" Bupati Bangli Resmikan jalan Penghubung Antar Kecamatan"

Bangli , Bali Kini - Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta didampingi Kepala Dinas PUPR PERKIM Kabupaten Bangli  I Dewa Ngakan Widnyana Maya meresmikan jalan penghubung antar 2 (Dua) Desa , diantara Desa Tiga yang terletak di Kecamatan Susut dengan Desa Penglipuran yang terletak Di Kelurahan Kubu Kecamatan Bangli, pada Kamis 06/10/2022

Sedana Arta dalam sambutanya mengajak  masyarakat di kedua desa  tersebut agar menjaga dan memelihara kondisi jalan sepanjang dua (2) kilometer dengan tidak menanam rumput dipinggir jalan yang nantinya dapat merusak badan jalan dan aspal( Hotmik).

Bagi Bupati, infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk sebuah desa ,bisa maju dan berkembang. "Dengan infrastruktur jalan yang baik,  maka kelancaran roda perekonomian menjadi salah satu tolak ukur taraf kesejahteraan masyarakat" , ujar Sedana Arta.  Menurut Bupati, jalan penghubung antara 2 Desa tersebut memiliki sejarah yang panjang bagi warga setempat,  dan beberapa saat lalu jalan ini rusak sehingga sulit dilalui tapi sekarang jalan sudah sangat baik dan sesuai dengan standar yang berlaku.Bupati juga menyampaikan bahwa sampai saat ini 80% ruas jalan di Kabupaten Bangli sudah dalam kondisi baik. Pemkab Bangli 2023 juga telah menganggarkan infrastruktur perbaikan jalan.  Bupati asal Desa Sulahan ini berharap kepada masyarakat agar dapat bersabar supaya satu persatu target perbaikan infrastruktur jalan dapat segera terwujud. "Saya harap masyarakat harus bersabar, karena menuju baik itu juga perlu proses dan harus bertahap.Mudah- mudahan jalan Kabupaten yang rusak segera diperbaiki dan akan selesai ditahun depan " harapnya.

Sementara Kepala Dinas PUPR PERKIM Kabupaten Bangli dalam laporannya mengatakan Dinas PUPR PERKIM Kabupaten Bangli sebagai teknis penyelenggara kegiatan infrastruktur rekonstruksi/ peningkatan kapasitas struktur jalan ( khusus Kabupaten) jalan Penglipuran - Buungan Tiga, yang mana menelan anggaran sebesar  Rp,2,268.176.000 dengan waktu pelaksanaan 6 bulan dengan kontruksi Hot Mix (AC-WC). Pelaksanaan kegiatan ini dikerjakan oleh penyedia PT. Sinar Emas Samudra dan diawasi oleh konsultan pengawas CV Hasta Parama Desain. Khusus jalan Penglipuran - Buungan Tiga merupakan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas dan mendukung perekonomian lokal serta yang utama mendukung akses menuju kawasan destinasi pariwisata Desa Penglipuran yang dapat diakses dari dua arah yaitu dari Kelurahan Kubu dan Dari  Desa Tiga  dengan panjang jalan 2 kilometer dan lebar 4 meter. Peresmian jalan ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Bangli. [rls/r2]

Dekranas Pusat Kagumi Pesona Songket Jembrana

Jembrana , Bali Kini - Keberadaan tenun songket khas Jembrana sebagai warisan adiluhung di Kabupaten Jembrana mendapat apresiasi dari Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS). Hal tersebut disampaikan Ny Endang Budi Karya selaku Koordinator Wirausaha Baru Dekranas dalam rangka kunjungannya meninjau  Program Kecakapan Wirausaha (PKW) di 3 (tiga) pengrajin tenun Kabupaten Jembrana, Jumat (7/10/2022)  

“Mewakili Dekranas, saya sangat kagum akan pesona kecantikan dari songket Jembrana ini. Berbagai jenis motif diciptakan dari tangan-tangan terampil oleh para pengerajin. Saya ingin keberadaan songket Jembrana di kenal sampai ke kancah nasional bahkan internasional,” ungkap istri dari Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi. 

Lebih lanjut, ia yang di dampingi ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny Putri Suastini Koster dan ketua Dekranasda Kabupaten Jembrana, Ny Putri Chandrawati Tamba  mengapresiasi semangat para peserta PKW tahap XVI pelatihan  menenun cag-cag (songket). 

“Saya bangga sekali melihat para peserta kebanyakan dari anak-anak muda, mereka sangat antusias untuk belajar tenun. Tidak hanya remaja perempunan namun banyak juga yang laki-laki. Saya juga dengar dari para pengasuh mereka baru 2 hari terjun praktek, sudah mahir dalam membuat motif-motif pada kain tenun ini, dan hal itu sungguh luar biasa.  Tentu disamping goal dari program PKW ini untuk menciptakan jiwa kewirausaha juga lewat anak-anak muda milenial ini kita ingin warisan leluhur ini tetap lestari kedepannya,” ujarnya. 

Sementara salah satu peserta PKW di Sentra Tenun Sangkaragung (Any Gallery) mengucapkan terima kasih atas diberikan pelatihan menenun bagi anak-anak muda millenial.

“Terimakasih saya ucapkan kepada Ibu Dekranas yang telah memberikan pelatihan tenun bagi kita anak-anak muda millenial agar kedepannya nanti bisa menjadi pengusaha yang sukses,” ungkapnya. 

Untuk diketahui Program PKW ini bekerjasama dengan Dekranas, Dekranasda Provinsi Bali dan Dekranasda Kabupaten Jembrana yang berlangsung selama 40 hari  itu diikuti dengan jumlah peserta sebanyak 62 orang Pelatihan dan  dilaksanakan dalam 2 sesi. Untuk pembelajaran teori kewirausahaan dilaksanakan di Gedung Kesenian Ir. Soekarno.   Sedangkan untuk pembelajaran keterampilan menenun dilaksanakan di 3 lokasi yang berbeda yakni di  Sentra Tenun Sangkaragung (Any Gallery) , Kelompok Tenun Putri Mas dan Kelompok Tenun Kembar Sari.  

Turut mendampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, I Komang Agus Adinata beserta pengurus Dekranasda Kabupaten Jembrana. [*/r4]

Walikota Jaya Negara Buka Turnamen Tenis Meja Beregu Bendesa Adat Pagan Cup

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, IGN. Jaya Negara membuka secara resmi Turnamen Tenis Meja Beregu Bendesa Adat Pagan Cup yang diselenggarakan 7-9 Oktober 2022  di Balai Banjar Pagan Tengah, Jumat (7/10) sore. Pembukaan kejuaraan ini ditandai dengan pertandingan eksebisi antara Walikota Jaya Negara dan mantan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyambut baik pelaksanaan Tenis Meja Beregu  Bendesa Adat Pagan Cup  yang diselenggarakan tahun 2022.  Tentunya hal ini menjadi angin segar dalam perkembangan olahraga Tenis Meja di Kota Denpasar. Lebih lanjut dikatakan, selain menjadi wahana olahraga untuk meningkatkan kebugaran, kegiatan ini juga baik untuk meningkatkan imunitas dan mempererat tali persaudaraan  antara warga Desa Adat Pagan.

“Kami menyambut baik kegiatan ini, selain dapat berolahraga juga bisa untuk bersilaturahmi, serta meningkatkan imunitas, selamat bertanding, jaga sportifitas, semoga berjalan lancar," kata Jaya Negara.

Sementara Ketua Panitia Kegiatan, I Made Astika mengatakan, kegiatan ini merupakan turnamen tenis meja yang diikuti tim dari semua banjar yang ada di wilayah Desa Adat Pagan. Dalam pertandingan diikuti sebanyak 10 Tim dari seluruh banjar.

 "Kami berharap semoga terjalin hubungan yang semakin positif antar warga di Desa Adat Pagan dan menjadi lebih sehat dan meningkatkan imunitas kita bersama serta persaudaraan kita," ujarnya.

Nantinya lanjut Astika, turnamen ini akan memperebutkan Piala dan uang pembinaan. Pihaknya juga berharap kedepan turnamen ini terus bisa diselenggarakan.

"Harapan kami kegiatan ini berjalan lancar, sesuai harapan, dan kedepan bisa dilaksanakan secara rutin setiap tahun," harapnya. (ays).

Meriahkan HUT TNI Ke-77 Di Lanny Jaya, Satgas Yonif Mekanis 203/AK Adakan Acara Bakar Batu

Lanny Jaya , Bali Kini  -  Personel Satgas Yonif Mekanis 203/AK yang dipimpin langsung oleh Dansatgas Letkol Inf Achmad Zaki, S.Sos.,M.M.,M.I.Pol mengadakan acara adat bakar batu dalam rangka memperingati HUT TNI Ke-77 di Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Rabu (5/10/2022).

Dalam keterangannya, Dansatgas Yonif Mekanis 203/AK Letkol Inf Achmad Zaki mengatakan bahwa dalam memperingati HUT TNI Ke-77 ini kami Satgas Yonif Mekanis 203/AK mengadakan acara syukuran maupun doa bersama dengan masyarakat di sekitar pos, selain itu pun untuk memperat hubungan antara masyarakat dengan personel Satgas.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kecintaan dan menumbuhkan kepercayaan terhadap personel Satgas maupun TNI serta untuk menunjukan bahwa personel Satgas khususnya TNI dapat diterima dan dicintai oleh masyarakat,” ungkap Letkol Inf Achmad Zaki.

Selain menyelenggarakan acara bakar batu, Satgas Yonif Mekanis 203/AK juga mengadakan kegiatan pelayanan kesehatan serta nonton bareng film “Di Timur Matahari” dimana film tersebut lokasi syuting berada di daerah Lanny Jaya, Tiom, Papua.

Kegiatan bakar batu dihadiri sekitar 300 warga dari beberapa distrik serta yang paling menarik dengan hadirnya salah satu warga yang merupakan Eks OPM turut memeriahkan di acara tersebut.

Acara bakar batu dipimpin langsung oleh Bapak Jacob selaku Kepala Suku dan turut juga hadir Kompol Umar Natasekay (Kapolres Tiom) beserta jajarannya, Danramil dan beberapa Babinsa Tiom, Bapak Eselon I Bapak Leteran Yigibalom serta para pejabat daerah Distrik Tiom.

Dalam Kegiatan tersebut, Bapak Yakob sangat berterima kasih atas terlaksananya kegiatan bakar batu sehingga dengan adanya acara tersebut masyarakat semakin dekat dengan TNI.

Terlihat masyarakat yang hadir sangat bersemangat dengan adanya acara ini dalam rangka memperingati HUT TNI Ke-77 dan terlihat juga kebersamaan antara masyarakat dengan TNI-Polri saat makan bersama dalam acara Tradisi Bakar Batu. [tim/lpt]

Bahas Isu Pengungsi Ilegal, Bakamla Aceh Temui Badan Kesbangpol Aceh

Aceh, Bali Kini -  Membahas isu maraknya pengungsi ilegal yang terjadi setiap tahunnya, Stasiun Bakamla Aceh temui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Aceh, Kamis (6/10/2022).

Dalam pertemuan tersebut, kedatangan Kepala Stasiun Bakamla Aceh Kapten Bakamla Wahyu Putra Gantara, S.T., disambut dengan hangat oleh Kepala Badan Kesbangpol Aceh Drs. Mahdi Efendi. Pertemuan yang berlangsung santai namun serius, membicarakan tentang situasi keamanan perairan Aceh yang sering digunakan para pengungsi ilegal Rohingnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapten Bakamla Wahyu Putra Gantara juga membeberkan tugas dan fungsi Stasiun Bakamla Aceh dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia khususnya perairan Aceh dengan menggunakan peralatan sistem peringatan dini yang dimilikinya.

Dikatakannya pula, pemantauan dilakukan dengan pendeteksian kapal berbasis AIS yang dapat memantau aktivitas pergerakan kapal-kapal yang diduga melakukan tindakan mencurigakan dengan tidak berjalan secara terus menerus saat melintas di wilayah perairan Aceh dan wilayah perairan perbatasan.

Mendengar penjelasan tersebut, Drs. Mahdi Efendi terpukau dengan kemampuan Stasiun Bakamla Aceh. Berharap kedepan Stasiun Bakamla Aceh dapat saling mendukung kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Aceh dan lembaga pemerintah Provinsi Aceh.

Selain itu, pembahasan berlanjut mengenai maraknya peredaran narkotika yang semakin meluas di kalangan masyarakat dan penangkapan ikan secara illegal.[tim/lpt]

Kelurahan Di Provinsi Bali ditetapkan Sebagai Wilayah Sadar Hukum

Denpasar , Bali Kini - Sebanyak 179 Desa/Kelurahan di Provinsi Bali mendapat penghargaan atau predikat sebagai desa Sadar hukum yang diresmikan pada Jumat (7/10/2022). Acaranya sendiri dilaksanakan di Gedung Art Centre Denpasar. Jumlah 179 ini merupakan jumlah Desa/ Kelurahan Sadar Hukum terbesar Nasional. 

Peresmian secara langsung oleh dilaksanakan oleh Kementeri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly ditandai dengan Penandatanganan prasasti secara digital dan pemukulan kulkul. 

Dalam peresmian, masing-masing dari Desa/Kelurahan Sadar hukum tersebut mendapat medali atau Piagam penghargaan dimana penghargaan tersebut diberikan secara simbolis dan diwakilkan oleh masing-masing Kabupaten. 

Sementara medali atau penghargaan yang diterima oleh 179 Desa/ Kelurahan tersebut jika dijabarkan: Denpasar mendapat 10 medali, Kabupaten Gianyar mendapat sebanyak 70 medali, Klungkung mendapat 53 Piagam penghargaan, selanjutnya Karangasem yang diwakilkan oleh Asisten 1 menerima 12 penghargaan, Jembrana menerima 12 penghargaan, Tabanan sebanyak 10 medali, Buleleng mendapat sebanyak 8 sedangkan Bangli mendapat 4 medali.

Perwakilan Kemenkumham wilayah Provinsi  Bali dalam sambutannya mengatakan jika tujuan pelaksanaan peresmian tersebut ialah memberikan legalitas terhadap status desa kelurahan sadar hukum. "Secara nasional di provinsi Bali merupakan yang terbesar, diharapkan yang sudah terbentuk kelompok sadar hukumnya untuk diusulkan bisa menjadi desa kelurahan binaan yang sudah ditentukan, kegiatan ini juga mendorong desa yang belum mendapat predikat sadar hukum segera mendorong kelompok sadar hukumnya sehingga tahun depan dapat ditetapkan sebagai desa sadar hukum, " Katanya. 

Sementara Prof. Yasonna Hamonangan Laoly sangat mengapresiasi dan bangga dengan pencapaian tersebut. Pihaknya juga menyanjung pemerintah Provinsi Bali karena sejumlah wilayah tersebut berhasil mendapat predikat desa/kelurahan sadar hukum. "Tidak mudah karena harus memenuhi beberapa kriteria dan indikator penilaian index desa/kelurahan yang sangat kompleks. Semoga hal ini dapat menjadi contoh desa/kelurahan yang  lainnya, " Katanya. 

Selanjutnya pihaknya juga menegaskan agar pemerintah dapat tetap mempertahankan Desa/Kelurahan sadar hukum yang telah terbentuk. "Saya harap tetap mempertahankan prestasi tersebut dalam sikap taat hukum dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tahun akan tetap dievaluasi kembali. Juga mendorong desa yang lain untuk ditetapkan di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya pembinaan ini menjadi perhatian Provinsi Bali untuk mempertahankan kualitas dari Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Saya menghimbau untuk tetap melanjutkan pemantauan ke Desa/Kelurahan yang sudah berstatus sadar hukum karena nantinya predikat tersebut dapat dicabut atau ditinjau kembali jika di lapangan tidak sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan,"tutupnya. (rl/Ami)

Kendalikan Wabah PMK, Pemerintah Kabupaten Karangasem Kembali Gencarkan Vaksinasi

Karangasem, Bali Kini - Pemkab Karangasem mengambil langkah kongkrit dalam upaya pengendalian penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Karangasem. Sehubungan itu, pada Jumat (7/10/2022) Bupati Gede Dana memimpin Apel Kesiapan Pelaksanaan Percepatan Vaksinasi PMK di Bumi Lahar Karangasem. 

Ketua Satgas PMK, yang juga Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Mertha telah melakukan langkah strategis guna menyelamatkan populasi Sapi Bali di Karangasem. 

"PMK sudah merebak di Kabupaten Karangasem sejak akhir Juni 2022, masyarakat yang memiliki sapi menjadi khawatir ternak sapinya sakit dan tertular virus PMK, dan masyarakat mohon penanganan dari Pemerintah. Maka, salah satu upaya yang paling efektif mencegah penularan penyakit PMK adalah dengan melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak yang rentan PMK, seperti Sapi, Kerbau, Kambing, dan Babi, " Tandas Bupati Gede Dana. 

Jauh sebelum ini, bahkan selama kurang lebih tiga bulan terakhir ini, sebenarnya Tim Vaksinasi PMK Kabupaten Karangasem sudah berupaya secara optimal dalam melakukan Vaksinasi pada hewan sapi, kerbau dan babi. Dan kini, vaksinasi akan digencarkan lagi. 

Dihubungi terpisah, Kepala Dusun Banjar Dinas Timbul, Desa Bungaya I Gede Suarjana Putra mengatakan jika saat ini pihaknya tengah mengumpulkan KTP warga yang ternaknya akan di vaksinasi. "Bagi warga yang ternaknya ingin mendapat vaksinasi PMK, harap setor fotocopy KTP untuk pendaftaran ternak yang akan divaksin, " Tegasnya. Sementara, dalam pendaftaran hewan yang divaksinasi di Banjar tersebut, selain hewan sapi, ada juga warga yang mendaftarkan ternak jenis lain. "Ya, selain Sapi ada juga warga yang mendaftarkan ternak babi nya untuk divaksinasi," Katanya.  (Ami)

Demikian Beberapa Pandangan Fraksi PDIP Bali Terkait Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2023

Denpasar , Bali Kini - Pada sidang Paripurna DPRD Bali beberapa waktu lalu, mengenai pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2023. Fraksi PDIP Perjuangan menyampaikan beberapa poin pandangan terkait apa yang telah disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster.

"Kami mendorong kepada Saudara Gubernur untuk melakukan usaha yang maksimal dan inovatif menggali sumber-sumber ekonomi yang baru dalam meningkatkan PAD Provinsi Bali," kata Kadek Setiawan yang mewakili membacakan pandangan Fraksi PDIP Bali.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, PDIP Bali mendorong untuk berupaya melakukan penyusunan dan pengusulan program unggulan sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, untuk diajukan kepada Pemerintah Pusat memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Kementerian Teknis. 

Sedangkan peningkatan Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat, dapat diupayakan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. 

Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah hendaknya mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. 

Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi, adalah dengan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan Bagi Hasil Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

"Dalam pengelolaan Belanja Daerah, Kami mendorong kepada Saudara Gubernur agar Belanja Daerah diarahkan mengedepankan money follow programe priority yaitu memprioritaskan program/kegiatan bersifat mengikat dan wajib, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik, berupa mengatasi Ketimpangan Wilayah, mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan, dan Tindak Lanjut/Antisipasi Pembangunan Kesehatan dan Sosial Masyarakat Dampak Pandemi Covid-19," beberanya.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, maka Kami memohon mencermati dan mendorong kepada Jajaran Pemerintah Provinsi Bali, untuk berupaya mengendalikan potensi kenaikan Inflasi serta mendeteksi secara dini kemungkinan pergerakan harga-harga terutama pangan, angkutan dan lainnya. 

Untuk mengendalikan potensi kenaikan inflasi, dapat menggunakan DAU dan DBH sebesar 2 persen, misalnya untuk membantu ongkos transportasi, untuk meredam kenaikan harga BBM atau intervensi dari suplai barang itu sendiri. 

"Kami juga berharap, bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Bali senantiasa melakukan koordinasi dalam Forum High Level Meeting untuk melakukan pemantauan harga dan stok barang , melaksanakan kegiatan operasi pasar , serta peningkatan Kerjasama Antar Daerah ( KAD ) untuk menjamin ketersediaan barang di Provinsi Bali," sebutnya mengakhiri pembacaan pandangan dari Fraksi PDIP Bali di gedung Dewan Provinsi Bali.[ar/r3]

Sumbangan Kontribusi Wisatawan Rp 100 miliar Diapresiasi Fraksi Gerindra

Denpasar , Bali Kini - Fraksi Gerindra mengapresiasi Gubernur Koster yang menganggarkan Sumbangan Kontribusi Wisatawan Rp 100 miliar dalam APBD 2023. Terlebih Pariwisata di Bali baru mulai bangkit akibat pandemi covid-19. 

Harapan Fraksi Gerindra semoga target sumbangan kontribusi tersebut menjadi energi positif untuk peningkatan pendapatan daerah.  Namun, peningkatan Pendapatan Daerah tersebut kami berharap, agar bisa linear dengan kesejahteraan masyarakat, dengan cara memberi prioritas pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat.

"Seperti; pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian dan peternakan, kebudayaan, pariwisata,  dan lingkungan hidup," baca Ketut Juliarta, mewakili Fraksi Gerindra saat membacakan dalam sidang Paripurna membahasa tentang Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2023. 

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan kinerja. 

Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran  dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik

"Sehingga kami dari Fraksi Gerindra mendorong Saudara Gubernur untuk meningkatkam anggaran di pos pelayanan publik maupun infrastruktur pendukung pelayanan publik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan nyaman,aman, tepat waktu serta indek kebahagiaan masyarakat dapat terus ditingkatkan," jelasnya.

Untuk menjaga ketahanan perekonomian Daerah Bali, Fraksi Gerindra juga mendorong saudara Gubernur, agar mengaktifkan perdagangan antar pulau selain eksport produk-produk unggulan Bali yang potensial dan dibutuhkan daerah-daerah di Nusantara, seperti; salak, mangga putih (wani), manggis dan produk pertanian/peternakan lainnya. 

"Begitu juga perdagangan produk-produk industri garmen/tekstil dan kerajinan yang menjadi ciri khas Bali. Hal ini penting dilakukan, agar masyarakat Bali tidak semua bergantung dari pariwisata," tutupnya.[ar/r4]

Fraksi Demokrat Usulkan Nilai Jual NJOPKB Disesuaikan Dengan Harga Pasar

 

Denpasar, Bali Kini  - Kinerja ekonomi yang membaik juga akan memberikan dampak yang positif terhadap sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang akan dirancang dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 sehingga diharapkan sasaran dan target pembangunan yang telah dicanangkan dapat terealisasi sesuai dengan rencana. 

Secara umum RAPBD tahun 2023 dirancang seperti: Pendapatan Daerah sebesar Rp 5,7 Triliun Lebih, Belanja Daerah sebesar Rp 5,3 Triliun Lebih, sehingga terdapat Surplus sebesar Rp 110,6 Miliar Lebih dan Pembiayaan Netto sebesar Rp 110,6 Miliar Lebih.

Berkenaan dengan Pajak Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 2,81 Triliun lebih atau meningkat sebesar Rp 237,76 Miliar Lebih atau 9,21% dari APBD Induk tahun 2022 sebesar Rp 2,58 Triliun Lebih. 

Khusus untuk Pajak Kendaraan Bermotor dalam tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 1,41 Triliun Lebih ada peningkatan sebesar Rp 159,74 Miliar Lebih atau 12,77 %, dari anggaran sebesar Rp 1,25 Triliun Lebih tahun 2022. 

"Kami Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kehadapan saudara Gubernur walaupun kondisi ekonomi belum stabil karena pandemi covid 19 penerimaan PKB terus meningkat. Namun demikian Kami Fraksi Partai Demokrat masih mendengar keluhan dari masyarakat dimana PKB yang dibayar oleh Masyarakat pemilik kendaraan bermotor lebih dari lima tahun yang lalu tidak pernah turun untuk kendaraan yang sama yang dimiliki, sedangkan menurut logika kendaraan tersebut nilai jualnya pastilah menurun setiap tahunnya sesuai dengan harga pasar," baca Utami Dwi Suryadi.

Untuk tidak memberatkan masyarakat pemilik kendaraan bermotor dan tidak adanya perbedaan yang sangat mencolok dengan Provinsi lain, Faraksi Partai Demokrat sarankan agar Nilai Jual Obyek Pajak Kendaraan Bermotor yang dipakai dasar untuk pengenaan PKB disesuaikan dengan harga pasar atau disesuaikan diantara NJOPKB Provinsi yang terdekat yaitu Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Retribusi Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 88,55 Miliar Lebih atau meningkat sebesar Rp 70,33 Miliar Lebih atau 385,93 %,dibandingkan dengan APBD Induk tahun 2022 sebesar Rp 18,22 Miliar Lebih.  Kenapa direncanakan peningkatan yang sangat luar biasa, pada hal dalam Perubahan APBD tahun 2022 yang sedang berjalan ini, anggaran Retribusi Daerah diturunkan menjadi sebesar Rp 10,73 Miliar Lebih, sehingga ada penurunan sebesar Rp 7,48 Miliar Lebih atau 41,08 %. 

Berkenaan dengan Bagian Laba yang dibagikan (deviden) atas Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp 809,8 Miliar Lebih, salah satu diantaranya  bersumber dari PT. Perseroda Pusat Kebudayaan Bali sebesar Rp 650 Miliar. 

"Mohon penjelasan Saudara Gubernur terkait dengan bidang usaha PT. Perseroda Pusat Kebudayaan Bali sehingga mampu menghasilkan pembagian laba (deviden) sebesar Rp 650 Miliar tersebut," jelasnya.

Terkait dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang bersumber dari Jasa Giro dianggarkan turun sebesar Rp 2,58 Miliar Lebih atau 20,51% dari sebesar Rp 12,58 Miliar Lebih tahun 2022 menjadi sebesar Rp 10 Miliar tahun 2023. Dan bahkan Pendapatan Bunga dari sebesar Rp 13 Miliar tahun 2022 menjadi Rp 0, tahun 2023. 

"Kami Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kehadapan saudara Gubernur atas keberaniannya telah menganggarkan Sumbangan Kontribusi Wisatawan sebesar Rp 100 Miliar, pada hal belum diketahui hasil uji coba sistem pungutannya, dengan harapan dapat ditingkatkan mengingat kunjungan wisatawan ke Bali semakin meningkat," tegas Fraksi Demokrat.

Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kehadapan saudara Gubernur karena mampu menunjukkan efisiensi dalam perencanaan Belanja Operasi, dimana tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 3,43 Triliun Lebih dan tahun 2022 sebesar Rp 3,85 Triliun Lebih, ini berarti turun sebesar Rp 419,72 Miliar lebih atau minus 10,88 %.

Khusus untuk Belanja Pegawai drencanakan sebesar Rp 1,66 Triliun Lebih tahun 2023 sedangkan tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 1,86 Triliun Lebih, ini berarti turun sebesar Rp 199,17 Miliar Lebih atau minus 10,66 %. 

"Kami Fraksi Partai Demokrat sarankan agar jangan sampai mengganggu kinerja Pegawai Non ASN yang sudah bekerja dengan baik, dan kondusif," beberanya.

Dalam Alokasi Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2023, Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa adanya Penerimaan SILPA tahun 2022 sebesar Rp 226,87 Miliar Lebih dan Pengeluaran Pembiayaan berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang atas Penggunaan Dana PEN sebesar Rp 187,50 Miliar Lebih dan Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka Pemilukada serentak tahun 2024. 

Fraksi Partai Demokrat tidak melihat adanya pembayaran Utang pada PT. Bank BPD Bali, dimana kita tahu bersama bahwa dalam Perubahan APBD tahun 2022 yang sedang berjalan ini direncanakan ada pinjaman pada PT. Bank BPD Bali sebesar Rp 850 Miliar untuk menutupi devisit anggaran tahun 2022. 

Berdasarkan hal tersebut Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa dengan tanpa pinjaman pada PT. Bank BPD Bali pada tahun 2022 tapi  mampu memberikan SILPA sebesar Rp 226,87 Milyar Lebih. Kalau hal ini benar adanya, berarti patut diduga ada yang disembunyikan pada saat penetapan Perubahan APBD tahun 2022. 

Namun demikian Fraksi Partai Demokrat tetap memberikan apresiasi Gubernur dan jajarannya karena menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya tata kelola utang daerah. 

Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian, berkenaan dengan Proyek Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, Fraksi Partai Demokrat yang paling sering bertanya dan memberikan usul saran, hal ini semata-mata karena merasa bangga akan memiliki Pusat Kebudayaan Bali yang monumental.[ar/r4]