikrama didampingi Kasubag Protokol dan Kehumasan Setwan DPRD Bali Kadek Putra.
Tri Indra Gunawan lanjut menjelaskan, tim media internal DPRD DKI Jakarta selain melakukan peliputan, juga membuat podcast. Namun narasumbernya baru sebatas anggota dewan dan belum ke narasumber dinas-dinas sebagai mitra kerja legislatif.
‘’Kita tetap ada kerja sama dengan pihak lain, cuma memang tidak mengikat. Silakan mereka meliput kegiatan dewan. Di sini ada media gubernur dan kita tetap berkolaborasi saat rapat paripurna, kegiatan rapat-rapat lainnya. Tidak salahnya kita berbagi. Yang penting selama beritanya positif kita juga mendukung,‘‘ ujar Indra Gunawan.
Pemberdayaan tim media internal selama dua tahun belakangan ini karena memang diakuinya kurang anggaran dan juga karena kondisi pandemi Covid-19. Namun tahun anggaran 2023 direncanankan akan kembali dibuka kerja sama dengan media eksternal dalam bentuk advertorial. ’’Tahun 2023 mudah-mudahan kerja sama kembali bisa dilakukan karena anggarannya kita sudah coba pasang di pembahasan APBD 2022-2023,‘‘ beber Indra.
Memaksimalkan media internal, kata Indra Gunawan, karena personil tim media internal awalnya direkrut dari orang-orang media. Cuma proses perekrutan disesuaikan dengan e-budgeting, e-katalog, kita butuh siapa, kita butuh apa. Dengan background masing-masing baik kameramen, fotografer, reporter, editor, transkrip dll. “Tujuan merekrut media yang sudah mengusai di bidangnya karena kita sudah punya peralatan yang mumpuni,‘‘ ungkapnya.
Untuk mengefektifkan penyebarluasan informasi agar sampai cepat ke masyarakat, selain DPRD DKI Jakarta memiliki web DPRD, berita-berita peliputan tim media internal disebarluaskan di kanal-kanal medsos seperti YouTube, Facebook, Instagram, dll.
Sementara itu, Kabag Persidangan DPRD Bali Agung Wikrama menambahkan meski DPRD punya media sendiri bukan berarti mengesampingkan peran rekan-rekan media. Keberadaan rekan-rekan media tetap diperlukan seperti di DPRD Bali bekerja sama dengan Forward.
“Saya melihat DPRD DKI Jakarta memiliki media dan podcast. Inovasi podcast ini bisa juga kita coba adopsi sehingga kerja samanya dengan rekan media bisa lebih bagus lagi. Karena narasumber menjawab pertanyaan dari humas tentu agak kikuk dan jika kerja sama dengan wartawan pertanyaannya akan beda lagi,‘‘ ucapnya.
Selepas pertemuan, ketika ditanya terkait dukungan Dewan terhadap sistem transportasi, Indra Gunawan mengatakan Dewan mendukung program transportasi melalui lahirnya Perda Transportasi. Karena perda ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena tidak banyak biaya yang dikeluarkan. Cuma mengeluarkan dana sebesar 10 ribu masyarakat bisa sampai tujuan tanpa turun naik ganti-ganti angkot. Selama masih dalam satu rute yang sama. (*)
BaliKini.Net
Ketua DPRD Bali Temui Anggota Brimob Sumut dan Mabes Polri yang Jaga Keamanan Bali Dalam Pengamanan G20
Denpasar , Bali Kini - Ditengah kesibukan Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama menyempatkan waktunya untuk bertemu dan berbincang-bincang dengan anggota Brimob asal Sumatra Utara dan Mabes Polri di Wantilan DPRD Bali, Kamis (10/11202). Keberadaan anggota Brimob dari Polda Sumut dan Mabes Polri ini merupakan personil Bawah Kendali Operasi (BKO) yang standby di halaman belakang Wantilan DPRD Bali, ikut ditugaskan untuk menjaga keamanan Bali selama kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua Bali.
Dalam pertemuan tatap muka dengan anggota Brimob, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, mengatakan apapun agenda yang ada di Bali merupakan kehormatan bersama untuk tetap menjaga keamanan. "Kalau keamanan tercoreng sedikit saja, pelaksanakan agenda tersebut akan dianggap gagal sehingga perlu perhatian khusus dalam segi pengamanan,"tegasnya.
Politisi PDIP Bali dari Banjar Angsri, Baturiti Tabanan ini menjelaskan, apapun hajatan yang ada di Bali tetap menjadi kehormatan bagi Bali dan keamanan adalah tantangannya. "Kalau keamanan tercoreng sedikit, maka dianggap gagal. Kita tidak mau gagal maka keamanan harga mati mutlak," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama mempersilahkan anggota Brimob dari Sumut dan Mabes Polri ini untuk menggunakan dan ikut menjaga fasilitas yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Bali. "Kami terima di DPRD Bali dan mempersilahkan untuk menggunakan fasilitas yang ada di sini. Karena tugasnya untuk melaksanakan tugas pengamanan KTT G20,"katanya.
Menurut politisi PDIP Bali dari Banjar Angsri, Baturiti Tabanan ini mengatakan apapun agenda yang ada di Bali merupakan kehormatan bersama untuk tetap menjaga keamanan. Kalau keamanan tercoreng sedikit saja, pelaksanakan agenda tersebut akan dianggap gagal sehingga perlu perhatian khusus dalam segi pengamanan.
"Apapun hajatan yang ada di Bali tetap kehormatan bagi kita, dan keamanan adalah tantangannya. Kalau keamanan tercoreng sedikit, maka dianggap gagal, kita tidak mau gagal maka kemanan harga mati mutlak," tegasnya.
Adi Wiryatama menyampaikan secara umum Indonesia dan Bali khususnya adalah rentan dengan politik, dan sesuai amanat pimpinan di Bali sementara tidak menerima aspirasi apapun dalam rentang tanggal 10 sampai 20 November 2022. Sehingga kalu masyarakat ingin menyampaikan aspirasikan, baik melibatkan orang aabanyak atau massa dipersilahkan di atas tanggal yang telah ditentukan tersebut.
Menurutnya dalam.menjaga nama Bali dimata dunia, rentan dengan berbagai isu termasuk politik. Olehkarenanya, sesuai amanat pimpinan bahwa selama kegiatan G20, tidak menerima aspirasi apapun bentuknya, termasuk yang ramai untuk tanggal 10-20 November di DPRD Bali. "Silahkan yang menyampaikan aspirasi melibatkan orang banyak silahkan di atas tanggal 20. Langkah itu dilakukan karena dianggap salah satu bisa memancing keramaian apalagi mengarah ke hal yang anarkis,"jelasnya.
Adi Wiryatama pun turut menitipkan Kantor Sekretariat DPRD Bali dijaga keamanannya. Dalam kesempatan itu, juga mempersilahkan anggota Brimob, mempergunakan fasilitas yang di DPRD Bali.
Adi Wiryatama berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, baik dan lancar, sehingga harkat martabat Indonesia luar biasa di mata dunia. Sebab, KTT G20 ini sebagai pertemuan untuk pemulihan ekononi global pasca pandemi Covid 19, dan tatanan dunia yang adanya konflik di beberapa negara. Presidenpun sudah memastikan sudah ada 17 kepala negara yang memastikan kehadirannya dalam KTT G20, keberhasilan pertemuan itu pasti luar biasa.
"Agenda ini sudah disiapkan jauh hari, berbagai persiapan dilakukan skala maupun niskala sehingga, harus dipahami dan sukseskan bersama,"pungkasnya.
Sementara salah satu perwira yang memimpin pasukan dari Pasukan Sat Brimob Polda Sumatera Utara, AKP I Wayan Danu Wijaya, SH., MS menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas fasilitas dan tempat yang sudah diberikan di Sekretariat DPRD Bali. "Kami dari Sat Brimob Polda Sumut dan maupun dari Mabes Polri tempat ini sudah sangat-sangat luar biasa untuk ditempati,"pungkasnya. (ar/r3)











FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram