Upaya AS Satukan Peshmerga Guna Hadapi ISIS di Irak

 

Penasihat militer AS dan anggota koalisi lain tengah bekerja sama dengan pasukan Kurdi di Irak utara guna melawan ancaman ISIS. Bukan hanya modernisasi senjata yang diperlukan, tapi juga menyatukan pasukan yang selama ini terpecah akibat perpecahan politik lama di wilayah Kurdistan, Irak Utara. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington, DC.

Pemkot Denpasar Bersama BPN Pasang Patok Melalui Program Gemapatas

BALIKINI.NET | DENPASAR — Sebagai upaya mendorong kesadaran warga masyarakat untuk menandai tanah miliknya, Pemerintah Kota Denpasar bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) melaksanakan kegiatan pemasangan patok, melalui Program  Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) pada Jumat (3/2). 

Kegiatan ini dipusatkan di di area LC Pura Demak, Desa Pemecutan Kelod. Hadir saat itu, Asisten I Kota Denpasar yang membidangi Pemerintahan, I Made Toya dan Kepala Kantor BPN Kota Denpasar, Anak Agung Sri Anggraini. 

Tampak pula mendampingi, Camat Denpasar Barat, Ida Bagus Purwanasara serta Perbekel Desa Pemecutan Kelod, I Wayan Tantra, para pemilik tanah serta jajaran OPD terkait. 

Sebagai informasi, kegiatan pemasangan patok ini sendiri merupakan gerakan nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia dan dikomandoi langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto di lokasi pusat pelaksanaan, yakni Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa waktu lalu, pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sebanyak 1 juta patok.

Perbekel Desa Pemecutan Kelod, Wayan Tantra menyebut di lokasi LC Pura Demak, sebanyak 400 patok dipasang pada kegiatan pemasangan patok pagi tadi. 

"Suatu kehormatan bagi Desa Pemecutan Kelod bahwa kegiatan pemasangan patok di Kota Denpasar dipusatkan di LC Pura Demak. Harapan kami, gerakan ini nantinya dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terkait aset tanah yang dimiliki," katanya. 

Kegiatan pemasangan patok merupakan akselerasi pelaksanaan kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi Tahun 2023. 

"Pemasangan patok tanda batas tanah itu merupakan kewajiban masyarakat sebelum mendaftarkan tanahnya, agar saat petugas pengukuran akan mengukur batas tanahnya dapat lebih mudah dan cepat. Jadi kebetulan tadi, para pemilik lahan tanah ini kami undang juga untuk hadir dan menyaksikan," papar Wayan Tantra. 

Patok batas bidang tanah tersebut nantinya akan dipasang oleh masing-masing pemilik tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan. Dengan terpasangnya patok batas bidang tanah maka batas bidang tanahnya akan semakin jelas.

Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pemkot Denpasar Gelar Safari Kesehatan

BALIKINI.NET | DENPASAR — Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan menggelar Safari Kesehatan yang menyasar warga masyarakat, dalam rangkaian menyambut HUT Kota Denpasar ke 235. Berpusat di Banjar Gelogor Carik, Pemogan, kegiatan pada Jumat (3/2) ini diharapkan akan mampu meningkatkan derajat kesehatan warga masyarakat. Dinkes Kota Denpasar, turut pula menggandeng The John Fawcett Foundation (JFF), Yayasan Peduli Kemanusian (YPK) Bali, serta Puskesmas III Denpasar Selatan. 

Digelar sejak pagi hari,  Safari Kesehatan ini tampak dipenuhi oleh warga masyarakat yang antusias ingin memanfaatkan pelayanan kesehatan yang diberikan. Adapun pelayanan kesehatan yang disediakan meliputi screening kesehatan, pengecekan penyakit tidak menular seperti pemeriksaan gula darah dan tensi serta pemberian Vitamin A untuk anak anak.

Oleh pihak penyelenggara disediakan pula layanan pemeriksaan mata, pembagian kaca mata  hingga operasi katarak yang melibatkan The John Fawcett Foundation (JFF), organisasi kemanusiaan yang selama ini kerap membantu masyarakat di bidang pengobatan dan pemulihan penglihatan. Selain itu, terdapat pula layanan Fisioterapi yang dikoordinir oleh pihak YPK.

Kegiatan ini juga dihadiri Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa. 

Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes. 

Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara di tengah berlangsungnya  pemeriksaan kesehatan bagi warga mengatakan apreasiasi terhadap langkah yang diambil oleh Pemkot Denpasar melalui Dinas Kesehatan ini sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

"Dengan berkeliling ke desa/kelurahan seperti ini dan dengan fasilitas layanan kesehatan yang lengkap, saya berharap kegiatan ini bisa menjadi sarana bagi masyarakat mendapatkan edukasi untuk menjaga pola hidup sehat bagi masyarakat," ungkapnya. 

Kadis Kesehatan Kota Denpasar, dr. Candrawati, menyebut pelaksanaan Safari Kesehatan ini diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan bagi warga masyarakat secara optimal karena dilangsungkan dengan metode jemput bola dan berkeliling ke wilayah Puskesmas yang ada di Kota Denpasar. 

"Hari ini kami mengawali kegiatan Safari Kesehatan ini di Banjar Glogor Carik yang masuk dalam wilayah Puskesmas III Densel. Pada tahun 2023 ini, kami rencananya akan menggelar 11 kali Safari Kesehatan, dalam rangka HUT Kota Denpasar, dan 11 kali lagi dalam rangka HKN. Dengan bersafari seperti ini, kami berupaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat " jelasnya. 

dr. Candrawati menambahkan, pelaksanaan Safari Kesehatan ini juga  dilaksanakan pemberian vaksinasi booster  2 Covid 19 untuk masyarakat umum, yang saat ini tengah digencarkan oleh Pemkot Denpasar.

"Selain vaksin dan layanan kesehatan, warga masyarakat yang datang ke lokasi Safari Kesehatan ini juga bisa mendapatkan, pemeriksaan IVA sekaligus diberikan  penyuluhan tentang Kanker serviks,  layanan Fisioterapi oleh pihak YPK. Besar harapan kami, Safari Kesehatan ini bisa memberikan manfaat bagi warga masyarakat," harap dr. Candrawati

Lingkungan Sri Mandala Akhirnya Ditetapkan Secara Definitif

BALIKINI.NET | JEMBRANA — Lingkungan Sri Mandala menjalani proses yang sangat panjang hingga dapat ditetapkan secara definitif. Setelah menunggu hingga 22 Tahun ,akhirnya  Lingkungan Sri Mandala ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Lingkungan Sri Mandala, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana.

Surat Keputusan tersebut, diserahkan secara langsung oleh Bupati Jembrana, I Nengah Tamba kepada Lurah Dauhwaru yang disaksikan Camat Jembrana dan seluruh tokoh masyarakat di kelurahan Dauhwaru bertempat di Wantilan Pura Puseh Dauhwaru, Jumat (3/2).

Bupati Tamba mengatakan, penetapan Lingkungan Sri Mandala secara definitif merupakan momen yang bersejarah, karena begitu lamanya proses yang telah dijalani dalam memperoleh kepekatan bersama tentang penetapan Lingkungan Sri Mandala.

"Saya hari ini bersama seluruh tokoh-tokoh yang ada di kelurahan Dauhwaru termasuk juga ibu Lurah, pak Camat dan pak Kadis PMD sudah hadir, ini merupakan hal yang luar biasa dan bersejarah bagi kita semua, karena hampir 22 tahun di kelurahan Dauhwaru ini ada sedikit kesalahpahaman yang belum mencapai titik temu terkait tapal batas antara lingkungan Menega dan lingkungan Persiapan Sri Mandala," ujarnya.

Lanjut, Bupati Tamba mengungkapkan dengan dicapainya kesepakatan bersama, permasalahan yang selama ini terjadi dapat terselesaikan.

"Astungkara bisa kita selesaikan dan kita lihat sekarang wajah tokoh-tokoh kita sudah tersenyum. Itu yang kita butuhkan, tetap menjaga menyame braye. Kita harus bersatu menuju Jembrana Emas Tahun 2026," ucapnya.

Sementara Lurah Dauhwaru, Ni Komang Sri Wahyuni menuturkan proses pembentukan lingkungan Sri Mandala dimulai sejak tahun 2001 oleh masyarakat lingkungan Menega.

"Lingkungan Persiapan Sri Mandala adalah lingkungan pemekaran dari Lingkungan Menega, yang dipersiapkan sejak tahun 2001 yang diprakarsai oleh masyarakat lingkungan Menega. Tujuan pemekaran lingkungan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga seiring waktu berjalan dirasa perlu untuk menetapkan lingkungan Persiapan Sri Mandala menjadi lingkungan definitif yang semata-mata untuk memberikan kepastian dan keabsahan administrasi pemerintahan dan kewilayahan," ucap Sri Wahyuni.

Lanjutnya, Sri Wahyuni menambahkan bahwa telah memfasilitasi masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut akhirnya dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Jembrana tentang Pembentukan Lingkungan Sri Mandala.

"22 tahun proses ini sudah berjalan, namun sudah mencapai titik temu. Akhirnya, tanggal 29 Nopember 2022 saya selaku Lurah Dauhwaru memfasilitasi para tokoh di lingkungan Menega dan lingkungan Persiapan Sri Mandala untuk mengadakan kesepakatan bersama berdasarkan musyawarah mufakat yang disaksikan langsung oleh bapak Bupati Jembrana beserta jajaran terkait di Pemerintahan Kabupaten. Kesepakatan tersebut kemudian saya tindaklanjuti dengan berita acara kesepakatan dan diproses menjadi sebuah keputusan Bupati Jembrana Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Lingkungan Sri Mandala, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana," jelasnya.

Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Bupati Jembrana yang telah mendukung dibentuknya lingkungan Sri Mandala. "Saya mewakili seluruh aparat, tokoh, dan masyarakat Kelurahan Dauhwaru menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Bupati Jembrana beserta jajaran yang terkait atas dibentuk dan ditetapkan lingkungan Persiapan Sri Mandala menjadi lingkungan definitif," ucapnya.

Sambungnya, pihaknya akan segera mengambil langkah agar proses pelayanan administrasi di lingkungan Sri Mandala segera berjalan dengan baik. "Setelah SK ini diserahkan, kami beserta seluruh jajaran aparat kelurahan Dauhwaru, para kepala lingkungan akan mensosialisasikan SK Bupati ini kepada masyarakat dan para tokoh yang kemudian akan kami proses dengan pemilihan dan pelantikan kepala lingkungan definitif Sri Mandala," pungkasnya.

Bupati Suwirta Tinjau Operasi Pasar Pemkab Klungkung

BALIKINI.NET | KLUNGKUNG — "Semoga pelaksanaan Operasi Pasar Pemkab Klungkung dapat membantu menekan inflasi," harap Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra saat meninjau pelaksanaan Operasi Pasar Pemkab Klungkung di Tempat Parkir Pasar Galiran Klungkung, Jumat (3/2). 

Bupati Klungkung Suwirta menyampaikan kegiatan operasi pasar dilaksanakan dalam upaya menekan Inflasi terhadap beberapa komoditas. Bupati Suwirta menginstruksikan kepada petugas Pasar Galiran untuk memantau komoditas yang sudah dibeli oleh masyarakat agar jangan sampai di jual kembali di Pasar Galiran. 

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung I Wayan Ardiasa menyatakan Kegiatan Operasi Pasar merupakan kerjasama antara Pemkab Klungkung melalui Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dengan PT. Mitra Gema Santi dan Bulog.

Adapun komoditas yang disediakan oleh Bulog antara lain Gula 48 kg harga@ Rp.14000; Minyak goreng 120 botol harga@ Rp 14.000; Beras 1 ton berat 5 kg harga@ 43.000; Minyak Kunci Mas 48 pouch harga@ Rp17.000; dan dari PT. Mitra Gema Santi menyediakan komoditas berupa Gas 30@Rp.18.000; Minyak 479 pcs harga@ Rp.16.000; Cabai besar 20 kg harga per kg 18.000; Cabe rawit 20 kg harga Rp50.000/kg. 

Bupati Bangli Hadiri Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas Serentak di Desa Pengiangan

BALIKINI.NET | BANGLI — Dalam rangka mengurangi konflik pertanahan dan konflik sengketa batas, Menteri ATR/ Kepala BPN RI melaksanakan acara Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) secara serentak di 33 Provinsi se-indonesia, yang secara virtual diwakili oleh 5 propinsi yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT dan Papua. Acara  dilaksanakan pada Jumat (3/02/2023)

Untuk Kabupaten Bangli, acara Gemapatas dilaksanakan terpusat di Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Bangli, yang dihadiri oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Kepala Kantor Pertanahan  Kabupaten Bangli,  Dandim 1626 Bangli, Perwakilan Polres Bangli, Perwakilan Kejaksaan Negeri Bangli, Camat Susut, Perbekel Pengiangan, serta undangan lainnya.

Kepala Kantor Pertanahan  Kabupaten Bangli, I Gusti Agung Gede Warmadewa dalam laporannya menyampaikan, bahwa hari ini dilaksanakan pemasangan sebanyak 1 juta patok tanah diseluruh wilayah Indonesia, di Provinsi Bali mendapat bagian sebanyak 10 ribu patok, di Kabupaten Bangli mendapat sebanyak 600 yang pemasangannya dilaksanakan di tiga desa, diantaranya Desa Pengiangan 414 patok, Desa Pengotan 86 patok dan Desa Sekaan 100 patok.

Pihaknya menambahkan, pemasangan patok ini sangat penting dilaksanakan karena Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli di tahun 2023 ini kembali mendapatkan program PTSL sebanyak 516, sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri No: 6 Tahun 2018 tentang PTSL, yang dilaksanakan pertama adalah pengumpulan data fisik dan data yuridis. Untuk bisa melaksanakan  pengumpulan data fisik maka dilaksanakan pemasangan tanda batas. Kemudian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pemasangan tanda batas maka dilaksanakanlah Gerakan Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas), yang bertujuan untuk mengurangi konflik pertanahan dan konflik sengketa batas. 

Kembali ditambahkan bahwa pada tahun 2022 lalu Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli memdapatkan target PTSL sebanyak 2800 bidang, yang semuanya sudah selesai dikerjakan dan sertifikatnya juga sudah diserahkan kepada masyarakat. Dan hari ini juga akan diserahkan sertifikat di tiga Desa, antara lain Desa Pengiangan sebanyak 8 bidang, Desa Sekaan 135 bidang dan Desa Pengotan 135 bidang. " Imbuhnya".

Sementara itu Bupati Sedana Arta dalam sambutannya mengatakan, semenjak kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, kita merasakan bahwa program reforma agraria khususnya pensertifikatan lahan dan kepemilikan tanah dari seluruh masyarakat terus digenjot dan tanpa adanya pungutan ataupun biaya, jadi cerita lama tentang susahnya mengurus sertifikat belakangan ini mulai sudah tidak ada lagi. Langkah- langkah yang diambil oleh Pemerintah Pusat dibawah Kementrian ATR dan kantor pertanahan perlu kita apresiasi, begitu pula di Kabupaten Bangli bukan hanya penataan aset oleh warga saja, tetapi seluruh aset pemerintah juga harus mulai ditata. 

Terkait pensertifikatan aset pemerintah di Kabupaten Bangli Sedana Arta mengatakan setiap tahunnya sudah dilaksanakan, yang langsung dimonitor oleh KPK RI dan juga sudah dibantu secara maksimal oleh BPN Kabupaten Bangli. Melalui program Gemapatas ini diharapkan kepemilikan tanah di Kabupaten Bangli semakin jelas agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan antar generasi di lingkungan keluarga. Kesempatan ini harus dioptimalkan dan disambut baik oleh semua lapisan masyarakat. "Tutup Sedana Arta".

Jembrana Terima Sertifikat Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Ombudsman RI

BALIKINI.NET | JEMBRANA — Atas kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan predikat kepatuhan tinggi. Pemkab Jembrana meraih nilai 91,70 atau masuk kategori hijau untuk tahun 2022 . Penilaian dilakukan berdasarkan zona.  Zona merah (buruk) dengan nilai 0-50, zona kuning (sedang) dengan nilai 51-80, dan tinggi (hijau) dengan nilai 81-100. Jadi Jembrana termasuk penilaian kategori tinggi.  

Dengan nilai 91, 70. Penyerahan sertifikat predikat kepatuhan tersebut diserahkan oleh Kepala perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti di ruang VIP kantor Bupati Jembrana, Rabu (1/2). 

Wabup Patriana Krisna mengatakan dengan diraihnya penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Jembrana dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik serta mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, tentunya untuk mewujudkan masyarakat Jembrana yang bahagia.

“ Kita bersyukur atas penghargaan ini namun tentunya jangan berpuas diri. Kinerja harus terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.  Ipat menambahkan guna mencapai target serta nilai yang lebih tinggi ditahun depan masih ada beberapa hal yang mesti ditingkatkan. Diantaranya peningkatan standar pelayanan, serta kepatuhan SOP dimasing-masing OPD. Tentunya perlu kerja keras dan dukungan seluruh OPD dan kita siap untuk mewujudkan itu, “ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti menjelaskan bahwa tujuan dari penilaian penyiapan pelayanan publik yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik disemua pemerintah daerah dari sesi penyelenggaranya kemudian standar pelayanan sarana prasarana dan juga dari sisi pengelolaan pengaduannya. 

“Jembrana sendiri itu sudah masuk zona hijau dengan nilai  91,70 dan itu masuk kategori A  dengan opini kualitas tertinggi, jadi itu sudah nilai yang tertinggi.

Kalu dilihat juga ini sesuatu yang luar biasa kalo dilihat dari tahun 2021 penilaianya di jembrana itu zona kuning, kemudian di tahun 2022 ternyata Kabupaten Jembrana bisa mencapi zona hijau dengan nilai kualitas tertinggi, ” jelasnya. 

Lebih lanjut, pihaknya juga mengapresiasi atas kerja keras dari Pemkab Jembrana dalam memenuhi kekurangan - kekurangan dari tahun ke tahun. Termasuk dari sisi pendampingan yang juga sudah mulai berjalan.

“Kedepan kami berharap bahwa proses proses pendampingan ini tidak sebatas kepada OPD yang kita nilai, tetapi juga untuk semua unit penyelenggara pelayanan publik pemerintah kabupaten jembrana, ” tandasnya.

Disdukcapil Kota Denpasar Kembali Sosialisasikan IKD Bagi Pegawai OPD Pemkot Denpasar

BALIKINI.NET | DENPASAR —  Sosialisasi guna mengenalkan digitalisasi kependudukan di lingkungan OPD Kota Denpasar kembali dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rabu (1/2). Sejumlah pegawai di Sekretariat Daerah Kota Denpasar, siang tadi tampak memenuhi Ruangan Praja Utama, untuk memperoleh panduan cara pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) tersebut. 

Kepala Disdukcapil Kota Denpasar, Dewa Gde Juli Artabrata menyebut, saat ini Pemkot Denpasar tengah berfokus pada pemberian pemahaman serta panduan terkait IKD ini. 

"Sebagai sebuah indikator penilaian nasional bagi seluruh Dukcapil di Indonesia, IKD ini memang menjadi fokus kami. Saat ini kami tengah gencar mensosialisasikan hal ini, terutama di lingkungan OPD Kota Denpasar," katanya. 

Berdasarkan  Permendagri No 72 Tahun 2022 tentang perangkat lunak dan IKD, Dewa Gde Juli berharap semua warga Kota Denpasar yang memiliki KTP Denpasar dan telah melakukan perekaman KTP elektronik, agar segera  mendaftarkan diri. 

"Pendaftaran IKD ini sendiri bisa dilakukan di perangkat telepon genggam berbasis Android. Saya menghimbau agar semua warga yang ber KTP Denpasar agar segera mengaktivasikan IKD ini pada pelayanan kependudukan. Bisa di Desa / Kelurahan, Kecamatan maupun di Gedung Sewaka Dharma," lanjutnya. 

Salah seorang pegawai Setda Kota Denpasar, Ni Luh Putu Suthari yang turut serta dalam kegiatan itu mengungkapkan bahwa digitalisasi kependudukan seperti ini dapat memudahkan karena telah terekam menjadi dokumen online dan dapat diakses di perangkat telepon genggam. 

"Melalui IKD ini tentu akan memudahkan kita untuk dapat mengakses data diri seperti KTP, KK KIS, NPWP dan dokumen lainnya. Sehingga menjadi lebih efisien dan praktis. Mari warga Kota Denpasar, untuk segera mendaftarkan diri dan mengaktivasi IKD ini," ajaknya.

Presiden RI Joko Widodo Cek Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Induk Baturiti

BALIKINI.NET | TABANAN —  Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE, MM, didampingi Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, menyambut langsung kedatangan Presiden RI Ir. Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Jokowi dalam kunjungan kerjanya di Pasar Induk Baturiti, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Kamis, (2/2) pagi.

Presiden yang akrab disapa Jokowi tersebut, beserta Ibu Negara, Menteri PUPR serta jajaran Kabinet lainnya dan Gubernur Bali, didampingi Bupati Sanjaya beserta Istri dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan melakukan peninjauan ke dalam Pasar Induk Baturiti. Kedatangan Jokowi beserta Ibu Negara dan jajaran disambut hangat oleh para pedagang.

Dalam tinjauannya tersebut, Presiden RI ke-7 beserta Ibu Negara, nampak membeli buah Wani, Mangga dan Kedondong, juga memberikan BLT secara simbolis kepada 10 orang pedagang. Tidak hanya itu, Jokowi juga menyempatkan diri menyapa masyarakat, sekaligus membagikan baju dan paket sembako kepada masyarakat, khususnya para Lansia. Saat itu Jokowi juga sempat diwawancarai oleh para awak media.

Dalam wawancaranya saat itu, Jokowi menyatakan, bahwa kedatangannya ke Pasar Induk Baturiti adalah untuk mengecek harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. "Tadi saya cek harga minyak masih baik, 15 ribu ada kenaikan sedikit, saya kira sudah biasa naik turun 15 ribu. Kemudian harga-harga yang lain saya lihat stabil, baik," ungkap Jokowi.

Kemudian untuk beras, Jokowi mengungkapkan memang ada kenaikan harga beras di seluruh Provinsi. "Ini yang sedang kita lakukan operasi pasar oleh Bulog di seluruh Provinsi terus dilakukan. Meskipun sudah mulai awal Januari dilakukan tapi belum dan baru turunnya sedikit, minggu-minggu ini terus kita lakukan operasi pasar besar-besaran," imbuh orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Terkait kunjungan Presiden Jokowi ke Pasar Induk Baturiti, Bupati Sanjaya berharap hal ini memberikan dampak dalam menstabilkan harga di Tabanan. "Tadi juga pesan beliau (Pak Jokowi) tadi bagaimana kita menjaga kearifan lokal. Pasar tradisional ini penting, karena ini kan UMKM, jadi pasar tradisional ini menjadi atensi dan tetap dijaga," ujar Sanjaya.

Selain itu, Bupati Sanjaya juga berharap kunjungan ini memberikan sesuatu yang positif bagi masyarakat Tabanan. "Mudah-mudahan Bapak Presiden memperhatikan pasar-pasar kami yang ada di Tabanan, khususnya Pasar Induk Tabanan. Karena di Pasar Induk kami pernah ajak Bapak Presiden 10 tahun yang lalu melihat Pasar Induk kita di Tabanan. Selayaknya (Pasar Induk Tabanan) memang seharusnya direvitalisasi," imbuh Sanjaya.

Bupati Suwirta Serahkan Hibah Aset Tanah Desa Akah

BALIKINI.NET | KLUNGKUNG — Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menghadiri acara Serah Terima Sertipikat Tanah Kantor Desa dan Balai Desa Akah. Acara tersebut berlangsung di Wantilan Desa Akah , Kecamatan Klungkung, Kamis, (2/2). Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom, Asisten III Administrasi Umum, Dewa Gde Darmawan, Camat Klungkung dan OPD terkait lainnya.

Usai menyerahkan sertipikat tanah Bupati Suwirta mengatakan, pencatan aset tanah harus jelas, hal ini menjadikan sertipikat merupakan bukti kepemilikan yang sah dan menjadi jaminan kepastian hukum, sekaligus menjadi alat pembuktian yang kuat bahwa aset tersebut benar-benar dimiliki.

Lebih lanjut dijelaskan Bupati Suwirta penyerahan hibah aset tanah ini sudah dapat dipertanggungjawabkan dari aspek legalitas dan akuntabilitasnya. "proses ini sudah selesai secara remi Desa Akah memiliki tanah dengan luas 9.1 are," ujar Bupati Suwirta

Perbekel Desa Akah, I Ketut Kayanarta menyapaikan terimakasih atah hibah tanah yang sudah diberikan. Kedepannya sudah pasti  ada bukti jelas kepemilikan sehingga bisa pengembangan Kantor Desa, dam Sekratariat Desa Adat. "terimakasih Bapak Bupati, kini Desa Kami sudah memiliki bukti kepemilikan yang jelas, " ucap Ketut Kayanarta (