PAW, 3 Anggota DPRD Bali Resmi Dilantik

Bali Kini - Pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Bali dilantik pada Kamis (16/11/2022). Ada 3 orang yang telah resmi dilantik yakni Ni Komang Ayu Darmiyanti (PDIP), Martina Sumaryati (PDIP), dan Gede Wirajaya Wisna (Hanura), mereka menggantikan I Kadek Diana, I Wayan Arta, dan Ni Luh Kadek Dwi Yustiawati. 

Pelantikan dilaksanakan pada rapat paripurna ke-47 Gedung DPRD Provinsi Bali, dipandu langsung oleh Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, dimana mereka akan menjabat selama beberapa bulan, hingga usai perhelatan Pemilu 2024.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra membacakan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4191, 100.2.1.4-4182 dan 100.2.1.4-4221 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilam Rakyat Daerah Provinsi Bali.

"Memutuskan, menetapkan, meresmikan pengangkatan saudara Gde Wirajaya Wisna sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Bali sisa masa jabatan tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji,"katanya.

"Memutuskan, menetapkan, meresmikan pengangkatan saudara Martina Sumaryati sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Bali sisa masa jabatan tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji,"ujarnya.

"Memutuskan, menetapkan, meresmikan pengangkatan saudara Ni Komang Ayu Darmiyanti sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Bali sisa masa jabatan tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji," Tutupnya. 

Sementara, Gubernur Bali I Wayan Koster mengungkapkan jika tokoh-tokoh tersebut sangat potensial. "Saya percaya dapat bekerjasama dan memberikan sumbangsih untuk kemajuan Bali. Selaku Penjabat Kepala Daerah dan atas nama pribadi, saya menyampaikan ucapan selamat kepada Saudari Martina Sumaryati, SH., Saudari Ni Komang Ayu Darmiyanti, dan Saudara Gde Wirajaya Wisna, SE., S.Kom, atas dilantiknya sebagai anggota DPRD Provinsi Bali. Harapan saya semoga dapat menjaga amanah sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia," Katanya. (Ami/r4)

Serahkan Pupuk Hayati Cair, Pj. Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya Dukung Sistem Pertanian Organik di Bali

TABANAN , Bali Kini - Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang teramat sangat kepada para petani yang masih aktif dan giat menggarap sawahnya, dan menghasilkan panen padi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Bali pada umumnya. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Penyerahan Bantuan Pupuk Hayati Cair, di Subak Kelepud, Tempek Gedean, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan, Selasa (14/11).

“Terima kasih saya ucapkan kepada masyarakat Bali khususnya warga Desa Dalang yang sudah merawat ‘ibu ning ibu’ (ibu Pertiwi) sehingga Bali bisa seperti ini, mampu berproduksi bahan pangan terbaik di Indonesia dengan ketersediaan yang cukup memadai hingga saat ini. Hal ini tidak terlepas dari perlakuan krama terhadap alam semesta dan lingkungan. Dimana dengan potensinya yang luar biasa, tanah yang diolah dan dijaga dengan baik tentunya dapat menghasilkan produk pangan yang baik pula. Selain itu kita percaya bahwa setiap jengkal tanah di Bali metaksu. Selain itu petani juga harus siap dengan anomali perubahan cuaca yang tidak menentu, sehingga memiliki tata kelola dan perencanaan pengelolaan tanah yang baik,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, pihaknya juga menitipkan pesan agar petani tidak tergiur untuk menjual tanahnya hanya untuk kepentingan konsumtif semata (memenuhi kebutuhan sekunder terlebih tersiernya). “Kualitas beras Bali sangat terkenal rasa dan pulennya di Indonesia. Untuk pemenuhan kebutuhan di Bali saja masih kurang, apalagi untuk kita ekspor, oleh sebab itu penting untuk kita sadari bersama bahwa bertani sangat membantu pemenuhan kebutuhan pokok kita, terutama ketersediaan beras, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-mayur bahkan termasuk kakao ataupun cengkeh. Mari kita gunakan pupuk organik untuk menghasilkan kualitas pangan yang baik dan berkualitas, dan bersama kita dukung sistem pertanian organik di Bali,” ungkapnya.

Terlihat Pj. Gubernur Bali sangat mengapresiasi dan turut serta melakukan penyemprotan padi dengan menggunakan pupuk hayati cair. 

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunada mengatakan bahwa potensi pertanian yang dimiliki Bali sangat lengkap. Sehingga produksi pangan di Bali harus tetap dikawal agar ketersediaanya tetap aman. Penyerahan pupuk hayati cair ini diharapkan tidak menghentikan penggunaan pupuk padat subsidi dari pemerintah provinsi, agar kegemburan, kesuburan dan kestabilan tanah tidak terganggu. Selain itu, saya ajak petani agar meminimalisir penggunaan pupuk kimia. “Mari kita lebih menggunakan pupuk organik untuk memproduksi bahan pangan kita, sehingga nantinya kita akan mampu melabelkan hasil panen dengan produk organik yang secara langsung juga akan mempengaruhi harga jual yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Penyerahan 300 dus pupuk hayati cair oleh Pj. Gubernur Mahendra Jaya ini di terima secara simbolis oleh I Made Sudama, I Putu Surya, Made Sudarmawan, I Wayan Simpen dan I Nyoman Mustika dari Subak Kelepud, Tempek Gedean, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur-Tabanan.[rls]

Fraksi Nasdem Psi Hanura Dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemajuan Masyarakat

Denpasar Bali Kini - Fraksi Nasdem Psi Hanura, menyampaikan pandangannya 18 /10 /23 memastikan bahwa Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Bali.

Fraksi ini menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang cermat dan efektif. Kami menilai bahwa penggunaan dana yang efisien dalam program-program prioritas akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.

Pihaknya mendukung tujuan Raperda ini untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola pendapatan pajak dan retribusi. Dengan mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi, Provinsi Bali dapat lebih mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Makro, mengapresiasi optimisme yang terlihat dalam proyeksi makro, dengan pertumbuhan ekonomi Bali yang diperkirakan mencapai 5,75%. Namun, kami berharap bahwa proyeksi ini dapat tercapai dengan dukungan nyata terhadap sektor-sektor seperti pertanian, kelautan, pariwisata, dan UMKM.

"Defisit Anggaran Kami memberikan perhatian khusus pada defisit anggaran sekitar 10,87%. Defisit ini harus dielaborasi dengan jelas dalam rencana pelaksanaan APBD sehingga dapat dipastikan bahwa pengeluaran yang direncanakan akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah," sebut Grace Anastasia Surya Widjaja, S.E.

Prioritas Penggunaan Dana

FRAKSI NASDEM PSI HANURA mendukung prioritas penggunaan dana yang berpihak kepada masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kebudayaan. Namun, menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program prioritas ini untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Pendapatan Daerah dan Pajak

Kami akan memastikan bahwa upaya penggalian sumber pendapatan daerah lainnya secara inovatif, seperti opsen (pungutan tambahan) pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Retribusi Daerah dan Kemudahan Berinvestasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendukung kemudahan berinvestasi serta mendorong pertumbuhan industri yang kompetitif. "Kami akan memastikan bahwa mekanisme pemungutan retribusi tidak memberikan beban tambahan kepada wajib retribusi," tegasnya.

Diperlukannya Suatu Regulasi Kehadiran Ranperda ini akan memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kami akan memastikan bahwa Raperda ini memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.[rls/r2]

Fraksi Gerindra Mencermati Capaian Ekonomi Tahun 2023 dan 2024

Denpasar , Bali Kini - Fraksi Partai Gerindra mencermati estimasi Pendapatan Daerah yang ternyata dirancang turun, tentunya dengan memperhatikan kondisi capaian dan proyeksi indikator makro ekonomi Bali Tahun 2023 dan 2024 serta capaian realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 hal itu ditegaskan saat sidang paripurna rabu 18/10/23.

Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.5.885.535.100.639,00 atau mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp.1.048.412.219.244,00 atau setara dengan 15,12% dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah pada APBD TA 2023 (Induk) yang mencapai sebesar Rp 6.933.947.319.883,00. Dalam Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 direncanakan ada Penerimaan SiLPA Tahun Lalu sebesar Rp. 741,07 miliar untuk menutupi defisit anggaran Tahun 2024, tetapi dalam perkembangan realisasi APBD TA 2023 hal tersebut sulit tercapai sehubungan sampai saat ini belum ada perkembangan.

"Kami Fraksi Gerindra mempertanyakan apakah dalam RAPBD 2024 sudah menganggarkan Pendapatan Pungutan Wisatawan Asing, karena harapan kami sumber pandapatan baru dari Pendapatan Pungutan Wisatawan Asing tersebut menjadi energi positif untuk peningkatan pendapatan daerah. Terhadap penurunan Pendapatan Daerah tersebut kami berharap agar tidak mengganggu layanan kesejahteraan masyarakat, dengan cara memberi prioritas pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat, seperti; pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, peternakan perikanan, kebudayaan,pariwisata, dan lingkungan hidup," sebut I Ketut Juliarta, SH dari Gerindra.

Lanjutnya, Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan Daerah

menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. 

Terhadap tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. "Sehingga kami dari Fraksi Gerindra mendorong Saudara Pj.

Gubernur untuk meningkatkam anggaran di pos pelayanan publik maupun infrastruktur pendukung pelayanan publik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan nyaman, aman, tepat waktu serta indek kebahagiaan masyarakat dapat terus ditingkatkan," bebernya.

Untuk menjaga ketahanan perekonomian Daerah Bali, Fraksi Gerindra juga mendorong saudara Pj. Gubernur, agar mengaktifkan perdagangan antar pulau selain eksport produkproduk unggulan Bali yang potensial dan dibutuhkan daerahdaerah di Nusantara, seperti; salak, mangga putih (wani), manggis dan produk pertanian/ peternakan lainnya. Begitu juga perdagangan produk-produk industri garmen/tekstil dan kerajinan yang menjadi ciri khas Bali.  Hal ini penting dilakukan, agar masyarakat Bali tidak semua bergantung dari pariwisata.

Hadirin, Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami muliakan, Terhadap Raperda Provinsi Bali Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Penyusunan Raperda Provinsi Bali tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan Krama Bali. 

Dalam proses Raperda ini, pemerintah daerah seharusnya mengambil tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi dana dan kebijakan yang diubah atau ditambahkan secara signifikan akan memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat. 

Raperda harus mencerminkan kebutuhan masyarakat, termasuk peningkatan pelayanan publik, pengembangan infrastruktur, dan program-program sosial yang memadai, sambil mempertimbangkan aspirasi dan masukan dari berbagai lapisan masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Selanjutnya Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, memerlukan sosialisasi dan tindak lanjut peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Gubernur. Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Gerindra mohon penjelasan Sdr Pj. Gubernur sampai sejauh mana kesiapan Rancangan Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan dalam Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini.[*]

PAD Bali Dalam tahun 2024 di perkirakan 5,8 triyun lebih

 Denpasar, Bali Kini - Semua capian pembagunan provinsi Bali terutama Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana strategis tetap berjalan sesuai target dan rencana. Sampai pertengahan tahun 2023 ini, berbagai pembangunan infrastruktur monumental sedang dan telah diselesaikan sangat di respon positif oleh partai PDI P rabu 18/10/23 .

Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara ke Bali, secara langsung telah berdampak pada pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali, sehingga Bali mulai bangkit kembali, dimana pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2023 diproyeksikan tumbuh sampai dengan 5,75% (5,25%-6,25);

Bahwa Pendapatan Daerah, diperkirakan sebesar 5,8 trilyun rupiah lebih yang terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,6 trilyun rupiah lebih. b. Pendapatan Transfer sebesar 2,2 trilyun rupiah lebih; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 5,7 milyar rupiah;

4. Belanja Daerah, direncanakan sebesar 6,5 trilyun rupiah lebih yang terdiri dari: a. Belanja Operasi sebesar 4,5 trilyun rupiah lebih. b. Belanja Modal sebesar 576 miliar rupiah lebih. c. Belanja Tidak terduga sebesar 50 milyar rupiah lebih; dan d. Belanja Transfer sebesar 1,3 trilyun rupiah lebih.

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dialokasikan pada RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 direncanakan Defisit sebesar 639,76 miliar rupiah lebih atau 10,87% dari Total Pendapatan atau 9,8% dari Total Belanja.

Defisit sebesar 639,76 miliar rupiah lebih ini ditambah dengan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran penerimaan pembiayaan Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp248,91 milyar lebih, akan ditutup dari:

a. SiLPA Tahun Lalu sebesar Rp741,07 miliar rupiah lebih; dan

b. Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp147,60 miliar rupiah lebih.

6. RAPBD Tahun Anggaran 2024 diprioritaskan untuk anggaran program memenuhi kebutuhan wajib yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Program-Program Prioritas tersebut meliputi:

a. Pangan, Sandang dan Papan;

b. Kesehatan dan pendidikan;

c. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan;

d. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya;

e. Pariwisata;

f. Penguatan Infrastruktur; dan

g. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

"Dalam rangka meningkatkan PAD, Kami Fraksi PDI Perjuangan mendorong semua usaha maksimal yang dilakukan oleh Saudara Pj Gubernur untuk meningkatkan PAD Provinsi Bali, antara lain perlunya menyusun Peraturan Gubernur dan melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Perda Provinsi Bali," beber Putu Mangku Mertayasa, SH, MH.

Hal tersebut disampaikan antara lain berupa: a. Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut Perda Provinsi Bali No. 6 Tahyn 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Perlindungan Kebudayaan dan Alam Bali.

b. Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut Perda Provinsi Bali No. 7 Tahyn 2023 tentang Kontribusi Perlindungan Kebudayaan dan Alam Bali dari Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat; dan

c. Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut Perda Provinsi Bali No. 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Transfer dan Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah, kami mendorong upaya melalui penyusunan dan pengusulan program unggulan

sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Bali untuk diajukan kepada pemerintah pusat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Kementerian Teknis.

Peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak Provinsi dan Pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. 

Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah

Daerah hendaknya mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dibidang pengelolaan Belanja Daerah, kami mendorong kepada saudara Gubernur agar belanja daerah diarahkan mengedepankan money follow program priority yang akan memprioritaskan program/kegiatan bersifat mengikat dan wajib, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik, berupa mengatasi ketimpangan wilayah, mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan, dan

Tindak Lanjut/Antisipasi Pembangunan Kesehatan dan Sosial Masyarakat yang rentang terhadap dampak Elnino.

Terkait Kebijakan Belanja Daerah untuk pemenuhan Belanja Wajib (Mandatory Spending) Daerah Provinsi Bali yang

meliputi: a. Belanja Wajib Pendidikan yang dialokasikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah; b. Balanja Wajib Kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah di luar Gaji ASN;

c. Belanja Infrastruktur sebesar 40 persen dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan

Keuangan, dan d. Belanja Pegawai sebesar 30 persen dari total belanja daerah tidak termasuk tunjangan guru; mohon penjelasan Sdr Gubernur terkait perkembangan pemenuhan Belanja Wajib dalam RAPBD TA 2024 ini.

Terhadap postur RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2024 dengan defisit sebesar sebesar 639,76 miliar rupiah lebih ditambah dengan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp248,91 milyar lebih, yang akan didanai dari SiLPA Tahun Lalu sebesar Rp741,07 miliar rupiah lebih.

"Kami Fraksi PDIPerjuangan meminta kepada Sdr Pj Gubernur mencermati kembali dengan melihat prognosa Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD TA 2023, sehubungan realisasi PAD TA 2023 ini akan berpengaruh langsung terhadap Penerimaan SiLPA Tahun Lalu dalam APBD TA 2024," jelasnya.[rls]

Penyampaian Fraksi GOLKAR Pada Masa Persidangan III

Denpasar , Bali Kini - I.G.K. Kresna Budi, mewakili Fraksi Golkar pada Masa Persidangan III Tahun 2023, rabu 18/10/23 menyampaikan pendapatnya tentang Raperda Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

Terhadap Raperda tersebut, Fraksi Partai GOLKAR menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kami mengusulkan agar mulai diletakkan dasar-dasar kebijakan pembangunan sektor pertanian dengan sistem pengolahan, budidaya dan pasca-panen dengan menggunakan teknologi modern, termasuk mengupayakan produktivitas lahanlahan kering di Klungkung (Nusa Penida), Karangasem dan Kabupaten Buleleng.

2. Mengevaluasi dan menyusun kebijakan penanganan sampah dari hulu sampai dengan hilir, dengan mempertimbangkan peran serta masyarakat di tingkat hulu, termasuk mengubah perilaku dan mindset masyarakat, membantu teknologi pengolahan sampah, membantu sertifikasi pupuk produksi masyarakat/BUMDES, peran serta pemerintah daerah dalam menampung produk pupuk organik masyarakat dan di tingkat hilir dengan menggunakan teknologi yang memadai.

3. Saluran irigasi Subak banyak yang rusak pada musim penghujan, sehingga petani tidak bisa turun tanam karena kekurangan air, khususnya, di Kabupaten Jembrana.

"Kami mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian berupa perbaikan dan perawatan saluran irigasi yang ada disertai pembuatan embung atau waduk.

Perhatian pemerintah dan perbaikan saluran irigasi diharapkan dapat membangkitkan semangat para petani kembali menekuni sektor pertanian," demikian disampaikan.

4. Mendorong pemerintah daerah untuk membantu para petani melaksanakan registrasi kebun melalui dukungan sumber daya manusia, teknologi informasi (IT) dan anggaran pemerintah daerah.

5. Menindaklanjuti kesiapan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.

6. Terkait pembangunan dan pengembangan Sub-Sektor Perikanan sebagai pendukung penguatan perekonomian Rakyat dan mengentaskan kemiskinan, kami memandang pentingnya bantuan peralatan alat tangkap untuk nelayan dan memaksimalkan aset perikanan dan kelautan serta perlunya penambahan anggaran sub-sektor perikanan dan kelautan, karena kemiskinan ada ditengah – tengah masyarakat nelayan.

7. Pada Sektor Peternakan, kami mendorong Pemerintah Provinsi Bali membuat regulasi tentang tata niaga ternak dan pakan ternak khususnya ternak babi. "Dimana saat ini peternak babi Bali menjerit akibat turunnya ternak dan naiknya harga

pakan," disampaikan Kresna Budi.

8. Aspirasi yang berkembang di tengah2 masyarakat, saat ini sangat diharapkan SMA/SMK Bali Mandara tidak saja dilaksanakan secara regular. Tetapi diusulkan secara bertahap, dilaksanakan kembali pola seperti pada saat awal didirikan.

Karena hal tersebut sangat mendorong prestasi anak didik dan prestasi Sekolah Bali Mandara. Disamping agar fasilitas yang ada tidak mubazir, untuk itu agar mulai dari tahap pertama di rekrut anak didik sebesar 15%. Dimana anak didik

baru direkrut dengan memprioritaskan anak didik yang tidak mampu dan pintar, serta dididik dengan sistem asrama. Kami menyadari anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Bali sangat terbatas, untuk hal tersebut disarankan dengan menggunakan anggaran dari bantuan CSR.[rl/*]