Jajaran Pemkab Tabanan Ikuti Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023

BALIKINI.NET | TABANAN — Sekda I Gede Susila bersama jajaran Forkopimda, Inspektur dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, mengikuti kegiatan zoom meeting Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 terkait pemantapan dan konsulidasi penyelenggaraan pengawasan daerah, Rabu, (25/1).

Zoom meeting Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 ini dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian. Kegiatan turut dihadiri Irjen Kemendagri RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, beserta jajaran terkait dan juga turut dihadiri oleh para Inspektur di seluruh Indonesia secara langsung maupun daring.

Rakor ini sekaligus juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU dari Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri tentang Kerjasama APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan. Serta Rakor ini juga merupakan tindak lanjut hasil Rapat Forkopimda dengan Presiden RI.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Menteri Tito menyampaikan terimakasih atas kehadiran seluruh undangan, khususnya para Inspektur Daerah. Menteri tito juga menyinggung, bahwa, Rakor ini sangat penting dilaksanakan untuk menjaga konsulidasi penyelenggaraan pengawasan daerah.

"Harapan yang paling utama saya kira adalah masalah pertumbuhan ekonomi harus tetap dijaga ditengah situasi global yang tidak menentu. Kita termasuk bagus, sistem perekonomian kita 5,7 persen dan itu adalah suatu hal yang luar biasa ditengah ketidakpastian global," ungkap Tito.

Disamping itu, tingkat Inflasi juga dikatakan Tito masih terjaga diangka 5,5 persen yang artinya kenaikan barang dan jasa masih minor dan masih minim tidak berdampak luas kepada masyarakat. Hal ini dikatakannya patut disyukuri karena ada banyak negara yang mengalami Inflasi yang sangat besar yang menyebabkan politik dan keamanan negara terganggu.

Untuk itu, Menteri Tito menegaskan kepada seluruh jajaran dan undangan yang hadir agar betul-betul mampu mengelola APBN dan APBD serta PAD di masing-masing daerah agar betul-betul diproyeksikan pada kegiatan yang efektif dan efisien. Dimana belanja pemerintah merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi, sehingga harus tepat sasaran untuk pertumbuhan daerah masing-masing.

Gubernur Koster Sebut Karangasem Punya Peradaban Yang Kuat Dilihat Dari Kekayaan Tradisinya

BALIKINI.NET | KARANGASEM — Gubernur Bali I Wayan Koster Berkunjung ke Kabupaten Karangasem untuk mempresentasikan pencapaian pembangunan Bali dengan Implementasi visi yaitu "Bangun Sat Kerti loka Bali" melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru pada Rabu (25/1/2023). 

Acara yang digelar di Gedung MPP (Mall Pelayanan Publik) Karangasem ini dihadiri oleh Bupati Karangasem, Wakil Bupati dan seluruh jajaran Pemkab Karangasem serta undangan dan perwakilan dari masyarakat seperti Bendesa, Tokoh masyarakat, Penglingsir Puri, tokoh seniman, MDA, Kepala Sekolah, Perwakilan Siswa SMA dan lain-lain.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster memperkenalkan "44 Tonggak peradaban Penanda Bali Era Baru" pada masyarakat Karangasem. Dalam hal ini, menurut Gubernur Koster Kabupaten Karangasem mempunyai peradaban yang kuat dalam hal kebudayaan karena memiliki tradisi yang kuat. Contohnya ialah salah satu tarian yang ditampilkan dalam acara tersebut yakni Tari Gebug Ende, Tari Puspa Hredaya yang merupakan maskot Karangasem. "Kabupaten Karangasem mempunyai banyak tradisi dan unik menandakan bahwa Karangasem punya peradaban yang kuat dalam hal kebudayaan harus dibangkitkan kembali," katanya.

Menurut Gubernur Koster, konteks Karangasem dalam "44 Tonggak peradaban Penanda Bali Era Baru" harus sesuai dengan budaya yang ada di Karangasem, adat tradisi seni budaya peradaban lokal. Karangasem memiliki tradisi khas dan unik serta karakteristik alam yang unik dan ini yang harus dilestarikan dibangkitkan. Seperti buah lokal yang khasnya yakni Salak, garamnya yang berkualitas, produksi arak Karangasem yang terkenal bagus serta tanaman bunga Khas yang hanya ada di Kabupaten Karangasem yakni Bunga Kasna. "Karangasem memiliki karakteristik alam yang unik juga. Ini yang harus dijaga dan diberdayakan serta dipromosikan supaya dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat," Tandasnya.

"Karangasem sendiri banyak menyimpan sesuatu yang istimewa menurut saya yang harus dibangkitkan sebagai sumber  nilai-nilai kehidupan maupun juga sumber perekonomian masyarakat," Sambungnya. Sementara, Gubernur Koster berharap agar Bupati Karangasem dapat membangun sumber daya lokal Karangasem, ia juga mengharapkan agar alam Karangasem tidak di eksploitasi secara berlebihan menjadi destinasi wisata agar tidak rusak karena Karangasem ini merupakan kekuatan spiritual yang baik jadi harus dijaga.

"Karena itu, harus ada perhatian dari provinsi ke depan dengan alokasi anggaran yang lebih memadai untuk menjadikan insentif pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karangasem ini ini agar tatanan terjaga dengan baik," kata Gubernur Koster. 

Sementara, Bupati Karangasem I Gede Dana menyampaikan terimakasihnya kepada Gubernur Koster karena telah memperhatikan Kabupaten Karangasem sebegitu detail. "Kami sampaikan terimakasih, salah satunya untuk anggaran BKK dari provinsi yang diberikan untuk kami sudah kami gunakan untuk membangun Karangasem, salah satunya dibidang pembangunan infrastruktur seperti Pura, jembatan, tribun dan lainnya. Sebagian besar kami gunakan dari Dana BKK," katanya.(Ami)

Wali Kota Jaya Negara Salurkan Santunan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Senilai Rp 5 Miliar

BALIKINI.NET | DENPASAR — Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyerahkan secara simbolis santunan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar kepada warga masyarakat, pada Selasa (24/1), di Kantor Wali Kota Denpasar.

Total santunan yang diserahkan mencapai lebih dari Rp 5 Miliar. 

Didampingi Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Bali Nusra Papua, Kuncoro Budi Winarno dan Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Bali Denpasar, Opik Taufik, penyaluran santunan ini diterima langsung oleh ahli waris dari tiga peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal tersebut.

Dari tiga peserta, dua orang peserta merupakan penerima santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atas  nama Robinsar dengan besaran nominal Rp 4.382.846.130 dan I Nyoman Parta dengan besaran nominal Rp 633.801.126. Sedangkan satu orang lainnya, atas nama Luh Gede Maryati merupakan penerima santunan Jaminan Kematian, sebesar Rp 42.000.000.  

Wali Kota Jaya Negara, berterima kasih kepada pihak BPJS Ketenagakerjan karena penyaluran santunan ini bisa terealisasi dengan baik dan lancar. 

"Atas nama Pemerintah Kota Denpasar, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang telah membantu segala proses klaim santunan ini," katanya. 

Jaya Negara berharap,  santunan yang diberikan dapat bermanfaat untuk menunjang perekonomian keluarga dan dapat digunakan untuk  biaya pendidikan bagi anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya. 

"Kepada ahli waris yang menerima klaim BPJS ini, mudah mudahan dapat tabah atas musibah yang terjadi, semoga santunan BPJS ini dapat meringankan beban keluarga,” harap Jaya Negara. 

Salah seorang ahli waris, Ahyati Nur mengungkapkan, dia dan keluarganya awalnya tidak menyangka akan menerima santunan jaminan sosial ini. 

"Saya sebagai ahli waris suami saya (Robinsar) benar benar tidak menyangka akan menerima jaminan sosial ini. Terima kasih tak terhingga saya ucapkan atas segala bantuan dan proses klaim yang tidak berbelit belit oleh BPJS Ketenagakerjaan ini," urai Ahyati Nur didampingi dua anaknya yang masih kecil. 

Di lain sisi, Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Bali Nusra Papua, Kuncoro Budi Winarno menjelaskan, perlindungan kepada para pekerja merupakan suatu hal krusial dan perlu diintensifkan. 

"Kami tadi sempat berbincang dengan para ahli waris penerima manfaat, dan mereka tidak menyangka akan menerima manfaat sebesar ini.  Memang secara nilai Rupiah yang diterima tidak akan mampu menggantikan kehilangan anggota keluarga, namun setidaknya melalui bantuan ini akan meringankan beban keluarga yang ditinggalkan," papar Kuncoro Budi. 

Sejauh ini, Kuncoro Budi menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar terkait dengan pemberian perlindungan ketenagakerjaan kepada masyarakat di Kota Denpasar. 

"Kami sangat mengapesiasi Bapak Wali Kota Jaya Negara dan jajarannya, yang telah memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada pegawai Non ASN di lingkungan Pemkot Denpasar. Kedepannya, kami berharap para masyarakat yang belum terlindungi, agar bisa mengakses perlindungan ketenagakerjaan ini," harapnya. 

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Bali Denpasar, Opik Taufik menyebut, saat ini target dan fokus tahun ini pihaknya adalah menyasar para pekerja sektor informal atau pekerja mandiri. 

"Saat ini yang masih menjadi target kami adalah para pekerja sektor informal atau mandiri karena catatan kepesertaan baru di bawah 15%. Kami harus terus berusaha untuk menyadarkan  masyarakat, termasuk di Kota Denpasar betapa pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai perlindungan bagi dirinya," kata Opik Taufik.

Antisipasi Bahaya Nitrogen, Puskesmas 2 Denpasar Barat Lakukan Pengawasan ke Sekolah-Sekolah

BALIKINI.NET | DENPASAR — Nitrogen berdampak tidak baik bagi kesehatan. Namun Nitrogen cair akhir-akhir ini ditemukan pada produk pangan siap saji. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Puskesmas Denpasar 2 Denpasar   Barat melakukan pengawasan makanan yang mengandung Nitrogen di SD 2 dan SD 7 Pemecutan Klod. Hal ini disampaikan Kepala Puskesmas 2 Denpasar Barat dr. Lanawati, M.Kes saat dihubungi Selasa (24/1).

Lebih lanjut dikatakan, dalam pengawasan yang dilakukan tidak ditemukannya pedagang atau makanan kantin yg mengandung nitrogen sejenis ice smoke atau ciki ngebul.

Menurutnya Nitrogen cair mulanya digunakan untuk membekukan dan mengawetkan bahan makanan. Namun, seiring perkembangannya, bahan kimia ini juga digunakan untuk meningkatkan daya tarik makanan dan minuman ringan, termasuk chiki ngebul atau yang dikenal dengan ice smoke.

Nitrogen cair memunculkan efek asap yang terasa dingin pada makanan dan minuman. Meski unik, ada sejumlah bahaya nitrogen cair yang mengintai kesehatan. bahaya makan makanan yang mengandung nitrogen cair yang perlu diwaspadai yakni sulit bernapas, sakit perut, lambung berlubang, luka bakar, bahkan sampai menimbulkan kematian. 

"Mengatisipsi hal tersebut maka kami melakukan pengawasan terhadap jenis makanan atau pangan ke sekolah sekolah," ucap dr. Lanawati.

Kegiatan itu  juga sebagai  tindak lanjut dari surat edaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Pengawasan dan sosialisasi ke juga dilakukan ke pedagang jajanan disekitar sekolah dan kantin sekolah. 

Kegiatan ini menurutnya tidak semua sekolah dilakukan, namun pihaknya hanya mengambil sampel saja, terutama sekolah sekolah yang banyak dikelilingi pedagang jajanan di sekitar sekolah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar jangan sampai timbul korban. 

Untuk selanjutnya pihaknya tetap melakukan edukasi, namun edukasi  dilakukan lewat WA group ke semua sekolah. (ayu)

Tahun ini 15 Gedung Sekolah Dasar Direhab

BALIKINI.NET | JEMBRANA — Wakil Bupati Jembrana IGN Patriana Krisna bersama Kabid Pendidikan Dasar Nyoman Koriawan,ST.,MT dan Pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Mendoyo I Ketut Marhendra,S.Pd meninjau gedung Sekolah Dasar yang rusak di Kecamatan Mendoyo. Selasa (24/1/2023).

Rute peninjauan sekolah dasar dimulai dari SDN 1 Yehembang Kangin, SDN 3 Yehembang Kangin, SDN 5 Penyaringan dan terakhir SDN 1 Penyaringan.

Wabup IPAT saat dikonfirmasi mengatakan hal yang paling utama dalam Proses Belajar Mengajar (PBM), adalah kenyamanan guru dan murid-muridnya.

“Anak-anak kita yang belajar harus nyaman, begitu pula dengan guru-gurunya," katanya.

Wabup IPAT menyebutkan telah meninjau beberapa sekolah dasar yang di Kecamatan Mendoyo untuk melakukan pemetaan untuk mengetahui kebutuhan anggaran yang akan dikeluarkan dari APBD Kabupaten Jembrana.

"Ada beberapa sekolah yang kita kunjungi hari ini, karena DAK tidak dapat mengatasi semuanya, kita lakukan inventarisasi untuk menentukan prioritas pemberian rehab gedung sekolah yang bisa kerjakan dengan APBD, kita usahakan pada perubahan anggaran tahun ini, ruang belajar menjadi prioritas utama dilakukan rehab," sebutnya.

Pihaknya mengatakan dari 182 Sekolah Dasar di Jembrana tahun 2023 mengajukan 15 Sekolah Dasar untuk mendapat perehaban melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Kemendikbudikti. 

"Tahun ini kita ajukan 15 gedung sekolah dasar di Jembrana, semoga perehaban dapat selesai akhir tahun 2023, ini untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di Kabupaten Jembrana,"tutupnya.( Gusti/humas)

Sarjana Pertanian Universitas Warmadewa Dituntut Tetap Meningkatkan Kompetensi

Denpasar. Bali Kini -  Sarjana Pertanian dituntut tetap mampu meningkatkan kompetensi untuk mampu bersaing di era global. Peningkatan kompetensi menjadi agar  tetap mampu unggul dan memenangkan persaingan serta memberikan kontribusi dalam pengembangan pertanian di tengah masyarakat.

"Mari kita semua selalu introspeksi diri untuk menambah kompetensi sehingga kita bisa hidup sukses dan mampu bertahan dalam persaingan yang sangat ketat di era global" kata Dekan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, Ir Dewa Nyoman Sadguna M.Agb disela-sela acara Yudisium Sarjana LXX, Periode I Tahun 2023, Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa di Denpasar, pada Selasa (24/1).

Sadguna mengungkapkan kedepannya dengan adanya lembaga sertifikasi profesi maka lulusan Fakultas Pertanian Unwar akan dilengkapi dengan sertifikat profesi. Harapannya sarjana pertanian lulus tidak hanya mendapatkan ijazah tetapi juga sudah dilengkapi dengan surat pendamping ijazah.

Harapan yang sama juga disampaikan perwakilan orang tua calon wisudawan Agustina. "Saya berharap agar tetap belajar dan meningkatkan kompetensi dimanapun bekerja dan bertugas" ujar Agustina.

Agustina menekankan sebagai sarjana pertanian hendaknya mampu terjun ke masyarakat dan memajukan pertanian. Menggunakan ilmu yang didapatkan seperti ilmu padi yaitu semakin berisi,  semakin merunduk.

Rohanis Yuliati, sebagai perwakilan calon wisudawan mengakui bahwa sebagai sarjana pertanian saat ini memikul tanggung jawab ilmu dan gelar yg cukup berat. Kendati demikian ia berkomitmen untuk tetap mampu menjaga nama baik almamater dan mampu mengimplementasikan ilmu yang telah didapat.[r1/ml]

Bupati Suwirta Minta PPS Bekerja Sesuai Peraturan yang Berlaku

BALIKINI.NET | KLUNGKUNG — "Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku," pesan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat menghadiri Acara Pelantikan, Pengambilan Sumpah Janji dan Bimbingan Teknis Badan Adhoc Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Klungkung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Selasa (24/1).

Bupati Suwirta menyarankan kepada KPU untuk dapat membuat iklan pendek mengenai pemahaman tentang pemilu serta membuat perencanaan pelaksanaan pemilu yang adil dan berkualitas. Bupati Suwirta mengharapkan agar PPS dapat menjalankan kewajiban dan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemilu dapat berjalan dengan damai, tenang, hasilnya aman, dan menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, dalam laporannya yang dibacakan Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Dharmawan melaporkan bahwa terhitung hari ini tanggung jawab atas segala tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 berada di pundak semua anggota panitia pemungutan suara yang baru saja dilantik. 

Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan perpanjangan tangan panitia pemilihan Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang hingga KPU RI. Sehingga wajib dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara hirarki wajib berada dalam satu garis komando tegak lurus. PPS dituntut bekerja secara profesional, mempunyai integritas, jujur, adil, loyalitas dan senantiasa menjaga netralitas. Dalam acara tersebut jumlah PPS yang dilantik sebanyak 177 orang. Turut hadir Forkompinda Kabupaten Klungkung, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkab Klungkung I Dewa Ketut Sueta Negara, serta undangan terkait lainnya. (klk/Cok).

2 WNA TERJEBAK AIR LAUT PASANG DI PANTAI NUNGGALAN

Badung , Bali Kini -  Tim SAR evakuasi 2 orang warga negara asing yang terjebak air laut pasang di Pantai Nunggalan, Kabupaten Badung, Senin (23/1/2023). Dari informasi yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) bahwa estimasi kejadian sekitar pukul 21.00 Wita. "Kami Terima info pada pukul 23.00 Wita dari teman korban, meminta bantuan evakuasi, " terang Gede Darmada, S.E., M.A.P., Kepala Kantor Basarnas Bali. Kedua WNA asal Russia dengan inisial GX (25/P) dan IK (25/L) berusaha bertahan dengan berlindung pada batu yang tinggi. 

Sebanyak 7 orang personil bergerak menuju Pantai Nunggalan. Penuturan dari Koordinator lapangan, Gede Suastra, mengungkapkan  bahwa proses evakuasi harus melewati medan yang ekstrim, akses menuju korban melewati jalan setapak dipinggir tebing dan selanjutnya berenang. "Kami membujuk korban untuk berenang dengan pelampung agar bisa naik ke atas melalui jalan setapak," terangnya. Proses mereka naik hingga sampai ke atas membutuhkan waktu kurang lebih selama 40 menit dengan cahaya terbatas. "Tak banyak orang umum yang mengetahui akses jalan setapak tersebut, kami mengetahuinya setelah berkoordinasi dengan security hotel seputaran Pantai tersebut," tutur Suastra. 

Operasi SAR selesai dilaksanakan pada Selasa (24/1/2023) pukul 00.46 Wita. Seluruh korban dalam keadaan selamat. Unsur SAR yang terlibat selama proses evakuasi diantaranya Basarnas Bali, Ditsamapta Polda Bali, Linmas Pecatu, Pecalang Desa Pecatu dan masyarakat setempat.  (ay/hm)

Perda RTRW Jembrana ditetapkan

BALIKINI.NET | JEMBRANA — Setelah melalui beberapa tahapan rapat paripurna, Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana Tahun 2022-2042 akhirnya disahkan menjadi Perda. Penetapan Perda itu disampaikan dalam Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022/2023, Selasa (24/1) di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana.

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi turut dihadiri secara langsung oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba, jajaran Forkopimda serta Kepala OPD dilingkungan Pemkab Jembrana.

Dalam pendapat akhirnya Bupati Tamba menyampaikan wujud syukur atas telah ditetapkannya Ranperda RTRW menjadi Perda. Keberhasilan ini menurutnya hasil kerja keras seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. "Ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda, satu tugas yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan telah berhasil kita tuntaskan. Saya meyakini, melalui hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif yang telah terbina selama ini, merupakan modal berharga dalam kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan masyarakat Jembrana Bahagia,"kata Tamba.

Dengan lahirnya Perda RTRW Jembrana 2022-2042, dimaksudkan untuk dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta untuk menumbuhkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. "Untuk itu, jiwa dari Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2022-2042 ini adalah pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan memperhatikan kondisi existing dan karakteristik masing-masing wilayah di Kabupaten Jembrana,"ujarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bupati asal desa Kaliakah ini menyebut arah kebijakan penataan ruang wilayah secara umum memperhatikan seluruh sektor dan potensi daerah dengan konsep keterpaduan dan saling terkait dan mendukung satu sama lain. "Artinya kedepan sektor unggulan daerah, seperti industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata dikembangkan saling mendukung dan bersinergi satu sama lain sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah,"ucapnya.

Dengan arah kebijakan itu, diharapkannya pengembangan sumber daya ekonomi benar-benar dapat mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta mengurangi kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Jembrana secara proporsional berdasarkan keunggulan komperatif dan kompetitif dalam batas-batas sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. "Muara dari arah kebijakan tersebut nantinya diharapkan dapat menumbuhkan elastisitas penyerapan tenaga kerja, ketersediaan lapangan kerja, efek ganda bagi masyarakat, besarnya sumbangan terhadap PDRB, pertumbuhan permintaan (demand) yang tinggi, dan ramah lingkungan," pungkasnya.(hmsj)

Wawali Arya Wibawa Buka Musrenbang Kecamatan Denpasar Barat

BALIKINI.NET | DENPASAR — Kecamatan Denpasar Barat kembali menggelar Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Kantor Kecamatan Denpasar Barat, pada Selasa (24/1).

Acara ini dibuka Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa yang ditandai dengan pemukulan gong dan dihadiri Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, anggota DPRD Kota Denpasar, serta instansi terkait lainnya.

Dalam laporannya Camat Denpasar Barat, IB Made Purwanasara mengatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Denpasar di kecamatan ini merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan desa/kelurahan yang di integritaskan dengan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Denpasar Barat.

Lebih lanjut dikatakannya, adapun dasar pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kota Denpasar di Kecamatan Denpasar Barat Tahun Anggaran 2024 sesuai Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan musrenbang, RKPD, yang merupakan tahapan penyusunan rencana Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana tahunan.

"Beberapa hal penting yang menjadi tujuan dilaksanakannya Musrenbang ini yaitu membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa dan kelurahan, menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah kota, dan yang terakhir yaitu menyepakati agar ter-realisasinya kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan sesuai dengan urutan atau rangking pertama dalam prioritas usulan kegiatan desa/kelurahan yang nantinya akan tertuang di dalam berita acara Musrenbang kecamatan," kata IB Purwanasara.

Sementara  Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD ini berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, maka pembangunan tahun ketiga (tahun 2024) dilaksanakan dengan tema pembangunan yaitu Memperkuat Daya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah Untuk Denpasar Maju.

Lebih lanjut dikatakannya, adapun prioritas pembangunan tahun anggaran 2024 menekankan pada Pendidikan dan Kesehatan, Ekonomi Kreatif Pariwisata dan Kebudayaan, Sosial dan Ketenagakerjaan, Insfratruktur dan Stabilitas Keamanan, serta Reformasi Birokrasi. "Kami berharap pelaksanaan Musrenbang ini mampu menyelaraskan pembangunan di kecamatan, desa, serta kelurahan dan tentunya selaras dengan visi visi Kota Denpasar," pungkas Arya Wibawa.