Kecamatan Denpasar Utara Gelar Rakor Forkopimcam, Wujudkan Pilkada Serentak Aman dan Damai.

 Ket foto : Pelaksanaan Rapat Kordinasi Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) di Warung Subak, Desa Peguyangan Kangin, pada Kamis, (21/11).

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kecamatan Denpasar Utara menggelar Rapat Kordinasi Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) di Warung Subak, Desa Peguyangan Kangin, pada Kamis, (21/11). Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 27 November mendatang di Kota Denpasar, khususnya Kecamatan Denpasar Utara berjalan aman dan damai. 

Rapat yang dipimpin langsung Camat Denpasar Utara, I Wayan Yusswara didampingi Kapolsek Denpasar Utara, Danramil 1611-01 Dentim, Ketua Panwascam Denpasar Utara dan Ketua PPK Denpasar Utara ini untuk memastikan kesiapan para stakeholder terkait dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di wilayah Denpasar Utara. 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Perbekel/ Lurah se-Kecamatan Denpasar Utara, Jro Bendesa se Kecamatan Denpasar Utara, Ketua LPM Denpasar Utara, pejabat struktural di Kecamatan Denpasar Utara dan Babinsa/Bhabinkamtibmas se Kecamatan Denpasar Utara. 

Camat Denpasar Utara, I Wayan Yusswara dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa hubungan baik dan sinergitas para pengambil kebijakan di Denpasar Utara sangat penting. Hal ini dilaksanakan guna meningkatkan kordinasi agar Plkada yang akan datang ini dapat berjalan dengan baik, aman dan damai tanpa adanya gesekan yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas. 

Lebih lanjut dijelaskan, berdasarkan laporan Penyelenggara Pemilu, bahwa tahapan Pilkada saat ini sudah sampai pada penyampaian C-pemberitahuan dan terus akan dilanjutkan sampai pada tahap pencoblosan 27 November mendatang. Pihaknya juga menekankan pentingnya penyelenggaran tahapan Pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku dan agar netralitas dari para aparatur pemerintah dapat terjaga. 

“Kami di jajaran Pemerintah Kecamatan bersama penyelenggara yang dalam hal ini KPU, Bawaslu, Kapolsek Denpasar Utara dan Danramil 1611-Dentim sepakat untuk bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pilkada serentak kali ini demi terjaganya wilayah Denpasar Utara yang kondusif,” ujarnya.  

Berdasarkan data, total jumlah TPS wilayah Denpasar Utara adalah sebanyak 251 TPS dengan 502 kotak suara yang tersebar di 11 Desa dan Kelurahan. Kotak suara ini akan didistribusikan mulai 25 November 2024 sampai dengan 26 November 2024. Sedangkan jumlah pemilih terdaftar mencapai 129.059 orang yang terdiri dari 63.513 pemilih laki-laki dan 65.546 pemilih perempuan. 

“Kami juga terus mengarahkan para Perbekel dan Lurah untuk dapat memfasilitasi dan mensosialisasikan tahapan Pilkada sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada kali ini bertambah” jelas Yusswara. (Ags/Hu).

Praktik Prostitusi Berkedok Spa di Wilayah Jasri, Diberangus Polres Karangasem

KARANGASEM, Bali Kini - Satuan Reserse Kriminal Polres Karangasem berhasil mengungkap praktik prostitusi berkedok SPA di kawasan BTN Nirmalasari, Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan, Kabupaten Karangasem pada Kamis (7/11/2024) malam.

Kapolres Karangasem AKBP I Nengah Sadiarta, S.I.K., S.H., M.K.P., dalam konferensi pers di Lobby Polres Karangasem, Rabu (20/11/2024), menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya tempat pijat yang diduga menyediakan layanan prostitusi.

"Tim Resmob Tohlangkir Sat Reskrim yang dipimpin Kanit I IPDA Bayu Aji Santoso, S.Tr.K., atas perintah Kasat Reskrim AKP Agus Adi Apriyoga, S.I.K., M.H., melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka," ujar Kapolres.

Tersangka berinisial AK (57), warga Banjar Dinas Kodok, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, ditangkap di kediamannya di BTN Nirmalasari. Dari pengakuan tersangka, ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp75.000 per konsumen dari praktik tersebut.

Polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp225.000 dalam berbagai pecahan dan satu unit ponsel Samsung. Tersangka dijerat dengan Pasal 296 Jo Pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun 4 bulan penjara dan saat ini pelaku ditahan 

Melalui kesempatan ini kami menghimbau masyarakat Karangasem agar tidak melakukan praktek prostitusi, "Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik-praktik prostitusi terselubung yang meresahkan masyarakat," tegas Kapolres mengakhiri keterangan persnya. (Ami)

Pemkab Tabanan Gelar Pelaksanaan Orientasi PPPK 2024

Tabanan , Bali Kini  - Pemerintah Kabupaten Tabanan, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, secara resmi membuka pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 pada Kamis, (21/9). Acara ini dilaksanakan di Bumi Perkemahan Sekartaji, Sesandan, Tabanan, dengan dihadiri oleh seluruh peserta PPPK yang akan menjalani proses orientasi sebagai bagian dari pengenalan dan penyesuaian tugas mereka di Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Melalui sambutannya, Susila menegaskan kembali kepada seluruh peserta orientasi PPPK Tabanan tahun 2024 agar menjadikan kegiatan orientasi ini sebagai sebuah momentum untuk meningkatkan kualitas diri agar mampu memberikan kontribusi positif terhadap proses pelayanan publik dan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tabanan. “Melalui orientasi ini pula diharapkan terbentuk penyamaan persepsi para ASN, sejalan dengan amanat keputusan lembaga administrasi Negara (LAN) Nomor 289/K.1/PDP/07/2022 tentang pedoman orientasi PPPK,” ujarnya.

Lebih lanjut, dalam rangka kesiapan menghadapi perhelatan Pemilu di Kabupaten Tabanan, Susila berharap berlangsungnya pemilihan Kepala Daerah yang jujur dan adil serta berintegritas, sehingga Kabupaten Tabanan yang sejahtera dan damai dapat segera terwujud. Untuk memastikan hal tersebut, jajaran pemerintah Kabupaten Tabanan tidak henti-hentinya untuk menghimbau kepada seluruh ASN agar menegakkan asas netralitas dalam menghadapi pemilu termasuk Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Tabanan.

Melalui kegiatan orientasi yang dirangkaikan dengan pengucapan ikrar netralitas ASN dan penandatangan bersama pakta integritas ASN dalam rangka menghadapi perhelatan Pemilu tersebut, Susila berharap berlangsung nya pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas, sehingga Kabupaten Tabanan yang sejahtera dan damai dapat segera terwujud. “Untuk memastikan hal tersebut, jajaran pemerintah Kabupaten Tabanan tidak henti-hentinya untuk menghimbau kepada seluruh ASN agar menegakkan asas netralitas dalam menghadapi pemilu termasuk Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Tabanan," imbuhnya.

Lebih lanjut, pihaknya menghimbau kepada seluruh peserta untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan orientasi yang berlangsung selama 2 hari, hingga 22 November tersebut. “Dan satu hal yang tak kalah penting adalah para ASN agar selalu berinovasi dalam pelaksanaan tugas masing masing. Mari Gaungkan jargon inovasi harga mati, tanpa inovasi dunia akan berhenti,” pungkas Susila.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan BKPSDM, I Made Kristiadi Putra melalui laporan nya menyebutkan, bahwa pelaksanaan orientasi ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian  kerja sebelum masa kontraknya berakhir. jadi kegiatan ini adalah bersifat wajib sebagai salah satu syarat perpanjangan kontrak PPPK.

Peserta orientasi PPPK pada kesempatan ini sejumlah 1154 orang terdiri dari PPPK guru dan PPPK penyuluh pertanian. “Hari ini mereka akan mempelajari etika selaku ASN di lingkungan pemerintah Kab tabanan dengan cara melakukan outbound yang dilaksanakan di bumi perkemahan dan juga akan melaksanakan pengenalan Kabupaten Tabanan melalui learning management system LMS matahari yang sudah dikembangkan oleh pemerintah kabupaten Tabanan," ucap Kristiadi. [tn] 

Pemkot Denpasar Masuk 10 Besar Kepatuhan Pelayanan Publik se-Indonesia Tahun 2024.

 

Ket foto : Suasana Pelayanan Publik di MPP Sewakadarma Kota Denpasar beberapa waktu lalu. 

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali berhasil meraih prestasi gemilang dengan masuk ke Zona Hijau Kategori A (Kualitas Tertinggi) dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024 yang digelar oleh Ombudsman RI. Prestasi ini menempatkan Kota Denpasar di peringkat keseimbilan di tingkat kota se-Indonesia dengan skor 97,93 dengan predikat (A). Penghargaan ini diterima oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Denpasar, I Dewa Nyoman Semadi di Hotel Le Meridien, Jakarta pada Kamis (14/11). 

Pemerintah Kota Denpasar berhasil menjadi 10 Terbaik tingkat Kota se-Indonesia pada Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan lokus penilaian pada Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Pendidikan Kota Denpasar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Puskesmas II Denpasar Barat serta Puskesmas IV Denpasar Selatan.

Dalam penilaian kali ini, Ombudsman RI menilai 587 entitas di seluruh Indonesia, termasuk 98 pemerintah kota. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 57,41% entitas masuk dalam Zona Hijau dengan Kualitas Tertinggi, membuktikan peningkatan signifikan dalam pelayanan publik. 

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menegaskan bahwa peningkatan jumlah entitas yang masuk ke Zona Hijau dari 179 pada 2021 menjadi 494 pada 2024 mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki layanan publik dan mencegah maladministrasi. 

“Kami berharap seluruh penyelenggara terus meningkatkan kualitas layanan, mengedepankan efisiensi, keterjangkauan, dan inovasi dalam melayani masyarakat,” ujar Najih. 

Kabag Organisasi Setda Kota Denpasar, Luh Made Kusuma Dewi saat dikonfirmasi Senin (18/11) menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut dan mendorong agar jajaran Pemkot Denpasar terus memperkuat komitmen dalam pelayanan publik. Hal ini utamanya dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkemafaatan bagi masyarakat Kota Denpasar. 

Kusuma Dewi juga menekankan pentingnya inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis. Pengakuan dari Ombudsman ini menjadi momentum bagi Kota Denpasar untuk terus memperkuat citra positif sebagai kota dengan pelayanan publik yang unggul, serta terus berinovasi dalam meningkatkan mutu layanan bagi warganya.

“Capaian ini tentu menjadi cambuk untuk terus berkerja dan berinovasi guna meningkatkan pelayanan publik di Kota Denpasar. Ke depan, pelayanan harus semakin ditingkatkan, mengacu pada standar pelayanan publik yang tepat, murah, mudah, terjangkau, dan berkualitas, serta lebih jauh dari itu pelayanan pubik wajib memberikan kemanfaatan bagi masyarakat,” tegasnya. (AGs/Hu).

Drama Tari Calonarang Hibur Pemedek Pura Agung Jagatnatha Saat Bhakti Penganyar.

 Ket foto : Pementasan Calonarang oleh Sanggar Gita Bandana Praja serangkaian Karya di Pura Agung Jagatnatha Denpasar pada Senin (18/11) malam.

Denpasar, Bali kini - Berbagai pementasan balih-balihan turut digelar selama Bhakti Penganyar serangkaian Karya Padudusan Agung dan Ngenteg Linggih di Pura Agung Jagatnatha Denpasar. Seperti halnya pada Senin (18/11) malam turut digelar Drama Tari Calonarang yang dibawakan oleh Sanggar Gita Bandana Praja berhasil menghibur pemedek yang hadir. 

Mengangkat judul Tantra Berawa Dedari Maya Kresna, pementasan berlangsung apik hingga tengah malam. Sesuhunan Barong Landung Pura Dalem Segening, Munang Maning juga turut mesolah dalam kesempatan tersebut. 

Ketua Sangar Gita Bandana Praja, I Nyoman Gede Jasa mengungkapkan pementasan Drama Tari Calonarang ini merupakan persembahan Sanggar Gita Bandana Praja serangkaian Karya di Pura Agung Jagatnatha. Dimana, secara umum pementasannya sama dengan bagaimana Calonarang sebagaimana umumnya. Hanya saja kali ini juga dirangkaikan dengan Sesuhunan Mesolah. 

Lebih lanjut dijelaskan, Pementasan Calonarang kali ini mengangkat judul Tantra Berawa Dedari Maya Kresna. Beberapa penokohan juga turut dihadirkan mulai dari Sisia Jegeg, Matah Gede, Rangda dan juga watangan yang menambah magis suasana. 

“Semoga pementasan calonarang ini dapat menghibur pemedek yang hadir serta memberikan edukasi tentang pementasan calonarang bagi masyarakat,” ujarnya. 

Kabid Keseian Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, I Wayan Narta selaku Panitia Bidang Walen mengatakan bahwa selama Bhakti Penganyar Karya di Pura Agung Jagatnatha turut digelar berbagai wewalwn. Hal ini untuk memberikan hiburan bagi masyarakat yang tangkil. 

“Wewalen ini dilaksanakan untuk menambah khidmat upacara dan ngeramen, serta selain itu sebagai hiburan bagi pemedek yang tangkil,” ujarnya. (Ags/Hu).

Atlet Petanque Tabanan Sukses Raih Medali Emas dan Perak dalam Kejuaraan Nasional Junior 2024

Tabanan , Bali Kini  - Atlet-atlet muda dari Kabupaten Tabanan, Bali, kembali mengukir prestasi membanggakan dalam Kejuaraan Nasional Junior Petanque 2024 yang digelar di Sport Center Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Minggu (17/11). Dalam ajang yang diikuti oleh atlet-atlet terbaik se-Indonesia ini, Tabanan berhasil meraih medali emas dan perak, membuktikan kualitas dan potensi besar yang dimiliki oleh para atlet daerah ini.

I Made Natan Febriandana dari SMPN 2 Kerambitan tampil gemilang dengan merebut medali emas di nomor double (ganda) Petanque Ball. Natan menunjukkan permainan yang sangat matang dan strategi yang tajam untuk meraih kemenangan, mengharumkan nama Kabupaten Tabanan di ajang bergengsi ini.

Sementara I Gusti Agung Tirta Putri Asih (SMPN 2 Tabanan) berhasil mencatatkan prestasi luar biasa dengan meraih medali perak pada nomor single putri. Raihan ini menambah koleksi medali Tabanan di ajang tersebut, sekaligus mengukuhkan Tirta Putri sebagai salah satu atlet muda terbaik di Bali.

Keberhasilan ini mencerminkan pembinaan yang baik di tingkat daerah, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Tabanan serta pelatih yang terus mengasah kemampuan para atlet. "Prestasi ini adalah hasil dari kerja keras dan disiplin yang tinggi dari para atlet. Kami akan terus memberikan pembinaan yang maksimal untuk mendukung perkembangan olahraga petanque di Tabanan," ujar Coach Gede Wira Bhuana Putra, Manajer Team Gde Kagung Putra.

Tabanan kembali membuktikan bahwa meskipun merupakan Kabupaten dengan sumber daya yang lebih terbatas, mereka mampu bersaing dengan daerah lain yang lebih besar dalam olahraga petanque. Dengan dua medali emas dan perak, Tabanan semakin dikenal sebagai pusat pengembangan atlet petanque berbakat di Bali.

Kejuaraan Nasional Junior Petanque 2024 ini juga menjadi bukti nyata, bahwa olahraga bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga tentang membangun karakter dan semangat juang. Para atlet Tabanan telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras, mereka bisa meraih hasil terbaik dan menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya di Bali.

Dengan prestasi yang diraih kali ini, Kabupaten Tabanan diharapkan dapat terus mencetak atlet berbakat yang mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Ke depan, Tabanan berpotensi besar untuk menjadi kekuatan utama dalam cabang olahraga petanque di Indonesia, sekaligus mengharumkan nama Bali di ajang internasional.[tb]

Perda APBD Jembrana Tahun Anggaran 2025, Ditetapkan

Jembrana ,Bali Kini - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah melalui beberapa tahapan pembahasan akhirnya mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Jembrana.

Persetujuan anggota dewan tersebut dinyatakan dalam Rapat Paripurna VI DPRD Jembrana Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024/2025 di ruang sidang utama DPRD Jembrana, Selasa (19/11). Selanjutnya, penetapan Ranperda APBD Jembrana Tahun 2025 ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Ranperda oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jembrana, I Ketut Sukra Negara dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Jembrana.

I Made Sabda, yang mewakili Badan Anggaran DPRD Jembrana mengatakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025 yang berfokus pada penguatan sektor strategis dan peningkatan daya saing pemberdayaan masyarakat untuk percepatan peningkatan ekonomi.

Dari beberapa tahapan penjelasan yang telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Made Sabda mengusulkan agar Ranperda APBD Jembrana Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui oleh seluruh anggota DPRD Jembrana.

"Berdasarkan penjelasan yang sudah dikemukakan, kami Badan Anggaran DPRD mengusulkan pada Rapat Paripurna DPRD agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," ujarnya.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi ini, anggota DPRD Jembrana dapat menyetujui Ranperda APBD Jembrana Tahun Anggaran 2025 yang kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Ranperda.

Pjs. Sukra Negara menyampaikan apresiasi atas disetujuinya Ranperda APBD Jembrana Tahun Anggaran 2025 yang telah melalui beberapa tahapan pembahasan. 

"Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja-sama dengan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk melakukan pembahasan dan penilaian sehingga Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui dan ditetapkan pada hari ini," ucapnya.

Dengan ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025, pihaknya berharap kerjasama yang telah dibangun bersama agar terus terjaga untuk terus memacu pembangunan daerah.

Pjs Sukra Negara juga mengajak anggota DPRD Jembrana untuk mengawal pembangunan di kabupaten Jembrana agar  dapat mensejahterakan masyarakat Jembrana.

"Sebagai institusi yang memiliki tugas membawa aspirasi rakyat, saya mengajak pimpinan dan segenap anggota DPRD yang terhormat, bersama-sama demi masyarakat Jembrana mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah kita rancang bersama sehingga pelaksanaannya mampu membawa dampak positif bagi kepentingan masyarakat Jembrana," ujarnya.

Pihaknya juga mengingatkan seluruh ASN Pemkab Jembrana dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta program pemerintah dengan benar dan tepat.

"Selanjutnya, kepada jajaran pemerintah Kabupaten Jembrana saya ingatkan agar dapat melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku," pungkasnya. (Ngr/hJ)

Filosofi Kearifan Lokal dipakai Membangun Bali, Wayan Koster Bikin Ratusan Generasi Muda Takjub

BULELENG-Generasi muda Bali sungguh kritis. Sebelum pencoblosan Pilkada Serentak Rabu 27 November 2024, ratusan generasi muda milenial dan gen Z Bali menantang Cagub Bali nomor 2 Wayan Koster (paket Koster-Giri). Isi tantangannya sungguh cerdas.  

Tantangan itu ditanyakan pada diskusi memikat (Sikat) di Buleleng, Minggu 17 November 2024. Adalah Bagus Sudika, generasi muda Buleleng, yang ingin memperkuat renungan siapa pemimpin Bali kedepan sebelum memutuskan mencoblos pada 27 November 2024. 

Beberapa hal yang menjadi perenungannya ditanyakan langsung ke Koster. Seperti pencapaian terbaik Koster selama menjadi Gubernur Bali.  Pencapaian yang belum maksimal selama menjabat.  Langkah-langkah konkret yang dilakukan Koster untuk memaksimalkan program pembangunan, serta alasan terbaik yang tawarkan kepada generasi muda untuk membantu menyelesaikan perenungan mereka memilih pemimpin yang akhirnya mungkin menjatuhkan pilihan kepada Koster sebagai Gubernur Bali. 

Koster memuji tantangan kritis generasi muda Bali. Anggota DPR RI tiga periode (2004-2019) ini menjawab tuntas.  Pertama, pria asal Sembiran ini menjawab terkait pencapaian yang paling membanggakan untuk krama Bali. 

Menurut Koster, sejak dilantik sebagai Gubernur Bali pada 5 september 2028, dirinya telah  menerapkan visi membangun Bali dengan mengambil filosofi kearifan lokal Bali. 

"Sedikit pun saya tidak mengambil referensi dari luar Bali. Saya sepenuhnya belajar dari referensi tentang perkembangan peradaban Bali sejak Bali itu ada pertama kali diciptakan, Bali Mula, Bali Aga, sampai masa penjajahan dan seterusnya," jelas Koster. 

Koster menjelaskan, Bali ini luar biasa peradabannya. Dari peradaban inilah, krama Bali menggali nilai untuk membangun Bali untuk ratusan kedepan. 

"Tiang merumuskan nilai ini menjadi visi nangun sat kerti loka Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Lengkap di dalamnya yang terlihat dan tidak terlihat. Manusia dan bukan manusia, semua yang diciptakan oleh sang pencipta itu harus kita harmoniskan, kita jaga dan lestarikan. Untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera bahagia secara niskala dan sekala," urai Koster. 

Koster membuat ratusan generasi muda takjub. Mereka terlihat antusias dan serius mengamati penjelasan pria asal Sembiran Tejakula ini. 

"Ini yang perlu digaris bawahi. Mengapa saya memasukan niskala dalam visi, karena Bali ini dari referensi yang saya baca sejak awal diciptakan peradabannya, Bali diciptakan oleh orang-orang suci. Orang suci yang memulai Bali ini, siapa mereka ya para empu dan para resi," katanya. 

Dia menjelaskan, karena Bali ditata oleh orang suci maka Bali ini sangat suci. Hasil pemikiran karya dari orang suci, produknya tentu suci. Maka Bali ini dianggap dengan pulau yang penuh dengan tempat suci. Pulau seribu pura, pulau dewata tempatnya para dewa karena dari ujung timur ke barat, utara ke selatan dan tengah terdapat tempat suci. 

"Karena itu Bali ini sakral, tanah Bali tenget, beraura, karena diciptakan dengan tatanan kehidupan spiritual yang tinggi dan dijalankan dengan upakara-upakara (upacara) tradisi Bali," ucapnya. 

Koster menegaskan, inilah yang membuat Bali berbeda dengan daerah lain di dunia. Bali tempat yang luar biasa, sehingga Bali itu sangat karismatik, dan aura kuat.  

"Kalau kita naik pesawat dan saat pilot ataupun pramugarinya menyampaikan landing position, sudah pasti beda rasanya, ada nyut gitu, secara batin sudah bisa kita rasakan. Berarti kita masuk ke tanah Bali yang punya daya tarik kuat sekali," ujarnya. 

Berlandaskan beberapa hal suci itu, Koster menciptakan dan menerapkan program pembangunan Bali dengan visi nangun sat kerthi lokal Bali. Kini program ini telah berjalan dengan dilandasi sejumlah regulasi Perda, pergub Bali terutama UU Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang diperjuangkan Koster setelah puluhan tahun menanti.(*)

Direktur RSUD Wangaya dr. A.A. Made Widiasa Dilantik Sebagai Ketua DPW MHKI Bali

 Ket. Foto : Pelaksanaan pelantikan dr. Agung Widiasa, yang juga selaku Direktur RSUD Wangaya Kota Denpasar, sebagai Ketua DWP MHKI Bali, Sabtu (9/11) di Aula RS Mata Bali Mandara.

Komitmen Mengedepankan Mediasi dan Advokasi Sengketa Medis

Denpasar, Bali Kini - Dokter A. A. Made Widiasa, Sp.A, MARS, MH.Kes yang juga menjabat sebagai Direktur RSUD Wangaya Kota Denpasar, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Bali.

Pelantikan ini berlangsung di Aula RS Mata Bali Mandara pada Sabtu, (9/11) bersamaan dengan pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Denpasar dan Badung. Usai pelantikan, DPW MHKI Bali mengadakan Rapat Kerja Wilayah untuk menyusun program kerja dan kebijakan strategis yang sejalan dengan visi organisasi.

MHKI, yang berdiri sejak 2008, merupakan organisasi berbadan hukum yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan Hukum Kesehatan di Indonesia melalui kegiatan mediasi, advokasi, kajian, pelatihan, dan diskusi

"Seperti kita ketahui bersama, Dewan Pengurus MHKI Wilayah Bali baru terbentuk hari ini. Bapak dan Ibu yang dilantik pada hari ini adalah pionir yang akan memberikan warna baru dalam implementasi hukum kesehatan di wilayah Bali. Tentu, pekerjaan ini berat dan tidak mudah. Namun, melihat kompetensi, semangat, dan dedikasi dari seluruh pengurus, saya yakin mereka akan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik," ujar dr. Agung Widiasa.

Lebih lanjut disampaikan, saat ini, pemahaman tentang hukum kesehatan masih sangat minim, baik di kalangan tenaga kesehatan maupun masyarakat. Hal ini sering menimbulkan pemahaman yang tidak tepat terhadap suatu permasalahan karena kurangnya pengetahuan mengenai norma dan landasan hukum yang ada. Di sisi tenaga medis, terkadang terdapat tindakan-tindakan yang dianggap biasa tetapi secara hukum kurang tepat. Sementara itu, di sisi masyarakat, seringkali ada anggapan cepat bahwa tenaga kesehatan, khususnya dokter, melakukan malpraktik.

"Sebagai Dewan Pengurus MHKI Wilayah Bali, kita memiliki peran penting untuk memfasilitasi hak setiap individu atas kesehatan yang optimal, di mana hukum kesehatan berfungsi memastikan hak ini terpenuhi dengan menjamin akses pada layanan yang berkualitas, aman, dan terjangkau," ujarnya.

Kita juga perlu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui regulasi ketat bagi tenaga kesehatan, fasilitas, hingga ketersediaan obat-obatan. Dengan regulasi yang tepat, kita dapat mewujudkan pelayanan yang memenuhi standar kesehatan serta menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Sebagai organisasi yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, Dewan Pengurus MHKI diharapkan mampu menawarkan solusi terbaik kepada pemerintah atau lembaga lain dalam menyelesaikan permasalahan hukum kesehatan dari berbagai sudut pandang keilmuan. 

"Dengan pendekatan yang komprehensif ini, kita diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung untuk mengatasi "gap" pemahaman antara tenaga kesehatan, lembaga kesehatan, dan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan harmoni antara semua pihak demi keberlangsungan pelayanan kesehatan yang adil, profesional, dan berkualitas," ujarnya.

Struktur kepemimpinan MHKI Bali turut diperkuat oleh tiga wakil ketua, yakni dr. I Nyoman Sudastra, Sp. OG, SH, MH, Gede Krisna Udiana, SKM, MHKes, dan drg. Ardhia Arie Yustining, Sp. Ort.

Dewan Pengawas MHKI Bali terdiri dari akademisi dan praktisi terkemuka, yaitu Prof. Dr. dr. RA. Tuty Kuswardhani, Sp. PD, K.Ger, FINASIM, M.Kes., M.H., Prof. Dr. I Nyoman Suyatna, SH, MH, Dr. I Nyoman Bagiastra, SH, MH, dan dr. I Ketut Widiyasa, MPH, MH, FISQua. 

Dalam kesempatan yang sama, dilantik pula Ketua MHKI Cabang Badung, dr. A.A. Gde Putra Semara Jaya, Sp.An-TI, Subsp.An.R.(K), M.Biomed.MH, dan Ketua MHKI Cabang Denpasar, dr. Iswahyudi, S.Ked., Sp.An-TI. (pur)

Pemkab Karangasem Gelar Bimtek Penyusunan LPPD untuk Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Karangasem, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Karangasem menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Senin (18/11). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan.

Acara yang berlangsung di Karangasem tersebut dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah, Tim Penyusun LPPD, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Sambutan Plt. Bupati Karangasem Dr. I Wayan Artha Dipa, SH, MH, dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta, SH.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati menegaskan bahwa LPPD bukan hanya sekadar laporan administratif, melainkan cerminan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dan stakeholder.

“Penyusunan LPPD yang baik mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menjadi dasar kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Karangasem untuk mewujudkan Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti, dan Nadi,” ujar Sekda.

Berdasarkan data tahun 2022, Kabupaten Karangasem menduduki peringkat 183 dari 414 kabupaten di Indonesia, dengan skor 2,9019 dan status kinerja "sedang." Di tingkat Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem berada di posisi kelima.

“Hasil ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Koordinasi yang baik antarperangkat daerah sangat diperlukan agar indikator kinerja yang belum optimal dapat segera diperbaiki,” tambah Sekda.

Kegiatan ini menghadirkan Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dra. Imelda, M.AP, sebagai narasumber utama. Didampingi oleh Cindarkasih, S.Kom., M.Si, kedua narasumber memberikan panduan teknis terkait penyusunan LPPD yang valid dan sesuai dengan standar evaluasi nasional.

“Bimtek ini memberikan pemahaman mendalam kepada tim penyusun dan pereviu, sehingga mereka dapat menyusun laporan yang akurat dan berkualitas,” ungkap Dra. Imelda.

Sekda mengingatkan bahwa tahun anggaran 2024 segera berakhir, sehingga tim penyusun di masing-masing perangkat daerah harus mulai mempersiapkan data-data yang valid dan terintegrasi sejak dini. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan peringkat dan status kinerja Kabupaten Karangasem dalam evaluasi mendatang.

“Persiapkan data secara teliti dan pastikan kesesuaian dengan indikator yang telah ditetapkan. Hasil kinerja yang baik akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah,” tegas Sekda.

Pada akhir sambutannya, Sekda memberikan apresiasi kepada seluruh tim penyusun dan pereviu LPPD atas dedikasi mereka. Ia juga mendorong para peserta untuk memanfaatkan kegiatan ini dengan aktif berdiskusi dan menyelesaikan kendala yang dihadapi selama proses penyusunan LPPD.

Melalui bimbingan teknis ini, Pemerintah Kabupaten Karangasem optimis dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mencapai hasil yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun-tahun mendatang.[rls]