Ketua DPRD Karangasem Ajak Wartawan Kunjungi iNews Media Group

 Jakarta , Bali Kini - Ketua DPRD Karangasem mengajak wartawan Karangasem untuk mengunjungi INews Media Group yang telah memiliki nama besar, sebagai percontohan bagi para awak media, khususnya di Kabupaten Karangasem, Rabu (5/2/2025). 

Rombongan disambut oleh Renny jo Manager Regional News Gathering, Suriya Mohammad Said, Wapemred Inews.Id dan Irfan Fadli, Manajer Produce JTV di Gedung iNews Center Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat. Dimana mereka memperkenalkan jurnalistik yang komprehensif kepada para wartawan Karangasem dan serta mengajak tour berkeliling studio tempat produksi tayangan. 

"Teman-teman wartawan Karangasem tidak hanya ingin tau terkait peliputan tapi juga dunia pertelevisian," Tandasnya. 

Sementara, Renny jo Manager Regional News Gathering mengatakan jika agar tidak termakan jaman, wartawan tidak hanya diwajibkan untuk menulis berita namun juga harus bisa menyampaikan berita tersebut secara lisan secara langsung dan cepat. Agar tidak ketinggalan update. "Wartawan kami ditiap daerah itu harus bisa menyampaikan atau melapor suatu peristiwa detik itu juga langsung ke studio kami," Pungkasnya. (Ami)

Wawali Arya Wibawa Pertemukan Stakeholder di TPA Suwung,

 

Ket foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat memimpin rapat kordinasi bersama stakeholder guna mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang dalam mendukung optimalisasi pelayanan persampahan yang dilaksanakan di Kantor Walikota Denpasar, Selasa (4/2). 

Wujudkan Kelancaran Pengangkutan Sampah Jangka Pendek, Teknologi WTE Jadi Solusi Berkelanjutan. 

Denpasar, Bali Kini - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa merespon cepat adanya keluhan petugas pengangkutan sampah yang mengantre terlalu lama saat hendak membuang sampah ke TPA Suwung. Hal ini dilaksanakan dengan mempertemukan seluruh stakeholder guna mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang dalam mendukung optimalisasi pelayanan persampahan yang dilaksanakan di Kantor Walikota Denpasar, Selasa (4/2). 

Hadir langsung dalam rapat tersebut yakni Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Rentin, Kadis DLHK Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa, Kepala UPTD TPA Suwung Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Ade Armadi, Ketua Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali, I Wayan Suarta, OPD terkait serta anggota Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali.

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa permasalahan sampah merupakan tanggungjawab bersama. Dimana, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan optimalisasi penanganan persampahan yang berkelanjutan. 

“Rapat Kordinasi ini kami laksanakan menyikapi adanya antrean Truk Sampah menuju TPA Suwung, kami kumpulkan stakeholder untuk mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang, astungkara kita sudah menemukan titik terang,” ujarnya. 

Lebih lanjut dijelaskan, menyikapi kondisi di lapangan yang dikeluhkan petugas truk pengangkut sampah, telah ditindaklanjuti dengan beberapa langkah jangka pendek dan kesepakatan bersama seluruh stakeholder terkait. Yakni Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung sepakat untuk tidak membatasi jadwal pembuangan sampah. Hal ini guna mendukung kelancaran pengangkutan dan menghindari terjadinya antrian berkepanjangan.

“Kita sudah sepakati bahwa untuk waktu pembuangan kita tidak batasi, namun demikian ada pembagian jadwal pembuangan yakni pada pukul 05.00 wita – 08.00 wita dikhususkan untuk truk pemerintah, sedangkan dari pukul 08.00 wita – 21.00 wita untuk truk swakelola dan truk pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan antrian,” ujarnya. 

Delain itu, lanjut Arya Wibawa, Pemerintah Provinsi Bali bersinergid dengan Pemerintah Kota DEnpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung mengkoordinir perbaikan infrastuktur akses jalan operasional secara berkelanjutan. Hal ini dilaksanakan agar terciptanya pelayanan optimal mengingat situasi cuaca dan curah hujan tinggi yang menyebabkan pelayanan dan akses jalan menjadi rusak. 

“Selain menghapus adanya pembatasan waktu pembuangan sampah di TPA, peningkatan infrastruktur jalan di TPA juga terus dilaksanakan yang disertai dengan dengan penyiapan alat berat masing-masing sebanyak 5 unit dari Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung,” ujar Arya Wibawa. 

Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Rentin mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali sejalan dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam mendukung optimalisasi penanganan persampahan. Salah satu yang menjadi rencana jangka panjang yakni kepastian Teknologi Waste to Energi (WTE). dimana, Pemerintah Provinsi Bali sedang menyusun kajian mengenai lokasi WTE yang berlokasi di wilayah Kabupaten Gianyar.

Ketua Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali, I Wayan Suarta memberikan apresiasi atas kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar dan Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali. Hal ini lantaran seluruh keluhan dari anggota Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali dapat dipenuhi oleh pemangku kepentingan di TPA Suwung. 

“Iya tadi kita sudah rapat untuk mencari solusi, dan kendala serta keluhan selama ini sudah dipenuhi, sehingga harapan kami proses pengangkutan sampah dapat kembali berjalan lancar menuju TPA Suwung sembari menunggu implementasi Teknologi Waste to Energi (WTE) sebagai solusi jangka panjang,” ujarnya. (AGs )

Walikota Jaya Negara Dorong Pertamina Berikan Kemudahan Masyarakat Dapatkan Gas LPG 3KG.

 Ket foto : Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara saat memimpin rapat koordinasi antara Pertamina dan Disperindag dan stakeholder terkait penyaluran gas subsidi tigakilogram di Ruang Rapat Walikota Denpasar, Selasa (4/2). 

  Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyoroti akses masyarakat dalam membeli Gas LPG 3 Kg. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung Selasa (4/2) di Kantor Walikota Denpasar, pihaknya menegaskan pentingnya kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh LPG bersubsidi tersebut.

 Rakor ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, A.A. Gede Risnawan, Branch Manager Pertamina Denpasar, Zico Aldillah Syahtian, serta perwakilan dari Disperindag Kota Denpasar, Camat se-Kota Denpasar, Forum Perbekel/Lurah, dan stakeholder terkait.

 Dalam pertemuan ini, dibahas pola distribusi LPG 3 Kg yang lebih ketat untuk memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu. Rapat koordinasi ini merupakan langkah konkret Pemerintah Kota Denpasar dalam mengupayakan ketersediaan Gas LPG 3 Kg sehingga tepat sasaran. 

 Walikota Jaya Negara juga mengharapkan Pertamina dapat memastikan ketersediaan stok serta melakukan sosialisasi kebijakan baru terkait distribusi gas bersubsidi ini. Lebih jauh dari itu, pihaknya menekankan agar Pertamina dapat memastikan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan Gas LPG 3 Kg. "Kita ingin memastikan masyarakat Kota Denpasar dapat dengan mudah memperoleh LPG 3 Kg dengan ketersediaan stok yang mencukupi, sehingga kebutuhan sehari-hari mereka tetap terpenuhi," ujar Walikota Jaya Negara. 

 Branch Manager Pertamina Denpasar, Zico Aldillah Syahtian mengatakan, saat ini Pertamina menindaklanjuti kebijakan baru dari Kementerian ESDM, yang hanya mendistribusikan gas LPG 3 Kg bersubsidi melalui pangkalan serta sub pangkalan resmi yang telah terdata. "Untuk saat ini, pasca kebijakan baru dari Kementerian ESDM, Pertamina saat ini mendistribusikan kepada pangkalan dan sub pangkalan yang terdata. Nantinya para pengecer akan didorong untuk dijadikan sebagai sub pangkalan." jelas Zico. Ia menambahkan, kebijakan ini bertujuan agar penyaluran LPG 3 Kg tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu serta memperpendek jalur distribusi guna mencegah penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut.(Arya )

Bupati Tabanan Hadiri Upacara Ngaben Bersama Banjar Adat Bakisan, Denbantas, Tabanan

Tabanan , Bali Kini  – Tegaskan komitmen pelestarian adat, agama, tradisi dan budaya, Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., konsisten hadiri Upacara Yadnya di masyarakat. Kali ini hadir dalam upacara Ngaben Bersama Banjar Adat Bakisan, Desa Denbantas, Selasa (4/2) yang digelar di Balai Banjar Adat Bakisan, Desa Denbantas, Tabanan. Sambutan hangat perangkat adat, krama adat dan Jero Mangku setempat menyambut baik kehadiran Bupati Sanjaya yang turut didampingi oleh Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda dan para Pimpinan Perangkat Daerah terkait.

Di kesempatan itu, Bupati Sanjaya sampaikan apresiasinya terhadap masyarakat Banjar Adat Bakisan yang telah mengamalkan swadharma agama melalui pelaksanaan yadnya yang sakral dan penuh makna. Dimana puncaknya jatuh pada hari Rabu, 5 Februari 2025 mendatang. "Titiang atas nama pemerintah memberikan apresiasi terhadap masyarakat titiang diriki. Banjar Adat Bakisan ngemargiang yang namanya swadharma agama, becik pisan. Titiang juga di pemerintah daerah Kabupaten Tabanan, baik Provinsi, sering menyampaikan, bahwa hidup kita di Bali ini beda dengan provinsi lainnya. Hanya di bali ini ada 2 pemerintahan, pemerintahan dinas dan pemerintahan adat,” ujar Sanjaya.

Untuk itu, Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menjaga keharmonisan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan adat. Yang mana hal ini selaras dengan visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani. “Bagaimana membangun keharmonisan jagat Bali niki secara sekala dan Niskala. Apanya yang dibangun, kramanya, adatnya dan alam lingkungannya. Ini harus dijaga agar jagat Bali Labdha karya antar," tegas Sanjaya. 

Dalam kesempatan itu, Sanjaya juga berpesan pentingnya melaksanakan yadnya yang satwika, yaitu yadnya yang dilakukan dengan penuh ketulusan dari krama masyarakat, dipuput oleh sulinggih, dan dihadiri oleh murdaning jagat. "Tiga elemen utama dalam yadnya sudah hadir di sini, sehingga upacara ini dapat disebut sebagai yadnya yang satwika. Saya hadir di sini untuk memberikan motivasi dan mendorong masyarakat agar terus melaksanakan yadnya dengan semangat gotong royong, penuh kebersamaan, serta pakedek pakenyem,” tutupnya. 

Di kesempatan yang sama, Gusti Putu Kariana selaku Ketua Panitia Acara, sampaikan ucapan terima kasihnya atas kehadiran Bupati Sanjaya beserta jajaran. Melalui laporannya, Ia memaparkan upacara Ngaben diikuti oleh 8 Sawa dengan biaya Rp. 3.500.000 per sawa, 4 sawa neglangkir dengan biaya Rp. 750.000 per sawa, 12 orang metatah dengan biaya Rp.500.000 per orang, dan upacara telu bulanan diikuti oleh 14 orang dengan biaya 750.000 per orang.[TB]

Pemprov Bali Gelar Rakor Sikapi Dinamika Distribusi LPG 3 Kg

DENPASAR , BALI KINI - Menyikapi dinamika distribusi LPG 3 Kg, Pemprov Bali melalui Disnaker ESDM menggelar rapat koordinasi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas Bali, dan Tim Pengawasan Terpadu Disperindag. Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Siddhakarya, Kantor Disnaker ESDM Bali, Selasa (4/2/2025), membahas tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan Kementerian ESDM mengaktifkan kembali distribusi LPG 3 Kg di tingkat pengecer.  

Rakor yang dipimpin Kadisnaker ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, dihadiri Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus wilayah Bali Endo Eko Satryo, Sales Branch Manager IV Bali Pertamina Zico Aldillah Syahtian, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Bali Dewa Putu Ananta, serta Ketua Tim Pengawasan Terpadu Disperindag I Wayan Pasek Putra.  

SAM Retail Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Endo Eko Satryo, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah antisipasi terkait kebijakan yang tidak lagi melayani penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer sejak 1 Februari 2025. “Bersama tim Disperindag Bali, kami sudah melakukan sosialisasi ke pangkalan. Stok juga relatif aman,” ujarnya. Namun, kebijakan ini menimbulkan gejolak karena masyarakat harus menyesuaikan diri membeli LPG 3 Kg langsung ke pangkalan. Gejolak tersebut kemudian direspons oleh Presiden Prabowo yang menginstruksikan Kementerian ESDM mengaktifkan kembali penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer.  

Menindaklanjuti arahan presiden, Pertamina Patra Niaga wilayah Bali telah menginstruksikan seluruh agen beserta pangkalan untuk kembali melayani pengecer yang sudah terdaftar di MerchantApps Pangkalan Pertamina Lite (MAP). “Namun istilahnya bukan lagi pengecer, tapi sub pangkalan,” ujarnya. Endo menambahkan, distribusi LPG 3 Kg di Bali saat ini dilayani oleh 120 agen, 4.347 pangkalan, dan 6.250 sub pangkalan. Sejak November 2024, Pertamina telah mendorong pengecer menjadi pangkalan resmi, namun sebagian besar menolak. Hanya 23 pengecer yang menunjukkan minat menjadi pangkalan resmi.  

Sales Branch Manager IV Bali Pertamina, Zico Aldillah Syahtian, menambahkan bahwa pihaknya belum memiliki acuan tata niaga terkait arahan presiden. Saat ini Pertamina hanya mengaktifkan kembali pengecer yang sebelumnya sudah terdaftar. “Untuk usulan sub pangkalan baru, kami belum punya acuannya,” cetusnya.  

Ketua Hiswana Migas Bali, Dewa Putu Ananta, menekankan pentingnya pembenahan tata niaga LPG 3 Kg. Ia juga menyoroti perlunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta mengusulkan pengawasan oleh perangkat desa.  

Kadisnaker ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, menyampaikan bahwa Pemprov Bali bersama Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas akan menindaklanjuti instruksi presiden terkait distribusi LPG 3 Kg. Namun ia mengingatkan bahwa dinamika ini tidak sederhana dan membutuhkan penyesuaian. “Belum bisa serta merta kembali seperti semula karena ada penyesuaian,” ujarnya. Untuk menstabilkan situasi, ia memandang perlu diadakan operasi pasar dan intensifikasi sosialisasi terkait lokasi pangkalan dan sub pangkalan.  

Sependapat dengan Hiswana Migas, Kadisnaker ESDM juga menyinggung pentingnya pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat, khususnya perangkat desa. Untuk solusi jangka panjang, ia mengusulkan evaluasi dalam pemberian subsidi. “Karena kalau subsidinya berupa barang, dibutuhkan tata kelola yang mantap dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.[rl/p]

Aturan Baru Distribusi Gas LPG 3 Kg di Karangasem, Nasib Pengecer Elfiji Di Ujung Tanduk

Karangasem, Bali Kini - Gas LPJ Di Kabupaten Karangasem langka, diakibatkan aturan baru yang melarang pengecer menjual tabung gas LPJ bersubsidi 3 kg. Dipantau pada Selasa,(4/2/2025) di Agen PT Karya Migas Utama, Subagan, Karangasem, Manager I Gusti Nyoman Edi Ariana membenarkan hal tersebut, saat ini dirinya hanya mendistribusikan Gas bersubsidi ke beberapa pangkalan. 

"Ya, aturan baru saat ini pengecer dilarang menjual gas dan dialihkan ke pangkalan. Di tempat kita mendistribusikan gas ke 11 pangkalan. Kemungkinan kedepan pangkalan akan bertambah sekitar 5 sampai 6," Tandasnya. 

Sementara dari informasi resmi pertamina yang telah di teruskan ke sejumlah pangkalan di Bali  bahwa penyaluran ke sub pangkalan ( pengecer ) diperbolehkan 10% dari alokasi harian pangkalan, namun pangkalan wajib menyertakan dokumentasi sub pangkalan ( pengecer ) untuk mengkatagorikan layak atau tidak .

Yang selanjutnya akan menerbitkan berita acara pada masing-masing sub pangkalan ( pengecer ) terkait arahan dari pertamina agar bisa lebih selektif dalam penyaluran gas elfiji subsidi kedepanya .

Pihaknya mendukung keputusan tersebut berharap agar dengan aturan baru itu tidak ada kecurangan dimasyarakat seperti gas yang dioplos. 

Untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam mencari gas LPJ terdekat maka para pengecer didorong untuk menjadi pangkalan. "Untuk di tempat kita sih, pangkalan minimal membeli 50 tabung," Tandasnya lagi. (Ami)

Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta, Sampaikan Arahan Terkait Agenda Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati/Wakil Bupati

Karangasem, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. I Ketut Sedana Merta, ST., MT., memastikan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem hasil Pilkada Serentak 2024 akan berjalan sesuai arahan dari pemerintah pusat. Ia menyebut bahwa pelantikan tersebut akan dilakukan serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Menurut Sekda Karangasem, pelantikan kepala daerah ini telah dibahas dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 22 Januari 2025.

"Sebelumnya, sempat diperkirakan pada awal Februari, namun sesuai dengan radiogram dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 1 Februari lalu, jadwal pelantikan dikoordinasikan kembali. Kita tunggu saja arahan resminya," ujar Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta, saat ditemui usai menghadiri Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Karangasem, Selasa (4/2/2025).

Agenda dan Mekanisme Pelantikan

Dalam arahannya, Sekda Karangasem menyampaikan bahwa rangkaian agenda pelantikan dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati telah diperbarui sesuai instruksi dari Gubernur terpilih, I Wayan Koster.

"Mejaya-jaya bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota akan dilaksanakan bersama-sama di Pura Penataran Agung Besakih pada Rabu, 12 Februari 2025 pukul 10.00 WITA," kata Sekda. Ia menambahkan bahwa peserta diminta mengenakan pakaian adat sembahyang.

Sedana Merta menjelaskan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota akan dilakukan pada Kamis, 20 Februari 2025 di Jakarta. Ia menegaskan bahwa teknis pelaksanaan serta undangan resmi masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Setelah pelantikan, lanjutnya, serah terima jabatan Gubernur akan dilaksanakan bersamaan dengan Pidato Gubernur dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali, yang dijadwalkan pada Jumat, 21 Februari 2025 pukul 09.30 WITA.

"Dalam kesempatan ini, kehadiran Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota sangat diharapkan dengan mengenakan pakaian adat," ungkapnya.

Sementara itu, menurutnya, pelantikan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota oleh Ketua TP PKK Provinsi Bali akan digelar pada Sabtu, 22 Februari 2025 di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali.

"Pelaksanaannya masih bersifat tentatif, sekitar pukul 10.00 WITA," ujar Sekda.

Ia juga menyebut bahwa serah terima jabatan Bupati/Walikota serta pidato Bupati/Walikota dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten/Kota akan dilaksanakan secara serentak pada Sabtu, 22 Februari 2025 sore atau Minggu, 23 Februari 2025 di daerah masing-masing.

Sebagai agenda penutup, kata Sekda, seluruh kepala daerah akan mengikuti Retreat di Akademi Militer Magelang pada Selasa, 25 Februari 2025, dengan keberangkatan yang dijadwalkan pada Senin, 24 Februari 2025.

"Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini akan disampaikan kemudian," katanya.

Menutup arahannya, Sedana Merta menegaskan pentingnya koordinasi antara Sekretaris Daerah dengan Bupati/Walikota lama maupun baru, serta dengan Ketua DPRD masing-masing daerah, guna memastikan kelancaran seluruh rangkaian acara.

"Semua tahapan ini merupakan bagian dari proses transisi kepemimpinan yang harus kita jalankan dengan baik dan tertib, sesuai arahan Gubernur terpilih. Kami berharap semua pihak dapat berkoordinasi dengan optimal demi kelancaran seluruh agenda," ujarnya.

Persiapan Matang untuk Pelantikan dan Sertijab

Terkait persiapan pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab), Sedana Merta memastikan bahwa Pemkab Karangasem telah melakukan berbagai persiapan agar proses transisi kepemimpinan berjalan lancar.

"Bupati dan Wakil Bupati Karangasem terpilih, I Gusti Putu Parwata, SE, dan Pandu Pranpanca Lagosa, SH., MH., dipastikan hadir dalam pelantikan tersebut," tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah memastikan kesiapan pakaian dinas upacara (PDU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Ini pertama kalinya pelantikan serentak dilakukan, sehingga kami harus menyesuaikan mekanismenya," jelasnya.

Setelah pelantikan, lanjutnya, akan dilaksanakan serah terima jabatan dan rapat paripurna penyampaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati di Gedung DPRD Karangasem.

Dukungan ASN dan PPPK untuk Program Bupati Baru

Sedana Merta juga mengajak seluruh ASN dan tenaga Non-ASN, termasuk PPPK yang telah lulus, untuk mendukung program kerja Bupati dan Wakil Bupati Karangasem yang baru.

"Kami sedang menyiapkan konsep untuk mencermati visi-misi kepala daerah terpilih. Ini penting agar indikator kinerja pemerintah daerah selaras dengan arah pembangunan yang lebih baik untuk Karangasem," katanya.

Pelantikan kepala daerah ini, lanjutnya, merupakan tahap pertama, yang mencakup daerah dengan hasil pemilihan tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan pelantikan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 164 B, yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Dengan persiapan yang matang, Sedana Merta optimistis bahwa transisi kepemimpinan di Kabupaten Karangasem akan berjalan lancar, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.[rl/2]

Kelompok Nelayan Mina Sari Asih Terima Balai Bendega

 

Ket. Foto :Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyerahkan  secara langsung bangunan Balai Bendega kepada Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan di Pantai Matahari Terbit Sanur, Senin (3/2). 

Denpasar , Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyerahkan  secara langsung bangunan Balai Bendega kepada Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan di Pantai Matahari Terbit Sanur, Senin (3/2). 

Adapun unit bantuan Bangunan tersebut diserahkan kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar yang nantinya akan dikelola Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih Desa Sanur Kaja. Hal ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkot Denpasar dalam pelestarian bendega dan nelayan di Kota Denpasar. 

Turut mendampingi Walikota Jaya Negara, Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, Kadis Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, IB Mayun Suryawangsa, Plt. Camat Denpasar Selatan, Ni Komang Pendawati, Perbekel Desa Sanur Kaja, I Made Sudana, OPD terkait serta bendega dan masyarakat setempat. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjelaskan bahwa Pemkot Denpasar terus berkomitmen untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan di dalam pelestarian bendega serta memfasilitasi hasil tangkapan bendega kedepannya. 

"Pemerintah Denpasar memfasilitasi bangunannya, yang nantinya dikelola kelompok nelayan. Kita harapkan dengan adanya pembangunan ini semangat para nelayan semakin meningkat danhasil tangkapan semakin melimpah," ujarnya. 

Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja mengatakan Pembangunan ini menggunakan anggaran APBD Kota Denpasar Tahun 2024. 

" Pengerjaan ini dilaksanakan kurang lebih selama beberapa bulan. Dan kali ini langsung diserahkan kepada Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih untuk di kelola kedepannya," ujarnya. 

Sementara itu, Ketut Sukarja, perwakilan Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkot Denpasar atas perhatian dan peningkatan fasilitas bagi nelayan di Kota Denpasar.

"Terima kasih Bapak Walikota Jaya Negara dan Wakil Walikota Arya Wibawa serta seluruh jajaran yang telah memfasilitasi tempat khusus untuk nelayan. Astungkara, kali ini sudah terealisasi," ungkapnya.

Dengan adanya Balai Bendega, yang menaungi 68 anggota kelompok nelayan, diharapkan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat sektor perikanan di Kota Denpasar. (Eka)

Pemkot Probolinggo Sambangi Kota Denpasar, Studi Banding Strategi dan Penerapan Indikator MCP

 Ket foto : Sekertaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, saat menerima kunjungan Penjabat (PJ) Walikota Probolinggo, M. Taufik Kurniawan, di Kantor Walikota Denpasar.

Denpasar, Bali Kini - Sekertaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, menerima kunjungan Penjabat (PJ) Walikota Probolinggo, M. Taufik Kurniawan, di Kantor Walikota Denpasar, Senin (3/2). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka studi banding teknis terkait legalitas, penertiban aset daerah, dan birokrasi pelayanan, mengingat Kota Denpasar merupakan percontohan Kota anti korupsi 2024 oleh KPK.

Pj Walikota Probolinggo, M. Taufik, didampingi Sekertaris Daerah Kota Probolinggo, Ninik Ira Wibawati, menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini mengingat capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Denpasar tahun 2023 sebesar 97,29. Dimana, kunjungan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan strategi terkait indikator penilaian MCP yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak, dan pengelolaan barang milik daerah.

"Kami terus berupaya dalam mengoptimalisasi beberapa aspek yang menjadi penilaian MCP bukan hanya sebagai syarat administratif saja, namun manfaat yang dirasakan masyarakat atas kinerja internal di pemerintahan yang dikelola dengan bersih dan tertib," Ujar Pj M. Taufik.

Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, dalam diskusinya menekankan pada komitmen dan konsistensi pada proses menjalankan tugas masing-masing sesuai peraturan dan perundangan. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan optimalisasi capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Denpasar. Sehingga dapat mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. 

"Upaya digitalisasi dalam berbagai program pemerintah dan pelayanan masyarakat yang dicanangkan selama pemerintahan Bapak Walikota Jaya Negara secara berkelanjutan dirasa cukup memberikan dampak dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan bersih, namun tidak hanya fokus pada capaian, prinsip penerapan good governance perlu menjadi komitmen dan kebiasaan disemua jajaran ASN di Kota Denpasar," Kata Sekda Alit Wiradana. (Gita)

Pj Bupati Jendrika Resmikan Pelayanan Dialisis dan Gedung Instalasi Gizi RSUD Gema Santi Nusa Penida

Klungkung , Bali Kini - Penjabat Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika  meresmikan Pelayanan Dialisis / Cuci Darah dan Gedung Instalasi Gizi RSUD Gema Santi Nusa Penida, Senin (3/2). Hadir dalam peresmian tersebut, Bupati terpilih Bapak I Made Satria, Wakil Ketua I dan II DPRD Klungkung berserta Anggota DPRD dan undangan terkait lainya.

Pj Bupati Jendrika dalam sambutannya mengatakan, pelayanan dialisis yang meliputi pelayanan cuci darah di Nusa Penida merupakan salah satu upaya kita bersama untuk mendekatkan akses pelayanan dan tentunya mengurangi rujukan dari Nusa Penida ke RS lain di Bali daratan. Sebagaiman kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar semua masyarakat termasuk masyarakat kita yang ada di Nusa Penida. Data terakhir terdapat sebanyak 23 orang masyarakat Nusa Penida yang memerlukan pelayanan cuci darah yang setiap bulan harus 8 kali nyeberang dari Nusa Penida ke RS Klungkung atau RS lainnya yang ada di bali daratan.

 

Disamping itu pemerintah daerah juga punya kewajiban untuk melengkapi sarana prasarana dan alat kesehatan yang dibutuhkan di RSUD Gema Santi Nusa Penida sehingga mutu layanan makin baik dan tetap baik. Salah satu nya hari ini kita meresmikan gedung instalasi gizi. Sebelum adanya gedung instalasi gizi ini dibangun , RSUD Gema santi Nusa Penida hanya memiliki dapur saja sehingga tdk sesuai standar gedung RS yang diamanatkan dalam peraturan yang berlaku

 

“Kami berharap kedepan tentu menjadi PR besar untuk bapak Bupati terpilih bersama DPRD Dapil Nusa Penida untuk terus menambah SDM dan sarana prasarana , alkes spt pelayanan CT Scan, pelayanan bedah orthopedi dan pelayanan jantung sehingga pelayanan di RSUD Gema Santi Nusa Penida makin baik dan rujukan makin berkurang,” harap Bupati Jendrika.

Kepala Dinas Kesehatan drg. I Gusti Ratna Dwijayanti, M.Kes dalam laporannya banyaknya aspirasi masyarakat ke Bapak I

Nyoman Suwirta saat menjabat sebagai Buapti dan aspirasi masyarakat ke DPRD Kab Klungkung Dapil Nusa Penida menjadi semangat kamni untuk segera mewujudkan adanya pelayanan hemodialisa atau cuci darah di Kecamatan Nusa Penida yang mana saat ini ada 23 pasien cuci darah dari Nusa Penida

Selain itu juga Gedung Instalsi gizi yang lama tidak layak dan jauh dari standar dapur saja baru sehingga tentunya hanya terdiri dari dimana diperlukan gedung instalasi yang memenuhi standar gedung instalasi gizi rumah sakit. “Pembangunan Gedung Gizi dianggarkan dari APBD Tahun 2024 dengan nilai kontrak anggaran 1.263.652.875,6 1. Gedung Gizi ini memenuhi standar dengan 15 ruangan yaitu ruang penerimaan barang, gudang basah, gudang kering, dapur susu, dapur ruangan pengelolaan utama, ruang penyajian, ruang cuci, gudang alat, ruangan troli, ruang administrasi, ruang Kepala Instalasi, dan ruang loker berserta toilet,” jelas drg. I Gusti Ratna Dwijayanti.[kal]