Gerak Cepat , Pemerintah Kabupaten Jembrana Tangani Krisis Air Bersih

Jembrana - Musim kemarau panjang tahun ini  menyebabkan pengurangan debit air di beberapa wilayah di Kabupaten Jembrana. Salah satunya di Lingkungan Pancardawa Kelurahan Pendem dan Desa Berangbang .

Mengetahui hal tersebut Bupati Jembrana I Nengah Tamba  bergerak cepat terjun langsung meninjau beberapa lokasi yang mengalami kekeringan , Rabu (6/9) 

Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui PDAM yang bekerjasama dengan BPBD dan Damkar melakukan pendistribusian Air Bersih kedua Wilayah itu yang mengalami krisis Air Bersih.

"Ini sekarang kita minta BPBD temen-temen dari Pol PP menggunakan mobil tanki dan peralatan lainnya. Kita drop dulu untuk mengatasi kebutuhan dari masyarakat" ucap bupati tamba memantau langsung  pendistribusian air. 

Lebih lanjut Bupati mengatakan persoalan yang  terjadi ini adalah dampak dari musim kemarau serta diketahui Kabupaten Jembrana mengalami siklus kekeringan setiap 4 tahun sekali. 

"hari ini fakta itu terjadi di jembrana di beberapa titik masyarakat jembrana kekurangan air, karena sumber-sumber air itu sudah kecil ada juga yang sudah mati atau kering" kata bupati tamba. 

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat jembrana agar menjaga kesucian atau kelestarian hutan dan pegunungan serta berharap krisis air bersih dapat segera teratasi dengan segala upaya yang pemerintah lakukan.

"Kepada masyarakat jembrana mari kita jaga kelestarian alam kita, karena kita tau dijembrana mengalami siklus kekeringan yang terjadi setiap 4 tahun sekali, menjaga kelestarian dan kealamian hutan-hutan dan gunung (wana kerti)" ucapnya

Dilain sisi, Direktur Perumda/PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana I Gede Puriawan menjelaskan bahwa dampak dari musim kemarau ini mengakitbatkan debit air menurun, hal tersebut juga terjadi karena penebangan hutan secara liar, sehingga juga terdampak pada  terjadinya.  

"kita bantu dengan penyediaan air bersih melalui mobil tanki, ini juga kita kerjasama dengan BPBD,  kerjasama dengan Pol PP, Damkar dalam hal ini kemudian, kerjasama juga dengan pihak kepolisian," ujarnya

Lanjut, sebelum extrim seperti ini pihaknya juga sudah menyediakan air bersih di berapa titik dengan melibatkan pihak terkait dengan membuat keran-keran umum. 

"karena sudah ada jaringan kita bisa nanti pasang keran umum disana disamping juga menunggu ada daftar tunggu dari masyarakat yang mau ngamprah baru kita akan buat pengembangan jaringan lebih lanjut asal masyarakat juga betul-betul memanfaatkan jaringan PDAM tersebut menggunakan air PDAM" ucapnya

Sementara itu, Lurah Pendem I Putu Eko Darma Wirawan mengungkapkan bahwa akibat debit air yang menurun di musim kemarau ini mengakibatkan 2 wilayah di Kelurahan Pendem terdampak krisis Air Bersih. 

"Di kelurahan pendem terdapat 450 KK yang terdampak kerisis Air Bersih diantaranya terbagi di 2 Wilayah yaitu Lingkungan Pancar Dawa dan Lingkungan Dewasana, masyarakat juga kami batasi pengambilan Air dengan Per KK 4 timba dalam sehari" pungkasnya.( Ari)

Sekda Alit Wiradana Mendem Pedagingan Serangkaian Pujawali di Pura Kahyangan Tiga Desa Adat Anggabaya

Denpasar, -- Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana menghadiri Upacara Melaspas, Mendem Pedagingan lan Mecaru Rsi Gana serangkaian Pujawali di Pura Kahyangan Tiga, Desa Adat Anggabaya bertepatan dengan Budha Kliwon Wuku Pahang, Rabu (6/9). Dalam kesempatan tersebut, Sekda Alit Wiradana turut Mendem Pedagingan di tiga bangunan suci. Yakni  Pura Prajapati Anggabaya, yakni Painggih Padma, Piasan dan Candi Kuri Apit Lawang.

Turut hadir pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar beserta unsur adat Desa Adat Anggabaya.Seluruh rangkaian upacara diakhiri dengan persembahyangan bersama yang dipimpin oleh Ida Pedanda Gde Manara Putra Kekeran saking Griya Selat Sangeh.

Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana mengatakan, pelaksanaan upacara keagamaan di Pura Kahyangan Tiga Desa Adat Anggabaya ini adalah salah satu upaya dan kesadaran krama desa dalam meningkatkan sradha bhakti umat Hindu kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. 

“Apalagi di komunitas masyarakat seperti banjar, perlu diapresiasi  bagaimana membangun sradha bhakti masyarakat melalui upakara yang dilaksanakan. Dan kami memberikan apresiasi kemandirian masyarakat untuk memunculkan kesadaran sehingga manfaat yang  diperoleh dalam penyelenggaraan upacara keagamaan yang dikenal dengan istilah Tri Guna Karya serta Satwika Karya dapat kita peroleh dengan baik,” katanya.

Sementara Manggala Karya, I Wayan Suwitra mengatakan, rangkaian Pujawali di Pura Kahyangan Tiga Anggabaya ini dilaksanakan selama tiga hari kedepan. Dimana juga dilaksanakan upacara melaspas lan mendem pedagingan di Pura Prajapati Anggabaya dan Pura Prajapati Bun yang perupakan dua pura yang berkaitan dengan Pura Kahyangan Tiga Anggabaya.

Dikatakannya, upacara melaspas dan mendem pedagingan ini dilaksanakan setelah rampungnya pembangunan pura secara keseluruhan di dua setra yang dimiliki Desa Adat Anggabaya ini. Dimana, keberadaan pura ink di empon oleh 160 KK dalam satu banjar adat Anggabaya.

“Kami sangat berterimakasih kepada Pemerintah Kota Denpasar dan seluruh krama desa, dengan berlangsungnya upacara ini kedepannya dapat merubah pola pikir masyarakat, bahwa semua tempat yang kita sucikan itu harus dan wajib dijaga, baik keindahan maupun kebersihannya,” ungkapnya. (ays/humas.dps).

Pastikan Pelayanan Publik Optimal, Wawali Arya Wibawa Sidak di MPP Gedung Sewaka Dharma

DENPASAR - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Gedung Sewaka Dharma, Rabu (6/9) pagi. Sidak ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik kepada warga Kota Denpasar berjalan optimal. 

Wawali Arya Wibawa yang  pada kunjungan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana berkeliling mengecek berbagai proses pelayanan serta pengurusan adiministrasi kependudukan, perijinan dan lainnya. Arya Wibawa juga berkesempatan berinteraksi dengan para warga Kota Denpasar yang sedang memanfaatkan pelayanan di MPP tersebut. 

"Tujuan dibangunnya MPP di Kota Denpasar dengan berbagai jenis pelayanan ini tentunya untuk memudahkan pelayanan agar masyarakat  mendapatkan pelayanan maksimal dan lebih cepat," ungkap Arya Wibawa. 

Saat pelaksanaan sidak kali ini, Wawali Arya Wibawa tidak mendapati meja pelayanan yang kosong. Semua petugas telah menempati meja sesuai dengan jam pelayanan yang telah ditetapkan, yakni pukul 08.00 Wita.  

"Kita ada disini untuk melayani masyarakat. Saya minta metode atau cara pelayanan terus ditingkatkan. Perlakukan warga yang sedang membutuhkan pelayanan dengan baik dan tentunya sesuai aturan,” pinta Arya Wibawa kepada para petugas sembari menegaskan semua proses dan pelayanan administrasi agar dilakukan dengan lebih cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien.

Salah seorang masyarakat, Wayan Juni, yang sedang melakukan pengurusan adminduk mengaku saat ini pelayanan administrasi di Kota Denpasar telah berjalan dengan baik. 

"Sebagai warga saya sudah mendapatkan pelayanan yang baik untuk mengurus administrasi kependudukan ini. Untuk itu, saya mengharapkan agar kualitas pelayanan di Kota Denpasar dapat terus ditingkatkan," kata Wayan Juni.

Terpilih Jadi Ketua Umum, Darmawan: KMHDI Harus Siap Menghadapi Tantangan Bonus Demografi

PALU -- Resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI), I Wayan Darmawan mengatakan KMHDI akan fokus dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) mahasiswa hindu melalui pendidikan dan pelatihan untuk menghadapi tantangan bonus demografi.

"KMHDI akan terus konsisten dalam meningkatkan kualitas SDM mahasiswa Hindu Indonesia, kader KMHDI harus menguasai IPTEK untuk dapat bersaing dan menghadapi tantangan global," sambung Darmawan usai melalui proses yang cukup ketat pada Mahasabha XIII KMHDI di Asrama Haji Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (31/8).

Sebagai satu-satunya organisasi Mahasiswa Hindu Indonesia, Darmawan mengatakan KMHDI juga akan terus hadir dan bermanfaat bagi umat Hindu.

Dengan kemenangan tersebut Darmawan akan menggantikan Ketua Presidium PP KMHDI sebelumnya, I Putu Yoga Saputra. Dia akan memimpin PP KMHDI masa bakti 2023-2025.

"Terimakasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan oleh kader KMHDI dari seluruh indonesia kepada saya untuk memimpin organisasi ini selama 2 tahun kedepan," ungkap Darmawan.

Bupati Bangli Serahkan Santunan Kepada Korban Tanah Longsor Br. Brahmana Bukit

 

BANGLI - Tanah longsor yang terjadi pada 7 Juli 2023 lalu, menewaskan  pasangan  suami istri warga Banjar Brahmana Bukit, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli yakni Ida Bagus Agung Eka Widyacipta (40) beserta istrinya Ida Ayu Putu Mutiari (37)

Atas kejadian tersebut Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Sosial P3A serta bersinergi dengan OPD terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, bahu membahu untuk bekerja sama membantu evakuasi korban serta membantu logistik untuk kebutuhan keluarga korban. Selain itu Bantuan dana santunan juga datang dari Kementrian Sosial RI yang diserahkan langsung oleh  Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, didampingi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli, I Wayan Jimat, pada Selasa (5/9/2023).

Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Bangli, santunan yang bersumber dari Kementrian Sosial RI tersebut berjumlah 44 juta rupiah, diserahkan kepada 2 jiwa ahli Waris diantaranya A.A.Ayu Sumiati selaku ahli waris dari Ida Bagus Agung Eka Widyacipta dan Ida Bagus Nyoman Jasma selaku ahli waris dari Ida Ayu Putu Mutiari yang masing-masing menerima santunan sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan untuk 7 jiwa korban luka yakni Ida Bagus Esa Putra, Ida Ayu Ega Dania Saputra, Ida Ayu Sri Wartini, Ida Ayu Nadia Mai Tarini, Ida Ayu Trisna Mirayanti dan Ida Ayu Manik Astiti, masing- masing mendapat santunan sebesar 2 juta rupiah, yang disalurkan melaluin Bank Mandiri.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dalam kesempatan tersebut menyampaikan, penyerahan santunan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Sosial P3A Kabupaten Bangli, yang telah mampu menjalin komunikasi hingga ke tingkat pusat yaitu Kementrian Sosial RI, dalam membantu meringankan beban keluarga korban, akibat bencana tanah longsor beberapa waktu lalu. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bangli juga melakukan berbagai upaya untuk bisa membantu keluarga korban termasuk membantu biaya pendidikan 2 anak korban yang masih mengenyam pendidikan SD dan SMP.  "Ujar Bupati Bangli". 

Atas kejadian tersebut Bupati Bangli turut berduka cita, "semoga keluarga yang ditinggalkan selalu tabah dan ikhlas, dan untuk kedepannya selalu bersemangat menjalani kehidupan yang lebih baik serta selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa".

Kapolres Karangasem Pastikan Temuan Organ Tercecer Di Pantai Yeh Malet Merupakan Potongan Tubuh Manusia

Karangasem Bali Kini - Temuan Potongan Organ berupa kaki, hati, usus dan jantung oleh salah seorang pemancing di Pantai Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem beberapa waktu lalu dikonfirmasi oleh Polres Karangasem jika memang benar merupakan organ tubuh manusia.

"Hasil pemeriksaan tim dokter di RSUP Prof Ngoerah Denpasar memang benar itu merupakan potongan organ manusia, namun kami belum menerima keterangan resminya dari pihak rumah sakit," Kapolres Karangasem AKBP Ricko A.A. Taruna Ricko, Selasa (5/9/2023). Namun, belum diketahui pasti apakah potongan organ manusia ditemukan secara tercecer tersebut merupakan hasil dari korban malpraktik, mutilasi atau kecelakaan laut.

Namun pihaknya menduga jika potongan tubuh manusia tersebut kemungkinan berasal dari NTT atau Pulau Jawa yang terbawa arus. 

Sebelumnya, organ tubuh manusia berupa kaki bagian kiri ditemukan oleh pemancing yakni I Kadek Sutama pada (2/9/2023) malam bersama kedua rekannya saat hendak mencari umpan untuk memancing ikan. Dimana temuan tersebut dilaporkan ke kepolisian, barulah beberapa organ lain ditemukan di TKP yang berbeda oleh petugas. (Ami)

Laporan Akhir DPRD Bali Pembahasan Raperda Provinsi Bali

Denpasar - Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Disampaikan sebagai laporan akhir Dewan Provinsi, Senin (04/09).

Dibacakan Drs. I Nyoman Laka selaku koordinator pembahasan, menyampaikan ada beberapa poin penambaham baik dalam hal huruf dan angka. Sebagaimana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871).

Pasal 1 telah ditambahkan huruf “c” sehingga berbunyi: c. Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5).

Pasal 3 Ayat (1) diubah huruf “b”-nya sehingga menjadi: b. Sekretariat DPRD Tipe B; Berdasarkan masukan Gubernur Bali telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian baik terhadap legal drafting dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang beserta perubahaanya, maupun aspek substansi dengan mempertimbangkan jumlah Anggota, beban kerja, mengelola anggaran, struktur organisasi dan eselon.

Hadirin dan Rapat Paripurna Dewan yang kami berbahagia, Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, akhirnya sebagai Pembahas kami dapat menyetujui Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini, untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.

Pendaftaran Ditutup, Sebanyak 10 Pejabat Ikuti Seleksi Jabatan Kadis Damkar dan Pariwisata Kota Denpasar

Denpasar, Sebanyak 10 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar mengikuti seleksi terbuka (lelang) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kota Denpasar. Jumlah tersebut diketahui setelah batas akhir pendaftaran pada Senin (4/9) pukul 23.59 Wita. 

Dimana, untuk Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kota Denpasar terdapat 6 orang pelamar. Yakni  pertama, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, Tresna Yasa, S.Pt, M.Pd. Kedua, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, S.Sos, M.Si. Ketiga, Camat Denpasar Utara Kota Denpasar, I Wayan Yusswara, SSTP, M.Si. 

Selanjutnya yang keempat, Camat Denpasar Timur Kota Denpasar, I Made Tirana, SH.,M.H. Kelima, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, Drs. A. A. Gde  Bagus Mahayana dan Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, I Putu Sandika, SE, M.Si. 

Sedangkan untuk Jabatan Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar terdapat empat orang pelamar. Yakni pertama Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Ni Luh Putu Riyastiti, SS, M.Par. Kedua, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, I Komang Adi Wirawan, SE., M.Si. Ketiga, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, Gde Wirakusuma Wahyudi, S.Sos dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Denpasar, I. B. Alit Surya Antara. SS. 

Kepala BKPSDM Kota Denpasar Wayan Sudiana saat dikonfirmasi Selasa (4/9) mengatakan  seleksi ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.  Dimana, pelaksanaan seleksi terbuka ini dilaksanakan lantaran Kepala Dinas Pariwisata sebelumnya dijabat MA. Dezire Mulyani telah memasuki masa pensiun, sementara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan merupakan nomenklatur baru. 

"Hingga batas akhir pendaftaran pada Senin (4/9) pukul 23.59 malam, sebanyak 10 orang pejabat baik dari Sekretaris Dinas/Badan, Kepala Bidang, Kepala Bagian hingga Camat mengikuti seleksi kali ini," ujarnya

Setelah pendaftaran, tahapan dilanjutkan dengan Seleksi Administrasi pada 5 - 6 September 2023. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi akan dilaksanakan pada Jumat, 8 September 2023. setelah itu, tahapan dilanjutkan dengan Penilaian Rekam Jejak pada 11 - 12 September 2023 dan Pengumuman Hasil Rekam Jejak dilaksanakan pada Senin, 13 September 2021. 

Sedangkan Uji kompetensi oleh Tim Assessment Center/Tim Assessor bagi peserta yang lulus seleksi administrasi akan dilkasanakan pada 18 September 2023 Assessment Center BKD Provinsi Bali dan Pengumuman Hasil Uji Kompetensi dilaksanakan pada Jumat, 22 September 2023. Sedangkan tahapan Penulisan Makalah dilaksanakan pada 22 September 2023. Dan tahap akhir penetapan dijadwalkan pada Jumat, 8 Oktober 2023. 

"Tentu kami berharap dengan proses seleksi dua jabatan kepala dinas atau Eselon II ini dapat menjaring pimpinan yang berintegritas dalam mendukung visi misi pembangunan Kota Denpasar, khususnya dalam bidang pariwisata dan pemadam kebakaran serta penyelematan," harapnya. (Agus/Dps)

Bupati Tabanan Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Terhadap 4 Ranperda Kabupaten Tabanan

Tabanan - Sebagai upaya menyiapkan landasan hukum yang jelas dan pasti dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE, MM, memberikan jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Tabanan terkait 4 Ranperda, sekaligus Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemda pada Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana dalam Rapat Paripurna ke - 11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Selasa, (5/9).

Hal tersebut disampaikan Bupati Sanjaya, setelah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan dalam Rapat Paripurna ke - 10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 tentang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Pidato Pengantar Bupati tentang 4 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan serta Ranperda Penyertaan Modal Pemda pada Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana yang berlangsung di tempat yang sama.

Ranperda tersebut diantaranya, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2023, Ranperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.

Dimana dalam kesempatan tersebut, Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Tabanan didampingi para Wakil Ketua DPRD dan Sekwan. Turut hadir, Wakil Bupati Tabanan, jajaran Forkopimda Tabanan atau yang mewakili, Sekda, para Asisten dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, Kepala Instansi Vertikal dan BUMD di Tabanan, Camat se-Kabupaten Tabanan, para Kepala Bagian di lingkungan Setda Tabanan, serta para awak media, baik media cetak maupun online.

Dalam jawabannya saat itu, Bupati Sanjaya menyampaikan jawaban secara terperinci serta apresiasi atas dukungan dan saran atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di Dewan, diantaranya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Nasional Demokrat yang disampaikan oleh masing-masing wakilnya. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan tersebut merupakan tanggapan dari Pidato Pengantar Bupati terkait 4 Ranperda Kabupaten Tabanan pada sidang sebelumnya

"Dalam penyusunan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan turunan dari mengoptimalkan semua potensi pajak maupun retribusi serta digitalisasi yang menjadi trend harus diterapkan dalam operasional penatausahaan maupun pemungutan PAD," ujar Sanjaya.

Terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sanjaya menyampaikan adalah salah satu upaya strategis meningkatkan PAD. Terhadap Ranperda Penyelenggaraan Bangunan Gedung, pihaknya sepakat dengan Dewan, bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsi dan klasifikasi standar teknis bangunan gedung agar dapat memberikan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan bagi masyarakat.

"Terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana dapat kami sampaikan, bahwa penyertaan modal daerah yang telah disetorkan sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 90,645 Miliar lebih. Sebesar Rp. 17,508 Miliar lebih, telah ditetapkan sebagai penyertaan modal, sedangkan sebesar Rp. 73,137 Miliar Lebih merupakan tambahan penyertaan modal atas audit BPKP berupa sarana dan prasarana jaringan penyedia air bersih yang telah dimanfaatkan untuk operasional," ungkap Sanjaya. 

Dukung Pengendalian Inflasi, Kelurahan Panjer Panen Bawang Merah

Denpasar -- Kelurahan Panjer bersama Kelompok Tani dan Pekaseh melaksanakan Panen Bawang Merah. Pelaksanaan panen sebagai upaya berkelanjutan dalam pengendalian inflasi ini turut dihadiri Kadis Pertanian AA Gde Bayu Brahmasta di wilayah Subak Panjer, Selasa (5/9). 

Kadis Pertanian AA Gde Bayu Brahmasta saat dikonfirmasi menjelaskan, pelaksanaan panen bawa merah ini merupakan upaya berkelanjutan dalam mendukung pengendalian inflasi, khususnya di wilayah Kelurahan Panjer. Dimana, pelaksanaan panen ini menghasilkan umbian sebesar 19,69 kg. Sedangkan produktivitas sebesar 31,5 ton/ha untuk umbi basah dengan daun. 

"Panen bawang merah di Subak Panjer ini dilaksanakan setelah 3 bulan penanaman," ujarnya

Lebih lanjut dijelaskan, selain menjadi terobosan dalam pengendalian inflasi, panen bawang merah kali ini juga untuk mendukung fungsi subak selain untuk menjaga kearifan lokal, subak juga berperan penting bagi kesejahteraan petani dan masyarakat. 

"Selain menjaga kearifan lokal, subak juga berfungsi untuk mensejahterakan para petani dan juga masyarakat," ungkapnya. 

Gung Bayu berharap, kedepannya masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani terus berinovasi dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas hasil panen. Hal ini untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi berkelanjutan. 

"Kedepan kami berharap masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani terus semangat dalam mendukung kualitas dan kuantitas panen, sehingga mampu mendukung pengendalian inflasi berkelanjutan," ujarnya. (HUMASdps).