Pemkab Jembrana Tegaskan Komitmen Capai Nol Persen Kemiskinan Ekstrem pada 2025

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Jembrana , Bali Kini  – Pemerintah Kabupaten Jembrana menegaskan komitmennya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, dengan target ambisius mencapai nol persen kemiskinan ekstrem serta penurunan signifikan angka kemiskinan secara umum pada tahun 2025.

Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Jembrana Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Jimbarwana, Lantai II Kantor Bupati Jembrana, pada Rabu (22/10). Rapat bertema “Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Jembrana” ini dibuka oleh Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat).

Membacakan sambutan Bupati Jembrana, Wabup Ipat menekankan bahwa penurunan angka kemiskinan adalah indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah agar tidak lagi memandang program penanggulangan kemiskinan sebagai tugas tambahan, melainkan sebagai prioritas utama yang harus dilakukan secara inovatif, terarah, dan berbasis data yang valid.

“Mari kita wujudkan Jembrana yang Maju, Harmoni, dan Bermartabat — bukan hanya melalui pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga melalui pembangunan jiwa, budaya, dan moral masyarakat, sebagaimana diajarkan oleh Bung Karno: ‘Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya’,” tegas Wabup Ipat.

Dalam arahannya, Wabup Ipat menekankan tiga agenda strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Jembrana yakni

Sinkronisasi Data dan Intervensi Berlapis
Pemanfaatan data dari P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan DTKS sebagai basis data tunggal nasional menjadi kunci efektivitas program.
“Seluruh OPD segera melakukan tagging program dan anggaran pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Intervensi dilakukan secara berlapis Lapis I: Mengurangi beban masyarakat melalui bantuan sosial, pangan, dan subsidi. Lapis II Meningkatkan pendapatan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha (UEP/KUBE), dan program pinjaman tanpa bunga dan Lapis III Memenuhi kebutuhan dasar, seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan jaminan kesehatan universal,” tegasnya. 

Lebih lanjut, Wabup Ipat menegaskan pentingnya peran Perbekel/Lurah dan Bendesa Adat sebagai dwi-tunggal kepemimpinan wilayah dalam menanggulangi kemiskinan.

Desa Adat diharapkan berperan aktif dalam validasi data kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya berbasis desa.   

Selain itu juga Fokus pada Pembangunan SDM dan Transformasi Ekonomi Lokal
Penanggulangan kemiskinan juga diintegrasikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan ekonomi lokal. “Program prioritas mencakup Pelatihan vokasi untuk pemuda miskin, Fasilitasi kredit bersubsidi, Program Bedah Warung untuk UMKM, dan Optimalisasi sektor pertanian dan kelautan Jembrana,” jelasnya. 

Wabup Ipat juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Ia menegaskan bahwa melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, desa adat, dan masyarakat, target nol persen kemiskinan ekstrem dapat tercapai.

“Semoga rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang bisa kita implementasikan bersama. Saya minta seluruh perangkat daerah menjalankan program secara sungguh-sungguh, berbasis data valid, dan terus berinovasi sesuai bidangnya,” pungkasnya. 

Dua Miliar Lebih Hibah Pemkab Jembrana Perkuat sektor budaya dan kelompok masyarakat

Laporan Reporter : Ajb / Tim Lpt 

Jembrana , Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menyalurkan hibah kepada puluhan kelompok/lembaga masyarakat di Kabupaten Jembrana. 

Hibah dengan total, Rp. 2.865.000.000 tersebut berasal dari anggaran perubahan APBD Jembrana tahun 2025 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Penyerahan hibah dilaksanakan di Wantilan Rumah Jabatan Bupati Jembrana, Rabu (22/10) dan diserahkan secara langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan bersama Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna.

Dihadapan seluruh penerima, Bupati Kembang ingin dana yang telah diserahkan dapat dipergunakan secara maksimal dan sesuai peruntukan, sesuai dengan proposal yang diajukan.

Selain itu penerima , wajib melaporkan hasil dari bantuan dari bantuan hubah uang yang sudah dicapai melalui laporan pertanggung jawaban (LPJ) sebagai kontrol daerah dalam pengunaan anggaran. 

"Sekali lagi manfaatkan dengan baik sesuai dengan proposal yang telah diajukan. Dan yang harus diingat pertanggungjawabannya harus benar, serta tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan," ucapnya.

Lebih lanjut, Bupati Kembang menuturkan dana hibah ini adalah dana partisipasi, jadi tidak bisa diberikan kepada semuanya. 

Termasuk, kata Bupati Kembang, nilainya juga tidak bisa diberikan 100 % sesuai dengan usulan proposal bahkan setengahnya pun kadang-kadang juga tidak bisa kita berikan. Hal ini melihat dari kondisi keuangan jembrana, dimana tahun ini, kita mengalami pengurangan dana transfer pusat ke daerah

"Sekali lagi, semoga nantinya dana tersebut dieksekusi dapat memberikan hasil yang maksimal dalam memajukan pembangunan di Jembrana. Saya sudah lihat tadi, beragaman jenis usulan proposal yang masuk, dan sudah disetujui, semoga dapat memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat," ungkap Bupati Kembang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jembrana, Anak Agung Komang Sapta Negara dalam laporannya menyampaikan tujuan pemberian hibah ini adalah sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap pembangunan Jembrana dalam bentuk stimulant.

"Hibah ini diharapkan memicu adanya swadaya masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Jembrana. Untuk jumlah penerima sebanyak 88 masyarkat/kelompok masyarakat se-Kabupaten  Jembrana dengan total anggaran sebesar Rp Rp. 2.865.000.000," ujarnya.

Dapat dirinci untuk dikecamatan Pekutatan jumlahnya 6 penerima, Kecamatan Mendoyo sebanyak 55 penerima, Kecamatan Jembrana 18 penerima, Kecamatan Negara 4 penerima, dan kecamatan Melaya sebanyak 5 penerima. 

"Untuk pengunaan dana hibah disesuaikan dengan proposal masing-masing penerima hibah, yang selanjutnya harus dibuatkan pertanggung jawaban dalam bentuk LPJ penerima hibah ditunjukan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jembran," pungkasnya. 

Fraksi Demokrat–NasDem Soroti Penurunan Target PAD Bali 2026 dan Usul Saham PKB untuk Kabupaten/Kota

Laporan Reporter : Ami 

DENPASAR , Bali Kini – Fraksi Demokrat–NasDem DPRD Provinsi Bali menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan APBD Semesta Berencana Bali Tahun Anggaran 2026. Pandangan umum fraksi yang dibacakan I Komang Wirawan dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Rabu (15/10), menyebut target PAD 2026 justru menurun dari tahun sebelumnya, dari Rp4,2 triliun menjadi sekitar Rp3,9 triliun.

Fraksi menilai penurunan itu menunjukkan pesimisme pemerintah provinsi dalam merancang pendapatan daerah. “Kami pertanyakan kenapa target PAD 2026 justru turun dari tahun 2025, seolah Gubernur pesimis,” ujar Wirawan saat membacakan pandangan fraksi.

Selain itu, Fraksi Demokrat–NasDem juga meminta penjelasan terkait adanya perkiraan SILPA tahun 2025 sebesar Rp1 triliun lebih serta pinjaman daerah yang direncanakan sebesar Rp530 miliar, namun tidak jadi ditarik. “Ini berarti ada surplus sekitar 22,72% dari APBD Perubahan 2025. Kami minta penjelasan dari mana sumber pendapatan itu dan bagaimana hitungannya,” tegasnya.

Terkait Raperda Penyertaan Modal Daerah pada Perseroda Pusat Kebudayaan Bali (PKB), fraksi menyatakan memahami tujuan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan PAD dari pajak kendaraan. Namun, mereka menyarankan agar saham Perseroda PKB juga ditawarkan ke seluruh kabupaten/kota se-Bali, seperti halnya kepemilikan saham di Bank BPD Bali, demi pemerataan manfaat dan pengawasan.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat–NasDem juga mengajukan sejumlah catatan tambahan, antara lain:

Mendesak agar pemerintah pusat tidak memotong dana transfer ke Bali, bahkan jika memungkinkan menambahnya.

Mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI.

Menekankan perlunya solusi untuk kemacetan di Bali Selatan, termasuk alternatif transportasi laut dari Benoa–Sanur–Serangan ke Banyuwangi.

Meminta perhatian lebih terhadap keamanan lalu lintas, pembangunan jembatan penyeberangan, penerangan jalan, serta patroli 24 jam di titik rawan kecelakaan.

Menyuarakan percepatan pembangunan Tol Gilimanuk–Denpasar dan Bandara Bali Utara.

Fraksi juga menyoroti efektivitas operasional Trans Metro Dewata yang dinilai minim peminat. Mereka menyarankan agar bus tersebut dialihkan untuk antar-jemput siswa atau digunakan bagi pelayanan publik seperti pengangkutan sampah dan patroli pemadam kebakaran.

Terakhir, fraksi meminta agar hasil pajak kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB) sepenuhnya difokuskan untuk perbaikan infrastruktur jalan, sehingga masyarakat merasakan langsung manfaat kontribusi pajak mereka.

Pandangan umum itu ditutup dengan pernyataan dukungan fraksi agar kedua Raperda — RAPBD 2026 dan Penyertaan Modal PKB — dibahas lebih lanjut bersama pemerintah provinsi.

Fraksi Golkar Nilai RAPBD Bali 2026 Pesimistis, Pertanyakan Investasi Pusat Kebudayaan Bali Rp1,4 Triliun Q1

Laporan Reporter :Arnawa

DENPASAR, Bali Kini - 15 Oktober 2025 — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 menunjukkan sikap pesimistis pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Selain itu, Golkar juga mempertanyakan kejelasan rencana investasi Rp1,4 triliun untuk Perseroda Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung.

Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Ni Putu Yuli Artini, S.E., dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRD Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, Rabu (15/10).

APBD Turun, PAD Dipertanyakan

Fraksi Golkar mencatat adanya penurunan nilai RAPBD 2026 menjadi Rp3,9 triliun, turun sekitar Rp300 miliar dibanding APBD Perubahan 2025 sebesar Rp4,2 triliun. Penurunan ini dinilai bertentangan dengan optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Golkar juga menyoroti penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dari Rp253 miliar pada 2025 menjadi Rp196 miliar pada 2026. Penurunan tersebut dinilai mencerminkan lemahnya kinerja perusahaan daerah seperti PT BPD Bali, PT Jamkrida Bali Mandara, dan RS Puri Raharja dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, proyeksi pendapatan dari Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang hanya Rp375 miliar juga disorot. Padahal, dengan asumsi 5–6 juta wisatawan asing per tahun dan pungutan Rp150 ribu per orang, potensi riil bisa mencapai Rp750–900 miliar. Golkar mempertanyakan alasan target tersebut justru diturunkan.

Soroti Pembiayaan dan Reformasi Birokrasi

Fraksi Golkar juga meminta kejelasan terkait belanja pegawai Rp2,5 triliun, apakah sudah termasuk gaji 4.119 PPPK paruh waktu. Mereka mendesak agar pegawai honorer yang masih tercecer segera diangkat.

Selain itu, Golkar menilai anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp50 miliar sebaiknya tidak dikurangi agar Pemprov Bali bisa bertindak cepat bila terjadi bencana.

Terkait defisit Rp759 miliar dan pinjaman daerah Rp243 miliar, Golkar juga meragukan realisasi SiLPA 2025 sebesar Rp1 triliun yang dijadikan sumber pembiayaan utama RAPBD 2026.

Investasi Rp1,4 Triliun Dinilai Kurang Transparan

Fraksi Golkar mempertanyakan transparansi rencana penyertaan modal daerah untuk Perseroda Pusat Kebudayaan Bali (PKB) sebesar Rp1,4 triliun yang direncanakan pada 2026–2028.

Meski analisis investasi menunjukkan hasil yang positif, seperti Internal Rate of Return (IRR) 48,21% dan Benefit Cost Ratio (BCR) 2,4 kali, Golkar menilai hasil tersebut tidak didukung data asumsi pendapatan yang jelas.

 “Proyeksi pendapatan, penggunaan modal, hingga sumber keuntungan tidak dijelaskan secara rinci. Tanpa data yang kuat, hasil analisis tersebut sulit diyakini,” tegas Fraksi Golkar dalam pandangannya.

Fraksi juga meminta penjelasan soal dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan terhadap masyarakat Klungkung dan sekitarnya, serta mengingatkan agar kebijakan ini dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah hukum di masa depan.

Catatan Tambahan: Banjir, OSS, dan Infrastruktur

Selain membahas dua raperda utama, Golkar juga memberikan sejumlah catatan penting:

Banjir di Bali menunjukkan lemahnya pengawasan pembangunan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pemprov diminta menegakkan Perda dan Pergub terkait pengelolaan DAS.

Sistem perizinan OSS (Online Single Submission) dinilai tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah dan perlu disesuaikan agar tak menimbulkan pelanggaran tata ruang.

Golkar menyesalkan gangguan listrik di Bandara Ngurah Rai pada 10 Oktober lalu karena berdampak pada aktivitas penerbangan.

Mengapresiasi penataan kawasan Pura Ulundanu Batur dan proyek shortcut Rp28 miliar, Golkar mengingatkan agar Jalan Santi diperkuat agar bisa dilalui kendaraan besar saat upacara besar keagamaan.

Dukung Pembahasan Lanjutan

Di akhir pandangannya, Fraksi Golkar menyatakan setuju agar kedua raperda — RAPBD 2026 dan Penyertaan Modal Perseroda PKB — dibahas lebih lanjut, dengan harapan pemerintah memberikan data yang lebih transparan dan realistis.

Fraksi PDI Perjuangan Dukung Raperda APBD 2026 dan Penyertaan Modal untuk Pusat Kebudayaan Bali

Laporan Reporter : Arnawa

Denpasar , Bali Kini  — 15 Oktober 2025 Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangan umumnya terhadap dua rancangan peraturan daerah, yakni Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali, dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2025–2026, Rabu (15/10). Pandangan umum ini dibacakan oleh Ni Made Sumiati, SH.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi langkah Gubernur Bali yang telah menyusun Raperda APBD 2026 secara realistis, rasional, dan berlandaskan prinsip good financial governance. Anggaran 2026 direncanakan mencapai Rp 5,3 triliun lebih, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 3,9 triliun lebih dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 1,4 triliun lebih.

Fraksi menilai rancangan anggaran tersebut sudah mencerminkan asas kebutuhan nyata dan kemampuan keuangan daerah. Namun, mereka menekankan pentingnya agar setiap program tetap menjamin efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan, serta memperhatikan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Fraksi juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota di Bali agar pembangunan berjalan merata dan berkeadilan. Selama ini, koordinasi antardaerah dinilai masih terlalu formal dan administratif, belum substantif untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat Bali.

Terkait Raperda Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan lembaga tersebut. Menurut mereka, tambahan modal bukan semata langkah finansial, melainkan instrumen untuk memperkuat ekonomi berbasis budaya dan memperluas lapangan kerja, sekaligus menjaga identitas Bali.

Namun, Fraksi juga mengingatkan pemerintah agar lebih terbuka dalam memberikan penjelasan kepada publik. Pihaknya menilai polemik seputar proyek Pusat Kebudayaan Bali muncul karena kurangnya sosialisasi dan informasi yang jelas kepada masyarakat.

“Setiap kebijakan besar yang menyangkut aset budaya dan ekonomi masyarakat Bali harus dibangun atas semangat tanggung jawab kolektif, demi kemajuan bersama dan kelestarian budaya Bali yang adi luhung,” tegas Fraksi PDI Perjuangan dalam penutup pandangannya.

Rapat paripurna tersebut ditutup dengan seruan Fraksi PDI Perjuangan untuk menjaga komitmen, disiplin, dan tanggung jawab dalam mewujudkan Bali yang Ajeg, Adil, dan Sejahtera.

Fraksi Gerindra-PSI Soroti Defisit APBD dan Proyek Pusat Kebudayaan BaliDesak Gubernur Tegas Soal GWK dan Illegal Logging di Buleleng

Laporan Reporter : Arnawa

DENPASAR , Bali Kini — Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali menyoroti sejumlah persoalan dalam dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan Pemprov Bali, yakni Raperda tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 dan Raperda Penyertaan Modal Daerah pada Perseroda Pusat Kebudayaan Bali (PKB). Pandangan umum ini disampaikan Gede Harja Astawa dalam Rapat Paripurna ke-7, Rabu (15/10/2025).

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra-PSI menilai penyusunan Raperda APBD 2026 belum sepenuhnya mengikuti Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Postur RAPBD 2026 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp5,31 triliun, sementara belanja mencapai Rp6,07 triliun, menimbulkan defisit Rp759,16 miliar. Kekurangan dana ditutup dari SiLPA 2025 sebesar Rp1,002 triliun.

“Perkiraan SiLPA sebesar Rp1 triliun harus ditinjau realistis, bukan sekadar angka keseimbangan politik anggaran,” tegas Gerindra-PSI dalam pandangan fraksinya.

Fraksi juga mencatat belum diakomodasinya hasil rapat gabungan Banggar DPRD dan TAPD, termasuk perubahan alokasi dana transfer pusat, tambahan belanja untuk PPPK, hibah desa adat, serta bantuan ke kabupaten/kota.

Terkait Pungutan Wisatawan Asing (PWA), fraksi menyoroti belum optimalnya pemungutan terhadap wisatawan asing yang masuk lewat jalur domestik. Berdasarkan audit BPK RI, potensi pendapatan Rp569 miliar belum tertagih.

Untuk Raperda Penyertaan Modal Daerah pada Perseroda PKB, Fraksi Gerindra-PSI mempertanyakan legalitas dan kesiapan administrasi. Mereka menilai dokumen Anggaran Dasar dan Rencana Bisnis Perseroda PKB belum jelas, sementara analisis investasi senilai Rp3,27 triliun dianggap tidak memadai karena minim data kuantitatif.

“Analisis investasi harus memuat kajian keuangan, sosial, hukum, dan pasar secara lengkap. Tidak bisa hanya berdasarkan indikator tanpa perhitungan rinci,” tegas fraksi.

Fraksi juga menyoroti ketidaksesuaian data luas tanah dalam dokumen analisis investasi dengan Perda sebelumnya — yakni 338,47 hektar berbanding 259,26 hektar — serta mengingatkan bahwa penambahan modal daerah tidak boleh melebihi modal dasar Rp6 triliun yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022.

Di luar pembahasan APBD dan PKB, Fraksi Gerindra-PSI menyoroti dua isu lapangan yang dinilai mendesak: persoalan tembok pembatas di kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) dan dugaan pembalakan liar di Desa Ambengan, Sukasada, Buleleng.

“Gubernur tidak perlu ragu. DPRD sudah memberi dukungan penuh untuk menindak tegas pelanggaran di GWK. Masyarakat di kawasan itu bukan pendatang, mereka warga kita yang terasing di tanah sendiri,” tegas fraksi.

Terkait isu illegal logging di Buleleng, Fraksi mendesak Pemprov menelusuri kebenaran informasi dan menindak sesuai ketentuan pidana jika terbukti.

Rapat paripurna ditutup dengan seruan moral dari Fraksi Gerindra-PSI agar Pemprov Bali menjalankan kebijakan yang sejalan antara kata dan tindakan.

“Ujian terbesar pemimpin adalah membuktikan satunya kata dengan perbuatan,” pungkas Gede Harja Astawa.

Cegah Keracunan Makan Bergizi Gratis, Dinas Kesehatan Karangasem Sidak SPPG Jasri

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

KARANGASEM, Bali Kini – Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jasri di Kelurahan Subagan, Selasa pagi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti yang sempat terjadi di beberapa daerah lain.

Dalam sidak ini, petugas mengecek seluruh fasilitas dapur, mulai dari tempat memasak, ruang pengemasan makanan, ketersediaan air bersih, hingga kebersihan alat masak. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan rectal swab terhadap petugas SPPG, serta pengambilan sampel makanan, air, dan alat masak untuk diuji di laboratorium.

Sidak ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Kesehatan RI agar pelaksanaan program MBG berjalan aman, berkualitas, dan bebas dari risiko keracunan.

Pastikan MBG Aman dan Higienis

Kepala Dinas Kesehatan Karangasem, I Gusti Bagus Putra Pertama, mengatakan pihaknya bertugas memastikan SPPG memenuhi standar sesuai arahan pemerintah pusat, termasuk penerapan Inpeksi Kesehatan Makanan (IKM).

“Untuk mencegah keracunan MBG, kami lakukan pemeriksaan swab pada alat memasak, makanan, dan pegawai. Kami juga libatkan petugas laboratorium agar hasilnya valid. Harapannya, makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman dan bergizi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Jasri, Ni Putu Emi, menyebutkan bahwa sesuai arahan Badan Gizi Nasional, pihaknya juga sedang mempercepat penertiban izin operasional. Pengujian sampel makanan, alat masak, air, hingga swab pegawai rutin dilakukan sebagai langkah pengawasan.

“Pengawasan dari ahli gizi dilakukan di setiap tahapan, mulai persiapan hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah sasaran,” ujarnya.

Baru Layani 3.229 Porsi MBG

SPPG Jasri saat ini mampu melayani sekitar 3.229 porsi makanan bergizi gratis per hari. Di Kabupaten Karangasem sendiri tercatat ada sembilan SPPG, namun baru tiga di antaranya yang beroperasi aktif.

Dinas Kesehatan menyatakan kegiatan pemeriksaan seperti ini akan digelar secara rutin setiap minggu untuk memastikan program MBG berjalan aman dan sesuai standar. (Ami)

PKK Tabanan Gencarkan Sosialisasi PSBS, Ny. Rai Wahyuni Tegaskan Pengelolaan Sampah Dimulai dari Rumah Sendiri

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Tabanan , Bali Kini  –  Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, secara resmi membuka kegiatan “Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pembatasan Plastik Sekali Pakai” yang digelar di Ruang Rapat Utama, Jayaning Singasana Kabupaten Tabanan, Senin (20/10). Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung visi Tabanan menuju lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Hadir dalam kesempatan tersebut OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, Anggota TP PKK Kabupaten Tabanan, para Ketua TP PKK Kecamatan, serta Ketua TP PKK Desa se-Kabupaten Tabanan. Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari amanat yang diemban oleh Ny. Rai Wahyuni sebagai Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Kabupaten Tabanan, yang dikukuhkan berdasarkan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/868/03/HK/2025.

Dalam sambutannya, Ny. Rai Wahyuni menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan mempercepat implementasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membangun pola hidup bersih melalui pengelolaan sampah berkelanjutan.

Menurutnya, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari tingkat individu dan keluarga. Ia menjelaskan, “Berdasarkan dasar hukum pelaksanaan PSBS terdapat pola koordinasi dari gubernur kepada bupati kemudian dari bupati kepada desa dinas dan desa adat. Selain itu dibutuhkan adanya koordinasi antara perangkat daerah terkait provinsi Bali dengan perangkat daerah di kabupaten. Permasalahan sampah tidak dapat diselesaikan sendiri, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai elemen. Sebagai informasi, Bali menghasilkan 3.463 ton sampah per hari dan penyumbang terbesarnya adalah dari sektor rumah tangga. Untuk itulah hari ini saya mengumpulkan ibu-ibu TP PKK agar sebelum mensosialisasikan pengelolaan sampah berbasis sumber di lingkungannya harus mengimplementasikannya terlebih dulu di rumah tangga masing-masing.”

Lebih lanjut, Ny. Rai Wahyuni menjelaskan bahwa perubahan pola pikir menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah. Ia menekankan pentingnya memulai dari diri sendiri untuk memilah sampah sesuai jenisnya, baik organik maupun anorganik. Langkah ini, menurutnya, menjadi fondasi dalam membangun kesadaran kolektif di masyarakat.

 

Ia juga menuturkan bahwa sampah organik dapat dibagi menjadi basah dan kering, sedangkan sampah anorganik dikelompokkan menjadi sampah 3R dan sampah residu. Penanganan dari setiap jenis sampah tersebut memiliki metode berbeda, seperti penggunaan komposter untuk sampah basah, teba modern bagi masyarakat perkotaan, dan teba alami bagi warga pedesaan.

Selain itu, untuk sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle), Ny. Rai Wahyuni menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) agar sampah dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomi. Adapun untuk sampah residu, diarahkan ke TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) untuk dimusnahkan dengan aman dan sesuai prosedur.

Pemerintah Kabupaten Tabanan sendiri, lanjutnya, telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pengelolaan sampah. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pemkab telah melakukan sosialisasi dan himbauan pembuatan teba modern di lingkungan kantor, sekolah, dan tempat ibadah sebagai bagian dari gerakan bersama menuju Tabanan bersih.

“Sebagai langkah nyata, kami di Tim Penggerak PKK juga telah menyalurkan pelubang dan penutup lubang biopori sebanyak 2.000 buah kepada seluruh kecamatan sebagai langkah awal mensukseskan program PSBS ini. Selain itu, kami juga terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, seperti kegiatan yang kita laksanakan pagi ini,” Bunda Rai.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Tabanan tengah mengikuti lomba PSBS tingkat provinsi. Dalam ajang tersebut, Tabanan mengirimkan perwakilan dari lima sekolah SMP dan lima sekolah SD untuk menampilkan praktik terbaik pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Para peserta lomba juga turut hadir dalam sosialisasi untuk mendapatkan pemahaman langsung mengenai konsep PSBS.

Dengan semangat optimisme, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya berharap gerakan ini dapat menjadi gelombang perubahan dari tingkat kecamatan hingga ke rumah tangga. “Kami berharap gerakan ini dapat digetok tularkan mulai dari kecamatan, kemudian ke desa sampai ke rumah tangga. Saya juga mengingatkan kepada para Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa untuk segera dikukuhkan menjadi Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di wilayahnya masing-masing,” ungkapnya.

Pihaknya juga memaparkan poin-poin penting dalam Gerakan Bali Bersih yang kini tengah digalakkan oleh pemerintah provinsi. Sebagai penutup, Bunda Rai mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum perempuan dan kader PKK, untuk menjadi teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia menyoroti pentingnya implementasi gerakan “Padas” (Palemahan Kedas Desaku Bersih) sebagai inisiatif berkelanjutan menuju Bali yang asri dan lestari. Melalui gerakan “Bali Bersih Sampah”, konsep “Desa tanpa mengotori Desa lain”, dan komitmen “Menjaga Kebersihan Bersama”, ia berharap Tabanan dapat menjadi contoh nyata dalam penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber yang berkelanjutan. 

 

Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, secara resmi membuka kegiatan “Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pembatasan Plastik Sekali Pakai” yang digelar di Ruang Rapat Utama, Jayaning Singasana Kabupaten Tabanan, Senin (20/10). Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung visi Tabanan menuju lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Hadir dalam kesempatan tersebut OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, Anggota TP PKK Kabupaten Tabanan, para Ketua TP PKK Kecamatan, serta Ketua TP PKK Desa se-Kabupaten Tabanan. Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari amanat yang diemban oleh Ny. Rai Wahyuni sebagai Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Kabupaten Tabanan, yang dikukuhkan berdasarkan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/868/03/HK/2025.

Dalam sambutannya, Ny. Rai Wahyuni menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan mempercepat implementasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membangun pola hidup bersih melalui pengelolaan sampah berkelanjutan.

Menurutnya, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari tingkat individu dan keluarga. Ia menjelaskan, “Berdasarkan dasar hukum pelaksanaan PSBS terdapat pola koordinasi dari gubernur kepada bupati kemudian dari bupati kepada desa dinas dan desa adat. Selain itu dibutuhkan adanya koordinasi antara perangkat daerah terkait provinsi Bali dengan perangkat daerah di kabupaten. Permasalahan sampah tidak dapat diselesaikan sendiri, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai elemen. Sebagai informasi, Bali menghasilkan 3.463 ton sampah per hari dan penyumbang terbesarnya adalah dari sektor rumah tangga. Untuk itulah hari ini saya mengumpulkan ibu-ibu TP PKK agar sebelum mensosialisasikan pengelolaan sampah berbasis sumber di lingkungannya harus mengimplementasikannya terlebih dulu di rumah tangga masing-masing.”

Lebih lanjut, Ny. Rai Wahyuni menjelaskan bahwa perubahan pola pikir menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah. Ia menekankan pentingnya memulai dari diri sendiri untuk memilah sampah sesuai jenisnya, baik organik maupun anorganik. Langkah ini, menurutnya, menjadi fondasi dalam membangun kesadaran kolektif di masyarakat.

Ia juga menuturkan bahwa sampah organik dapat dibagi menjadi basah dan kering, sedangkan sampah anorganik dikelompokkan menjadi sampah 3R dan sampah residu. Penanganan dari setiap jenis sampah tersebut memiliki metode berbeda, seperti penggunaan komposter untuk sampah basah, teba modern bagi masyarakat perkotaan, dan teba alami bagi warga pedesaan.

Selain itu, untuk sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle), Ny. Rai Wahyuni menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) agar sampah dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomi. Adapun untuk sampah residu, diarahkan ke TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) untuk dimusnahkan dengan aman dan sesuai prosedur.

Pemerintah Kabupaten Tabanan sendiri, lanjutnya, telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pengelolaan sampah. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pemkab telah melakukan sosialisasi dan himbauan pembuatan teba modern di lingkungan kantor, sekolah, dan tempat ibadah sebagai bagian dari gerakan bersama menuju Tabanan bersih.

“Sebagai langkah nyata, kami di Tim Penggerak PKK juga telah menyalurkan pelubang dan penutup lubang biopori sebanyak 2.000 buah kepada seluruh kecamatan sebagai langkah awal mensukseskan program PSBS ini. Selain itu, kami juga terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, seperti kegiatan yang kita laksanakan pagi ini,” Bunda Rai.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Tabanan tengah mengikuti lomba PSBS tingkat provinsi. Dalam ajang tersebut, Tabanan mengirimkan perwakilan dari lima sekolah SMP dan lima sekolah SD untuk menampilkan praktik terbaik pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Para peserta lomba juga turut hadir dalam sosialisasi untuk mendapatkan pemahaman langsung mengenai konsep PSBS.

Dengan semangat optimisme, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya berharap gerakan ini dapat menjadi gelombang perubahan dari tingkat kecamatan hingga ke rumah tangga. “Kami berharap gerakan ini dapat digetok tularkan mulai dari kecamatan, kemudian ke desa sampai ke rumah tangga. Saya juga mengingatkan kepada para Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa untuk segera dikukuhkan menjadi Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di wilayahnya masing-masing,” ungkapnya.

Pihaknya juga memaparkan poin-poin penting dalam Gerakan Bali Bersih yang kini tengah digalakkan oleh pemerintah provinsi. Sebagai penutup, Bunda Rai mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum perempuan dan kader PKK, untuk menjadi teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia menyoroti pentingnya implementasi gerakan “Padas” (Palemahan Kedas Desaku Bersih) sebagai inisiatif berkelanjutan menuju Bali yang asri dan lestari. Melalui gerakan “Bali Bersih Sampah”, konsep “Desa tanpa mengotori Desa lain”, dan komitmen “Menjaga Kebersihan Bersama”, ia berharap Tabanan dapat menjadi contoh nyata dalam penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber yang berkelanjutan. 

Ny. Rai Wahyuni Sanjaya Hidupkan Semangat Seni Perempuan Melalui Lomba Gong Kebyar Wanita Tabanan 2025

Laporan Reporter : Dearna

Tabanan , Bali Kini  – Seni gong kebyar di Kabupaten Tabanan dikenal sebagai wujud ekspresi budaya yang bernilai tinggi, mencerminkan keindahan, kekompakan, serta kedalaman rasa dalam setiap tabuhannya. Dalam upaya melestarikan dan menghidupkan warisan tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, membuka Pagelaran Kesenian Gong Kebyar Wanita se-Kabupaten Tabanan Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Kesenian I Ketut Marya Tabanan, Sabtu (18/10)

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Jajaran Forkopimda Tabanan, Ketua GOW Kabupaten Tabanan, Ny. Budiasih Dirga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan,  Sekretaris Daerah, para asisten, para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, kepala instansi vertikal dan BUMD di Tabanan, serta para peserta gong kebyar wanita dari berbagai kecamatan. Suasana gedung kesenian malam itu dipenuhi semangat dan kebanggaan para seniman perempuan yang tampil dengan pesona dan kemampuan luar biasa.

Pelaksanaan lomba gong kebyar wanita ini diharapkan menjadi wadah untuk membangkitkan kreativitas seniman, khususnya perempuan di Kabupaten Tabanan yang sejalan dengan semangat Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani. Melalui kegiatan ini, perempuan tidak hanya berperan sebagai penggerak keluarga, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pelestarian seni dan budaya daerah.

Sebanyak sepuluh Sekaa Gong Wanita dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan berpartisipasi dalam lomba tahun ini. Di antaranya Sekhaa Gong Istri Suara Santi Giri dari Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel, Sekaa Gong Istri Gringsing Ulangun Shanti dari Desa Kaba-Kaba Kecamatan Kediri, Sekaa Gong Istri Sari Yoga dari Desa Tiyinggading Kecamatan Selemadeg Barat, Sekaa Gong Wanita Iswara Murthi dari Desa Meliling Kecamatan Kerambitan, Sanggar Tari dan Tabuh Natya Praja dari Desa Bajera Kecamatan Selemadeg, Sekaa Gong Istri Kesari Mesari 108 dari Desa Dajan Peken Kecamatan Tabanan, Sekaa Gong Ayuning Madusuara dari Desa Megati Kecamatan Selemadeg Timur, Sekaa Gong Istri Langen Suara dari Desa Candikuning Kecamatan Baturiti, Sekaa Gong Wanita Banua Budaya dari Desa Bantiran Kecamatan Pupuan, dan Sekaa Gong Kebyar Wanita Caksu Agni Swari dari Desa Tua Kecamatan Marga.

Pada kesempatan tersebut, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya tidak hanya membuka acara secara resmi, tetapi juga turut tampil membawakan Tabuh Lelambatan Galang Bulan bersama Sekaa gong Istri II Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan di atas panggung megah Gedung Kesenian I Ketut Marya. Penampilannya yang memukau, disambut tepuk tangan meriah dari para penonton yang hadir, menambah semangat dan semarak suasana malam kesenian tersebut.

Dalam sambutannya, Ny. Rai Wahyuni menyampaikan, bahwa lomba gong kebyar wanita merupakan ajang untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat perempuan dalam dunia kesenian. “Pada malam hari ini semua memberikan penampilan terbaik sehingga suasana terasa berbeda. Lomba ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada para wanita hebat Kabupaten Tabanan untuk bisa mengekspresikan kemampuannya dalam hal berkesenian. Para wanita hendaknya tidak boleh kalah untuk menabuh, karena untuk mengajegkan kesenian para wanita juga harus ambil bagian,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan kegiatan tersebut terlaksana atas dukungan penuh dari Bupati Tabanan. “Kegiatan kita hari ini adalah atas dukungan penuh dari Bapak Bupati. Saya mewakili beliau membuka acara ini, dan untuk seluruh peserta saya ucapkan selamat berlomba, keluarkan kemampuan semaksimal mungkin agar mampu membuat penonton terpukau dan menyuguhkan seni yang luar biasa,” tambah Bunda Rai.

Bunda Rai juga menyampaikan rasa bangganya atas peningkatan kualitas para peserta dalam wawancara singkatnya usai acara. “Acara malam ini sungguh membanggakan, karena dari tahun ke tahun kualitasnya meningkat. Saya melihat banyak anak-anak muda ikut tampil, itu luar biasa. Harapan saya, lomba ini dapat terus digelar setiap tahun agar generasi muda, orang tua, dan anak-anak dapat terus mengajegkan adat serta budaya kita,” tuturnya dengan penuh semangat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan, I Made Subagia, dalam laporannya malam itu, menyampaikan apresiasi kepada Ketua TP PKK dan Bupati Tabanan atas dukungan serta ide cemerlang yang memungkinkan kegiatan ini terselenggara secara berkelanjutan. “Dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan, para duta wanita yang berkompeten di bidang seni dan budaya telah tampil membanggakan. Ini menandakan, bahwa wanita Tabanan tidak kalah saing dengan kabupaten lain. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati dan juga Ibu Bupati sekaligus sebagai Ketua TP PKK Tabanan atas ide cemerlangnya, sehingga lomba ini dapat terselenggara setiap tahun,” ujarnya.

Setelah seluruh penampilan usai, dewan juri mengumumkan hasil lomba dengan tiga indikator utama penilaian, yaitu teknik, keharmonisan, dan kreativitas. Dari hasil penilaian, Juara Pertama diraih oleh Sekaa Gong Istri Kesari Mesari 108 dari Desa Dajan Peken Kecamatan Tabanan dengan total nilai 825. Juara Kedua diraih oleh Sekaa Gong Wanita Banua Budaya dari Desa Bantiran Kecamatan Pupuan dengan total nilai 797. Sedangkan Juara Ketiga diraih oleh Sanggar Tari dan Tabuh Natya Praja Banjar Dinas Saraswati Desa Bajera Kecamatan Selemadeg dengan total nilai 775. 

Walikota Jaya Negara Hadiri Upacara Pamelaspasan Situs KertalanguMomentum Pelestarian Warisan Leluhur dan Penguatan Nilai Kearifan Lokal

Ket. Foto : Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam pelaksanaan upacara melaspas dan mecaru, Selasa (21/10) di kawasan Situs Kertalangu, Jalan WR. Supratman, Denpasar.

Laporan Reporter : Pur 

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menghadiri pelaksanaan Upacara Pamelaspasan dan Mecaru di Situs Kertalangu yang digelar bertepatan dengan Tilem Kapat, Selasa (21/10) di kawasan Situs Kertalangu, Jalan WR. Supratman, Denpasar.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Forkopimda Kota Denpasar, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Penglingsir Puri Kesiman, Anak Agung Ngurah Kusuma Wardhana, Ketua PHDI Kota Denpasar, I Made Arka, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar, Anak Agung Ketut Sudiana, Bendesa Adat Kesiman, Jero Mangku Ketut Wisna, Paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih, serta jajaran pimpinan OPD dan perangkat daerah Pemkot Denpasar.

Pelaksanaan pamelaspasan dan mecaru ini merupakan rangkaian penyucian dan penyempurnaan kawasan suci setelah dilaksanakan penataan area di sekitar situs. Upacara ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesucian, kelestarian, serta nilai spiritual Situs Kertalangu sebagai salah satu warisan sejarah dan pusat budaya masyarakat Kota Denpasar.

Di sela-sela pelaksanaan rangkaian upacara, Walikota Jaya Negara menyampaikan bahwa pelestarian situs bersejarah tidak hanya dimaknai sebagai pelestarian bangunan fisik, melainkan juga pelestarian nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan leluhur.

 “Situs Kertalangu memiliki nilai historis dan spiritual yang tinggi. Melalui upacara pamelaspasan ini, kita tidak hanya melakukan penyucian secara niskala, tetapi juga memperkuat rasa bhakti dan kebersamaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Tri Hita Karana, menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan,” ujar Walikota Jaya Negara.

Lebih lanjut, Walikota Jaya Negara menegaskan komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk terus mendukung upaya pelestarian situs sejarah, budaya, dan kegiatan adat-religius masyarakat.

“Denpasar adalah kota yang tumbuh dari akar budaya yang kuat. Upaya pelestarian seperti ini merupakan bagian dari visi kami mewujudkan Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabag Kesra Setda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Surya Antara, menyampaikan bahwa pamelaspasan menjadi momentum penting untuk memuliakan kembali kesucian kawasan Situs Kertalangu setelah dilakukan penataan dan pembangunan fasilitas pendukung.

“Upacara pamelaspasan kami laksanakan dengan penuh bhakti agar tempat ini senantiasa suci, teduh, dan menjadi sumber vibrasi positif bagi masyarakat. Semoga situs ini terus menjadi ruang spiritual dan edukatif bagi generasi muda,” ujar Ida Bagus Alit Surya Antara.

Upacara berlangsung khidmat, dipuput oleh Ida Pedanda Gede Wayahan Wanasari, Griya Wanasari Sanur, diiringi prosesi banten upakara serta partisipasi aktif warga yang ngayah. Tampak Walikota Jaya Negara bersama tokoh adat, Paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih, dan masyarakat turut bergotong royong menyukseskan kegiatan tersebut.

Sebagai informasi, Situs Kertalangu merupakan kawasan bersejarah yang diyakini telah ada sejak masa Kerajaan Bali Kuno. Berdasarkan catatan sejarah, wilayah ini dahulu merupakan lokasi Kerajaan Kertalangu (sekitar tahun 1350–1615 M) dengan raja terakhirnya Kyai Anglurah Agung Pinatih Mantra. Kini, di lahan eks Balitex Kesiman Kertalangu seluas sekitar 16 are, kawasan ini ditata menjadi ruang napak tilas sejarah dan budaya, dilengkapi wantilan untuk kegiatan paiketan, aktivitas sosial, seni, dan budaya.

Kawasan Situs Kertalangu juga berdekatan dengan SMP Negeri 14 Denpasar, SMA Negeri 9 Denpasar, yang menjadi pusat pendidikan di wilayah Denpasar Timur. Ke depan, kawasan ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata budaya (heritage) unggulan Kota Denpasar yang merefleksikan harmonisasi antara sejarah, hingga budaya.