Optimalkan Penanganan Sampah di Bali, PJ. Gubernur Bali Gelar Rapat Pembahasan Strategi Kabupaten/Kota untuk TPS3R/TPST.

 

DENPASAR , Bali Kini - Menindaklanjuti arahan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan terkait optimalisasi penanganan sampah di Bali khususnya TPS3R/TPST, maka Penjabat (PJ) Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya menggelar rapat koordinasi bersama guna membahas strategi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, dalam optimalisasi TPS3R/TPST, bertempat di Ruang Pertemuan TPST Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur pada Sabtu (13/1).

Dalam kesempatan tersebut, rapat dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Dr. Nani Hendiarti, Prof. Mari Elka Pangestu, Wali Kota Denpasar I.G.N Jaya Negara, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa serta undangan terkait lainnya. 

Di hadapan para peserta rapat, PJ. Mahendra Jaya mengatakan bahwa hambatan kurang optimalnya TPS3R/ TPST dalam menangani sampah dari Badung dan Denpasar harus segera diselesaikan, mengingat permasalahan sampah sudah menjadi perhatian serius Bapak Presiden sejak sebelum G20, dan sampai saat ini pengelolaannya belum optimal. Untuk itu, Mahendra berharap rapat kali ini bisa memberikan solusi terkait hambatan yang ditemui termasuk evaluasi dari kinerja Bali CMPP selaku pengelola yang sebelumnya sudah diberikan deadline sampai akhir tahun 2023. 

Mahendra mengatakan, jika Ketiga TPST di Denpasar (TPST Kesiman Kertalangu, TPST Padang Sambian, TPST Tahura) dapat beroperasi secara penuh dengan total kapasitas 1.020 ton maka permasalahan sampah di Kota Denpasar seharusnya sudah teratasi dan tidak lagi ada pengiriman sampah ke TPA Suwung. Namun faktanya TPST Kesiman yang ditargetkan bisa mengolah 450 ton sampah per hari saat ini hanya di kisaran 80 ton. “Jangan diberi janji terus, kasihan ini Pemkot Denpasar pontang panting dan terus terang  Pemprov Bali juga merasa tidak nyaman dengan kondisi ini,” kata Pj Gubernur kepada staff Bali CMPP yang dalam kesempatan tersebut General Manager dari Bali CMPP tidak turut hadir. 

Terbakarnya TPA Suwung dan sejumlah TPA lain di Bali menurut Mahendra harus jadi pembelajaran bagaimana mengelola sampah dan tidak bergantung pada TPA sebagai lokasi penampungan terakhir. “Jadi bagaimana kita bangun ekosistem pengelolaan sampah yang baik di Denpasar ini. Orang datang ke Bali ‘kan ingin lihat yang indah, yang bersih bukan malah sampah yang menumpuk,” katanya lagi. 

Disamping itu, Wakil Bupati Badung juga mengatakan bahwa Badung saat ini masih memiliki permasalahan sampah dimana timbulan sampah di Badung sebanyak 534,8 ton per hari, pengelolaannya sudah disalurkan ke TPS3R yang ada di 33 Desa/Kelurahan di Badung, namun masih ada beberapa ton yang masih menjadi PR. Untuk itu, ia berharap 3 TPST ini bisa dikelola dengan maksimal dan bisa memberikan angin segar bagi Badung dan Denpasar. 

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Dr. Nani Hendiarti, mengatakan bahwa secepatnya Pemda harus duduk bersama memastikan kesanggupan Bali CMPP. “Jika mereka tidak sanggup dengan pengelolaan di 3 TPST ini maka bisa difokuskan untuk satu TPST saja. Atau jika tidak bisa sama sekali maka diambil tindakan tegas seperti diputus kontrak. Selanjutnya akan ada beberapa cara lagi jika sudah disepakati bersama hasil dari pertemuan dengan CMPP,” pungkasnya.

Pj. Gubernur Bali Serahkan Penghargaan dan Bonus Asian Games pada Desak Rita dan Sanggoe Darma Tanjung

DENPASAR , Bali Kini - Penjabat (PJ) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya mengapresiasi dan sangat bangga akan prestasi yang diraih atlet asal Bali, Desak Made Rita Kusuma Dewi (atlet panjat tebing) dan Sanggoe Darma Tanjung (atlet skateboard) yang berhasil meraih medali dalam gelaran  di ajang Asian Games 2022 Hangzhou, China. “Saya pagi ini sangat bahagia dan beruntung bertemu adik-adik kita yang luar biasa. Saya sangat bangga prestasi dari Desak dan Sanggoe, yang bukan hanya mengharumkan nama  Bali tapi Indonesia,” kata Pj Gubernur saat menerima audiensi kedua atlet beserta KONI Bali, yang sekaligus juga  penyerahan penghargaan kepada atlet berprestasi pada Asean Games ke-19 bertempat di Ruang Tamu Gubernur, Kantor Gubernur Bali, Jumat (12/1) pagi. 

Prestasi dengan torehan dua medali (emas dan perak) dari Desak dan satu medali perak dari Sanggoe di ajang Asian Games menurut Pj. Gubernur, menyebarkan optimisme akan prestasi olahraga Bali di tahun-tahun mendatang, terlebih Bali akan menyongsong PON XXI Aceh-Sumut 2024. “Prestasi Desak dan Sanggoe tentu akan membuat kita lebih optimis, pada PON selanjutnya paling tidak kita bisa mempertahankan prestasi yang luar biasa pada PON Papua lalu dimana kita dapat posisi kelima,” kata Mahendra Jaya. “Adik-adik kita ini sekarang jadi ikon, jadi kebanggaan dan role model bagi anak-anak muda Bali, jadi inspirasi untuk bisa berprestasi di ajang olahraga,” ungkapnya lagi. 

Untuk itu, mantan Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Mendagri ini mengharapkan para atlet Bali yang akan berlaga di ajang-ajang nasional maupun internasional nantinya akan mendapatkan perhatian penuh. “Perhitungkan betul sarana akomodasi serta apresiasi bagi atlet nantinya. Jangan sampai atlet kita kesulitan, harus nyaman dan terfasilitasi. Kita kawal dan monitor juga atlet kita nanti selama pelatda,” katanya. “Bayangkan di PON Papua kita posisi kelima dari 34 Provinsi padahal dari segi jumlah penduduk kita kecil dibandingkan daerah lain, kami sangat bangga,” tandasnya lagi. 

Sementara itu, Ketua KONI Bali I Gusti Ngurah Oka Darmawan melaporkan bahwa untuk PON 2024 Aceh-Sumut, Bali sudah meloloskan 563 atlet dari 48 cabang olahraga untuk berlaga di ajang olahraga paling bergengsi di tanah air tersebut. “Untuk PON tahun 2024 ini, akan dimulai awal September 2024 dan ada kenaikan jumlah cabor yang luar biasa, dimana ada 69 cabor. Sebelumnya di PON Papua kita ada di posisi kelima dengan mengikuti 29 cabor dan kita akan mempertahankan prestasi ini tentu lebih sulit,” kata Darmawan. 

Dengan desentralisasi latihan yang dimulai Februari 2024 mendatang serta sentralisasi latihan (Pelatda) yang dimulai pada Juni 2024, Darmawan mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi agar para atlet bisa memberikan yang terbaik di ajang empat tahunan tersebut. “Kita dan teman-teman ingin berikan yang terbaik. Kita kelola 563 atlet ini agar bisa berkontribusi di PON mendatang,” katanya.

Sedangkan khusus untuk Desak Rita dan Sanggoe, Darmawan mengatakan pihaknya juga mengarahkan kedua atlet andalan Bali tersebut untuk juga menyabet medali di SEA Games 2025 mendatang. “Khusus Desak Rita, kami juga ingin sekalian pamit dan minta doa restu karena akan mengikuti pelatnas untuk ikut Olimpiade Prancis 2024 Juni mendatang,” katanya. 

Desak Made Rita Kusuma Dewi, berhasil meraih medali emas nomor speed puteri dan perak pada Speed Woman Relay (beregu) pada Asian Games 2022 Hangzhou dengan rekor waktu fantastis, 6,364 detik. Catatan waktu Desak Made tersebut memecahkan rekor Asian Games yang ia catat atas namanya sendiri. Sedangkan Atlet skateboard Sanggoe Darma Tanjung mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dari nomor men's street di ajang yang sama sekaligus masuk jajaran 50 besar atlet skateboard dunia. 

Dalam kesempatan tersebut, PJ Gubernur Bali menyerahkan secara langsung piagam penghargaan kepada kedua atlet serta bonus sejumlah Rp 50 Juta rupiah untuk medali emas dan Rp 35 Juta untuk prestasi medali perak. Turut menyaksikan, Asisten 1 Setda Provinsi Bali Dewa Gde Mahendra Putra, Kadisdikpora Provinsi Bali IGN Boy Jayawibawa dan  Sekretaris KONI Nyoman Yamadiputra.[rls/r5]

Sekda Dewa Indra Ingin Pemanfaatan Teknologi Dukung Pariwisata Berkelanjutan

BADUNG , Bali Kini  - Meluasnya penggunaan teknologi pada banyak aspek di berbagai negara membuat hidup lebih mudah dan mendorong banyak inovasi. Namun pesatnya perkembangan teknologi mesti dimanfaatkan dengan bijak dan tetap berpihak pada konsep keberlanjutan, khususnya dalam pengembangan sektor pariwisata. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam sambutan pada pembukaan Asia Pacific Tourism, Hospitality Summit & Digital Brand Award 2024 di Pecatu Hall BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (11/1/2024).

Penyampaian Sekda Dewa Indra itu berkaitan dengan tiga isu besar yang dibahas dalam Asia Pacific Tourism, Hospitality Summit & Digital Brand Award 2024 yaitu teknologi bidang pariwisata, investasi pariwisata dan pariwisata berkelanjutan.

Lebih jauh ia menjelaskan, pesatnya perkembangan industri pariwisata yang ditandai dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara menjadi tantangan tersendiri bagi Bali dalam upaya melindungi budaya dan melestarikan lingkungan. Dalam menghadapi tantangan itu, masyarakat Bali memegang teguh sebuah filosofi yang disebut Tri Hita Karana. Ia berpendapat, kearifan lokal yang masih dipegang teguh masyarakat Bali ini sangat membantu dalam upaya melindungi kelestarian budaya dan lingkungan. Diuraikan olehnya, Tri Hita Karana adalah tiga unsur yang mampu menciptakan kebahagiaan, keselarasan dan keseimbangan dalam hidup. Ketiga unsur itu meliputi keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), manusia dengan sesamanya (Pawongan) dan manusia dengan lingkungan (Palemahan). “Ini adalah filosofi yang menjadi pedoman hidup masyarakat Bali. Itu sebabnya, siapa pun yang ke Bali akan merasakan getaran menenangkan dan membahagiakan,” cetusnya. 

Masih dalam sambutannya, Dewa Indra menyampaikan selamat datang di Pulau Dewata kepada peserta pertemuan. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pihak penyelenggara yang telah memilih Bali sebagai tuan rumah. Menurutnya hal ini akan menjadi media promosi yang sangat bermanfaat bagi Daerah Bali. “Ini membuktikan kalau Bali tak hanya cocok sebagai tempat berwisata, tapi juga untuk tempat pertemuan dan bisnis,” ucapnya sembari berharap vibrasi Bali memberi inspirasi bagi para peserta untuk berkontribusi aktif dalam pertemuan sehingga forum ini menghasilkan hal yang bermanfaat bagi kemajuan sektor pariwisata. Mengakhiri sambutannya, Sekda Dewa Indra mengajak para peserta meluangkan waktu mengunjungi objek wisata di Bali di sela-sela mengikuti pertemuan.

 

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno dalam paparannya menyinggung indikator masa depan pariwisata yang terkait erat dengan gaya hidup berkelanjutan. Indikator itu antara lain, konsumsi yang bertanggung jawab, perencanaan yang berkelanjutan, mobilitas yang berkelanjutan, daur ulang dan mengurangi penggunaan plastik, ketahanan pangan dan generasi ramah lingkungan. Untuk itu, Kemenparekraf RI telah meluncurkan banyak program inisiatif seperti pedoman pengelolaan sampah plastik di objek wisata bahari, pemberian sertifikat bagi destinasi wisata dan desa wisata, implementasi penggunaan sumber energi terbarukan, pemberian penghargaan bagi desa wisata dan program lainnya untuk mewujudkan konsep pariwisata berkelanjutan.

Untuk diketahui, Asia Pacific Tourism, Hospitality Summit & Digital Brand Award 2024 yang dibuka oleh Menparekraf Sandiaga Uno adalah kegiatan perdana yang terselenggara atas kerjasama Kemenparekraf RI dengan Enhaiier Corporation.

President Director Enhaiier Irmansjah Madewa dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini membahas tiga isu besar yakni teknologi bidang pariwisata, investasi pariwisata dan tourism sustainability. “Teknologi dan investasi harus bisa bersinergi dengan alam sehingga tetap menjaga kelestarian alam sebagai salah satu aset terpenting dalam sektor pariwisata,” katanya. Ditambahkan olehnya, event dua hari ini diisi dengan beberapa kegiatan seperti open booth, table top, live streaming, flash sale, tourism product, makan malam dan malam penganugerahan penghargaan. Peserta yang hadir terdiri dari CEO, general manager bidang pariwisata dan perhotelan, komunitas intelektual, akademisi bidang pariwisata dan perhotelan di Indonesia serta pejabat yang mewakili berbagai kepentingan di sektor pariwisata dan perhotelan.[tlm/rl]

Sekda Dewa Indra Terima Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman

DENPASAR , Bali Kini – Setelah akhir tahun Pemprov Bali mendapatkan anugerah Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori tingkat Pemerintah Provinsi, Ombudsman Provinsi Bali menyerahkan Hasil dan Piagam Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, bertempat di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (8/1).

Secara khusus Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi mendalam atas pencapaian tersebut, serta kepada Ombudsman yang merupakan mitra Pemprov Bali atas kerjasama yang terjalin selama ini. Ia pun meminta kalangan untuk tidak berpuas diri menerima hasil ini., namun dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi, terutama di bidang pelayanan publik.

Ia pun meminta ke depan penilaian tidak hanya dilakukan di beberapa OPD saja, namun semua OPD, agar kualitas pelayanan Pemprov Bali semakin maksimal. “Jika masuk kategori pelayanan kita banyak ada UPT, jika di bidang administrasi semua OPD juga bisa dinilai. Jadi semua OPD bisa berbenah, bukan hanya yang dinilai saja,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia pun mengapresiasi Ombudsman yang sudah memberikan kajian terhadap Desa Adat. Menurutnya Dinas Pemajuan Desa Adat di bawah Kepala Dinasnya sudah mengatensi langsung kajian tersebut. “MDA secara institusional merupakan dinas yang baru, dan pergerakannya belum selincah dinas lain. Sehingga masukan-masukan tentu diperlukan. Namun, saya juga apresiasi MDA yang secara cepat merespon kajian Ombudsman,” tutupnya.

Sementara sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti menyampaikan secara rinci penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Publik tahun 2023. Menurutnya tahun lalu ada tiga OPD yang dinilai yaitu Dinas Pendidikan dengan skor 95.56, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan skor 96.39, dan RSUD Bali Mandara dengan skor 97.43. “Jadi skor keseluruhan Pemprov Bali adalah 96.46, dengan kategori A dan opini Kualitas Tertinggi,” jelasnya. Dengan perolehan tersebut, Pemprov Bali mendapat peringkat ke-3 kategori Pemerintah Provinsi.

Ia juga menyampaikan bahwa berbagai masukan Pemprov Bali akan disampaikan ke Ombudsman Pusat. Terkait kajian Desa Adat, ia pun mengapresiasi Dinas PMA yang bergerak cepat menjalankan kajian. “Tanggal 28 Agustus 2023 kami serahkan kajiannya ke Dinas PMA, dan 22 November 2023 hasil kajian kami berupa pembuatan SOP hingga sosialisasi hasil Pesamuhan Agung sudah dijalankan semua. Kami apresiasi langkah cepat Pemprov Bali,” tutupnya.

Acara pada pagi itu juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Bali I Dewa Gede Mahendra Putra, Kepala Dinas Pemajuan Desa Adat I.G.A.K. Kartika Jaya Saputra, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan. dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. KN Boy Jayawibawa, serta Dirut RSBM dr. Ketut Suarjaya.[r5/rl]

Sambangi Dinas Kesehatan Bali, Pj Gubernur Ingin Percepat Turunkan Angka Stunting serta Minimalkan Penularan HIV/AIDS

Denpasar , Bali Kini  - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya mengharapkan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali menaruh perhatian lebih pada masalah penularan HIV AIDS dan penurunan angka stunting kedepan. “ Harus ada perhatian khusus untuk HIV AIDS mengingat tingkat penularannya cukup tinggi dan kita harus petakan betul langkah dan detail apa yang kita bisa intervensi agar penularannya bisa seminimal mungkin,” kata Pj Gubernur saat menyambangi Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dangin Puri Kangin, Denpasar,  pada Kamis (4/1) siang. 

Begitu pun dengan penurunan angka stunting yang sudah menjadi prioritas nasional bahkan seringkali diamanatkan presiden RI Joko Widodo. “Saya lihat sendiri dan saya sudah yakin bahwasanya pembangunan Bali di bidang pelayanan kesehatan masyarakat telah memiliki pondasi kuat dan sudah jelas arahnya kemana. Tinggal kedepan apa yang sudah baik kita tetap jaga lanjutkan dan perkuat, kita tingkatkan lagi,” tutur PJ Gubernur Mahendra Jaya sembari mengatakan dirinya mengharapkan ada laporan berkala dari setiap kawasan mengenai target penanganan gizi buruk atau peningkatan angka kecukupan gizi. 

Mahendra Jaya juga berpandangan bahwa masalah kesehatan adalah yang utama jika melihat urgensinya dalam kehidupan masyarakat, perekonomian hingga berjalannya roda pemerintahan  daerah. “Kesehatan kunci utama, sehat dulu yang penting. Kalau tidak sehat jangankan bekerja, berkarir, untuk makan saja tidak enak,” tandas Pj Gubernur.   

Sementara itu, Kadis Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom menyampaikan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang termasuk diantaranya untuk menurunkan prevalensi stunting di Bali yang dari tahun ke tahun terus menunjukkan angka perbaikan. “Hasil ini berkat kolaborasi kita dengan berbagai pihak seperti TP PKK hingga ke desa-desa yang secara langsung memberikan dampak dimana bahkan kita salurkan langsung bantuan ke rumah-rumah,” katanya.  

Selain itu, Gede Anom juga membeberkan upaya bersama untuk menurunkan angka penyebaran rabies di Bali dengan melakukan kolaborasi intens dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sebagai hulu pencegahan kasus rabies. “Selain itu kami bekerjasama dengan pihak Australia untuk penyediaan vaksin rabies,” jelasnya. 

Didampingi Kepala Inspektorat Provinsi Bali Wayan Sugiada, PJ Gubernur Mahendra Jaya dalam kesempatan tersebut juga menyapa langsung para pegawai di lingkungan Dinkes Provinsi Bali serta berkeliling areal kantor tersebut.[rl/pro]

Per 2 Januari 2024 Jam Kerja Pegawai Pemprov Bali Berubah

 

Diharapkan Tingkatkan Produktivitas dan Fleksibilitas Kerja

DENPASAR , Bali Kini - Terhitung sejak 2 Januari 2024, pegawai Pemerintah Provinsi Bali mulai melaksanakan jam kerja baru. Jam kerja ini mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan telah disosialisasikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali pada tanggal 27 Desember 2023 lalu.

“Sudah diketahui dan disosialisasikan kepada semua pegawai secara daring,” kata Sekda Dewa Made Indra di Denpasar, Selasa (2/1).

Sekda Dewa Made Indra mengatakan Pergub ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2023 Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara. Perpres tersebut telah ditetapkan pada tanggal 17 April 2023.

Sebelumnya jam kerja pegawai Pemprov Bali diatur dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 230 Tahun 2000.

“Dengan ditetapkannya Perpres 21 tahun 2023, KepGub tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti,” kata birokrat asal Pemaron.

Adapun sesuai Pergub yang baru, hari kerja instansi sebanyak lima hari kerja dalam satu minggu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Sementara untuk Jam Kerja lnstansi Pemerintah dimulai pada pukul 07.30 WITA dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 jam 30 menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

“Jadi pegawai dengan waktu kerja reguler yang sebelumnya pulang pukul 15.30, sekarang menjadi pukul 16.30 karena dipotong jam istirahat dari pukul 12.00 sampai 13.00 untuk memenuhi 8 jam kerja sehari, kecuali hari Jumat jam istirahatnya 90 menit dan jam kerjanya 5 jam 30 menit,” tambah Sekda Dewa Made Indra

“Tidak ada penambahan jam kerja dari aturan sebelumnya, tetap 37,5 jam seminggu. Hanya sekarang diberikan waktu istirahat yang pasti,” jelasnya

Sedangkan di bulan Ramadan, Jam Kerja Instansi Pemerintah dimulai pada pukul 08.00 WITA dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat. Bagi pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan, dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.

Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja lnstansi Pemerintah dikecualikan bagi unit kerja pada instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dukungan operasional instansi pemerintah dan/atau langsung kepada masyarakat. Bagi unit kerja yang dikecualikan tersebut hari kerja dan jam kerjanya ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri PANRB.

Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel, yang meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu. Dimana PPK atau pimpinan instansi dapat menetapkan jenis pekerjaan dan pegawai ASN di lingkungan instansinya yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu, yang akan diatur dengan Peraturan Menteri PANRB.[rls]

HKSN 2023 dan Hari Disabilitas Internasional Jadi Momentum ‘Ngrombo’ Selesaikan Masalah Sosial di Bali

 

KARANGASEM , Bali Kini - Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Hari Disabilitas Internasional 2023 diharapkan mampu melestarikan dan mengamalkan semangat kesetiakawanan sosial sebagai tanggung jawab bersama, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Hal tersebut disampaikan Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, I Made Sudarsana pada puncak pelaksanaan HKSN dan Hari Disabilitas Internasional 2023 yang untuk provinsi Bali dilaksanakan di Wantilan Pura Bukit, di Desa Bukit, Karangasem, pada Selasa (19/12) siang. 

Menurutnya, pada hakikatnya rasa kesetiakawanan sudah ada sejak jaman nenek moyang jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai bangsa. “Kesetiakawanan ini merupakan perwujudan semangat spiritual dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Serta telah teruji dalam berbagai kejadian sejarah dan puncaknya saat menghadapi penjajahan menuju kemerdekaan Indonesia,” kata Sudarsana. 

Untuk itu HKSN diharapkan pula menjadi momentum kemajuan untuk bersatu dan meningkatkan solidaritas, rasa sosial, kesamaan nasib, saling berbagi hingga toleransi. Juga menjadi momentum pengingat bersama bahwa nilai-nilai kesetiakawanan sosial harus diwujudkan dalam aksi nyata sebagai modal sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat serta bertindak menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. “Hari ini diharapkan menjadi stimulus gerakan aksi sosial di masyarakat. Saya mengucapkan terimakasih pada potensi dan sumber, lembaga-lembaga sosial relawan BUMN, BUMD, dan masyarakat luas yang bersinergi ‘ngrombo, menyelesaikan masalah sosial kita di Bali,” tandasnya menyinggung masalah kemiskinan ekstrim dan stunting yang masih jadi perhatian bersama. . 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) Bali Luh Ayu Aryani menyampaikan puncak HKSN dan Disabilitas Internasional yang sudah didahului serangkaian kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bertujuan sebagai tujuan stimulus gerakan peduli dan aksi sosial di masyarakat, meminimalisir kesenjangan sosial serta mewujudkan tata kehidupan yang dilandasi kesetiakawanan. “Untuk itu diserahkan pula sejumlah bantuan sosial serta pelayanan sosial kepada masyarakat,” katanya. 

Aryani menyebut, dalam kesempatan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau sembako diserahkan 13 paket pada lansia miskin serta penyaluran bantuan lembaga kesejahteraan untuk anak  berupa 180 paket makanan. Juga pembagian  sembako pada 260 KK miskin, bantuan kursi roda pada penyandang disabilitas dan anak yatim piatu berisiko stunting juga 4 bedah rumah bagi KK miskin. “Selain itu pada KK miskin ekstrim juga diberikan 1 ekor bibit sapi serta modal usaha 1 juta rupiah. Selain itu juga diselenggarakan pemeriksaan mata dan kacamata gratis,” tambahnya. 

Sejumlah lembaga, baik BUMN maupun swasta turut ambil bagian dalam kesempatan tersebut. Antara lain Kreasi Bali Prima, Yayasan Beta Mamamaga, BRI,  BNI, Pelindo, PLN, Pegadaian, BPR lestari serta Atlas Beach Club.

HKSN diperingati setiap tahun sebagai rasa syukur dan hormat atas keberhasilan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam menghadapi ancaman bangsa lain yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Sedangkan tanggal 3 Desember setiap tahun diperingati sebagai HDI atau International Day of Disabled Persons. Peringatan HDI dicanangkan pada tahun 1992 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 47/3.

Tema HDI 2023, adalah "United in Action to Rescue and Achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) for, with and by Persons with Disabilities" atau Bersatu dalam Aksi Menyelamatkan dan Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk, dengan dan oleh Penyandang Disabilitas.

LONJAKAN KASUS COVID-19 DI INDONESIA

Denpasar , Bali Kini - Berdasarkan data WHO per 22 November 2023, beberapa negara diantaranya Rusia, Italia, Singapura, Australia dan Polandia melaporkan adanya peningkatan kasus COVID-19. Selain itu, Pemerintah Singapura melaporkan adanya lonjakan kasus COVID-19 lebih dari dua kali lipat yang didominasi oleh subvarian EG.5. Sub varian EG.5 merupakan turunan dari varian Omicron dan masuk dalam kategori Variant of Interest (VOI). Secara global, sub varian ini telah mendominasi seluruh regional WHO dan regional yang melaporkan peningkatan sub varian ini meliputi Regional Amerika, Eropa dan Pasifik Barat. Karakteristik dari sub varian ini dapat menyebabkan peningkatan kasus, menghindari dari kekebalan sehingga lebih mudah menginfeksi namun tidak ada perubahan tingkat keparahan.

Situasi COVID-19 di Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan tren kasus sejak minggu ke-41 (8-14 Oktober 2023). Peningkatan tren kasus ini tidak diikuti dengan peningkatan rawat inap dan kematian. Situasi tersebut selaras dengan karakteristik subvarian EG.5 yang saat ini sedang mendominasi di Indonesia

 Sedangkan situasi di Provinsi Bali pada Bulan Desember 2023 jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 terlaporkan sebanyak 60 kasus yang tersebar di 7 Kabupaten/kota diantaranya adalah Kabupaten Jembrana (8 Kasus), Badung (24 kasus), Gianyar (6 kasus), Karangasem (9 kasus), Buleleng (1 kasus), Tabanan (1 kasus) dan Kota Denpasar (11 kasus) dengan kematian sebanyak 1 orang dari Kota Denpasar.

Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/4815/2023 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid-19 yang menginstruksikan agar melakukan beberapa upaya kewaspadaan pada pintu masuk, di wilayah termasuk kesiapan dan kewaspadaan di fasyankes dan laboratorium.

Menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tanggal 8 Desember 2023 perihal Kewaspadaan Terhadap Lonjakan COVID 19 bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13070 Tahun 2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid-19 di Provinsi Bali kepada seluruh Dinas Kabupaten/Kota, KKP Kelas I Denpasar dan rumah sakit.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Denpasar telah berperan di pintu masuk Bali melalui upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan menyediakan masker kepada para wisatawan dan melakukan upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) penerapan protokol kesehatan.

Pemerintah Provinsi Bali mengupayakan agar tingkat imunitas masyarakat tetap tinggi dengan memastikan tersedianya pelayanan vaksinasi COVID-19 dan menyarankan agar masyarakat melakukan vaksinasi Covid-19 sampai booster kedua.

Pemprov Bali juga menyebarluaskan informasi dan imbauan kepada masyarakat untuk kembali menerapkan protokol kesehatan termasuk memakai masker di tempat umum dan alat angkut serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

Saat ini stok vaksin Covid-19 di gudang Dinkes Prov Bali sebanyak 705 dosis dan pada Hari Selasa, 12 Desember 2023 Vaksin Covid-19 telah datang stok tambahan sebanyak 300 dosis. Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga  telah mengajukan permohonan Vaksin Covid-19 kepada Pemerintah Pusat sebanyak 5000 dosis.[ti/lp]

Pj. Gubernur Mahendra Jaya Harap Layanan Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler di RSUD Bali Mandara Berikan Manfaat untuk Masyarakat

DENPASAR , Bali Kini - Saat ini rumah sakit dihadapkan pada tantangan digitalisasi kesehatan yang membutuhkan pelayanan yang mudah, cepat terintegrasi, efektif dan efisien. Untuk itu dibutuhkan komitmen yang kuat, perencanaan yang baik, pengawasan dan pengendalian secara berkelanjutan agar Rumah Sakit dapat bertumbuh dan berkembang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Salah satunya yakni memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan yang canggih untuk pelayanan kanker, yaitu kedokteran nuklir dan teranostik molekuler. 

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya dalam sambutannya pada acara Pembukaan Layanan Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bali Mandara, Denpasar pada Selasa (28/11) pagi.

"Suatu kebanggaan bagi Provinsi Bali memiliki layanan kedokteran nuklir dan teranostik molekuler yang di Indonesia jumlahnya masih terbatas," ungkapnya.

Dengan pelayanan ini, Pj. Gubernur Mahendra Jaya berharap kedepannya akan memberikan dampak yang besar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk Bali terutama untuk penanganan penyakit kanker secara komprehensif, bukan hanya pengobatannya saja tetapi juga yang jauh lebih penting adalah deteksi dini terhadap penyakit kanker.

"Kita semua menyadari bahwa saat ini kita memasuki era globalisasi industri 4.0 dan society 5.0 yang memiliki ciri perubahan yang begitu cepat, penuh ketidakpastian, kompleksitas dan juga ambiguitas yang tinggi. Untuk itu semua sektor kehidupan harus mampu beradaptasi dengan cepat dan tepat termasuk juga pada sektor kesehatan," jelas Mahendra Jaya.

Lebih lanjut, sejalan dengan tema yang diangkat pada Hari Kanker Sedunia tahun 2023 pada 4 Februari 2023 yang lalu adalah “Close The Care Gap” yang bermakna ajakan pada semua pihak untuk mengurangi kesenjangan dalam perawatan kanker. 

"Diantaranya terkait panjangnya waktu tunggu pasien kanker dalam mendapatkan terapi nuklir dan molekuler karena Rumah Sakit yang berkompeten dalam menangani kanker jumlahnya terbatas, dibandingkan dengan jumlah pasien kanker. Menjadi sangat strategis dan penting adanya layanan kedokteran nuklir dan teranostik molekuler pada Rumah Sakit Bali Mandara," terangnya.

Ia percaya dengan dibukanya layanan ini maka masyarakat Bali akan lebih mudah dan cepat mendapat penanganan, dan besar harapan agar Rumah Sakit Bali Mandara terus dapat meningkatkan fasilitas dan layanan kanker menuju strata paripurna.

"Kami mohon dapat dibantu oleh Kemenkes melalui Bapak Dirjen penambahan sarana dan prasarana alat kesehatan untuk layanan PET CT dan Cyclotron karena layanan tersebut saat ini belum tersedia di Bali. Kepada Pimpinan dan jajaran direksi serta seluruh tenaga kesehatan di RSUD Bali Mandara saya ucapkan selamat dan terima kasih atas pencapaiannya, hari ini layanan kedokteran nuklir dan Teranostik Molekuler dapat beroperasional. Teruslah bekerja dengan ikhlas, sepenuh hati dan semangat guna membangun kesehatan di Provinsi Bali yang kita cintai ini," imbuhnya sembari mengatakan dengan dibukanya Layanan Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler di Rumah Sakit Bali Mandara dapat memberikan kontribusi besar di kemudian hari untuk kesehatan masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Sementara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Azhar Jaya menyampaikan bahwa Layanan Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler di RSUD Bali Mandara merupakan yang pertama di Provinsi Bali.

"Saya mengucapkan terima kasih karena bantuan yang Kita berikan sudah bisa beroperasional dan semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Bali," ucapnya.

Ia pun berharap, masyarakat Bali yang menderita penyakit Kanker cukup sampai di RSUD Bali Mandara ditangani tidak perlu lagi sampai dirujuk ke Rumah Sakit di Jakarta atau daerah lainnya karena kini Bali telah memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap.

"Oleh sebab itu, Kami akan terus memperkuat Rumah Sakit baik itu milik Kementerian Kesehatan (RSUP Prof. Ngoerah Sanglah) maupun Rumah Sakit Bali Mandara. Tentu semua itu bisa terwujud berkat kerjasama dan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah," tutupnya.

Hadir pada kesempatan ini Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Plt. Direktur RSUD Bali Mandara dr. Ketut Suarjaya, Direktur utama RSUP Prof. Ngoerah, dr. I Wayan Sudana, M.Kes, serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.[rls/r4\

Kunjungi TPS3R Baktiseraga, Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya Berikan Apresiasi dan Harap Bisa Direplikasi

BULELENG , Bali Kini - Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya bersama dengan Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana melakukan peninjauan ke TPS3R Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Minggu (26/11). Pada kesempatan ini, Mahendra Jaya ditunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan di Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Baktiseraga seperti pengolahan sampah menjadi pupuk, ternak kambing dan juga pemanfaatan lahan kosong untuk perkebunan.

Mahendra Jaya sangat mendukung dan memberikan apresiasi berbagai kegiatan yang sudah dilakukan di TPS3R Baktiseraga. Utamanya mengubah budaya perilaku masyarakat desa terhadap sampah. Upaya-upaya untuk mengajak masyarakat memilah sampah hingga sampai ke TPS3R ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sehingga, penanganan masalah sampah bisa dilakukan secara bersama-sama.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang  sudah dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar berkesinambungan seterusnya,” katanya. Selain dilakukan secara berkesinambungan, ia pun ingin kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di Desa Baktiseraga direplikasi di desa lain. Dengan tujuan, penanganan sampah di desa-desa menjadi lebih baik. Desa-desa lain agar belajar di Desa Baktiseraga mengenai penanganan sampah ini.

“Saya ingin seperti itu. Desa lain agar belajar ke Baktiseraga dan bisa melakukan upaya-upaya mengubah budaya perilaku terhadap sampah,” ungkap Mahendra Jaya.

Lihadnyana menjelaskan Pj Gubernur Bali hadir di TPS3R Baktiseraga untuk melihat secara langsung kegiatan yang sudah dilakukan. Termasuk kegiatan pengolahan sampah di TPS3R yang berawal dari pemilahan sampah di masing-masing keluarga masyarakat Desa Baktiseraga. Juga ada pemanfaatan lahan kosong untuk perkebunan dan pertanian karena lokasi Desa Baktiseraga yang terletak di tengah kota (urban farming).

“Pemilahan sampah yang dimulai dari keluarga ini juga menjadi percontohan karena mampu mengajak masyarakat untuk mengubah perilaku terhadap sampah itu. Sehingga, Pj Gubernur Bali berkenan untuk meninjau TPS3R Baktiseraga,” jelasnya.

Kegiatan-kegiatan serupa telah diterapkan di desa lainnya. Utamanya dalam pemilahan dan pengolahan sampah. Seperti yang dilakukan di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng. Pemilahan sampah khususnya sampah plastik melibatkan siswa-siswa Taman Kanak-Kanak (TK). Dengan begitu, para siswa-siswi TK ini akan menularkan kepada orang tua mereka mengenai pemilahan sampah plastik.

“Mereka mengumpulkan sampah plastik. Setelah dikumpulkan, akan digunakan untuk membayar les atau dikumpulkan di sekolahnya,” ujar Lihadnyana.

Sementara itu, terkait dengan upaya perubahan perilaku terhadap sampah di masyarakat, Perbekel (Kepala Desa) Baktiseraga Gusti Putu Armada menyebutkan bahwa hal tersebut memerlukan waktu yang lama. Membangun kesadaran dan budaya pemilahan sampah relatif sulit dilakukan. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat Desa Baktiseraga menjadi sadar akan budaya perilaku terhadap sampah tersebut.

“Kita di TPS3R ini tidak akan mengangkut sampah dari masyarakat jika tidak dipilah terlebih dahulu. Jadi, kita membiasakan masyarakat agar memilahnya terlebih dahulu hingga sampai ke TPS3R,” sebutnya.[rls]

Pj Gubernur Mahendra Jaya Ikuti Diklat PAKU Integritas KPK RI

Dorong Kesadaran dan Pengetahuan Anti Korupsi di Penyelenggara Negara

JAKARTA  , Bali Kini -  Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya hadir dan mengikuti program Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara (PAKU Integritas) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bersama Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, Pj Gubernur Mahendra Jaya serta 24 pejabat daerah beserta pasangannya mengikuti rangkaian program di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Jakarta pada Kamis (23/11). 

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Dian Novianthi menjelaskan tujuan PAKU Integritas untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang anti korupsi, sekaligus meningkatkan integritas bagi penyelenggara negara. Ia berharap pula PAKU Integritas dapat membantu membangun karakter penyelenggara negara yang berintegritas. “Dengan penyegaran ini, semoga dapat membantu Bapak/Ibu terhindar dari perilaku KKN. Tentunya, bapak/ibu juga bisa menjadi teladan di daerah,” jelas Dian dalam sambutannya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan praktik-praktik korupsi di Indonesia terkadang sudah dianggap lumrah, bahkan dianggap sebagai budaya. Namun, ia tak sependapat dengan pendapat ini sebab namanya budaya haruslah yang bersifat baik. “Adapun korupsi, hanya perilaku-perilaku oknum, bukan sebuah budaya. Maka, yang kita dorong harusnya budaya antikorupsi,” ujarnya dalam pembukaan diklat.

PAKU Integritas yang digelar selama 2 hari (22-23 November 2023) merupakan pembelajaran antikorupsi yang ditujukan kepada penyelenggara negara. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari Executive Briefing yang telah dijalani peserta bersama pasangannya pada Rabu (22 November 2023). Pada Executive Briefing angkatan kesembilan tersebut, pembekalan anti korupsi diberikan langsung oleh pimpinan KPK. Tampak hadir Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Kegiatan ini mengkombinasikan metode ceramah dan diskusi dengan menghadirkan narasumber baik internal maupun eksternal KPK. Selain itu, para peserta juga diajak melakukan kunjungan ke rutan KPK.

Hadir sebagai narasumber pelatihan yaitu Herda Helmijaya (Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK) memberikan materi “Delik Tipikor dan Studi Kasus”, Rhenald Kasali (Pendiri Rumah Perubahan) dengan materi “Implementasi Integritas dalam Pelaksanaan Tugas sebagai Penyelenggara Negara”.

Narasumber ketiga, Pendiri ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian dengan materi “Membangun Karakter Penyelenggara Negara yang Berintegritas dan Debrief dan Refleksi Integritas”.

Di tempat lain, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya juga mengikuti pembekalan antikorupsi yang diikuti oleh pasangan pejabat daerah diisi oleh Widyaiswara Ahli Madya KPK M Indra Furqon dengan materi “Gratifikasi vs Keluarga” dan Psikolog juga pengajar di Universitas Sampoerna Jakarta Ade Iva Murty menyampaikan materi “Membangun Keluarga Antikorupsi”.[rls]

Tingkatkan Investasi dan Perekonomian, Bali-Lampung Tandatangani Kerjasama di Sejumlah Bidang

Badung , Bali Kini - Penjabat (Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya menyambut baik dan mengapresiasi tinggi pelaksanaan Lampung Investment Summit yang dirangkaikan dengan penandatangan Kerjasama di sejumlah bidang antara Bali-Lampung guna meningkatkan iklim investasi di dua daerah. “  Saya menyambut baik dan mengapresiasi yang tinggi kepada Gubernur lampung  dan jajaran atas terselenggaranya Lampung investment Summit di Bali. Harapan kita acara ini dapat mendukung peningkatan investasi guna keberlanjutan pembangunan, menciptakan nilai tambah, mendorong kestabilan ekonomi, membantu mewujudkan demokrasi ekonomi serta memperkenalkan potensi investasi yang ada di dua daerah,” ujar Pj Gubernur di Acara Pembukaan Lampung Investment Summit 2023 yang diselenggarakan di Anvaya Hotel & Resort, Kuta, Kabupaten Badung pada Senin (6/11). 

Pj Gubernur Bali mengatakan kedua daerah punya keunggulan dan potensinya masing-masing yang akan lebih tereksplorasi jika kerjasama secara intensif dijalankan. “ Bali memiliki potensi dan keunggulan, begitu juga tentunya dengan Provinsi Lampung. Kerjasama antar daerah pembuat potensi bisa lebih tereksplorasi. Kerjasama ini akan memperkuat komitmen, karya nyata memajukan daerah transfer informasi dan inovasi meningkatkan kemajuan dan pembangunan di dua provinsi,” tukas Mahendra Jaya. 

Ditambah lagi diungkapkan Mahendra Jaya, lebih dari 1 juta orang Bali kini menetap di Lampung dan sudah menjadi warga di sana, sehingga ada kedekatan khusus pula antara kedua daerah. “ Lampung dan Bali ada kedekatan emosional, orang Bali banyak yang sudah turun-temurun tinggal di Lampung dan saya mengucapkan terimakasih kepada bapak Gubernur Lampung dan jajaran yang sudah menerima warga Bali dengan baik dan sudah menjadi bagian dari warga Lampung,” ungkapnya.   

Kembali ke masalah ekonomi, Pria kelahiran Singaraja ini menambahkan di tengah ketidakpastian ekonomi global dengan serangkaian peristiwa seperti kenaikan suku bunga di Amerika, penarikan investasi di negara berkembang, perang Rusia-Ukraina hingga yang teranyar konflik Hamas-Israel menjadikan kerjasama antar daerah punya peran vital. “ Dampak peristiwa global ini tentu akan berpengaruh pada harga dan ketersediaan pasokan pangan, bahan bakar serta berpengaruh pada inflasi.  Karena itu penting sekali adanya keberlanjutan investasi dan keberlanjutan pangan melalui kerjasama antar daerah,” imbuhnya

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan Bali selalu mendapatkan sambutan dan dukungan penuh sebagai lokasi acara apalagi terkait investasi seperti Lampung Investment Summit 2023 ini. “ Selain itu, saya sudah minta kepada pak Gubernur Bali untuk meningkatkan kerjasama tidak hanya untuk produk,namun juga untuk pariwisata,” kata Arinal. “ Kita juga punya banyak potensi untuk pariwisata di Lampung namun belum ‘sepandai’ Bali untuk mengelola pariwisata,” katanya lagi.  “ Saya ingin belajar kepada pak Gubernur Bali dan masyarakat Bali bagaimana untuk mengembangkan pariwisata,” imbuhnya. 

Kerjasama yang terbangun antara kedua daerah menurut Arinal akan sangat menguntungkan mengingat Lampung dikenal sebagai produsen terutama penghasil bahan-bahan pangan dan Bali sangat terkenal sebagai pembuka pintu pasar internasional. “ Jadi kita bekerjasama dengan saling menguntungkan, Bali silahkan jadi pasar dan pembuka pintu untuk investor dan yang penting dunia tahu bagaimana potensi besar yang dimiliki indonesia,” tandasnya lagi.   

 Sejumlah kerjasama antar kedua daerah tersebut ditandai dengan penandatangan MoU antara kepala dinas terkait. Antara lain kerjasama Fasilitasi Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penguatan Tanaman Pangan serta Kerjasama Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan. 

Lalu Perjanjian Kerjasama juga dilakukan untuk Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan  dilanjutkan Kerjasama Pengembangan Potensi kelautan dan Perikanan serta Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di kedua Daerah. Selain itu juga dilakukan perjanjian kerjasama di bidang Peningkatan dan Pengembangan Pariwisata dan ekonomi Kreatif serta Peningkatan dan penegmbangan Sektor Industri dan Perdagangan. 

Juga dilanjutkan dengan penandatangan Kesepakatan Komitmen Transaksi Antara Pelaku Usaha Lampung dan Pelaku Usaha Bali dengan total transaksi senilai Rp 8.713.500.000,-. Seluruh penandatangan disaksikan langsung Pj Gubernur Bali dan Gubernur Lampung serta Kepala Kanwil BI Lampung Budiono serta perwakilan Kanwil BI Provinsi Bali. 

Nampak dalam kesempatan tersebut mendampingi Pj Gubernur Bali, Kepala Distanpangan Provinsi Bali I Wayan Sunada, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali I Wayan Jarta , Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali Putu Sumardiana.[rls]

Gubernur Koster Buka Pameran IKM Bali Bangkit 2023

DENPASAR -  Gubernur Bali, Wayan Koster didampingi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Putri Koster secara resmi membuka Pameran IKM Bali Bangkit Tahap 7 Tahun 2023 pada, Rabu (Buda Umanis, Medangsia) 23 Agustus 2023 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali.

Pembukaan Pameran IKM Bali Bangkit Tahap 7 Tahun 2023 dihadiri oleh Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Bali, Ny. Tjokorda Putri Hariyani Ardhana Sukawati, Ketua Gatriwara Provinsi Bali, Ny. Ningsih Wiryatama, Ketua Dharma Wanita Provinsi Bali, Ny. Widiasmini Indra, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se-Bali, Direktur Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, Owner Balimall.id, Ni Wayan Sri Ariyani, hingga para

pelaku UMKM dan masyarakat Bali.

Fashion show yang dibawakan oleh pegawai pelayanan pimpinan di

Provinsi Bali, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi

Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Kepala Organisasi Perangkat Daerah

Provinsi Bali, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali, Pengurus

Dekranasda Provinsi Blai dengan menampilkan busana kain tropis Bali

serta fashion show yang dibawakan oleh Dekranasda Kota Denpasar

hingga para desainer IKM Bali Bangkit dengan menampilkan busana

Endek Bali semakin memeriahkan suasana pembukaan Pameran IKM

Bali Bangkit Tahap 7 Tahun 2023.

Gubernur Bali, Wayan Koster mengapresiasi Ny. Putri Koster yang

telah memiliki idealisme, komitmen, dan kerja keras di dalam

menjalankan tugasnya sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Bali.

Wayan Koster sejak 5 September 2018 dilantik menjadi Gubernur Bali

dengan visi pembangunan Bali, NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA menuju BALI ERA

BARU, dalam satu bulan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur

Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk

Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. Kebijakan ini dikeluarkan,

bertujuan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat di Bali untuk

mencintai dan bangga produk lokal Bali sebagai upaya untuk menjaga

Bali tetap survive sepanjang zaman, sekaligus mengurangi

ketergantungan Kita dari produk dari luar Bali, termasuk menekan laju

impor.

Kebijakan produk lokal Bali yang dikeluarkan Gubernur Bali,

diantaranya yaitu : 1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018

tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali yang mewajibkan para

pegawai Pemerintah dan swasta, termasuk guru dan murid di seluruh

Bali untuk memakai busana adat Bali pada setiap hari Kamis, hari

Purnama, dan hari Tilem; dan 2) Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04

Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/kain Tenun

Tradisional Bali pada setiap hari Selasa.

Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Koster dalam

kepemimpinannya melaksanakan pelestarian dan pengembangan

kerajinan produk lokal Bali, mengajak para pelaku IKM dan perajin,

hingga produsen untuk memanfaatkan Taman Budaya Provinsi Bali

sebagai tempat pembinaan para IKM secara gratis bersinergi dengan

Bank BPD Bali dan Balimall.id.

Atas kepedulian dan tanggungjawab Ny. Putri Koster sebagai Ketua

Dekranasda Provinsi Bali dalam melestarikan dan mengembangkan

produk kerajinan Bali yang memiliki nilai adat istiadat, tradisi, seni

budaya, dan kearifan lokal Bali yang sangat adiluhung, Ny. Putri Koster

dianugerahi penghargaan oleh Kementerian Perdagangan Republik

Indonesia dan Dewan Kerajinan Nasional pada tahun 2019 sebagai 5

Besar Pembina Terbaik atas perjuangannya dalam melestarikan serta

mengembangkan produk kerajinan di daerah. Selanjutnya, Ny. Putri

Koster dianugerahi penghargaan oleh Kementrian Hukum dan HAM

Republik Indonesia pada tahun 2022 sebagai Tokoh Berperan Aktif

Dalam Memacu Pertumbuhan Kreativitas dan Inovasi Kekayaan

Intelektual.

Melalui Pameran IKM Bali Bangkit, dari tahun 2020 akhir Desember,

Ny. Putri Koster mengajak sebanyak 800 UMKM untuk menampilkan

hasil karya terbaiknya, dan sampai tahap ke-6 di tahun 2023 ini total

omset yang diraih oleh pelaku UMKM nilainya mencapai sebesar Rp.

58.868.000.000 (Lima puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh

delapan juta Rupiah)

Dukung Percepatan Digitalisasi Guna Peningkatan Ekonomi, BI Sambut Baik Kick-off dan Sosialisasi KKI Pemda Bali

 Bali Kini - Wujud nyata Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (P2DD), Bank Indonesia menyambut baik Kick-Off dan Sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Pemerintah Daerah Bali.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali R Erwin Soeriadimadja mengatakan "Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia dan BPD Bali selalu mendukung dan mempercepat digitalisasi daerah karena digitalisasi telah menjadi katalisator yang kuat dalam meningkatkan perekonomian di Bali," ujarnya saat Kick-Off dan Sosialisasi Kartu Kredit Indonesia(KKI) Provinsi Bali di Denpasar, Selasa(25/7/2023).

Implementasi KKI merupakan sebuah inovasi dalam belanja daerah yang menjadi ciri khas Bali untuk selalu berinovasi pada digitalisasi daerah. 

R Erwin Soeriadimadja juga menjelaskan Pertumbuhan ekonomi Bali pada TW I 2023 berada di posisi 6 Nasional dengan pertumbuhan 6,04% (yoy), di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yaitu 5,03% (yoy). Aksesibilitas dan Inklusi Keuangan di Bali sangat tinggi yaitu di posisi 5 Nasional dengan Indeks Literasi Keuangan 57,66% dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 92,21% berdasarkan hasil survei Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 oleh OJK. 

Kemajuan teknologi telah mendorong munculnya beragam jenis profesi dan pekerjaan baru, bahkan Canggu Bali mendapatkan predikat tempat terbaik nomor 1 untuk lokasi bekerja bagi para digital nomad. Dimana digitalisasi ini telah membuka peluang baru bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bali untuk berinovasi dan mencapai pasar yang lebih luas termasuk ekspor ke luar negeri.

Layaknya Platform e-commerce, digital marketing, dan pembayaran secara online yang telah membantu UMKM Bali memperluas jangkauan dan meningkatkan daya saing. 

"Untuk mengakselerasi digitalisasi yang sedang Bali lakukan, hari ini kita akan segera menyaksikan Kick-off dan Sosialisasi KKI di Provinsi BaliPada saat ini terdapat 6 (enam) Pemda Bali yang telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kartu Kredit Pemerintah Daerah, dan harapannya kegiatan hari ini dapat mempercepat penerbitan 4 (empat) Perkada lagi,"ungkapnya.

Proses implementasi KKI di Bali menghadapi tantangan. Salah satunya adalah dengan kompatibilitas antara sistem KKI dengan sistem informasi yang telah ada di Pemda. Namun hari ini kita akan membuktikan, bahwa dengan kolaborasi, inovasi dan sinergi antara Pemda, Bank Indonesia dan BPD Bali, KKI tetap dapat diimplementasikan. 

"Kami yakin implementasi KKI ini dapat mempertahankan Bali sebagai provinsi digital. TP2DD Provinsi Bali mendapatkan Juara 1 TP2DD Provinsi terbaik di Jawa- Bali, TP2DD Kabupaten Buleleng mendapatkan Juara 1 TP2DD Kabupaten terbaik di Jawa-Bali dan BPD Bali sebagai Bank RKUD terbaik di Nasional, dan semoga prestasi ini dapat ditingkatkan di 2023,"imbuhnya.

Kapuspen TNI: Panglima TNI Tidak Pernah Menyampaikan Statmen Terkait Al-Zaitun

JAKARTA -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali diterpa berita bohong atau hoax. Sebuah akun tik tok menggungah video yang menunjukan potongan foto Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. Dalam unggahan itu diberi judul "Dengan tegas Panglima TNI minta Panji Gumilang segera dihukum mati terbukti sudah mengancam keutuhan NKRI".

Dalam video berdurasi 10'.09" itu bernarasi “Dengan tegas Panglima TNI minta Panji Gumilang segera dihukum mati terbukti sudah mengancam keutuhan NKRI. Berikut pimpinan Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang kini tengah ramai menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Hal ini bermula saat pondok pesantren Al-Zaytun menerapkan ajaran yang menyimpang dari agama Islam. Selain dianggap sesat di dalam komplek pondok pesantren Al-Zaytun dikabarkan bahwa terdapat sebuah bunker tempat menyimpan dan memproduksi senjata api. Menanggapi pemberitaan tersebut pimpinan Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang tidak menampik jika di dalam komplek Al-Zaytun terdapat ruang bawah tanah yang merupakan gudang persenjataan. Hal ini memang sudah Panji Gumilang persiapkan berjaga-jaga jika banyak pihak yang tidak senang dengan ajaran yang diterapkan Pesantren Al-Zaytun.”

Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono menyatakan bahwa narasi yang disampaikan di media sosial tik tok tersebut adalah tidak benar atau hoax. “Dia (Pembuat video) mengomentari Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono. Seharusnya pangkatnya Bintang empat menggunakan garis pinggir warna merah dan Logo satuan dilengan kiri menggunakan Mabes TNI segi lima berwarna merah.  Namun bukan seperti yang terlihat di video menggunakan Logo Angkatan Laut. Kemungkinan Foto tersebut adalah foto Laksamana TNI Yudo Margono saat menjabat Kepala Staf Angkatan Laut,” kata Kapuspen TNI.

Lebih lanjut Laksda Julius Widjojono menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, video tersebut diunggah oleh akun Snack Video @yusufcreator204 dengan link http://sck.io/p/jm3Vf070. kemudian diviralkan tik tok dengan user24967486344 telah dilike 14.4K, dikomentari 3.498, dibagikan 2.571. "Ini merupakan tindakan dari oknum yang sengaja ingin menyudutkan kredibilitas TNI. Ini ada unsur pidananya,” jelas Laksda Julius Widjojono

Kapuspen TNI meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi konten atau tayangan di media sosial. Jangan mudah percaya, pastikan kebenaran sebuah berita atau konten tersebut kepada pihak yang berkompeten. “TNI berharap dan mengajak seruruh masyarakat Indonesia untuk selalu berkarya hal-hal positif yang bersifat membangun dan edukasi,” tutup Laksda Julius Widjojono.

“Lebih Khusus kepada pemilik akun Snack Video dengan ID yusufcreator204 untuk berhenti membuat kreasi-kreasi yang tidak didukung dengan data yang benar dan meminta sesegera mungkin membuat video klarifikasi bahwa video yang telah dia viralkan sebelumnya tidak benar,” tegasnya.

DPRD Bali Lakukan Studi Tiru ke Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, Bali Kini. Net - Dalam mendapatkan masukan serta  pembanding bagi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali menyusul  disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Bali, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali bersama Forword DPRD Bali yang terdiri berbagai media khususnya yang ngepos di Dewan.

Dalam study tiru  ke Daerah Istimewa Yogyakarta dua lembaga didatangi para awak media dalam Forum Wartawan Dewan (Forward) Bali ini yakni Kantor Paniradya Kaistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu dan Kamis (12-13/7/2023).

Rombongan yang dipimpin langsung Sekwan DPRD Bali I Gede Indra Dewa Putra, SE, MM, didampingi Kabag Persidangan I Gst Agung Nyoman Alit Wikrama, S.Sos, M.Si, Kasubag TU, Kepeg, Humas dan Protokol Kadek Putra Suantara serta jajaran disambut oleh Paniradya Pati Kaistimewaan DIY Aris Eko Nugroho, SP, M.Si, didampingi Kabag Pelayanan dan Umum Ariyanti Luhur Tri Setyarini, S.H.

Sekwan DPRD Bali Gede Indra Dewa Putra memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan jajaran Paniradya DIY yang telah menerima Forum Wartawan Dewan yang bersinergi dengan Setwan DPRD Bali.

Gede Indra menegaskan tujuan mengunjungi Paniradya Kaistimewaan DIY selain menjalin silaturahmi juga ingin mendapatkan gambaran dan menggali secara utuh keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai UU No. 13 Tahun 2012. Khususnya kewenangan pengelolaan pemerintahan dan kebudayaan, lebih spesifik lagi berbagai regulasi turunan dari UU DIY sehingga dapat dijadikan materi  pembanding bagi Bali. Dimana, Provinsi Bali baru memiliki Undang-Undang tentang Provinsi Bali No. 15 Tahun 2023. 

‘’Kami berharap dapat menggali informasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta ini. Karena pada dasarnya Bali dan Yogyakarta memiliki sedikit kemiripan baik sebagai tujuan destinasi wisata dunia maupun kelestarian masyarakat budayanya. Kurang lebih ingin mendapatkan masukan tentang hal-hal yang menonjol dari sisi regulasi,’‘ ujar Gede Indra seraya mengatakan sekaligus menambah wawasan para jurnalis dalam meningkatkan kualitas pemberitaan.

Kabag Pelayanan dan Umum Ariyanti Luhur Tri Setyarini, S.H. menjelaskan Paniradya Kaistimewan merupakan lembaga baru yang dibentuk berdasarkan Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perdais Nomor 1 Tahun 2018, Paniradya Kaistimewan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan pengoordinasian administratif urusan keistimewaan.

Tahun 2022 menjadi tahun ke-10 Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sah diberlakukan, yaitu sejak UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY ini disahkan oleh DPR RI, tepat pada tanggal 31 Agustus tahun 2012 silam. 

‘’Paniradya Kaistimewan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan, dan pengendalian urusan keistimewaan serta pengoordinasian administrasi urusan keistimewaan,’’ ujar Ariyanti.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Paniradya Kaistimewan mempunyai fungsi Perumusan Program Kerja Paniradya Kaistimewan; Pengordinasian Penyusunan Kebijakan Urusan Keistimewaan; Pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Program Keistimewaan; Penyelenggaraan Pembinaan di Bidang Perencanaan Program Keistimewaan; Penyelenggaraan Pengendalian Program Keistimewaan; Penyelenggaraan Kegiatan Kesekretariatan; Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Hubungan Antar-Lembaga; Penyelenggaraan Pelayanan Parampara Praja; Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Paniradya Kaistimewan; dan Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan oleh Gubernur Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Paniradya Kaistimewan.

Terkait UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang sudah berjalan 11 tahun dengan mendapatkan kucuran dana istimewa setiap tahun, Ariyanti memberi masukan setelah terbitnya UU No. 15 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Bali maka segeralah diikuti dengan regulasi-regulasi daerah supaya pelaksanaannya kuat. 

Sementara itu, Paniradya Pati Kaistimewaan DIY Aris Eko Nugroho, SP, M.Si menambahkan sejak UU No. 13 Tahun 2012 diberlakukan dana dari Kemenkeu (Pemerintah Pusat) sejak tahun 2017 sudah direalisasikan di atas 95 persen setiap tahunnya.

‘‘Selama ini kami harus mengusulkan karena jika tanpa usulan maka tidak akan mendapatkan dana istimewa karena di situ ada pembahasan tidak saja di Kemenkeu, juga dengan Bappenas, Mendagri dan Kementerian Teknis. Setelah diusulkan kemudian dibahas, ada pertimbangan-pertimbangan misalnya ada penilaian tentang kewajaran, sesuai RPJPD, RPJMD, maupun RPJPN dan RPJMN, selain evaluasi tahun-tahun sebelumnya,‘‘ ucap Aris memaparkan.

Berkaitan dengan teknis pertanggungjawaban dana istimewa ini, transfernya tiga kali yakni 15 persen, 65 persen dan 20 persen. Setiap persentase harus ada pertanggungjawaban kinerja 80 persen dan keuangan 80 persen. ‘‘Uangnya sudah ditransfer semua tetapi jika di lapangan kinerjanya belum menunjukkan 80 persen maka kami tidak akan ditransfer untuk termin berikutnya sehingga setiap saat kami akan ketemu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian Teknis,‘‘ ujarnya seraya menegaskan temuan ada karena bagian dari proses tetapi temuan selama ini bersifat administrasi dengan mengembalikan kelebihan APBD-nya.

Ia menyebut total APBD DIY kurang lebih Rp 6 triliun, termasuk dana istimewa dari pusat sebesar Rp 1,4 triliun tahun 2023. Sempat tiga tahun stagnan sejak tahun 2020 - 2022 mendapatkan sebesar Rp 1,3 triliun tiap tahun.

Ditanya dampak terhadap kemiskinan dari UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan digelontorkan dana istimewa setiap tahun, Aris mengatakan walau ada beragam data namun intinya sangat bisa menekan kemiskinan. Selain itu yang agak unik ada indek lain yang menggambarkan berbeda dimana indek kebahagiaan dan indek demokrasi cukup istimewa. Selanjutnya di anggaran perubahan pertama tahun 2023, pihaknya akan melakukan berkaitan dengan penurunan stunting yang difokuskan di 15 kecamatan di Yogyakarta. 

‘‘Selain teman-teman Bali ke DIY kami juga ingin belajar ke Bali karena kami berkeyakinan semua daerah sebenarnya punya lokal wisdom yang bisa diterapkan, ATM - bisa amati, tiru dan menyempurnakan. Kami tidak merasa Yogya itu bisa menyelesaikan sendiri, kami juga belajar banyak di Bali dimana kami belajar tentang pengalokasian berkaitan dengan dana desa dinas dan desa adat,‘ tegasnya .(*/Ar)

Tim SAR Basarnas Bali Simulasi Evakuasi Korban Di Ketinggian

KUTUH -- Pada hari ke tiga latihan SAR satuan di ketinggian, seluruh peserta berjumlah 22 orang melakukan simulasi evakuasi terhadap 2 korban yang terjatuh dari tebing, Jumat (23/6/2023), pukul 09.30 Wita. Kegiatan dimulai dari penerimaan berita keadaan darurat oleh petugas siaga, selanjutnya tim SAR yang terlibat melaksanakan penyiapan peralatan dan bergerak menuju lokasi kejadian. 

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali), Gede Darmada, S.E., M.A.P. menyaksikan secara langsung pelaksanaan simulasi. Hadir pula stakeholder yang mendukung pelaksanaan kegiatan latihan SAR ini, diantaranya dari Samapta Polda Bali dan Bali Bhuana Rescue. 

Setibanya di tempat kejadian, tim SAR melakukan briefing pembagian tugas dan kemudian mereka bergegas menyiapkan peralatan evakuasi. Dua orang rescuer diturunkan ke bawah tebing untuk memberikan pertolongan pertama. Korban dengan kondisi cukup parah dinaikkan ke atas tebing dengan menggunakan tandu. Sementara 1 orang korban masih dalam kondisi cukup baik dan tidak memerlukan penanganan khusus. Dalam evakuasi ini dipraktekkan teknik lifting menggunakan MAS (mechanical accent system) 6:1. Dengan teknik ini penarikan korban menjadi lebih ringan. 

Simulasi evakuasi berjalan lancar dan tidak ditemukan kendala. Kepala Kantor Basarnas Bali mengapresiasi atas keseriusan seluruh personil dalam pelaksanaan latihan SAR ini. "Dalam bidang pencarian dan pertolongan memang menjadi tugas pokok Basarnas maka harus betul dipahami teknisnya dan tahapan-tahapannya," tegas Darmada. Menurutnya untuk menjadi seorang personil yang terampil dan profesional salah satu kuncinya adalah dengan terus berlatih secara rutin. 

"Pertahankan skill, ilmunya dan kekurangan agar dikoreksi dalam diri masing-masing, semua individu harus memiliki peran, dimana penugasan di tim harus sudah jelas, sehingga hal-hal diperhatikan secara detail," jelasnya, saat memberikan sambutan pada upacara penutupan Latihan SAR Satuan di Ketinggian. (ay/hmsdps)

Pointer Kegiatan Ketua Dekranasda Bali dalam Dialog Perlindungan Kain Tenun Tradisional Bali

Denpasar, Bali Kini - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster tampil sebagai pembicara pada acara dialog bertajuk Apa Kabar UMKM (AKU) Bali yang disiarkan langsung dari Studio TVRI Bali, Kamis (22/6/2023). Dialog yang mengusung tema ‘Perlindungan Kain Tenun Tradisional Bali’ itu juga menghadirkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kumham Bali Alexander Palti sebagai narasumber.

Memulai paparannya, Ny. Putri Koster menerangkan bahwa keseriusannya dalam melakukan upaya perlindungan dan pelestarian kain tenun tradisional Bali dilatarbelakangi besarnya ancaman terhadap salah satu karya warisan leluhur tersebut. “Tahun pertama mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Dekranasda, Ibu banyak  banyak belajar dan mendengar masukan dari para pakar terkait dengan ragam produk kerajinan Daerah Bali,” katanya. Salah satu masukan yang ia peroleh adalah keberadaan tenun endek dan songket yang saat itu belum punya HAKI. Persoalan lain, hasil survei UNHI juga membuktikan bahwa hanya 13 persen kain hasil tenunan perajin Bali yang beredar di pasaran. “Sisanya yang dijual adalah endek yang diproduksi di luar Bali,” cetusnya. Persoalan berikutnya adalah ancaman terhadap songket, dimana motif kain ini dijiplak lalu diaplikasikan pada bordir dengan harga jual yang jauh lebih murah dari tenun aslinya. Yang terbaru, kain gringsing yang booming karena dikenakan delegasi G20, belakangan juga diaplikasikan pada kain printing atau jenis tenun yang bukan double ikat. 

Jika situasi itu dibiarkan, ia khawatir keberadaan kain tenun tradisional Bali akan makin terancam dan bukan tidak mungkin suatu saat akan punah. “Memang punahnya tidak dalam waktu dekat, tapi bisa jadi 20 tahun lagi. Itu kalau pembiaran terus terjadi,” ujarnya. Oleh sebab itulah ia menjadikan upaya perlindungan dan pelestarian kain tenun tradisional ini sebagai salah satu program prioritas Dekranasda Bali. 

Dekranasda Bali juga menjadikan Pameran IKM Bali Bangkit sebagai media untuk melakukan edukasi kepada pelaku UMKM agar memasarkan produk hasil perajin lokal. Sejalan dengan itu, Dekranasda Bali juga berupaya untuk menyadarkan konsumen agar mendukung upaya pelestarian dengan membeli produk asli karya perajin Bali. 

Selain menggencarkan upaya sosialisasi dan edukasi, bersinergi dengan pemerintah, Dekranasda Bali memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas keberadaan endek dan songket sehingga dua kain itu telah terdaftar sebagai Hak Kekayaan Komunal masyarakat Bali. “Kain rangrang juga telah kita daftarkan, tapi masih dalam proses,” imbuhnya. 

Ditambahkan olehnya, upaya perlindungan dan pelestarian kain tenun tradisional membutuhkan sinergi, kolaborasi serta dukungan dari berbagai komponen. “Semua harus berperan aktif. Penjual jangan lagi mau memasarkan produk tiruan, dengan demikian hasil karya perajin akan terserap pasar dan mereka akan lebih bergairah dalam berkarya. Konsumen juga terus kita edukasi tentang pentingnya memberi penghargaan pada hasil karya perajin lokal,” urainya. Selain itu, ia juga sangat berharap dukungan dari lembaga terkait, dalam hal ini Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. 

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kumham Bali Alexander Palti menyatakan komitmen dan dukungannya terhadap upaya yang dilakukan Dekranasda Bali. Ia menegaskan, ancaman terhadap kelestarian kekayaan intelektual warisan leluhur bukanlah hal yang baru. “Mengatasi persoalan itu, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal ini membuktikan kepedulian pemerintah terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual,” sebutnya. 

Mengimplementasikan UU tersebut, jajaran Kementerian Hukum dan HAM gencar melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar punya kesadaran untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas karya yang mereka ciptakan agar memperoleh perlindungan hukum serta tak mudah diklaim oleh pihak lain. Terkait tindakan jika di lapangan ditemukan adanya pelanggaran, sesuai amanat UU, jajaran Kemenkumham lebih mengedepankan upaya persuasif. Dijelaskan olehnya, hal lain yang perlu dipahami masyarakat adalah pelanggaran terhadap hak cipta termasuk delik aduan. “Jadi, jika dianggap ada pelanggaran, kami baru bisa tindaklanjuti kalau ada pengaduan,” pungkasnya.

Digitalisasi Pasar Tradisional: Pasar Seni Ubud S.I.A.P QRIS

BALIKINI.NET | BALI — Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo secara langsung meresmikan S.I.A.P QRIS (Sehat, Inovatif, Aman, Pakai QRIS) Pasar Seni Ubud Go Digital pada Sabtu (03/06). Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi Bank Indonesia, dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan BPD Bali dalam mendorong digitalisasi transaksi pembayaran di pasar

tradisional di wilayah Ubud. Kegiatan S.I.A.P QRIS Pasar Seni Ubud Go Digital turut dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, Asisten Gubernur Bank Indonesia, Dicky Kartikoyono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, Penglingsir Puri Agung

Ubud, Tjokorda Gde Putra Sukawati, Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, serta jajaran OPD dan perbankan di wilayah Ubud dan Kabupaten Gianyar.

Dalam sambutannya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengapresiasi kegiatan peresmian S.I.A.P QRIS Pasar Seni Ubud Go Digital. Pasar Seni Ubud yang baru saja direvitalisasi akan semakin lengkap dengan adanya implementasi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). Implementasi QRIS diharapkan dapat terus memajukan kesejahteraan masyarakat dan mendorong penerimaan daerah. Lebih lanjut, diharapkan pula ekonomi dan pariwisata Kabupaten Gianyar dapat terus tumbuh positif disertai dengan penggiatan pelestarian budaya dan alam yang selama ini menjadi salah satu keunggulan Gianyar khususnya wilayah Ubud.

Capaian digitalisasi dan implementasi QRIS di Provinsi Bali sudah diakui secara nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyampaikan bahwa Provinsi Bali mendapatkan penghargaan sebagai provinsi dengan implementasi digitalisasi tercepat secara nasional. Kegiatan peresmian S.I.A.P QRIS Pasar Seni Ubud

Go Digital menjadi salah satu agenda Bank Indonesia untuk terus meluaskan akseptansi digitalisasi pada sektor pembayaran. Dengan adanya QRIS, diharapkan bisa mempermudah transaksi masyarakat dan berdampak pada peningkatan penerimaan daerah Kabupaten Gianyar.

Sementara itu, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra juga menyambut hangat kegiatan peresmian S.I.A.P QRIS Pasar Seni Ubud Go Digital. Pasca terkendalinya COVID-19 dan kembalinya kunjungan wisatawan ke Ubud, Pasar Seni Ubud menjadi salah satu destinasi belanja yang dikunjungi baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Pasar Seni Ubud yang saat ini telah direvitalisasi, telah menjadi sebuah pasar modern dengan penataan lokasi yang layak dan bersih. Dengan keberadaan QRIS sebagai media pembayaran transaksi, diharapkan akan semakin memberi nilai tambah kepada Pasar Seni Ubud di mata para wisatawan. Transaksi dapat dilakukan lebih mudah, cepat dan juga bisa memudahkan para pedagang dalam hal pencatatannya.

Dalam kunjungan ke Ubud, Gubernur Bank Indonesia juga menyempatkan berdialog dengan Penglisir Ubud di Puri Agung Ubud. Saat peninjauan Pasar Seni Ubud, juga disertai dengan kegiatan live experience transaksi QRISCross Border Thailand dan Malaysia menggunakan m-banking BPD Bali. Penyelenggaraan peresmian S.I.A.P QRIS Pasar Seni Ubud Go Digital diharapkan dapat menjadi akselerator digitalisasi pasar tradisional dan membantu meningkatkan produktivitas sektor riil yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang hijau, tangguh, dan sejahtera. (*)

Maknai Hari Kebangkitan Nasional, Jadikan Setiap Tantangan Sebagai Peluang Baru Untuk Bangkit

Denpasar, Bali Kini  - Selama tiga tahun terakhir, di tengah kekurangan, tantangan dan masalah yang kita hadapi bersama, kita berjuang bersama  dalam melaksanakan penanganan pandemi COVID-19 sekaligus untuk memulihkan   perekonomian bangsa. Banyak hal-hal baru yang sebelumnya kita tidak tahu, kita dapatkan dari terjadinya pandemi Covid 19. Tantangan tantangan yang kita hadapi tersebut hendaknya kita jadikan peluang baru  untuk bangkit, baik itu dalam bidang kesehatan, sosial dan ekonomi. 

Harapan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dalam wawancaranya dengan awak media seusai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-115, di Halaman Kantor Gubernur Bali, Senin (22/5).

Lebih jauh, Wagub Bali menyampaikan kedepannya masih ada tantangan tantangan yang akan kita hadapi serta kesempatan yang harus kita manfaatkan. Untuk itu, Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bahu-membahu berkolaborasi menerapkan nilai-nilai persatuan juga kesatuan dalam                   mewujudkan kebangkitan bangsa kita dari berbagai krisis global, baik kesehatan dan perekonomian. 

“Untuk para generasi muda saya harapkan jadikan  setiap tantangan menjadi peluang baru untuk bangkit. Kesempatan yang diberikan serta fasilitas-fasilitas yang  telah disiapkan  pemerintah dimanfaatkan dengan baik dan kita semua bersinergi, bersatu membangun peluang peluang baru untuk mewujudkan masa depan lebih baik," imbuhnya. 

Sementara itu Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika Moh. Mahfud MD dalam sambutannya yang dibacakan Wagub Cok Ace, mengajak kita semua menjadikan  momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-115 dimaknai  sebagai upaya membangun semangat kebangsaan untuk bangkit pasca pandemi. Capaian-capaian yang telah raih kita pertahankan dan terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan Bangsa Indonesia. Selain merayakan berbagai capaian Bangsa Indonesia, Hari Kebangkitan Nasional juga kita maknai dengan mensyukuri segala langkah kemajuan, perbaikan, atau bahkan pelajaran yang didapatkan dari perjuangan kita.

Mahfud MD juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus mempertahankan bara api semangat kebangkitan nasional sembari merapatkan barisan perjuangan kita dengan menunjukkan kerja keras, kerja cerdas, juga kerja bersama demi kemandirian dan kemajuan bangsa yang berkelanjutan. 

Upacara Hari Peringatan Kebangkitan Nasional ke 115 yang mengangkat tema “Semangat Untuk Bangkit” pada pagi hari ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Bali, para pejabat eselon 4, eselon 3, para pejabat fungsional muda dan madya serta fungsional umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.[r1]