PDRB Bali Triwulan IV Tumbuh Sebesar 6.61%, Tumbuh Kuat Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 2022

BALIKINI.NET | BALI — Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Bali triwulan IV 2022 tetap tumbuh tinggi  sebesar 6,61% (yoy), walaupun melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 8,10% (yoy). 

Realisasi pertumbuhan ekonomi Bali yang masih cukup tinggi ini terutama didukung oleh semakin  membaiknya aktivitas pariwisata pasca COVID-19 dan penyelenggaraan event internasional KTT G20. 

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Bali triwulan IV 2022 tertahan antara lain disebabkan oleh pola historis pasca panen raya hortikultura, peningkatan curah hujan yang berdampak terhadap produktivitas pertanian, kenaikan harga komoditas akibat inflasi, dan penurunan ekonomi negara maju pasar utama wisman Bali. 

Dengan perkembangan tersebut, ekonomi Bali keseluruhan 2022 tumbuh positif 4,84% (yoy) dari kontraksi -2,46% (yoy) di 2021. 

Pertumbuhan ekonomi Bali triwulan IV 2022 terutama ditopang oleh meningkatnya kinerja Lapangan Usaha (LU) terkait pariwisata, yaitu transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum (Akmamin), serta Pengadaan Listrik dan Gas. Perbaikan kinerja pariwisata Bali juga sejalan dengan tingginya pertumbuhan jumlah wisatawan yang mencapai 84,60% (yoy) pada triwulan IV 2022 seiring dengan penyelenggaraan puncak KTT G20 Presidensi Indonesia di Bali serta penambahan satu 

maskapai international direct flight bersamaan dengan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Nataru. 

Lebih lanjut, pelaksanaan berbagai events strategis di Bali dan diberlakukannya kebijakan full capacity untuk angkutan udara juga mendorong kunjungan dan aktivitas pariwisata, khususnya LU Transportasi dan Pergudangan dan Akmamin. Sementara itu, kinerja LU pengadaan listrik dan gas juga meningkat seiring peningkatan yang siginifikan penjualan dan konsumsi listrik konsumen bisnis karena intensitas aktivitas pariwisata dan events strategis. 

 

Berdasarkan sisi pengeluaran, berlanjutnya pemulihan ekonomi Bali terutama bersumber dari lonjakan pertumbuhan komponen ekspor luar negeri sejalan dengan peningkatan ekspor jasa. Hal ini tercermin dari kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 970 ribu orang pada triwulan IV 2022, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2021 yang hanya mencapai 8 orang akibat masih adanya pembatasan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Selanjutnya, konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga dan investasi yang terakselerasi seiring dengan momentum HBKN Nataru, serta penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas nasional dan berlanjutnya beberapa proyek pemerintah dan swasta. 

Bank Indonesia memprakirakan perekonomian Bali tetap tumbuh tinggi pada triwulan I 2023, namun melandai dibandingkan triwulan IV 2022 seiring dengan normalisasi jumlah kedatangan wisatawan pasca HBKN Nataru dan libur sekolah akhir tahun, serta berakhirnya international event KTT G20. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Bali keseluruhan 2023 diperkirakan relatif moderat dari 2022. Selain karena pengaruh faktor base effect, adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi global juga ikut memberikan andil. Namun demikian, masih terdapat potensi yang mendukung perekonomian Bali 2023 seperti penyelenggaraan event berskala nasional maupun internasional secara offline, pengembangan visa second home untuk meningkatkan length of stay wisatawan, mulai dibukanya border China sebagai pasar utama wisata Bali, serta masih berlanjutnya sejumlah insentif fiskal pemerintah untuk mendorong aktivitas konsumsi masyarakat Bali. 

Denpasar, 7 Februari 2023 

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA 

PROVINSI BALI 

Trisno Nugroho 

Direktur Eksekutif

Pastikan Mendapatkan Akses Pelayanan, Puskesmas IV Denpasar Selatan Kunjungi Pasien Penyakit Kronis

BALIKINI.NET | DENPASAR — Puskesmas IV Denpasar Selatan bekerjasama dengan Tim Perkesmas dan Tenaga Medis Kota Denpasar mengunjungi dan memberikan perhatian kepada para pasien penyakit kronis di wilayah kerja Puskesmas IV Denpasar Selatan, Selasa (7/2). 

Kepala Puskesmas IV Denpasar Selatan Dokter Made Saraswati Rahayu mengungkapkan, kegiatan mengunjungi pasien ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan sekaligus memeriksa pasien yang memiliki KK miskin di daerah tersebut. 

Kegiatan ini melibatkan beberapa jajaran kesehatan antara lain tim perkesmas dan tenaga medis seperti dokter, perawat dan bidan.

"Kami akan terus memantau kesehatan serta mengunjungi para pasien dengan KK miskin bersama tenaga medis. Kemudian  kami juga berupaya membantu memberikan pengobatan jika ditemukan penyakit kronis pada pasien,” katanya.

Jumlah pasien yang dikunjungi pada tahun 2023 terdapat 41 KK miskin.

Lebih lanjut, Dokter Made Saraswasti juga menjelaskan bahwa seseorang dapat mengalami tekanan darah tinggi apabila semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan akibat sempitnya pembuluh darah pada arteri. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan.

“Pembacaan tekanan darah dilakukan dalam satuan milimeter air raksa (mmHg). Hasil pemeriksaan akan terbagi menjadi dua nomor, yaitu angka pertama atau sistolik mewakili tekanan dalam pembuluh darah ketika jantung berkontraksi atau berdetak dan angka kedua atau diastolik mewakili tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung beristirahat di antara detaknya,” ujarnya.

Istilah tekanan darah sendiri bisa digambarkan sebagai kekuatan dari sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh yang merupakan pembuluh darah utama. Besarnya tekanan yang terjadi bergantung pada resistensi dari pembuluh darah dan seberapa intens jantung untuk bekerja.

Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi pasien penyakit kronis. Seperti, hipertensi dapat diketahui dengan pemeriksaan secara rutin pada tekanan darah. Hal ini direkomendasikan untuk dilakukan setiap tahun oleh semua orang dewasa. Bahkan, gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian.

"Kami juga membagikan obat  kepada pasien dan sembako yang diberikan saat hari Raya keagamaan,” tutupnya

Pemkab Bangli Gelar FGD Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Peningkatan Pelayanan Publik

BALIKINI.NET | BANGLI — Pemerintah Kabupaten Bangli Melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli Menyelenggarakan Fokus Group Discution dengan Tema Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Peningkatan Pelayanan Publik Menuju Bangli Era Baru.

Kegiatan dilaksanakan di Gedung Bukti Mukti Bhakti kantor Bupati Bangli, pada Selasa (7/2/2023) yang dihadiri oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, Anggota DPR RI I Nyoman Parta, Anggota DPRD Provinsi Bali I Nyoman Budiutama, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bangli, Para Camat, Lurah, dan Perbekel se Kabupaten Bangli, BUMD, PHDI, MDA, MKKS, K3S, Tim Pengawas Pajak, Tim Percepatan, Tim Pembangunan Bidang Hukum, Tim Advokasi, serta Undangan Lainnya. 

Hadir sebagai narasumber dalam FGD tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Muhammad Masykur, SE., MM., CFrA., QIA., dengan materi Penguatan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Menuju Bangli Era Baru, serta Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti, SH, dengan materi Penguatan Pelayanan Publik Menuju Bangli Era Baru. Serta diakhir acara dilaksanakan sosialisasi tentang Cairan Eco Enzym oleh Anggota DPR RI I Nyoman Parta.

Inspektur Daerah Kabupaten Bangli Jero Penyarikan A Widata, dalam laporannya menyampaikan tata kelola Pemerintahan di Kabupaten Bangli selama ini sudah berjalan dengan baik dengan parameter capaian sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Beberapa capaian parameter tatakelola Pemerintahan di Kabupaten Bangli meliputi, Opini BPK wajar tanpa pengecualian 5 kali berturut-turut, Maturitas SPIP Level III, Nilai Sakip dengan Nilai B, Nilai PMPRB dengan Nilai B, Nilai MCP: 95,77: meningkat dari capaian 2021: 91,11 merupakan peringkat keempat se Provinsi Bali dan peringkat 22 se Indonesia, Indeks Survei Penilaian Integritas tahun 2022: 80,20 hasil SPI 2022 meningkat dari pada hasil tahun 2021 yaitu 79,4. Dari hasil Survei Penilaian Integritas bahwa nilai SPI Kabupaten Bangli sudah Baik dan berada diatas rata-rata Nasional. Sedangkan pemenuhan hak-hak masyarakat Kabupaten Bangli akan pelayanan publik yang bermutu dapat dinilai dari zonasi dan nilai predikat pelayanan publik yang dirilis Ombudsmen RI tahun 2022 yakni Kabupaten Bangli dengan predikat zonasi Hijau nilai 93,55 masuk dengan opini kualitas tertinggi (ranking 6 dari 415 kabupaten pada tingkat Pemerintah Kabupaten se Indonesia).

Tahun 2023 dan kedepan diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan serta diketok tularkan keseluruh elemen Pemerintahan Kabupaten Bangli dan utamanya sampai di Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak setiap Visi, Misi, Strategi, Program, dan Kegiatan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Bangli melaksanakan kegiatan FGD dengan Tema Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik Menuju Bangli Era Baru.    

Dalam Sambutannya Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta memaparkan sejumlah Pembangunan yang telah direalisasikan oleh Pemkab Bangli, serta program pembangunan lanjutan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 meliputi lanjutan pembangunan Gedung BMB, Pasar Singamandawa,Penataan Pedestrian Kintamani, Sasana Budaya, serta Mall Pelayanan Publik. 

Dengan tageline “Mimpi Bukan Untuk Didiskusikan Tetapi Mimpi Untuk Dikerjakan”  dan  “Bangli Melompat Lebih Tinggi”,  dengan semua potensi yang kita miliki di Kabupaten Bangli berani untuk melompat ke arah yang lebih baik. Ditahun 2023 ini dalam sejarah Kabupaten Bangli, Pembangunan fisik paling dahsyat akan terjadi, akan ada kegiatan dengan anggaran 265 Miliar lebih yang bersumber dari DAK Pusat, BKK Provinsi Bali dan dari PAD  Kabupaten Bangli yang sudah meningkat dari tahun ke tahun. 

Sedana Arta mengajak segenap jajaran Pemkab Bangli untuk selalu berkordinasi dan berkolaborasi dengan baik serta  tidak lagi berfikiran normatif, kita harus berani out of the box, yang penting dengan prinsip semua untuk kesejahteraan rakyat dan tidak ada hal-hal yang dapat merugikan negara.

Terkait rencana penuangan Eco Enzym dalam menjaga kejernihan air Danau Batur, Bupati Bangli akan mengajak segenap ASN di Pemkab Bangli yang dimotori oleh Dinas Lingkungan Hidup serta masyarakat yang berada di seputaran Danau Batur, untuk berkolaborasi  membuat cairan Eco Enzym yang nantinya dapat dituangkan secara berkala untuk menjaga kejernihan air di Danau Batur.

Harapkan Tekan Angka Kemiskinan, Wawali Arya Wibawa Resmikan Gerakan Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan

BALIKINI.NET | DENPASAR — Desa Tegal Harum Kecamatan Denpasar Barat pada, Selasa (7/2) diresmikan BPJS Ketenagakerjaan dalam Program Gerakan Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan. Peresmian ini disaksikan Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa yang dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) I Wayan Budha, Camat Denpasar Barat Ida Bagus Made Purwanasara,  Asisten Deputi Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banuspa, Armada Kaban, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar, Opik Taufik. Peresmian ini  ditandai dengan penyerahaan simbolis kartu BPJS Ketenaga Kerjaan kepada perwakilan masyarakat pekerja rentan Desa Tegal Harum. 

Wakil Walikota Arya Wibawa disela-sela kegiatan menyampaikan Desa Tegal Harum menjadi desa pertama di Denpasar bekerjasama dalam program kemanfaatan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya kerjasama program 1 Desa 100 Pekerja Rentan ini akan berlanjut di 27 desa di Kota Denpasar. 

"Tentu program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat pekerja rentan. Dengan program ini nantinya di tahun 2024 Denpasar dapat keluar di dari angka kemiskinan," ujar Arya Wibawa.

Lebih lanjut disampaikan bahwa program ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di Kota Denpasar, hal ini tidak terlepas dari target presiden RI Joko Widodo di Tahun 2024 penurunan angka kemiskinan. Di Denpasar sendiri, penurunan angka  kemiskinan merupakan salah satu  konsentrasi  program dan prioritas.  

Bapak Walikota Jaya Negara bersama OPD Pemkot Denpasar melakukan program mulaibdari  pendataan sampai dengan program nyata  dalam penurunan angka kemiskinan, salah satunya program kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini. "Target selanjutnya 12 desa akan segera menyusul melaksanakan program kemanfaatan bagi masyarakat yakni 1 desa 100 pekerja rentan," ujarnya.  

Perbekel Desa Tegal Harum, I Komang Adi Widiantara  menyampaikan progam 1 Desa 100 Pekerja Rentan ini merupakan implementasi dari pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Panghapusan Kemiskinan Ekstrem, Parmendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023 serta tindaklanjut adanya Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar dan Forum Perbekel Provinsi Bali Nomor PER/118/12.2022 dan FPB/14/2022 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan dan Ekosistem Desa di Wilayah Provinsi Bali dan terbitnya Surat Edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Nomor: 140/1838/DPMD perihal Gerakan Parlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan. Dari program ini kami melaksnakan tindaklanjut dan kami telah melakukan kesepakatan bersama dalam musyawarah yang telah dilakukan. 

"Apresiasi dan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan, dan ini menjadi catatan penting desa kami yang telah diresmikan dalam gerakan perlindungan 1 desa 100 pekerja rentan yang pertama di Bali, serta dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat kami di Desa Tegal Harum," ujarnya. 

Sementara Asisten Deputi Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banuspa, Armada Kaban  mengatakan kepada masyarakat Desa Tegal Harum yang telah menerima kartu nantinya mendapatkan tanggungan dari BPJS Ketenagakerjaan selama perawatan di rumah sakit.  

"Bagi pemegang kartu dalam program 1 Desa 100 Pekerja Rentan ini selama mendapatkan perawatan dalam kecelakaan kerja secara keseluruhan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya sembari mengucapkan terima kasih atas sinergitas bersama Pemkot Denasar dan pihak desa dalam memberikan perlindungan bagi pekerja rentan.

Delia Rahma Wira Wangi, Berebut Gelar Duta Pariwsata Bali 2023

BALIKINI.NET | KLUNGKUNG — Delia Rahma Wira Wangi (19) asal Banjar Jabon, Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Klungkung, lolos sebagai Finalis Duta Pariwisata Bali 2023. Hal ini disampaikan saat bertemu Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta di Ruang Kerja Bupati Klungkung,  Senin (6/2).

Sebanyak 20 Finalis Duta Pariwisata Bali 2023, baik putra maupun putri yang sudah terpilih siap untuk berkompetisi merebutkan gelar Duta Pariwisata Bali 2023. Selanjutnya keduapuluh finalis akan mengikuti seleksi dan akan diakhiri dengan malam puncak atau grand final Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar tanggal 12 Februari 2023 yang akan datang.

Bupati Suwirta berharap Delia Rahma Wira Wangi bisa lolos sebagai Duta Pawisata Bali 2023 untuk mewakili Bali berlaga mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif pada ajang tingkat Nasional. "Sebagai duta pariwisata Bali Delia diharapkan gencar melakukan promosi pariwisata Bali, Pariwsata di Kabupaten Klungkung khususnya di Nusa Penida baik melalui berbagai event dan melalui media sosial dan ikut mempromosikan pariwisata Bali, Nusa Penida kepada masyarakat luas," harap Bupati Suwirta.

Dihadapan Bupati Suwirta, Delia Rahma Wira Wangi mohon doa restu dan dukungan supaya lolos di ajang Pemilihan Duta Pariwsata Bali tahun 2023. "saya mohon dukungan dan doa restu Bapak Bupati serta masyarakat Klungkung suaya saya lolos sebagai Duta Pariwisata Bali 2023," ucap Delia Rahma Wira Wangi.

Bupati Sanjaya Inginkan Terwujudnya Pemilu Berkualitas

BALIKINI.NET | TABANAN — Pemilu memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan sebuah Bangsa dan Negara karena akan memilih pemimpin-pemimpin Nasional maupun Daerah. Untuk itu, Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE, MM, menekankan bahwa kualitas penyelenggaraan Pemilu menjadi kata kunci karena merupakan tonggak awal penyelenggaraan pembangunan 5 tahun kedepan.

“Ada dua lembaga yang sangat signifikan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024 di Tabanan. Astungkara, semua tahapan-tahapan kita di Kabupaten Tabanan sudah berjalan dengan baik dan kita yakin bahwa dari KPU dan Bawaslu sudah sangat memiliki pengalaman, jadi tidak perlu diragukan lagi,” ujar Bupati Sanjaya saat menghadiri Pelantikan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Senin, (6/2).

Setidaknya, sebanyak 133 orang Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang dilantik dan diberikan mandat di pundaknya untuk menjadi pelaksana teknis pengawasan pada seluruh pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Turut hadir saat itu, Perwakilan Ketua Bawaslu Bali, jajaran Forkopimda Tabanan, Ketua KPU dan Bawaslu Tabanan, Sekda, OPD terkait, Camat se-Kabupaten Tabanan, Forkopimcam Tabanan serta Forum Perbekel se-Kabupaten Tabanan.

Disamping untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas, Bupati Sanjaya juga menginginkan agar petugas yang baru dilantik agar betul-betul melaksanakan tugas dengan baik serta jadikan pelajaran pelaksanaan Pemilu sebelumnya dan memastikan kekurangan-kekurangan yang pernah ada untuk tidak terulang kembali. Untuk itu, Bupati Sanjaya minta kepada para petugas yang baru dilantik mengingat bahwa hari ini adalah awal bukan akhir dari sebuah pencapaian.

“Pesan saya sudah jelas, bekerjalah dengan penuh dedikasi. Sering-seringlah berkomunikasi dan solidkan organisasi agar berbagai penyimpangan pemilu dapat dihilangkan. Saya yakin dan saya perhatikan para Pengawas Pemilu di tingkat Desa ini masih muda-muda. Artinya energinya nanti pasti luar biasa. Anak muda energinya pasti lebih baik, dan jangan takut dan itu harus dicapai serta saya yakin para pengawas ini bisa mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan Profesional,” imbuh Sanjaya.

Politisi asal Dauh Pala Tabanan itu juga berharap pelantikan Pengawas Pemilu tingkat Desa ini juga dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Tabanan. Dengan harapan Pemilu kedepan akan semakin baik, didukung oleh partsisipasi pemilu yang tinggi. Dan berkat kesigapan KPU dan Bawaslu Tabanan, Bupati Sanjaya juga menyampaikan apresiasinya karena dari tahun ke tahun, bahwa pemilu di Tabanan partisispasi dalam rangka menyambut Pemilu sangat tinggi.

Sementara, I Ketut Narta selaku Ketua Bawaslu Tabanan menyampaikan terimakasih atas apresiasi dan dukungan dari Bupati beserta jajaran dan seluruh pihak terkait. Ia menyampaikan tatanan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 berada di pundak Pengawas Pemilu Desa yang baru dilantik dan merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu. Sehingga, dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang, memiliki peranan yang strategis dalam fungsinya sebagai pelaksana teknis dalam melaksanakan pengawasan pada seluruh pelaksanaan Pemilu serentak 2024 mendatang.

Untuk itu, pihaknya meminta agar seluruh anggota Pengawas Pemilu Desa mampu menyikapi dengan baik dan tegas segala kewajiban yang dibebankan kepadanya dan dalam melaksanakan tugas juga ditegaskan harus bekerja secara profesional, mempunyai kredibilitas, jujur, adil dan menjunjung tinggi netralitas. Hal ini mengingat Pengawas Pemilu Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam tegaknya demokrasi. 

Pembongkaran Pasar Rakyat Tematik Wisata Segera Dilakukan

BALIKINI.NET | KLUNGKUNG — Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menghadiri Sosialisasi Teknis Relokasi dan Pembongkaran Pasar Rakyat Tematik Wisata Pasar Semarapura, di lantai 1 Blok B Pasar Semarapura, Senin (6/2).

Bupati Suwirta dalam arahannya mengatakan, proses pembongkaran pasar segera dilakukan dan tempat penampungan sudah siap. Bahkan Bupati Suwirta mengratiskan retribusi pedagang selama di tempat penampungan sementara. 

"Bapak Ibu para pedagang tempat penampungan sementara sudah siap, dalam waktu singkat ini harus segera pindah, " ujar Bupati Suwirta dihadapan para pedagang.

Pihaknya juga minta para pedagang mendukung dan mengawasi selama proses pengerjaan Pasar Tematik Wisata ini. "Semoga proses renovasi pasar ini berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, " harapnya.

Sementara, Kepala UPT Pasar Semarapura, I Komang Sugianta menyampaikan selama proses pembangunan pasar, para pedagang los dan kios akan ditempat di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Pembongkaran dilaksanakan dalam Jangka waktu 30 hari kalender. 

"Pembongkaran di mulai dari blok - blok kecil terlebih dahulu, kecuali blok G dilakukan saat penataan selesai dilaksanakan. Jangka Waktu perpindahan pedagang ke TPS : Blok B dan E selama 6 hari atau s/d 12 Pebruari 2023 Blok H,I,J,M,N,O dan selama 4 hari atau s/d 10 Pebruari 2023," jelas I Komang Sugianta.

Cegah Penyebaran Virus DBD, Kelurahan Penatih Laksanakan Foging

BALIKINI.NET | DENPASAR — Untuk mengantisipasi penyebaran Virus Demam Berdarah Dengue (DBD) dilaksanakan penyemprotan Foging di Kelurahan Penatih, tepatnya di wilayah lingkungan Banjar Semaga, pada Sabtu (28/1).

Lurah Penatih, I Wayan Murda saat dikonfirmasi mengatakan pelaksanaan penyemprotan foging hari ini menyasar wilayah Banjar Semaga.

Lebih lanjut dikatakannya, selama penyemprotan ini kami melibatkan seluruh penduduk Banjar Semaga dengan bergotong royong.  "Penyemprotan Foging ini kami laksanakan guna mencegah penularan virus Demam Berdarah Dengue (DBD) diwilayah ini," ujarnya.

"Kami berharap dengan upaya penyemprotan ini dapat mencegah terjadinya penularan virus DBD. Dan kami sangat berterimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah ikut membantu pemerintah dalam mencegah penualran virus DBD," kata Wayan Murda.

Selebihnya Wayan Murda turut menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada dan memperhatikan kebersihan lingkungan, terlebih saat ini musim penghujan agar memperhatikan genangan-genangan air sekitar rumah yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.

51 Panwaslu Desa/Kelurahan seKabupaten Jembrana Dilantik

BALIKINI NET | JEMBRANA — Sebanyak 51 orang Panitia Pengawas Pemilihan Umum kelurahan/Desa se-Kabupaten Jembrana dilantik Panwaslu Kecamatan di Ruang Rapat Hotel Jimbarwana, Senin (6/2). Mereka yang dilantik akan bertugas dimasing - masing desa/kelurahan dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bupati Jembrana I Nengah Tamba dalam kesempatan tersebut menyampaikan sebagai panitia pengawas pemilu di tingkat desa/kelurahan menjadi bagian terpenting dan garda terdepan dari Bawaslu kabupaten. "Dengan pelantikan ini pelaksanaan pemilu sudah selangkah lebih maju. Sebagai pengawas di tingkat desa/kelurahan, kalian harus memahami tugas - tugasnya terutama dalam menjaga pelaksanaan pemilu aman sehingga tidak ada kecurangan,"ujarnya.

Selain memahami tugas, wewenang dan kewajiban, anggota panwas pemilu kelurahan/desa juga diharapkan memiliki karakter dan jati diri sebagai pengawas yang mampu menjaga integritas dan berani sesuai kode etik Bawaslu. "Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan integritas dan penuh rasa tanggung jawab sesuai prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien,"ucapnya.

Pihaknya juga berpesan agar mereka sebagai pengawas dalam pelaksanaannya nanti tidak ada intervensi dari pihak tertentu. "Biarkan mereka bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya, tidak boleh ada intervensi dari pihak tertentu. Pemimpin yang terpilih nanti harus murni hasil keputusan dari masyarakat,"pintanya.

Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jembrana, Pande Made Ady Muliawan mengatakan pelaksanaan pemilu sudah semestinya dikelola dengan manajemen yang baik untuk menjamin pelaksanaan pemilu. "Hari ini sudah dilantik panwaslu kelurahan/desa yang akan menjadi salah satu ujung tombak dan pelaku utama dalam mewujudkan seluruh agenda pengawasan menuju suksesnya pemilu 2024 mendatang,"katanya.

Kepada panwaslu desa/kelurahan yang telah dilantik pihaknya juga mengingatkan agar bersikap tidak deskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenang di lapangan. "Semoga dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan kita. Tentu dengan tetap mengedepankan integritas dan etika agar tercipta netralitas dalam penyelenggaraan pemilu,"tandasnya.

Turut hadir Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, perwakilan Forkopimda serta para Camat sekabupaten Jembrana.

2024, Jembrana Fokuskan Penanganan Infrastruktur

BALIKINI NEWS | JEMBRANA — Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2024 .

Dengan  tema Optimalisasi Sektor Unggulan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Insklusif Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Berbasis Data, kegiatan digelar di Ruang Rapat Lt. 2 Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Senin (6/2).

Dibuka langsung oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba, Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2024 itu bertujuan untuk mensinergikan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat serta pendukung suksesnya pembangunan di Kabupaten Jembrana . Tujuan akhirnya untuk mewujudkan Jembrana Emas Tahun 2026.

Mengawali sambutanya, Bupati Tamba mengilustrasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 sebagai gambaran langkah Pemerintah Kabupaten Jembrana Kedepan dalam perencanaan kebutuhan masyarakyat Jembrana ditahun 2024 dengan memprioritaskan sektor Infrastruktur.

“RKPD saya ilustrasikan dalam satu gambaran apa yang dilakukan tahun depan, perencanaanya harus bagus apa kira-kira yang rakyat butuhkan di tahun 2024, bagaimana kita menyusun perencanaan, menganalisa dan bisa mengeksekusi dengan baik. Selain menjalankan 13 program Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, Saya ingin ditahun 2024 itu lebih banyak disektor Infrastrukrur,” ucapnya.

Lebih lanjut, kedatangan Presiden RI ke Jembrana 2 Februari lalu memberikan dampak positif kepada Kabupaten jembrana, maka dari itu Bupati asal Desa Kaliakah itu menginginkan dalam RKPD tahun 2024 agar mengoptimalkan kebijakan- kebijakan disektor lain seperti meningkatkan kualitas kesehatan, urusan Adat dan Dinas, kebijakan KK miskin, Stunting serta menyiapkan hal yang tidak terduga atau diluar prediksi ditahun 2024.

“Dampak dari kunjungan Bapak Presiden harus kita optimalkan untuk pemajuan kesejahteraan masyarakat Jembrana, mulai dari sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Industri, IKM UMKM dan Koperasi, Ekonomi kreatif dan Digital, dan juga Pariwisata harus lebih kita optimalkan sehingga berdampak pada peningkatan penghasilan masyarakat Jembrana, dan saya juga ingin sekali menata pintu masuk jembrana yang ada di barat dan di timur agar betul betul ada kesan memasuki wilayah Kabupaten Jembrana,” ungkapnya.

Melalui konsultasi publik tersebut Bupati Tamba berharap, rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat ditelaah dan dipertajam bersama-sama untuk mengupayakan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Jembrana mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana.

“Melalui forum ini saya harap mendapatkan masukan dan saran positif serta konstruktif dari para peserta forum dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, mari kita kompak kerja keras, bekerja lebih giat, setelah Presiden datang kita harus lebih giat dan semangat dalam menjalankan program dengan baik,” tegas Bupati Tamba.

Dilain sisi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan I Made Sudantra mengakatakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2024 dilaksanakan untuk mendapatkan masukan penting terhadap Rancangan Awal RKPD yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, sehingga forum konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur-unsur yang mewakili pembahasan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana 2024.

“Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder pcmbangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sera merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS),” ujarnya.

Turut hadir dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2024 itu, Ketua DPRD Jembrana, Sekda I Made Budiasa, Pimpinan instansi vertikal/ OPD di Jembrana, serta Perbekel/ Lurah se-Kabupaten Jembrana. (komang)