Seluruh WBP Lapas Narkotika Bangli "Melukat"

Bangli , Bali Kini - Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bangli, melaksanakan kegiatan melukat dan persembahyangan bersama di Pura Lapas, yang bertepatan dengan hari Suci Purnama Jyestha, Anggara Kasih Wuku Tambir dan Kajeng Kliwon, kemarin.

Kegiatan melukat ini dipimpin langsung oleh Jro Mangku Wayan Sudarma dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bangli. "Hari ini bertepatan dengan hari Purnama Jiyestha, Anggara Kasih (Tambir) dan Kajeng Kliwon, sehingga hari yang baik untuk kita melaksanakan pemelukatan," ucap Jro Mangku Wayan Sudarma. 

Jro Mangku juga mengatakan bahwa melukat ini memiliki tujuan untuk menyegarkan pirikan dari hal-hal negatif, khususnya bagi para warga binaan yang pernah kecanduan narkotika. 

"Dengan pelukatan ini, semoga warga binaan mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran selama menjalani masa pidana," sambungnya.

Sebelum melaksanakan kegiatan melukat, warga binaan terlebih dahulu melaksanakan persembahyangan bersama. Setidaknya ada 80 Warga Binaan yang mengikuti kegiatan melukat secara bergantian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Lapas Narkotika Bangli, Marulye SImbolon menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu program pembinaan di Lapas Narkotika Bangli. Harapannya, Warga Binaan bisa lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

"Kami juga berterimakasih kepada Kemenag Kabupaten Bangli telah memberikan pembimbingan dan penyuluhan yang maksimal bagi Warga Binaan kami," tutup Marulye.[jro]

Walikota Jaya Negara Buka Sosialisasi Pengelolaan APBD Kota Denpasar,

 

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana saat menghadiri sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar yang digelar di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Rabu (24/4).

Wujudkan Tata Kelola Keuangan Yang Tertib, Transparan Dan Akuntabel.

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara membuka secara resmi pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar yang digelar di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Rabu (25/4). Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Denpasar Maju. 

Kegiatan ini turut menghadirkan dua narasumber utama, yakni Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Dr. Bahri, SSTP, M.Si bersama Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Muda, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Hilman Rosada, SAP.,MAP.,CPOf. Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Pimpinan OPD, Sekretaris Dinas/Badan, serta Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya menjelaskan, pemerintahan yang baik tidak dapat terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik pula. Sehingga pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting agar anggaran yang tersedia di daerah dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien untuk pembangunan daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah, sehingga pengelolaanya harus tertib, transparan dan akuntabel,” ujarnya

Lebih lanjut dijelaskan, mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara optimal bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Sehingga menjadi penting bagi seluruh OPD di lingkungan Pemkot Denpasar untuk mengikuti Sosialisasi Pengelolaan (APBD) ini. 

“Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para perangkat daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tertib, transparan dan akuntabel. Saya ingin mengingatkan bahwa pembelajaran adalah proses berkelanjutan. Oleh karena itu kami mengharapkan agar para peserta dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan semangat dan bersungguh-sungguh,” ujar Jaya Negara. 

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Dr. Bahri, SSTP, M.Si dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas pengelolaan keuangan daerah di Kota Denpasar. Hal ini utamanya keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Sehingga program prioritas dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat terus dilaksanakan. Tak hanya itu, pihaknya juga memberikan apresiasi atas tata kelola reformasi birokrasi di jajaran Pemkot Denpasar. 

Dikatakannya, pemerintah daerah wajib mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel. Hal ini dilaksanakan dengan beragam upaya, salah satunya dengan menyinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan RPJMN, RKP, KEM-PPKF, arahan presiden dan peraturan perundang-undangan. 

Kepala BPKAD Kota Denpasar, Ni Putu Kusumawati menjelaskan, sosialisasi ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para peserta sosialisasi dalam rangka pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.Hal ini lantaran para pemangku jabatan pengelolaan keuangan memiliki peranan dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran pada SKPD dan mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD. 

“Sosialisasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Denpasar khususnya kepada pimpinan  perangkat daerah yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan atas kelancaran tugasnya,” ujarnya. (AGs).

Lenggak-lenggok 10 Pasang Grand Finalis di Malam Fashion Night Jegeg Bagus Klungkung

Klungkung , Bali Kini - Pemilihan Jegeg Bagus Klungkung Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata berlangsung meriah. Malam Fashion Night Jegeg Bagus Klungkung merupakan serangkaian penilaian pemilihan Jegeg Bagus Klungkung Tahun 2024 yang di gelar di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Minggu (21/4) malam. Hadir langsung PJ. Bupati Klungkung, I Nyoman I Nyoman Jendrika bersama Ny. Wiryani Jendrika, Kadis Pariwisata Klungkung, Ni Made Sulistiawati dan undangan terkait lainya.  

Pj. Bupati Jendrika mengatakan Fashion Show bagi 10 Finalis Jegeg Bagus ini sangat bagus dilaksanakan untuk membangun Smart Branding bagi ajang pemilihan Jegeg Bagus  para  finalis disiapkan untuk mampu menampilkan kepawaian mereka dalam berbusana dan juga menunjukan kemampuan mereka dalam berbicara di depan umum serta menguasai panggung, sehingga mereka akan siap tampil pada panggung yang lebih besar saat pelaksanaan Final Pemilihan Jegeg Bagus Klungkung. "terimakasih kami ucapakan kepada para Desainer yang telah mendukung dan memfasilitasi hasil karya terbaiknya untuk ditampilkan oleh para Finalis Jegeg Bagus Klungkung Tahun 2024   dan mengharapkan para desainer senantiasa menggunakan produkproduk ekonomi kreatif Kabupaten Klungkung dalam setiap karyanya untuk mengangkat branding produk ekonomi krea Kabupaten Klungkung," ucap Nyoman Jendrika.

Ketua Panitia Acara Sekaligus Ketua Paguyuban Jegeg Bagus Klungkung, Gede Mahendra Ananda Wiguna memaparkan Fashion Show serangkaian Pemilihan Duta Wisata, Jegeg Bagus Klungkung tahun 2024 sebagai bentuk dukungan Jegeg Bagus Klungkung untuk mengembangkan sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif, mempromosikan serta melestarikan kekayaan budaya Bali Khususnya Kabupaten Klungkung.

Tema Fashion Show Jegeg Bagus Klungkung 2024 adalah "Lukat Gni “ yang diambil dari salah satu tradisi turun temurun setiap tahun pada Tilem Sasih Kesanga atau Malam Pangrupukan yang dilaksanakan di Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. "Peserta Fashion Show Jegeg Bagus Klungkung tahun 2024 adalah 10 Besar Finalis Jegeg Bagus Klungkung tahun 2024 yang telah melalui proses seleksi pada tanggal 2 sampai 3 Maret 2024 dan telah melalui proses Pra Karantina," jelas Gede Mahendra

Lebih lanjut, adapun busana yang diperagakan oleh Finalis Jegeg Bagus Klungkung tahun 2024 pada Fashion Show Pemilihan Jegeg Bagus Klungkung tahun 2024 adalah Busana dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Desain Mode, Institut Seni Indonesia Denpasar, Busana dari Seroja Boutique dan Busana dari Darmawanta House of Endek, sekaligus terdapat peragaan Produk Ekonomi Kreatif Kabupaten Klungkung. "Setelah dilaksanakannya Fashion Show Jegeg Bagus Klungkung tahun 2024 pula akan dilaksanakan malam Preliminary Jegeg Bagus Klungkung tahun 2024 pada hari yang sama, berisikan sesi tanya jawab bagi 10 Pasang Finalis Jegeg Bagus Klungkung tahun 2024," imbuhnya. (YANDE)

Pj. Bupati Jendrika Tutup Turnamen Semarapura Futsal 2024

Klungkung , Bali Kini - Penjabat Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika tutup secara resmi Turnamen Semarapura Futsal 2024 antar SD, SMP dan SMA/ Sederajat se-Kabupaten Klungkung di Gor Swacapura, Klungkung, Minggu (21/4).

Turnamen ini diselenggarakan dalam rangka Anniversary SSB Semarapura 2024. Turut hadir Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung, I Ketut Sujana, Ketua Koni Klungkung, I Wayan Subamia, dan suporter masing-masing club.

Pj. Bupati Jendrika mengucapkan selamat kepada tim yang telah berhasil meraih prestasi terbaik pada turnamen kali ini, prestasi ini merupakan buah dari kerja keras dan disiplin dalam berlatih. Turnamen seperti ini diharapkan dapat memberikan semangat dan menciptakan atlet muda. "kepada seluruh peserta kalah menang itu adalah hal biasa yang paling penting adalah agar selalu menjunjung tinggi sportifitas," ucap Jendrika sembari menyerahkan piala.

Sementara Ketua Panitia, Imam Hidayat mengatakan turnamen ini diselenggarakan dalam rangka Anniversary SSB Semarapura 2024 diikuti dengan perserta tingkat SD sebanyak 12 Club, SMP 12, dan tingkat SMA 12 Club. "Turnamen Berlangsung dari tanggal 18 April sampai 21 April. Lahir sebagai yakni, juara 1 tingkat SD dari MH Klungkung B, juara 1 tingkat SMP dari SMP N 1 Semarapura dan juara 1 dari tingkat SMA diraih oleh SMA N 1 Semarapura," jelas Iman Hidayat. (yande)

Wakil Bupati Karangasem Hadiri Pembukaan Musrembang Provinsi Bali Tahun 2025-2045

Karangasem, Bali Kini - Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa, didampingi oleh Kepala Bapeda Kabupaten Karangasem, I Nyoman Sutirta Yasa, menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali pada hari Senin, 22 April 2024.

Musrembang Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dibuka langsung oleh Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya. Kehadiran Wakil Bupati Karangasem beserta rombongan dalam acara ini menunjukkan komitmen dan partisipasi Kabupaten Karangasem dalam proses perencanaan pembangunan jangka panjang di tingkat provinsi.

Dalam kesempatan ini, para peserta Musrembang membahas berbagai isu strategis dan prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Hal ini mencakup berbagai sektor pembangunan, termasuk infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Wakil Bupati Karangasem menyampaikan harapannya agar hasil Musrembang ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Bali, termasuk Kabupaten Karangasem.

Dengan adanya forum Musrembang ini, diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh stakeholder terkait dapat terjalin dengan baik demi tercapainya visi pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk Bali. 

Sementara itu, PJ Gubernur SM Mahendra Jaya dalam sambutannya menyampaikan, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), merupakan agenda wajib dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah, sebagai ruang partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan, di daerah.

Musrenbang Provinsi Bali dilaksanakan sebagai rangkaian penyusunan 2 (dua) dokumen strategis rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025.

Rangkaian Musrenbang tahun ini, akan dilaksanakan selama 4 hari, mulai tanggal 22 – 25 April 2024 dengan Desk pembahasan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, terkait prioritas pembangunan daerah, serta Desk pembahasan usulan kabupaten/kota. Pada hari terakhir akan dilakukan Desk pembahasan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045, terkait Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok, yang dilanjutkan dengan perumusan simpulan, dan penutupan kegiatan secara keseluruhan.

Musrenbang diikuti seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Bali yang terdiri atas: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah Provinsi Bali, Instansi/Lembaga Vertikal, BUMN/BUMD, dan Lembaga/Asosiasi/Organisasi Kemasyarakatan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutan yang dibacakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil DR. Teguh Setyabudi menyampaikan Musrenbang perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholders guna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan jangka panjang. (Rls)

Bupati Gede Dana Buka Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Sosialisasi SE LKPP Nomor 3 Tahun 2024 di Karangasem

Karangasem, Bali Kini - Bupati Karangasem, I Gede Dana, membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa dan Sosialisasi SE LKPP Nomor 3 Tahun 2024. Acara tersebut dilaksanakan pada Selasa-Rabu, 23-24 April 2024, di SKB Jasri. Tujuan kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Bagian Pengelola Pelaksanaan Barang/Jasa, serta para narasumber dari Kejaksaan Negeri Amlapura dan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali. Turut hadir pula Kepala Organisasi Perangkat Daerah beserta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) se Kabupaten Karangasem serta para Ketua Asosiasi Jasa Konstruksi dan penyedia lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Gede Dana menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap peraturan dan ketentuan pengadaan barang/jasa.

"Kami mengucapkan terima kasih dan sekaligus apresiasi kepada Narasumber dari Kejaksaan Negeri Amlapura, Kepala Biro Pengadaan B/J Setda Pemerintah Provinsi Bali yang telah berkenan menugaskan stafnya sebagai narasumber pada kesempatan kegiatan ini," ujar Bupati Dana dan berharap untuk seterusnya tetap terjalin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem. 

Bupati Dana mengatakan, Implementasi digitalisasi pengadaan barang/jasa diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memastikan penyerapan anggaran pemerintah yang optimal. Peran LPSE-LKPP dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Karangasem dalam menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta memperhatikan regulasi yang berlaku menjadi kunci keberhasilan dalam pengadaan barang/jasa. 

Bupati Dana juga mengatakan, tanpa pengadaan, pembangunan tidak akan dapat berjalan sehingga anggaran pemerintah daerah juga tidak terserap, dan akibatnya masyarakat tidak menikmati hasil pembangunan dan tidak menikmati belanja pemerintah dari anggaran pembangunan tersebut.

"Kita harus tahu bahwa porsi anggaran yang telah dialokasikan kepada masing-masing perangkat daerah melalui RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang dikelola oleh LPSE-LKPP dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Karangasem, harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan benar,"imbuhnya.

Selain itu, upaya pencegahan korupsi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semua pelaku pengadaan barang/jasa dapat memahami dengan baik proses dan peraturan yang berlaku guna terhindar dari permasalahan hukum di masa yang akan datang.

"Jangan sampai terjadi permasalahan Hukum dikarenakan masih belum pahamnya peraturan pengadaan barang/jasa yang selalu dinamis,"tegasnya.

Konsultasi dan pendampingan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Karangasem juga sangat dianjurkan bagi yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

"Saya berharap kepada para narasumber dari Kejaksaan Negeri Amlapura, mohon diberikan pembekalan terkait permasalahan hukum dan solusinya. Begitupula para narasumber dari Provinsi agar dijelaskan proses-proses pengadaan barang/jasa, permasalahan-permasalah baik secara aplikasi sistem maupun diuar system sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil Pembangunan yang dapat dinikmati Masyarakat," lanjutnya.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju efisiensi, transparansi, dan integritas yang lebih tinggi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. (Rls) 

DPRD Provinsi Bali Sahkan Perda Pengarustamaan Gender

Bali Kini - DPRD Provinsi Bali melaksanakan sidang Paripurna ke 8 membahas terkait Raperda Pengarustamaan Gender, pada Senin (22/4/2024). Dimana pada intinya Raperda Pengarustamaan Gender (PUG) disahkan menjadi Perda. 

"Dalam sinkronisasi energi dan semangat Hari Kartini, akhirnya kita bersama dapat merampungkan penyusunan, pembahasan sampai dengan penetapan Raperda tentang PUG sebentar lagi. Setelah melalui proses yang panjang, dari penyusunan, pembahasan terhadap Naskah Akademik dan Draft Raperda dengan pihak Kampus, Kemenkum HAM RI Kanwil Provinsi Bali, Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Biro Hukum dan Perangkat Daerah terkait lainnya. Serta mendengar masukan dan aspirasi dari puluhan LSM, organisasi masyarakat dan penggiat pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik lokal maupun nasional. Bahkan juga melakukan konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA RI), yang diterima langsung oleh Ibu Menteri, Sesmen, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Staf Khusus dan lain-lain. Sehingga terpenuhi azas kemutakhiran data dan dapat diharmonisasi serta disinkronisasikan muatan substantif dalam Raperda PUG, dengan peraturan-peraturan terbaru yang telah diundangkan, dalam apa yang dikenal sebagai “Revitalisasi PUG” oleh Kemen PPPA RI. Yang juga telah diselaraskan dengan Perpres tentang STRANAS RI dalam menuju Tahun Emas 2045, sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045," Kata I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri yang saat itu membacakan bahasan hasil pembahasan rapat paripurna. 

Perda PUG ini direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Bali agar mengoordinasikan Kabupaten/ Kota yang belum memiliki Perda tentang PUG untuk menyusun, membahas dan menetapkannya. Karena dalam penyelenggaraan PUG ini, diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada aras yang bersesuaian dan juga sangat bersifat lintas Perangkat Daerah (PD), antara PD Perencanaan, PD Penganggaran, PD Pelaksana dan PD Pengawasan, agar terjadi proses percepatan yang nyata dan terukur.

Direkomendasikan juga agar dalam melakukan Pelembagaan, Peningkatan SDM dan Internalisasi serta Penyusunan Data Terpilah, sumber daya manusia yang sudah mendapat pendidikan, terlatih dan memiliki keterampilan perihal penyusunan anggaran yang responsif gender, penyusunan program dan kegiatan yang sensitif gender, atas alasan peningkatan karier mesti dilakukan mutasi dari PD semula, sehingga terjadi tour of duty and tour of area, supaya tetap terhubung dan difasilitasi wadah (link and access) agar tetap bisa berkomunikasi dan berpartisipasi aktif dalam urusan PUG tersebut. 

Dasar Hukum yang relevan dalam PUG berdasarkan masukan saudara PJ Gubernur Bali sebagai Biro Hukum, Dinas Sosial dan PPPA Provinsi Bali, Kemenkum HAM RI Kanwil Bali dan Kemen PPPA RI juga telah dimasukkan.

Selain itu Pokja PUG juga akan dilaksanakan dengan beberapa tugas seperti mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah,melaksanakan sosialisasi PUG kepada pihak terkait, menyusun rencana aksi tahunan; mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender; merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur; memfasilitasi Perangkat Daerah untuk menyusun Profil Gender Daerah; melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah; menyusun Rencana Aksi PUG untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan dengan rencana aksi tahunan; melaporkan hasil pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur; dan memilih dan menetapkan Focal Point PUG dan tim teknis di setiap Perangkat Daerah. (.)

DPRD Provinsi Bali Gelar Rapat Pansus LKPJ Provinsi Bali

Bali Kini - DPRD Provinsi Bali gelar rapat Terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 pada Senin (22/4/2024). 

Anggota DPRD Provinsi Bali yang tergabung pada Pansus LKPJ DPRD Provinsi Bali melakukan rapat-rapat pembahasan dan kunjungan kerja ke Bappeda dan DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 25-28 Maret 2024, bertujuan untuk melakukan koordinasi guna mendapatkan masukan sebagai referensi dalam memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan Perda, Perkada, dan/atau kebijakan Strategis Kepala Daerah lainnya.

Untuk menyampaikan Pendapat Akhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 ini, sebelumnya, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali telah melaksanakan beberapa agenda kegiatan rapat secara online dan offline maupun diskusi terbatas termasuk Rapat Kerja dengan TAPD yang dilaksanakan pada jumat 18 April 2024.

Berdasarkan rapat-rapat pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 dapat dilihat bahwa LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 memuat keterangan mengenai realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 Tahun Anggaran, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Tahun 2023, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2023, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 serta APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.

"Beberapa uraian Indikator Makro juga dicantumkan dalam LKPJ Tahun 2023, dengan merujuk pada Indikator Makro yang termuat dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018- 2023 seperti: Pertumbuhan Ekonomi, PDRB PerkapitaPenduduk Bali, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Gini. Sedangkan Program Prioritas yang menjadi keunggulan kebijakan pembangunan daerah Bali Tahun 2023 sesuai RPJMD Semesta Berencana yang telah dilaksanakan difokuskan pada Program Bidang Pangan, Sandang, dan Papan, Program Bidang Kesehatan dan Pendidikan, Program Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Program Bidang Adat, Tradisi, Seni dan Budaya, Program Bidang Pariwisata, Program Bidang Infrastruktur pendukung pariwisata, serta Program Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik," Katanya dalam pembahasan yang Koordinator LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Gede Kusuma Putra. 

Pelaksanaan program-program pembangunan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, tergambar sebagai berikut: Anggaran Pendapatan Daerah, direncanakan sebesar Rp. 7.248.953.175.947 terealisasi sebesar 93,39%. Anggaran Belanja Daerah, direncanakan sebesar Rp. 7.932.886.363.138, terealisasi sebesar 83,29% atau Rp. 6.607.190.103.498. Terdapat surplus sebesar Rp. 162.467.769.179.

Mengingat Penerimaan Pembiayaan di Tahun 2023 sebesar Rp. 408.963.390.625,37 (dari silpa tahun 2022 sebesar Rp. 330.133.723.425,37 dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp. 78.829.667.200), disisi lain ada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 404.445.999.643 (Untuk pembentukan dana candangan Rp. 190.000.000.000 ditambah penyertaan modal atau investasi daerah Rp. 100.000.000.000 dan Pembayaran pinjaman pusat Rp. 154.445.999.643). Sehingga Pembiayaan Daerah Bersih di Tahun 2023 besarnya Rp. 4.517.390.982.

Kemudian, silpa Tahun 2023 besarnya Rp. 166.985.160.161,57. Angka Silpa diatas adalah Unaudited dan didalamnya masih mengandung silpa yang terikat sebesar Rp.102.580.775.409.

"Sepanjang Tahun 2023 Perekonomian Bali mencapai pertumbuhan sebesar 5,71 % meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,84 % Pada tahun 2023, dari 17 sektor Lapangan Usaha penggerak pertumbuhan ekonomi, sebanyak 14 lapangan usaha berkinerja positif dan 3 lapangan usaha berkinerja negatif. Lapangan usaha berkinerja positif diantaranya : Sektor Transportasi dan Pergudangan 25,29 %, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 16,16 %, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 13,84 %, dan Sektor Jasa Keuangan 13,35 %, " Terangnya. 

Sedangkan lapangan usaha yang pertumbuhannya masih negatif adalah Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial -1,08 %, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan -0,59 %, dan Sektor Jasa Pendidikan -0,15 %. PDRB per kapita Provinsi Bali tahun 2023 mencapai Rp. 62,29 juta, naik sebesar 10,58% dibandingkan PDRB per kapita Tahun 2022 sebesar Rp. 56,09 juta, namun masih berada di bawah angka rata-rata nasional sebesar 75,00 juta.

Laju inflasi Kota Denpasar yang merupakan cerminan keadaan inflasi Provinsi Bali tahun 2023 mencapai 3,40 persen, turun tajam dibandingkan inflasi tahun 2022 sebesar 6,44 persen. Indeks Gini Provinsi Bali Tahun 2023 sebesar 0,362, menurun atau lebih baik dibandingkan Tahun 2022 sebesar 0,363, yang masih termasuk kategori ketimpangan sedang. Indikator Makro terakhir adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada Tahun 2023 mencapai 78,01, meningkat dari tahun 2022 sebesar 76,44. Selama periode 2020- 2023, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,65 persen per tahun dan berada pada level “tinggi”. IPM Bali Tahun 2023 di atas rata-rata IPM nasional sebesar 74,39.

"Persentase penduduk miskin di Bali, menurut data BPS September 2023, sebesar 4,25 %, menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,53 %. Angka ini merupakan yang 6 terendah di antara provinsi lainnya di NKRI. Jika dibandingkan dengan angka nasional, jumlah penduduk miskin di Bali relatif jauh lebih rendah. Secara nasional persentase penduduk miskin sebesar 9,36 %.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2023 tercatat sebesar 2,69 %, menurun dibandingkan posisi yang sama tahun 2022 sebesar 4,80 %.

Selain itu rekomendasi juga diberikan seperti; agar ditelaah kembali Rekomendasi Dewan untuk LKPJ Tahun Anggaran 2022, terutama terhadap rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti seperti kajian yang mendalam dan menyeluruh terkait besaran Bantuan Desa Adat dan Subak.

Dewan juga mendorong adanya peningkatan dan pemerataan investasi terutama juga yang diarahkan pada sektor industri pengelolaan hasil hasil atau produk produk sektor primer (pertanian dalam arti luas).

Organisasi Perangkat Daerah terkait hendaknya berupaya berkoordinasi guna bisa meningkatan nilai tambah (added value) barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di sektor primer dan sekunder guna mendongkrak atau menaikan PDRB per kapita Masyarkat Bali yang faktanya selalu tiap tahun besarnya dibawah rata-rata Nasional.

Pemerintah Provinsi Bali hendaknya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan penanganan Duktang yang belakangan ini menimbulkan dampak terhadap kondusifitas kenyamanan dan ketentraman Bali. Langkah langkah antisipatif hendaknya dilakukan sebelum persoalannya menjadi besar dan meluas.

Dewan juga meminta agar bisa di carikan celah perhatian untuk bisa dibuatkan regulasi guna dapat membantu warga masyarakat baik perorangan atau kelompok yang betul-betul memerlukan bantuan pemerintah, yang bisa jadi kondisi itu ada akibat laporan ABS.

"PWA yang hingga kini kelihatannya masih berjalan tertatih tatih hendaknya menjadi perhatian serius kita bersama guna mengupayakan bagaimana secepatnya pelaksanannya berjalan nomal sesuai harapan. Karenanya Dewan merekomendasikan untuk dicarikan alasan yang tepat berupa celah hukum yang memungkinkan untuk dilakukan perbaikan perbaikan atau penyempurnaan secepatnya disisi regulasinya sehingga secara teknis pelaksanaan PWA bisa lebih baik dan lancar perhatian serius kita bersama guna mengupayakan bagaimana secepatnya pelaksanannya berjalan nomal sesuai harapan. Karenanya Dewan merekomendasikan untuk dicarikan alasan yang tepat berupa celah hukum yang memungkinkan untuk dilakukan perbaikan perbaikan atau penyempurnaan secepatnya disisi regulasinya sehingga secara teknis pelaksanaan PWA bisa lebih baik dan lancar.'' (.r2)

Motor Masuk Tol Sekarang 5.500 Rupiah

Denpasar , Bali Kini - Masuk jalan Tol Bali Mandara terhitung 27 April 2024 pukul 00.00 Wita, akan diberlakukan penyesuaian tarif masuk. Sebelumnya untuk kendaraan roda dua dikenakan tarif Rp.5000, nanti saat diberlakukan menjadi Rp.5.500.

Direktur Utama PT Jasamarga Bali Tol, I Ketut Adiputra Karang, menjelaskan bahwa 

penyesuaian tarif ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Evaluasi dan 

penyesuaian tarif Tol yang dilakukan setiap 2 tahun sekali.

Dan, berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol. Hal ini dilakukan untuk memastikan investasi yang kondusif di jalan tol dan keberlangsungan bisnis jalan tol serta meningkatkan level layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol.

Adiputra Karang menegaskan bahwa dalam menjaga kualitas layanan, PT JBT telah melakukan pemeliharaan rutin dan peningkatan layanan transaksi serta operasional sebagai dasar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

Kata Adiputra, Jalan Tol Bali Mandara juga terus berinovasi dalam peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan, salah satunya dengan memasang 88 CCTV yang dimonitoring selama 24 jam untuk memantau keseluruhan Jalan Tol Bali Mandara, pemasangan speedcam serta peremajaan armada.

Penyesuaian tarif juga didasarkan pada pertimbangan inflasi Provinsi Bali selama periode 01 Januari 2022 hingga 31 Desember 2023.  "Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi Bali selama periode tersebut mencapai 9,90 persen.” Ujar Adiputra.

Berikut adalah besaran tarif baru dan lama dari Tol Bali Mandara:

- Gol I: Rp 14.000,- (sebelumnya Rp 13.000,-)

- Gol II: Rp 21.000,- (sebelumnya Rp 19.500,-)

- Gol III: Rp 21.000,- (sebelumnya Rp 19.500,-)

- Gol IV: Rp 28.000,- (sebelumnya Rp 25.500,-)

- Gol V: Rp 28.000,- (sebelumnya Rp 25.500,-)

- Gol VI: Rp 5.500,- (sebelumnya Rp 5.000,-)

Terakhir Adi menghimbau agar pengguna jalan selalu membawa kartu uang elektronik dengan saldo yang cukup untuk memastikan keamanan dan kenyamaman dalam berkendaran di Jalan 

Tol Bali Mandara. [jro]

Gelar Minggu Kasih, Kapolres Karangasem hadir dirumah Warga yang kurang mampu

Karangasem, Bali Kini- Polres Karangasem kembali menggelar kegiatan Minggu Kasih yang disinkrunkan dengan Pengecekan lokasi Bedah Rumah bertempat bertempat di Rumah Milik I Nengah Garo, Umur 80 th, Pekerjaan Pekebun, Alamat Banjar Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, Minggu (21/4)

Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres Karangasem AKBP I Nengah Sadiarta, S.I.K., S.H., M.K.P., didampingi Wakapolres Karangasem Kompol Ruli Agus Susanto, S.H., M.H., dan para Pejabat Utama Polres Karangasem, Kegiatan ini menjadi wadah untuk membangun kemitraan serta menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat.

Kapolres Karangasem bersama rombongan diterima oleh Kapolsek Abang AKP I Ketut Anyar Wijana, S.H, Perbekel desa Tribuana I Nyoman Kerti, Pemilik rumah yang akan dilakukan bedah rumah I Nengah Garo, dan Warga Kurang mampu yang berjumlah 10 orang

Selain itu, Kapolres Karangasem juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bertatap muka dan berdialog dengan warga yang hadir, Kapolres menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam acara Minggu Kasih merupakan wujud kemitraan dengan masyarakat, di mana Polri berupaya mendengarkan dan memahami keluhan serta kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya memberikan kata-kata semangat, Kapolres Karangasem juga menyerahkan bantuan berupa sembako kepada warga Banjar Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana yang berjumlah 10 org. Bingkisan sembako tersebut berisi beras, minyak goreng, gula pasir, dan mie instan.

Kapolres Karangasem berharap bahwa bantuan sembako tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat penerima. Dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.(Ami)