Denpasar, Bali Kini - Penyebaran Covid-19 di Kota Denpasar memang sulit diprediksi. Setelah sehari sebelumnya menunjukan tren penurunan kasus positif Covid-19, pada Selasa (27/7) kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar kembali meningkat. Berdasarkan data resmi, penambahan kasus positif tercatat sebanyak 556 orang dan kasus meninggal dunia bertambah 5 orang. Meski demikian, kasus sembuh bertambah sebanyak 278 orang.
“Perkembangan kasus harian, kasus meninggal dunia bertambah 5 orang, kasus sembuh covid 19 hari ini bertambah 278 orang dan kasus positif Covid-19 sebanyak 556 orang, kita harus terus waspada dan disiplin prokes, taati aturan saat penerapan PPKM Level 3,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, saat dikonfirmasi Selasa (27/7).
Berdasarkan data, secara komulatif kasus positif tercatat 23.913 kasus, angka kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Denpasar mencapai angka 18.664 orang (78,05 persen), meninggal dunia sebanyak 472 orang (1,97 persen) dan kasus aktif yang masih dalam perawatan sebanyak 4.777 orang (19,98 persen).
Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan tidak lengah atas perkembangan kasus saat ini. Dalam beraktifitas, penerapan protokol kesehatan tetap harus wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada penerapan PPKM Level 4 Jawa-Bali. Terlebih lagi saat ini adanya mutasi Covid-19 dengan varian baru.
“Jangan mengurangi kewaspadaan, titik-titik lengah kemungkinan menyebabkan tingkat kasus Covid-19 di Denpasar meningkat, jadi intinya kapanpun dan dimanapun harus tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, terlebih saat ini virus sudah bermutasi. Dalam beberapa minggu terakhir kasus mengalami peningkatan,” imbuhnya.
Lebih lanjut Dewa Rai mengatakan bahwa berbagai upaya terus dilaksanakan guna mendukung upaya penurunan zona resiko, penurunan tingkat penularan, meningkatkan angka kesembuhan pasien dan mencegah kematian. Hal ini dilaksanakan dengan menggelar operasi yustisi protokol kesehatan, penyekatan, sosialisasi dan edukasi berkelanjutan secara rutin dengan menggunakan mobil calling atau door to door, serta melaksanakan penyemprotan disinfektan serta eco enzym wilayah secara terpadu.
Selain itu, Pemkot Denpasar juga terus berupaya untuk memaksimalkan realisasi vaksinasi kepada masyarakat, dan vaksinasi menyasar anak anak usia sekolah 12-17 tahun.
“Mohon kepada masyarakat untuk melakukan prokes secara ketat, termasuk saat di rumah wajib menerapkan prokes yang ketat untuk meminimalisir klaster keluarga, termasuk juga kami mengajak masyarakat untuk mensukseskan vaksinasi Covid-19," ajak Dewa Rai
Terkait upaya menekan angka kematian akibat Covid-19, Dewa Rai mengatakan bahwa Satgas mengimbau kepada masyarakat yang memiliki penyakit bawaan atau yang berada pada usia rentan untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Hindari kerumunan, selalu gunakan masker dan sesering mungkin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, selain itu mari bersama terapkan 3 M (menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan)," kata Dewa Rai. (rls).
Kegiatan Video Conference dihadiri oleh Perangkat Desa, Kelurahan dan Perangkat Kecamatan Se-Kabupaten Klungkung dan Tim Penggerak PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan. Pada rapat ini mengagendakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19 dalam tatanan Era Kehidupan Baru di Kabupaten Klungkung. Hadir mendampingi Bupati Suwirta pada Kegiatan Rapat Video Conference antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I gede Putu Winastra, Kepala Dinas Pemerintah Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung, Wayan Suteja serta undangan terkait lainnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyampaikan bahwa selama pelaksanaan PPKM Level IV yang dilaksanakan di Kabupaten Klungkung, para Perangkat Desa, Kepala Lingkungan dan Kelurahan dapat memberitahukan kepada warganya untuk menjaga kesehatannya dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan dapat melaksanakan Surat edaran Bupati Klungkung terkait diterapkannya PPKM Level IV di Kabupaten Klungkung.
Bupati Suwirta menyampaikan alasan penerapannya, adalah karena belakangan ini di Kabupaten Klungkung terjadi peningkatan jumlah penderita Covid-19 dan angka Kematian.
Terkait karantina terpusat, Bupati Suwirta Menyampaikan agar Perangkat Desa, Kelurahan dapat bersama-sama Pemkab berupaya mengubah pola pikir pasien Covid-19, dengan memberikan pemahaman bahwa tempat karantina terpusat adalah suatu tempat yang akan membuat mereka cepat sembuh, mudah diawasi dan mudah untuk ditangani.
Bupati Suwirta menyampaikan apabila terdapat pasien yang tidak ingin pergi ke tempat isolasi terpusat, Pemkab Memberikan toleransi, untuk melaksanakan isolasi mandiri, dengan catatan pasien atau pihak keluarga membuat surat pernyataan, dan Kepala Desa serta anggota Satgas di Desa tersebut juga harus ikut bertanggung jawab, apabila pasien mengalami hal-hal yang tidak diinginkan pada saat melaksanakan isolasi mandiri.
"Mari bersama-sama dengan pemkab berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat di Desa, Kelurahan supaya pasien Covid-19 dapat melakukan karantina terpusat dan mengajak warganya untuk menyederhanakan pola pikir dengan tetap melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 ketika melakukan kegiatan sehari-hari," Ajak Bupati Suwirta kepada peserta Vicon."Saya menghimbau masyarakat Klungkung jangan sampai mengalami ketakutan berlebihan, dan jangan meboya terhadap pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, Ujar Bupati Suwirta.
Bupati Suwirta mengingatkan peserta rapat agar pada saat ada kegiatan di perkantoran maupun kegiatan lainnya di wilayahnya untuk tetap mengawasi dan meminta masyarakat setempat agar tetap menerapkan Prokes Covid-19.
Terkait dampak Covid-19, Bupati Suwirta menugaskan para Perangkat Desa dan Perangkat Kelurahan untuk terjun langsung ke lapangan di masing-masing wilayahnya untuk mendata masyarakatnya yang terdampak Covid-19. Dimana dalam data tersebut, berisi, nama, alamat, jumlah anggota Keluarga dalam satu KK. Ini dimaksudkan agar bantuan yang diberikan dapat secara proporsional.
"Data tersebut, berupa tabel yang isinya khusus bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang belum pernah mendapatkan bantuan secara rutin baik itu bantuan dari DTKS, lansia, difabel dan agar segera bergerak mengumpulkan data penerima bantuan", perintah Bupati Suwirta. "Jangan sampai ada pilih-pilih dalam mencantumkan penerima bantuan, dan kuatkan data penerima bantuan," ingat Bupati Suwirta.
Terkait pelaksanaan Karantina mandiri, Bupati Suwirta mengingatkan supaya Perangkat Desa dan Perangkat Kelurahan supaya mengetahui lokasi tempat dan nama warga yang melakukan isolasi mandiri.
Terkait Dana Desa, Bupati Suwirta menghimbau agar Dana yang memang harus digunakan agar segera digunakan dalam rangka membantu pergerakan ekonomi di Desa tersebut.
Bupati Suwirta menambahkan agar dalam Proses penyaluran bantuan tersebut dapat melibatkan anggota TP PKK setempat. (Cok).
“kegiatan membagi sembako ini untuk warga masyarakat yang terdampak ekonomi akibat covid-19, meskipun sangat terbatas,” Ucap Kapolsek.
Dalam kegiatan pembagian sembako tersebut. juga di lakukan sosialisasi agar masyarakat mematuhi himbauan pemerintah. Mengingat hal itu sangat penting demi menekan penyebaran virus corona Covid -19 yang terus mengalami lonjakan.
"Inilah dengan segala keterbatasan di tengah pemerintah menerapkan PPKM Darurat Level 3, yang dapat kami lakukan, tentu saja tidak akan bisa sesuai harapan masyarakat, tapi inilah yang dapat kami lakukan dan mohon maaf apabila belum semua mendapatkannya" Tuturnya. *
Pastikan Ketersediaan Fasilitas Dukung Penyembuhan Pasien
Denpasar , Bali Kini - Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara dan Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa melaksanakan peninjauan lokasi isolasi mandiri terpusat Kota Denpasar pada Senin (26/7) malam. Keduanya kompak berbagi tugas, Walikota Jaya Negara meninjau lokasi hotel isolasi mandiri terpusat untuk Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat. Sedangkan Wawali Arya Wibawa meninjau lokasi isolasi terpusat untuk kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan.
Disela kegiatan peninjauan Walikota Jaya Negara yang didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengatakan, kasus Covid-19 di Kota Denpasar mengalami peningkatan sejak tiga minggu terakhir. Penyebaran Covid-19 kali ini membuat penularan menjadi lebih cepat. Karenanya, guna mengantisipasi adanya klaster keluarga yang berkelanjutan, maka Pemkot Denpasar merancang penerapan isolasi mandiri terpusat.
"Dengan melaksanakan isolasi mandiri secara terpusat, dimana bukan lagi isolasi mandiri dirumah maka akan mempersempit dan memutus peluang penyebaran di klaster keluarga," ujar Jaya Negara
Pihaknya mengatakan, peninjauan ini dilaksanakan untuk memastikan pola yang diterapkan dapat dilaksanakam secara optimal. Termasuk juga fasilitas penunjang yang ada di lokasi isolasi mandiri terpusat berfungsi baik. Sehingga upaya mendukung kesembuhan pasien saat isolasi mandiri dapat dimaksimalkan.
"Kita cek fasilitas, penanganan serta pola rescuenya, bagaimana penjemputan dan penerimaanya, sehingga penanganannya optimal di lapangan," ujarnya
Jaya Negara mengajak seluruh stakeholder agar kompak. Utamanya perbekel/lurah sebagai jajaran pemerintah paling bawah agar terus mengintensifkan kordinasi. Sehingga masyarakat yang dinyatakan positif Covid-19 dapat segera mendapat penanganan. Apakah itu isolasi mandiri atau penanganan di RS Rujukan Covid-19.
"Mari kita tingkatkan kordinasi dan sinergitas, serta kekompakan kita untuk bergotong royong melayani masyarakat di masa pandemi ini, semoga segera bisa diatasi bersama," ujar Jaya Negara. (rls)
Kegiatan Bridging Leadership Bangga Kencana (Program Pembangunan Keluarga Berencana) sebagai program unggulan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dilaksanakan dengan mengusung materi utama, Integrasi Program Bangga Kencana Dalam Rangka Implementasi Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Kebijakan Pebangunan Kependudukan, ini dilakukan secara daring dengan dipimpin langsung oleh BKKBN dan Menteri Dalam Negeri selaku keynote speaker serta dihadiri oleh Para Gubernur dan Bupati selaku pimpinan daerah se-Indonesia melalui virtual zoom meeting.
Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kegiatan ini dilaksanakan guna menfasilitasi daerah melalui asistensi dan supervisi secara langsung. Dilatarbelakangi oleh pertimbangan upaya pembangunan kependudukan dalam mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas serta penataan administrasi kependudukan di Indonesia.
“Dengan adanya integrasi kependudukan dalam perencanaan daerah, diharapkan nantinya bisa menjadi langkah yang strategis dalam setiap program-program yang dirancangkan, seperti program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga” ungkap Bupati Sanjaya. Ia juga berharap kedepannya implementasi kegiatan ini bisa menjadi ujung tombak keberhasilan program KKB.
Penyampaian materi dalam kegiatan berskala nasional ini, bertujuan untuk memperoleh kemudahan dalam tercapainya dan terlaksanannya penyusunan dan pemanfaatan Kebijakam Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) di daerah; dan juga membangun komitmen Kepala Daerah dalam mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana serta Memperoleh dukungan anggaran terhadap program Bangga Kencana.
Materi lainnya yang disampaikan, juga meliputi Kebijakan Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting, Kebijakan Strategis Perencanaan Nasional dalam rangka Bonus Demografi 2045, serta Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan). GDPK sendiri adalah program yang sudah lebih dulu dilakukan yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, terpadu, dan juga mengikutsertakan peran masyarakat, dengan tujuan untuk tercapainya kualitas penduduk yang tinggi hingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. *
Mendengar hal tersebut, Bupati Karangasem, I Gede Dana , meminta jajarannya memprioritaskan pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19, termasuk insentif untuk para tenaga vaksinator sebesar Rp 9 Milyar. Selain untuk memenuhi apa yang menjadi hak mereka, insentif nakes juga sangat dibutuhkan untuk menjaga semangat dalam pelayanan kesehatan.
Menurutnya, para nakes sangat rentan terpapar Covid-19 dari pasien yang ditangani. Terbukti, sejauh ini ada 94 tenaga kesehatan sudah terpapar Covid-19, belum lagi tenaga penunjang sehingga berjumlah sebanyak 108 tenaga kesehatan yang terpapar virus yang menyerang sistem pernafasan ini.
"Saya meminta jajaran terkait untuk segera mencairkan insentif nakes dan vaksinator di masing-masing perangkat daerah dan unit-unit perangkat daerah. Menanyakan perihal kendala pencairan sekaligus mencari solusi percepatan pencairan insentif nakes termasuk tenaga vaksinator dengan Kepala Dinas Kesehatan," kata Bupati Gede Dana dalam keterangannya didampingi Sekda Sedana Merta usai rapat dengan Organisasi Profesi Bidang Kesehatan yang diketuai Kadis Kesehatan Kabupaten Karangasem,membahas penanganan Covid-19 di kabupaten Karangasem, Selasa (27/7).
Pencairan insentif bagi nakes merupakan suatu hal yang patut untuk segera dilakukan. Menurut Bupati Gede Dana, insentif nakes juga dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan optimisme dan semangat nakes yang bekerja. Mengingat pandemi Covid-19 sudah berjalan hampir dua tahun, tentu pelayanan kesehatan bagi nakes dan rumah sakit harus mendapat apresiasi dengan mempercepat pencairan insentif, bukan justru terhambat.
“Tenaga kesehatan di Karangasem sangat minim, apalagi sekarang difokuskan ke penanganan Covid-19. Saya sangat apresiasi tenaga kesehatan memiliki kesabaran yang tinggi dan tidak panik dalam menangani kondisi seperti ini. Terkait insentif, saya juga merasa prihatin karena insentif belum bisa didapatkan, karena belum bisa dicairkan. Saya juga mengetahui , bahwa tenaga kesehatan sudah bekerja keras tetapi tanpa anggaran juga tidak akan bisa maksimal,” ujarnya.
Gede Dana juga mengungkapkan, untuk vaksin yang di pasang Rp 9 milyar, baru diamprah Rp 300 Juta. Terkait hal ini, dirinya telah meminta bagi unit yang belum mengamprahkan, supaya secepatnya mengamprah. Karena jika dana itu tidak terealisasi, Gede Dana sebagai Bupati juga akan bermasalah.
“Saya mohonkan, anggaran yang 9 miliar agar terserap secara terarah. Kami paham, untuk tenaga sangat kurang sekali, saya mohon maaf kepada para perawat dan tenaga kesehatan, saya tidak ijinkan pindah keluar dari Karangasem, terkait tugas belajar keluar, kami juga tidak izinkan dulu,” terangnya.
Sementara itu, Kadiskes Kabupaten Karangasem, Gusti Bagus Putra Pertama melaporkan, sumber tenaga kesehatan ada 1612 orang yang tersebar di seluruh paskes dan tenaga penunjang lainnya sehingga berjumlah sebanyak 2400-an anggota.
“Dalam penanganan Covid ini, kami mengerahkan seluruh organisasi profesi. Kami memberdayakan semaksimal mungkin tenaga kesehatan untuk menunjang penanganan kasus Covid-19 diwilayahnya. Melihat kondisi sekarang, ini barangkali menyebabkan volume pekerjaan menjadi naik, karena kita juga membuka puskesmas sampai 24 jam,” terangnya.
Dari sisi penganggaran, sudah teranggarkan di masing-masing perangkat daerah dan di unit-unit perangkat daerah. Insentif sebanyak Rp 1,7 Milyar untuk tenaga kesehatan Covid-19, insentif vaksinator sebesar Rp 9 Milyar dan Rp 3 Milyar untuk kegiatan tresing dan testing. (rls/Ami/*)
Hingga saat ini Selasa, 27 Juli 2021, mencatat jumlah pasien positif Covid-19 dalam perawatan di Bali seluruhnya ada 10.618 orang. Sementara itu, peningkatan kasus positif tercatat ada 1.314 orang. Untuk pasien sembuh penambahan ada 829 orang dan ada 33 orang tambahan pasien covid-19 meninggal dunia.
Sehingga dapatlah dirinci selama pandemi tercatat ada 2.016 orang meninggal akibat Covid-19 di Bali.
Jumlah kasus secara kumulatif se Bali, untuk Positif ada 71.103 orang. Pasien sembuh selama pandemi, dicapai sebanyak 58.469 orang.
Gubernur Bali, Wayan Koster kembali mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 12 tahun 2021, tentang penerapan PPKM. Dimana dalam SE yang dikeluarkan ini sepakat untuk bersama-sama menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Provinsi Bali.
Level 4 ditetapkan khusus untuk wilayah di Kabupaten Badung, Gianyar, Klungkung, Tabanan, Buleleng, dan Kota Denpasar. Sedangkan untuk tiga kabupaten lainnya di Bali masih tetap menerapkan PPKM skala level 3.
Dalam Surat Edaran Gubernur Bali yang baru ini diberlakukan beberapa kelonggaran untuk memberikan ruang bagi aktivitas usaha dan ekonomi masyarakat, yaitu : Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 16.00 Wita.
Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 Wita.
Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat dibuka dengan maksimal pengunjung makan ditempat 25% dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 menit, dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 Wita.
Sebagai Gubernur, Saya sangat memahami bahwa berlakunya kebijakan PPKM Level 4 ini sangat memberatkan dan menyulitkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari sehingga mengakibatkan terganggunya perekonomian masyarakat.
Gubernur, menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat secara bersama-sama mengembangkan kesabaran dan kesadaran kolektif, bahwa ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dengan semangat gotong royong agar Pandemi Covid -19 dapat ditangani dengan sebaik-baiknya.
"Dengan spirit kehidupan sesuai nilai-nilai kearifan lokal Bali, Saya mengajak Sameton Krama Bali sareng sami agar tetap kompak, guyub, bersatu, gilik-saguluk, salunglung sabayantaka, parasparo, sarpana ya, se-ia sekata, seiring sejalan, bersama-sama, bahu membahu, bergotong-royong dengan tidak saling menyalahkan, tidak saling tuduh, tidak saling menyerang, dan tidak melakukan tindakan kontra produktif serta terus berdoa dengan keyakinan masing-masing agar Gumi Bali tetap kondusif, nyaman, aman," Pesan Gubernur Koster.[ar/5]
Mereka ingin memastikan Bali aman dari Covid19 dengan segala penanganannya yang berstandar internasional. Syaratnya antara lain positif rate dibawah 5% dan Rasio contacts Tracing minimal 25 orang perkasus positif.
Data contact Tracing jarang dibuka ke publik, dan pada saat yang sama pemerintah lebih suka membuka kasus positif perhari yang bisa menimbulkan kepanikan publik.
Bahwa saat ini di luar negeri, terjadi gelombang besar ‘black campaign’ terhadap pola penanganan pandemic covid-19 di Bali. Sejak September 2020, terdapat 11 negara melarang warganya berkunjung ke Indonesia dan sebanyak 59 negara tidak menerima orang Indonesia masuk ke negaranya.
Itu sebabnya, gagasan membuka kembali Bali untuk wisatawan mancanegara dengan memilih Negara secara selektif sekali pun tidak akan berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi dan pariwisata Bali.
Black campaign yang beredar di luar negeri mengesankan Indonesia, untuk Bali tidak professional menangani pandemi covid-19, sehingga menimbulkan ketakutan bagi para calon wisatawan yang datang ke Bali.
Mencermati berbagai persoalan di atas maka Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali dalam rakerda tahun 2021 yang diselenggarakan tanggal 23 Juli 2021, mengimbau dan mengusulkan kepada Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan Kabupaten se-Bali untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
Mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten/Kota, TNI dan Polri dalam percepatan penanggulangan pandemi covid-19 di seluruh Bali.
Mengajak semua pihak melakukan ‘Perlawanan” terhadap black campaign tentang penanganan pandemi covid-19 di Bali dengan menggalang kesepahaman dengan seluruh media mainstream di Bali, baik media online, media cetak dan media elektronik agar setiap hari memotret keseharian masyarakat Bali yang taat terhadap prokes penanggulangan covid-19 Bali melalui pemberitaan rutin selama 3-5 bulan.
"Sebab diakui atau tidak, pemberitaan media yang massif akan berdampak bagi pencitraan Bali sebagai provinsi terbaik dalam menangani pandemi covid-19 untuk selanjutnya dapat membuka mata dunia internasional tentang Bali sesungguhnya. Ingat!!! Campaign harus dilawan dengan campaign," tegas Emanuel Dewata Oja, Ketua SMSI Bali.
Sebagaimana Pemerintah Pusat telah bekerjasama dengan seribu lebih media online di seluruh Indonesia melalui program fellowship atau UBAH LAKU, maka dianjurkan agar Pemerintah Provinsi Bali mem-breakdown program UBAH LAKU tersebut untuk Provinsi Bali dengan melibatkan sebanyak mungkin media online, cetak dan elektronik.
Menetapkan Dinas Kominfos Provinsi dan Kabupaten Kota se Bali bersama seluruh organisasi media dan organisasi wartawan yang ada di Bali sebagai garda terdepan untuk melakukan sosialisasi keseharian masyarakat Bali yang menunjang pencitraan Bali sebagai provinsi terbaik dalam menangani pandemic covid-19.
Data contact Tracing perlu dibuka ke publik untuk menunjukan keseriusan pemerintah menangani Covid-19 di Bali dengan tetap mempertimbangkan berbagai ketentuan yang berlaku.
"Ini untuk menjaga keseimbangan publikasi berlebihan terhadap data kasus positif baik secara nasional maupun lokal yang menimbulkan kepanikan, sekaligus citra WHO terhadap Bali semakin positif," demikian penegasan SMSI Bali, Selasa (27/7/2021).*
Disampaikannya terkait SiLPA yang penggunaannya sisa DAK fisik 444,57 juta rupiah, sisa DAK Non fisik 69,24 Milyar rupiah, Dana BLUD 78,95 Milyar rupiah lebih dan Kewajiban Jangka Pendek 160,01 Milyar rupiah, sehingga totalnya 308,66 Milyar rupiah.
"Jika dibandingkan dengan SiLPA 192,85 milyar rupiah, maka sesunguhnya kita minus 115,80 milyar rupiah," sebut Cok Ace dihadapan Pimpinan sidang ketua DPRD Bali.
Dijelaskannya perbedaan besaran SiLPA pada Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan LKPJ Kepala Daerah, disebabkan karena LKPJ menggunakan data Laporan Keuangan Unaudited sedangkan pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan data Audited.
Selanjutnya, mengenai saran perlunya terobosan peningkatan pendapatan daerah sebenarnya telah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun demikian perlu dipahami kondisi perekonomian saat ini dan juga kewenangan Pemerintah Daerah sesuai regulasi yang ada.
Mengenai rekomendasi BPK terhadap temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti, saat ini telah diproses bersama BPK.
Berkenaan dengan koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya sebesar 48,07 juta rupiah, sudah dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
Terkait, penurunan alokasi hibah yang difasilitasi anggota dewan didasari atas pencermatan bersama terhadap kapasitas fiskal di tengah pandemi Covid-19 yang dihadapkan pada kebutuhan pendanaan pandemi, keberlanjutan program-program prioritas, dan pelaksanaan urusan wajib.
Wagub Cok Ace juga menyampaikan terkait pandangan adanya penurunan aset, dijelaskan bahwa yang mengalami penurunan adalah aset lancar, sedangkan aset tetap justru mengalami peningkatan.
Berkenaan dengan rekomendasi mengenai pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dapat dijelaskan sebagai berikut ;
1) Saat ini sedang dilaksanakan integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
2) Pemerintah juga sedang menyusun desain transformasi ekonomi Bali untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali antara pertanian, kelautan dan perikanan, industri dan pariwisata.
Berkenaan dengan penanganan pandemi Covid-19, dapat dinformasikan bahwa ; 1. Pengendalian penyebaran Covid-19 terus dilakukan melalui pengetatan persyaratan di pintu-pintu masuk Bali, pelaksanaan isolasi/karantina bagi yang terpapar Covid-19, dan pembatasan aktivitas masyarakat.
2. Perlindungan kesehatan masyarakat melalui vaksinasi yang masif dengan menggerakan semua elemen masyarakat, Pemerintah, TNI dan POLRI serta dunia usaha.
3. Peningkatan kapasitas perawatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 melalui peningkatan ketersediaan ruang perawatan, ketersediaan peralatan medis, menjamin ketersediaan obat-obatan, dan perlindungan kepada tenaga medis.
Sedangkan terhadap aspirasi untuk membuka pariwisata Bali, telah dijelaskan dalam berbagai kesempatan bahwa: 1. Pemprov Bali sependapat tentang pentingnya pariwisata dalam perekonomian Bali sehingga harus menjadi perhatian kita bersama untuk membangkitkan kembali aktivitas kepariwisataan.
2. Saat ini Pemprov Bali, khususnya Gubernur Bali terus bekerja keras menyiapkan semua pra kondisi untuk memungkinkan bangkitnya kembali pariwisata melalui regulasi penerapan protokol kesehatan dan CHSE, vaksinasi untuk semua pekerja pariwisata, vaksinasi untuk semua pekerja di pintu-pintu masuk Bali, vaksinasi masif seluruh masyarakat, pemberlakuan tindakan tegas terhadap para pelanggar prokes termasuk WNA, menyiapkan skema penanganan protokol kesehatan bagi wistawan dan lain-lain.
Pemprov Bali juga telah berkomunikasi intensif dengan Pemerintah Pusat untuk menawarkan dan membahas skema-skema membangkitan pariwisata Bali seperti travel free covid corridor, work from Bali, travel corridor arrangement, dan travel buble.
"Komunikasi ini Saya lakukan dengan Menko Marinvest, Menteri Pariwisata, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan bahkan langsung dengan Bapak Presiden," akunya.
Pada prinsipnya, disampaikan Gubernur Pemerintah Pusat dan Pemprov Bali sangat sepakat untuk bisa membangkitkan kembali pariwisata Bali, namun kebijakan ini tentu harus mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19 di Negara-negara lain dan kondisi pandemi di Indonesia dan Bali khususnya.
"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Bali untuk terus menguatkan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, dan terus menguatkan kapasitas kita dalam penanganan covid-19, astungkara pariwisata kita bisa bangkit kembali dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama”, pungkasnya.[ar/5]
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram