Ketua WHDI Denpasar, Ny.Antari Jaya Negara Buka Pelatihan Membuat Banten Otonan di Banjar Tembau Tengah

 Ket. Foto: Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, saat menghadiri pelatihan membuat banten di Banjar Tembau Tengah, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Sabtu (11/10).

Laporan Reporter : Eka 

Denpasar, Bali Kini - Pelatihan membuat banten otonan dibuka Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, di Banjar Tembau Tengah, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Sabtu (11/10).

Dari pelatihan yang dilaksanakan ini telihat  minat krama sangat tinggi, khususnya wanita Hindu untuk mengetahui makna dan cara membuat banten sesuai sastra agama. Hal ini terbukti pelatihan membuat banten otonan para peserta  sangat antusias  mengikuti pelatihan.

Dalam kesempatan tersebut Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengatakan, pelatihan membuat banten otonan ini dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal itu bertujuan  untuk meningkatkan pemahaman wanita Hindu mengenai makna dan filosofi upakara  yang terkandung dalam sarana upakara.

Selain itu menurut Ny. Sagung Antari Jaya Negara  pelatihan membuat banten otonan ini dilaksanakan karena banten otonan diperlukan setiap 6 bulan sekali untuk memperingati hari kelahiran. 

"Untuk itu, wanita Hindu  harus bisa membuat banten otonan sesuai dengan  sastra agama serta dapat mengetahui filosofi dari banten itu sendiri," jelas Ny. Sagung Antari Jaya Negara.

Salah satu narasumber Ni Wayan Sukerti mengemukakan, dalam pelatihan ini diberikan pembinaan mulai dari cara matuasan, merangkai janur, dan matanding sesuai dengan sastra Agama Hindu. 

"Selain itu, dari pelatihan ini minimal ibu-ibu rumah tangga mengetahui dan bisa membuat banten otonan untuk anggota keluarga di rumah sendiri sesuai dengan sastra agama Hindu," ujarnya.

Disampaikan pula bahwa, pelatihan membuat banten otonan selain  untuk meningkatkan pemahaman krama agar bisa membuat sesuai dengan sastra, juga untuk memperkenalkan bahwa membuat banten tidak rumit, terutama bagi pemula. 

"Melalui pelatihan ini diharapkam warga dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam membuat banten otonan yang tidak terlepas dari sastra Agama Hindu," harapnya.

Sementara salah satu peserta yang mengikuti pelatihan, Ni Made Sunarti mengatakan, kegiatan ini sangat positif serta sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengalaman dalam membuat banten. Di samping itu, sebagai umat beragama dapat memahami makna dan cara pembuatan banten otonan sesuai dengan pedoman yang ada.

 

"Kami ucapkan terima kasih kepada WHDI serta  Pemkot Denpasar yang telah memfasilitasi pelatihan membuat banten.Hal ini tentu sangat dirasakan manfaatnya khususnya kami sebagai wanita yang beragama Hindu, " ujarnya.

Sekda Alit Wiradana Hadiri Pemelaspasan Bale Kulkul Pura Baris Cina Renon

 Ket. Foto :

Sekda Alit Wiradana didampingi Lurah Renon, I Gede Suweca saat menyerahkan Punia kepada Pengempon Pura Baris Cina Renon, dalam karya Pemelaspasan Bale Kulkul, Sabtu (11/10).

Laporan Reporter : Wir 

Denpasar, Bali Kini - Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana menghadiri Upacara Pemelaspasan Bale Kulkul di Pura Baris Cina Renon, Sabtu (11/10). Kegiatan ini sendiri bertepatan dengan Saniscara Umanis Tolu. 

Pada kesempatan itu, Sekda Alit Wiradana yang didampingi Lurah Renon, I Gede Suweca mengatakan upacara melaspas dilakukan untuk membersihkan dan menyucikan benda ataupun bangunan baru secara niskala sebelum digunakan dan dipakai untuk kegiatan adat agar dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. 

Selain itu, upacara ini adalah sebuah landasan masyarakat dalam meningkatkan Sradha Bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. “Pelaksanaan upacara ini bagi masyarakat untuk menggali dan meningkatkan nilai spiritual. Semoga upacara ini dapat memberi energi positif yang menetralisir hal-hal negatif untuk mencapai keseimbangan alam beserta isinya,” ungkap Alit Wiradana.

 Kelian Pura Baris Cina Renon, Wayan Surata menjelaskan, sebelumnya Bale Kulkul di area Pemaksan Baris Cina tersebut diletakkan berdampingan dengan Kulkul Banjar Kelod dan Kulkul Pemuda Banjar Kelod. 

"Kemudian dilakukan pembangunan baru, Pemaksan Baris Cina ini kemudian dibangun di lokasi baru, yakni di area Pura Baris Cina. Jadi khusus untuk area Pura Baris Cina, saja" katanya. 

Wayan Surata juga menyampaikan upacara yang dipuput oleh Jero Mangku Dalem ini  diharapkan dapat menjaga keseimbangan serta menetralisir aura negatif, sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang aman dan damai.

"Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Kota Denpasar terhadap Pura Baris Cina. Semoga karya ini dapat menjaga kesimbangan antara bhuana agung dan bhuana alit, serta sebagai wujud syukur untuk senantiasa diberikan tuntunan dalam melaksanakan tugas kewjiban," tambah Wayan Surata. (HumasDps/Win)

Gending Ancag-Ancagan Kesiman dan Baris Gede Telek Asal Sanur Resmi Ditetapkan Sebagai WBTb Tingkat Nasional

 Ket. Foto :Suasana Sidang Penetapan WBTb Indonesia Tingkat Nasional yang digelar di Hotel Sutasomo, Jakarta Selatan, Jumat (10/10) malam. Dua warisan kesenian dan kebudayaan Kota Denpasar, yakni Gending Ancag-Ancagan Banjar Ceramcam Kesiman dan Baris Gede Telek, resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTb).

Laporan Reporter : Wir 

Jakarta, Bali kini - Dua kesenian Kota Denpasar, yakni Gending Ancag-Ancagan Banjar Ceramcam, Kesiman dan Baris Gede Telek, Sanur, resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTb) Tingkat Nasional yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan RI, melalui Sidang Penetapan, di Hotel Sutasomo, Jumat (10/10) malam.

Adapun Gending Ancag-Ancagan dikenal sebagai musik pengiring ritual di wilayah Kesiman, sementara Baris Gede Telek merupakan bentuk tarian sakral yang sering tampil dalam upacara besar di wilayah Sanur.

Sebagai informasi, dua kesenian leluhur Kota Denpasar tersebut, sebelumnya telah diusulkan bersama 22 kesenian dan kebudayaan Bali lainnya, dalam masa pemaparan WBTb Tingkat Nasional pada 5 - 10 Oktober.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Raka Purwantara didampingi Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Sriwitari menyampaikan penetapan ini adalah sebuah prestasi dan juga apresiasi atas usaha berbagai pihak untuk melestarikan dua warisan budaya tersebut.

"Gending Ancag-Ancagan dan Baris Gede Telek adalah sebuah warisan leluhur Kota Denpasar yang harus terus dilestarikan. Terima kasih atas kontribusi semua pihak yang terlibat dalam upaya pelestarian budaya Kota Denpasar," ungkapnya.

Raka Purwantara juga berharap, keberhasilan ini dapat memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga tradisi leluhur sebagai bagian dari jati diri Kota Denpasar. Selain itu, pihaknya juga mendorong masyarakat untuk semakin mencintai, menggunakan, dan mewariskan tradisi leluhur ini kepada generasi muda. 

"Pemerintah Kota Denpasar akan terus berkomitmen untuk mendukung dan memberikan ruang dalam upaya pelestarian budaya, sehingga generasi penerus kita tetap mengenal warisan leluhurnya," lanjutnya. 

Direktur Warisan Budaya Kementerian RI, I Made Dharma Suteja, dalam pembacaan hasil Pleno Tim Ahli WBTb Nasional mengatakan, setidaknya ada sekitar lebih 500 kebudayaan dan kesenian  yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, telah ditetapkan dalam Sidang Penetapan WBTb yang dikomandoi oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Direktorat Warisan Budaya itu. 

"Hari ini kami telah menetapkan sekitar 500 WBTb dari seluruh provinsi di Indonesia. Ini adalah bentuk komitmen dan juga usaha Pemerintah Pusat untuk terus menjaga kelestarian warisan budaya di Indonesia," katanya.

Ny. Rai Wahyuni Sanjaya Sambut Kunjungan Ny. Putri Koster, Dorong Gerakan Bali Bersih Sampah Berbasis Sumber

 Laporan Reporter : Tim lpt 

Tabanan , Bali kini – Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya kembali menyambut kunjungan kerja Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Kabupaten Tabanan. Kegiatan tersebut berlangsung di dua Kecamatan sekaligus, yakni Kecamatan Penebel yang digelar di Wantilan Desa Penatahan, dan dilanjutkan di Kecamatan Kerambitan, tepatnya di Wantilan Kantor Camat Kerambitan, Selasa (7/10).

Kunjungan kerja ini menjadi salah satu langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara TP PKK Provinsi dan Kabupaten Tabanan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah mulai dari sumbernya. Ny. Putri Koster hadir bersama jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, disambut hangat oleh Ny. Rai Wahyuni Sanjaya selaku Ketua, Sekretaris I TP PKK Kabupaten Ny. Budiasih Dirga, Kepala Perangkat Daerah terkait, Ketua TP PKK Kecamatan, Petajuh Bandesa Madya Majelis Desa Adat Tabanan, Bendesa Adat setempat, serta Tim Kerja Percepatan Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Dalam arahannya, Ny. Putri Suastini Koster yang juga menjabat sebagai Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Pelemahan Kedas (PSBS PADAS) Provinsi Bali, menekankan pentingnya penerapan kebijakan pengelolaan sampah di setiap lapisan masyarakat. Ia menjelaskan, bahwa pengelolaan sampah yang efektif harus dimulai dari rumah tangga, sekolah, dan lingkungan kerja.

“Gubernur sebagai Kepala Daerah tingkat Provinsi memiliki tugas mengkoordinasikan pemerintahan di jenjang berikutnya yaitu kabupaten dan kota. Terlebih dalam visi gubernur, telah ditetapkan one island one management yang mesti dijalankan dengan pola yang sama. Gubernur telah membuat peraturan, memberikan instruksi dan perintah kepada kabupaten/kota agar menindaklanjuti aturan ini di wilayah masing-masing,” ujar Ny. Putri Koster.

Ia juga menjelaskan secara teknis, bahwa sampah organik dipilah menjadi sampah basah dan kering, di mana sampah basah diolah melalui komposter, sedangkan sampah kering diolah di teba modern. Sementara itu, sampah anorganik dikelola dengan konsep 3R (reduce, reuse, recycle) di TPS 3R, sedangkan residunya akan diproses di TPST.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap desa harus mampu menyelesaikan permasalahan sampahnya secara mandiri. Menurutnya, desa akan menjadi bersih ketika masyarakatnya mampu menyelesaikan persoalan sampah di lingkungan masing-masing. “Menurut PSBS, yang menghasilkan sampah di desa harus menyelesaikannya di desa. Desa akan bersih ketika yang menghasilkan sampah bisa menyelesaikannya di rumah, sekolah, dan tempat kerja,” imbuh Ny. Putri Koster.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar.

“Terima kasih atas sosialisasi yang sangat luar biasa ini dan para narasumber yang telah memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Saya harapkan jangan hanya diperhatikan saja, ayo segera kita implementasikan mulai dari rumah tangga masing-masing dan lingkungan sekitar agar program pengelolaan sampah berbasis sumber ini segera menghasilkan sesuatu yang kita harapkan bersama,” ucap Ny. Rai Wahyuni Sanjaya.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan keberhasilan program PSBS, terutama dengan dukungan pemerintah desa yang menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan. “Tentunya dukungan dari bapak kepala desa sangat dibutuhkan karena di desa inilah nanti yang menentukan keberhasilan dan memberikan dorongan kepada ibu-ibu kita di tingkat desa,” lanjut Bunda Rai.

Dalam kesempatan itu, Ny. Rai Wahyuni juga mengingatkan agar struktur Duta PSBS tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten. “Seperti arahan Ibu PSBS Provinsi, saya yang telah dinobatkan sebagai Duta PSBS Kabupaten berharap agar ibu-ibu camat segera dibuatkan SK selaku duta PSBS di tingkat kecamatan. Begitu pula ibu-ibu di desa agar segera dinobatkan sebagai Duta PSBS di tingkat desa,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa setelah penetapan duta di tiap tingkatan, langkah berikutnya adalah melakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat agar kesadaran terhadap pengelolaan sampah berbasis sumber semakin meluas dan membudaya.

Lebih lanjut, disampaikan juga program PSBS Kabupaten Tabanan telah dikukuhkan melalui SK Bupati dan difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tahun ini, program tersebut mulai disosialisasikan melalui kegiatan Aksi Sosial Menyapa dan Berbagi, serta pembagian 2.000 pelubang dan penutup biopori di setiap kecamatan. Selain itu, juga telah diimplementasikan pembangunan teba modern di sejumlah kantor pemerintahan dan sekolah-sekolah.

Dengan komitmen yang kuat dari TP PKK Provinsi dan Kabupaten, diharapkan program pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa gerakan Bali Bersih bukan hanya sekadar wacana, melainkan aksi bersama menuju lingkungan yang sehat dan lestari.

Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kab. Tabanan, Bupati Sanjaya Sampaikan Empat Ranperda Strategis

Laporan Reporter : Dearna / Tim Lpt 

Tabanan , Bali Kini  – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Senin (13/10). Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa tersebut, Bupati Sanjaya menyampaikan pidato pengantar terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Tabanan.

Rapat Paripurna turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, para Wakil Ketua DPRD, para anggota Dewan, jajaran Forkopimda Tabanan, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda dan Kepala Perangkat Daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMD, di Kabupaten Tabanan, akademisi, insan pers, serta undangan lainnya. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan semangat sinergi dan kebersamaan dalam mengawal kebijakan pembangunan daerah.

Dalam pidatonya, Bupati Sanjaya mengawali menyampaikan empat Ranperda tersebut penting sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum, ketentuan masyarakat, serta perkembangan regulasi nasional. Sanjaya berharap keempat Ranperda tersebut diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat bagi arah pembangunan Kabupaten Tabanan ke depan.

Adapun keempat Ranperda tersebut, yakni (1) Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, (2) Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2055, (3) Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, dan (4) Ranperda tentang Penetapan Hari Lahir Ibu Kota, Himne dan Mars Kabupaten Tabanan.

Bupati Sanjaya menjelaskan, bahwa Ranperda APBD 2026 merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dan DPRD terhadap KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Dalam rancangan APBD 2026, direncanakan sebesar Rp2,165 triliun lebih mengalami penurunan sebesar Rp167,575 miliar lebih atau 7,18 persen dari APBD induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp2,332 triliun lebih. Dalam rencana tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,078 triliun lebih, belanja daerah sebesar Rp2,145 triliun lebih, sehingga terdapat defisit sebesar Rp67,8 miliar lebih yang akan ditutup melalui pembiayaan dari estimasi SILPA Tahun Anggaran 2025. 

Sementara itu, Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi instrumen penting dalam menyelaraskan kegiatan pembangunan dengan pelestarian lingkungan. Regulasi ini, menurut Sanjaya, akan memastikan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan sekaligus memperkuat daya dukung alam sebagai modal utama pembangunan berkelanjutan.

Terkait Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2017, bahwa regulasi ini disesuaikan dengan aturan terbaru untuk memperkuat upaya pencegahan timbulnya kawasan kumuh. “Penyesuaian ini sangat penting untuk memastikan efektivitas pembiayaan serta optimalisasi penanganan kawasan permukiman kumuh, sehingga masyarakat mendapatkan lingkungan hunian yang sehat dan layak,” tegas Sanjaya.

Sedangkan Ranperda tentang Penetapan Hari Lahir Ibu Kota, Himne dan Mars Kabupaten Tabanan diarahkan untuk memperkuat identitas, mars dan sejarah Kabupaten Tabanan. Regulasi ini menjadi wujud penegasan nilai luhur budaya, kebanggaanvdaerah dan sejarah perjuangan daerahnya. Menurut Sanjaya, penguatan identitas ini penting agar generasi penerus memiliki kesadaran sejarah yang kuat sekaligus memperkokoh jati diri daerah.

Di akhir pidatonya, Bupati Sanjaya menegaskan keempat Ranperda strategis tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan Tabanan yang berkelanjutan. Ia mengajak seluruh anggota DPRD untuk membahas Ranperda ini secara konstruktif dengan semangat sinergi dan gotong royong demi kepentingan masyarakat luas. “Semoga pembahasan empat Ranperda ini berjalan baik dan lancar, serta menjadi pijakan kuat untuk mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM) berlandaskan prinsip Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” pungkasnya

Bupati Sanjaya Buka Musyawarah Daerah Luar Biasa FKUB Tabanan Tahun 2025–2030

Laporan : Tim Lpt 

Tabanan , Bali Kini  – Pemerintah Kabupaten Tabanan menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga dan merawat harmoni kehidupan antarumat beragama di Gumi Lumbung Padi. Hal ini tampak dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Luar Biasa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2030, yang digelar di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana Kantor Bupati Tabanan, Selasa (14/10). Musda secara resmi dibuka oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., didampingi Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Tabanan atau yang mewakili, Sekda dan Kepala Perangkat Daerah terkait, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, Ketua FKUB Provinsi Bali, serta para pimpinan majelis agama seperti Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Walubi, Majelis Pelayanan Umat Kristen, Dewan Pastoral Paroki, dan Majelis Agama Konghucu Indonesia. Hadir pula Forum Perempuan Lintas Agama, Generasi Muda Lintas Agama Kabupaten Tabanan.

Dalam sambutannya saat itu, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana serta seluruh pihak yang berperan aktif dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Tabanan. Ia menyebut kehadiran para tokoh lintas agama, perempuan, dan generasi muda dalam Musda ini merupakan simbol kuatnya semangat kebersamaan di daerah ini. “FKUB merupakan wadah yang sangat strategis dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, khususnya di Kabupaten Tabanan,” ujar Sanjaya.

Politisi asal Dauh Pala Tabanan juga menekankan pentingnya aktualisasi toleransi dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam bentuk narasi seremonial. Ia menuturkan pengalaman pribadinya tumbuh besar di lingkungan multikultural Kota Tabanan yang penuh dengan nilai silaturahmi dan saling menghormati antarumat beragama. “Silaturahmi itu bukan tataran pidato, bukan tataran kita membaca narasi naskah, tapi bagaimana mengaktualisasikan kehidupan kita, toleransi kita,” ucap Sanjaya.

Lebih lanjut, Ia juga menyoroti dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang pesat di Tabanan, seperti masuknya investor dan sektor pariwisata ke desa-desa wisata. Menurutnya, kemajuan ekonomi seharusnya menjadi faktor perekat persaudaraan, bukan pemicu perpecahan. “Dulu ketika ekonomi masih sederhana, semua rukun. Sekarang, kemajuan justru kadang memunculkan gesekan. Ini tantangan kita bersama. Mari jadikan kemajuan sebagai penguat harmoni, bukan pemecah,” tegas Sanjaya.

Sekaligus, pihaknya juga menggarisbawahi peran penting generasi muda sebagai pewaris nilai-nilai toleransi dan harmoni di Tabanan. Menurutnya, regenerasi kepemimpinan dalam menjaga kerukunan harus dilakukan sejak dini. “Anak-anak muda ini bukan sekadar pelengkap acara. Mereka adalah estafet masa depan. Maka warisan yang kita berikan harus warisan harmoni, bukan konflik,” imbuh Sanjaya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sanjaya turut mengingatkan semua pihak untuk tidak lengah terhadap potensi adu domba yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Ia menyinggung penghargaan Harmony Award yang pernah diterima Kabupaten Tabanan sebagai bukti kuatnya pondasi kerukunan di daerah ini. “Harmony Award bukan sekadar piagam. Itu bukti nyata Tabanan rukun. Tapi menjaga lebih sulit daripada meraih. Maka ini tanggung jawab kita semua,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Bupati Sanjaya mengajak seluruh unsur masyarakat — tokoh lintas agama, ormas, perempuan, generasi muda, serta pemerintah — untuk terus memperkuat kolaborasi menjaga Tabanan sebagai daerah yang aman, unggul, dan madani.  Acara ditutup dengan pembukaan resmi Musyawarah Daerah (Musda) Luar Biasa FKUB Kabupaten Tabanan Tahun 2025 oleh Bupati Sanjaya. Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan kepengurusan FKUB yang solid, progresif, serta mampu menjadi garda terdepan dalam memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Tabanan.

Ketua Panitia Musda, Martinus Parera, dalam laporannya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, baik dari pemerintah daerah maupun pimpinan majelis agama. Ia menegaskan bahwa Musda ini merupakan momentum penting untuk memperkuat struktur organisasi FKUB serta memastikan keberlangsungan peran strategis forum ini dalam memperkokoh kerukunan umat beragama di Kabupaten Tabanan. “Musda ini bukan sekadar forum formal, tetapi ruang untuk mempererat kebersamaan lintas agama dan lintas sektor. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tabanan serta semua pihak yang terus mendukung upaya menjaga harmoni di Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Bupati Sanjaya Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tabanan, Bahas Lebih Lanjut Empat Ranperda Strategis

Tabanan , Bali Kini – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., dan Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, menghadiri Rapat Paripurna ke-30 dan ke-31 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, pada Selasa (14/10). Rapat tersebut membahas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tabanan terhadap Pidato Pengantar Bupati terkait empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), serta Tanggapan atau Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas pidato pengantar tersebut.

Rapat paripurna dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, dan dihadiri oleh para Wakil Ketua DPRD, para anggota Dewan, jajaran Forkopimda Tabanan, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMD di Kabupaten Tabanan beserta undangan terkait lainnya. Suasana rapat berlangsung penuh khidmat dan penuh semangat kebersamaan antara legislatif, dan eksekutif dalam membangun sinergi demi kemajuan Kabupaten Tabanan.

Dalam rapat paripurna ke-30, disampaikan pandangan umum dari tiga fraksi DPRD Kabupaten Tabanan, yakni Fraksi PDI Perjuangan melalui I Putu Eka Putra Nurcahyadi, S.H., M.H., Fraksi Golkar melalui I Ketut Budi Adnyana, S.Sos., dan Fraksi Gerindra melalui I Nyoman Gede Andika, S.Sos. Dari pandangan yang disampaikan, ketiga fraksi tersebut menyatakan setuju dan mengapresiasi atas empat ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk dibahas lebih lanjut, serta memberikan sejumlah saran dan rekomendasi konstruktif bagi penyempurnaan rancangan tersebut. 

Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa penyampaian empat Ranperda ini merupakan langkah penting dalam menyiapkan landasan hukum yang jelas dan pasti bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. “Penyusunan rancangan ini sebagai upaya menyiapkan landasan hukum yang jelas dan pasti dalam penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan untuk mewujudkan Tabanan Era Baru Aman, Unggul, dan madani (AUM),” tegasnya.

Sanjaya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan pemandangan umum. Menanggapi pandangan umum tersebut, Bupati menyatakan sependapat dengan berbagai saran yang diberikan, khususnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi, sumber daya manusia dengan pelayanan terbaik dan teknologi. Ia juga menegaskan bahwa sistem e-ticketing di DTW Tanah Lot telah berjalan sejak tahun 2019 dan ke depan akan diterapkan pula pada DTW lainnya di Kabupaten Tabanan.

Terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2026, Sanjaya menyatakan sependapat dengan pandangan fraksi di dewan. “Terhadap pemilihan skala prioritas sehingga alokasi belanja fokus pada program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan Visi Tabanan, Nangun Sat Kerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Tabanan, Tabanan Era Baru, Aman, Unggul dan Madani (AUM)," imbuh Sanjaya.

Lebih jauh, Ia menjelaskan bahwa keempat Ranperda yang dibahas meliputi;  Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2026, Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2055, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta Ranperda tentang Penegasan Hari Lahir, Himne, dan Mars Kabupaten Tabanan.

Menutup sambutannya, Sanjaya menyatakan dukungan penuh terhadap proses pembahasan dan penyempurnaan keempat Ranperda tersebut sesuai dengan tahapan dan regulasi yang berlaku. Ia berharap hasil pembahasan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Tabanan secara berkelanjutan.

Bupati Karangasem Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Soal APBD 2026

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem,Bali Kini– Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Karangasem terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Amlapura, Senin (14/10).

Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal tahun 2026 difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja publik, dan penguatan sektor-sektor dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan UMKM. Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran harus digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Karangasem.

Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menjelaskan bahwa optimalisasi PAD akan dilakukan melalui program Gerakan Bersama Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah (Gerbang Pajak), yang bertujuan menjaring wajib pajak baru sekaligus memperbarui data wajib pajak eksisting, terutama di sektor hotel, restoran, jasa hiburan, air tanah, dan parkir. Selain itu, pemerintah daerah juga berencana menggali potensi pendapatan baru di luar tambang dan pariwisata, salah satunya melalui pengembangan pelabuhan rakyat Padangbai.

Bupati menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, pemanfaatan teknologi akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia juga menanggapi pandangan fraksi Golkar dan Demokrat terkait kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan akibat menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah akan melakukan efisiensi secara ketat serta meninjau kembali rencana penambahan penyertaan modal ke PT. Bank BPD Bali dan PT. Jamkrida Bali Mandara.

Defisit APBD tahun 2026, kata Bupati, akan ditangani dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan keberlanjutan, di antaranya melalui optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Pemerintah juga memastikan seluruh perencanaan anggaran disusun secara realistis dan terukur berdasarkan kondisi ekonomi daerah, dengan harapan tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat, khususnya dalam bentuk kenaikan pajak dan retribusi yang tidak proporsional.

Menanggapi Fraksi Gerindra, Bupati menyebut strategi diversifikasi PAD menjadi salah satu fokus utama. Upaya tersebut mencakup optimalisasi retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan, peningkatan pengelolaan aset daerah melalui kerja sama pemanfaatan (KSP), serta penerapan sistem digitalisasi pajak untuk menekan potensi kebocoran pendapatan. Pemerintah juga berupaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah agar setiap program pembangunan berjalan terpadu dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Partai NasDem atas dukungannya terhadap kebijakan dan visi pembangunan Karangasem tahun 2026 yang menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat. Ia menutup penyampaiannya dengan menegaskan bahwa perencanaan APBD 2026 telah dirancang secara matang, terukur, dan selaras dengan RPJMD serta RKPD Semesta Berencana 2026.

“Perencanaan APBD Tahun Anggaran 2026 telah disusun dengan matang agar setiap kegiatan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat Karangasem,” ujar Bupati Parwata menutup penyampaiannya. (Ami)

Bupati Kembang Hadiri Puncak Karya Piodalan Jelih Wrespati Kalpa Catur Rebah di Pura Dalem Tibu Tanggang

Laporn Reporter : Ajb / Tim Lpt 

Jembrana , Bali Kini  - Bertepatan dengan Purnama Kapat  Pura Dalem Desa Adat Giri Utama Tibu Tanggang Desa Penyaringan laksanakan Upacara Piodalan Jelih Wrespati Kalpa Catur Rebah, Senin malam (6/10).

Upacara yang bertujuan untuk mensucikan, membersihkan ketidakseimbangan spiritual, dan memohon keselamatan serta keharmonisan bagi masyarakat ini dihadiri langsung Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dengan turut melaksanakan persembahyangan.

Bupati Kembang mengatakan pada momentum ini ia mengajak seluruh masyarakat Tibu Tanggang pada khususnya dan masyarakat jembrana pada umumnya untuk mengucapkan syukur atas rahmat Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang diberikan.

 

“Upacara di Pura Dalem Desa Adat Giri Utama Tibu Tanggang ini selain sebagai bentuk syukur kita tentu juga sebagai sarana bakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dan semoga masyarakat sinareng sami mendapat kerahayuan," ungkapnya

Sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Jembrana dalam upacara Piodalan Jelih Wrespati Kalpa Catur Rebah ini Bupati Kembang juga menyerahkan bantuan uang tunai senilai Rp. 5 Jt dan mengapresiasi panitia karya upacara dapat berjalan lancar.

"Dengan semangat gotong royong astungkara Piodalan Jelih Wrespati Kalpa Catur Rebah di Pura Dalem Desa Adat Giri Utama Tibu Tanggang Desa Penyaringan niki labda karya sida sidaning don," tandasnya

Bendesa Adat Dinilai Vital , Bupati Tegaskan Peran Sebagai 'Batang Penjaga' menjaga akar desa adat

 

Jembrana , Bali Kini -  Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menegaskan pentingnya peran Bendesa Adat sebagai figur sentral dalam menjaga kelestarian adat, budaya, dan jati diri masyarakat Bali di tengah arus perubahan zaman.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan acara pengukuhan tiga Bendesa dan Prajuru Desa diantaranya Desa Adat Budeng, Kecamatan Jembrana, Desa Adat Mengenuanyar, Kecamatan Pekutatan, dan Desa Adat Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Senin (6/10)

Bendesa Adat bukan sekadar pemimpin formal, tetapi juga menjadi “batang penjaga” yang menopang dan melindungi akar desa adat agar tetap kokoh.

“ Desa adat ibarat pohon kehidupan bagi masyarakat Bali. Akar yang kuat adalah nilai-nilai luhur, tradisi, dan budaya warisan leluhur. Dan bendesa adat adalah batang yang menjaga agar akar itu tetap hidup, tidak tercerabut oleh arus modernisasi,” ujarnya

Ia menambahkan, posisi Bendesa Adat sangat vital karena tidak hanya mengatur kehidupan adat dan keagamaan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga keharmonisan sosial dan ketertiban masyarakat. Di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, bendesa adat dituntut untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri.

“ Peran Bendesa Adat hari ini jauh lebih kompleks. Selain melestarikan tradisi, juga harus mampu menjembatani kepentingan masyarakat adat dengan kebijakan pemerintah. Sinergi antara desa adat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk membangun Jembrana yang berbudaya, berkarakter, namun tetap maju,” tegasnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi para bendesa adat yang terus menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Ia berharap ke depan peran desa adat semakin diperkuat melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, Majelis Desa Adat, serta seluruh komponen masyarakat.

“ Selama batangnya tetap kuat, akar itu akan terus hidup, dan pohon desa adat akan tumbuh semakin rindang. Itulah harapan kita semua, agar warisan leluhur tetap lestari dan menjadi kekuatan utama membangun masa depan Jembrana,” pungkasnya. (Humas Jembrana)