Gubernur Koster Buka Peringatan Bulan Bung Karno III Provinsi Bali Bertema 'Wana Kerthi : Taru Prana Bhuwana'

BALI KINI , DENPASAR - Tujuh puluh enam tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang umum Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sejak sehari sebelumnya, diskusi tentang rumusan dasar negara belum juga menemukan titik terang. Tibalah giliran Bung Karno untuk menyampaikan buah pikiran.

"Tanpa menggunakan teks, Bung Karno menguraikan lima hal yang menurutnya adalah landasan filosofis dasar dan cara pandang bagi negara Indonesia merdeka. Kelima hal yang menjadi landasan idiil Indonesia Merdeka tersebut kemudian diberi nama Pancasila. Sehingga saat itu, paparan Bung Karno diterima secara aklamasi dan pada 1 Juni 1945 itulah Pancasila Lahir," demikian pidato yang disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster saat membuka peringatan Bulan Bung Karno III Provinsi Bali, Selasa (Saniscara Paing, Langkir) tanggal 1 Juni 2021 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar.

Lebih lanjut, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menyampaikan, bahwa sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Sebuah ideologi dan landasan filosofis Bangsa dan Negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia merdeka. 

"Sebuah negara bangsa yang terdiri dari 300 suku bangsa, memiliki 700 bahasa, dan 17.000-an pulau. Tanpa adanya sebuah ideologi dasar dan landasan filosofis seperti Pancasila, tentunya akan sulit membayangkan bagaimana perjalanan bangsa kita ini untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," jelas Koster yang disambut tepuk tangan.

Kata Gubernur Koster, sambungnya, Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni oleh Pemerintah Provinsi Bali, sejak 2019 juga dirangkai dengan Perayaan Bulan Bung Karno Provinsi Bali. Karena pada bulan Juni, hal-hal fundamental dan sakral terjadi, dimulai dari pada tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila; 6 Juni Hari Lahir Bung Karno; dan 21 Juni hari Wafat Proklamator Bung Karno. 

Untuk mengenang, menghormati, dan memaknai hari-hari penting tersebut, Gubernur Bali telah mengundangkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali. Tahun ini merupakan penyelenggaraan Bulan Bung Karno yang ke-3.     

"Perlu Saya sampaikan bahwa dari 636 Desa di Bali sebanyak 427 Desa (67%) menyelenggarakan kegiatan Bulan Bung Karno," tambahnya dihadapanWakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati, Sekda Dewa Made Indra,Ketua TP PKK dan Dekranasda Provinsi Bali, Ny Putri Koster, Ketua BKOW Bali Ny Tjok. Putri Hariyani Sukawati,Bupati/Walikota se-Bali, Kapolda Bali, Bendesa Agung, beserta stakeholder maupun instansi terkait dan forkompimda secara live streaming melalui youtube dari Gedung Ksirarnawa.

Sehingga pada tahun 2022, Gubernur Bali berharap semua Desa sudah bisa melaksanakan Bulan Bung Karno.

Selain sebagai wujud penghormatan dan bhakti kepada Bung Karno, Bapak Pendiri Bangsa yang telah merumuskan dasar negara kita, penyelenggaraan Bulan Bung Karno di Provinsi Bali yang pelaksanaannya juga sampai ke Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan ini memiliki tujuan mulia, yaitu Pertama, mengarusutamakan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Bali dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat Bali tentang sejarah, filosofi dan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, memperkokoh semangat kebangsaan dan inklusi sosial di tengah kontestasi nilai (ideologi) dan kepentingan yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas.

Keempat, membangkitkan dan memelihara memori kolektif masyarakat Bali tentang ketokohan dan keteladanan Ir. Soekarno sebagai penggali Pancasila dan Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Kelima, memperkuat institusionalisasi nilai-nilai Pancasila, dan Spirit perjuangan Bung Karno sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Bali.

Mengenai Tema Bulan Bung Karno Provinsi Bali tahun ini mengambil tema yakni, Wana Kerthi: Taru Prana Bhuwana (Pohon sebagai Nafas Bumi), yang sejalan dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Yang artinya, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia sakala-niskala, menuju kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno; Berdaulat secara Politik, Berdikasi secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan, melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.       

"Tema 'Wana Kerthi' Taru Prana Bhuwana ini dapat menjadi wahana bagi penyebarluasan, internalisasi serta pelaksanaan Pancasila serta ajaran-ajaran Bung Karno secara nyata dalam upaya pelindungan dan pelestarian alam semesta. Sehingga politik green, politik yang pro-alam lestari, dengan pemanfaatan sepenuhnya energi terbarukan, energi ramah lingkungan, termasuk pola pembangunan yang senantiasa selaras dalam menjaga kesucian dan kelestarian hutan, keragaman hayati, serta ruang hijau, menjadi tekad dan ikrar ideologis bersama. Tidak boleh gentar, lemah, dan putus asa, betapapun tantangan dan godaan hadir untuk membelokkan cita-cita ini, Kita harus tetap tegak demi kelangsungan harmoni alam, manusia, dan kebudayaan Bali," jelas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Tambahnya juga, bahwa alam, hutan, tetumbuhan, dengan segala kekayaan hayati tidak saja menjadi sumber kehidupan, kesejahteraan, dan pengobatan, tetapi juga sumber inspirasi untuk menata kehidupan sosial dan peradaban. Seperti Bung Karno melakukan perenungan dan merumuskan Pancasila sedari melihat, menatap, dan memasuki desa-desa di Indonesia, termasuk kala Bung Karno di pengungsian di Ende, Nusa Tenggara Timur.

Cerita Gubernur Koster, saat itu, Bung Karno merenung di bawah pohon sukun, dan melihat energi supranatural bekerjanya Tri Murti pada dedaunan, pohon, dan dahan Sukun. Begitulah harmoni tokoh besar Bangsa ini dengan semesta raya. Energi yang dipancarkan oleh Alam adalah energi kehidupan dan keindahan bagi manusia. Karena itu pilihan tema Wana Kerthi menjadi kontekstual dan selaras, terlebih pada situasi pandemi Covid-19, yang mana kembali ke alam, hutan, dan tetumbuhan sebagai sumber usadha-pengobatan.  

"Bagaimana pun penghormatan paling utama kepada Bung Karno adalah dengan meneladani dan melaksanakan ide, pemikiran, gagasan, dan cita-citanya untuk Indonesia Raya. Saya berharap seluruh lapisan masyarakat Bali, terutama generasi muda mari dengan suka cita memikul tanggungjawab ideologis ini," pungkasnya seraya mengatakan nada Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Sebagai penutup, Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali, Cok Ace menyaksikan pergelaran drama tari musikal Bung Karno di Bawah Pohon Sukun.[rls*]

Ny. Sagung Antari Jaya Negara Ajak PKK Se-Kota Denpasar Belajar Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Di TPS Sadu Sumerta Kaja

 

Keterangan foto: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara saat melihat proses pengelolaan sampah  berbasis sumber di TPS Sadu Desa Sumerta Kaja Minggu (30/5)

Bali Kini ,Denpasar - Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara  mengajak TP PKK  Desa/Lurah dan Kecamatan se Kota Denpasar belajar pemilahan sampah berbasis sumber  di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Sadu Desa Sumerta Kaja Minggu (30/5).

Dalam kesempatan tersebut Ny. Sagung Antari mengatakan, pengelolaan sampah di TPA Sadu Desa Sumerta Kaja sangat bagus karena pengelolaan sampahnya tidak ada sisa sama sekali. Bahkan sampah yang diolah   bisa  menghasilkan pellet atau butiran bahan bakar untuk pembangkit listrik. "Untuk itulah kami mengajak kader  Tim Penggerak PKK Desa/Lurah maupun Kecamatan untuk belajar cara pengelolaan sampah berbasis  sumber seperti yang dilakukan di Desa Sumerta Kaja," ungkap Ny. Antari Jaya Negara.

Hal itu harus dilakukan sesuai dengan arahan Tim Penggerak PKK Provinsi Bali saat Webinar beberapa waktu lalu yakni mengatasi permasalahan sampah berbasis sumber. Mengingat TPA Suwung  sudah sangat kritis.  Dengan adanya masalah tersebut  pihaknya mengajak TP PKK untuk belajar secara langsung tentang pengelolaan sampah dari sumbernya di TPS Sadu. Dimana nantinya Ny. Sagung Antari mengharapkan kader PKK  bisa mengetahui peran apa yang bisa diambil para ibu-ibu PKK terkait pengelolaan sampah di lingkungannya masing-masing.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa Kota Denpasar IB Alit Wiradana menambahkan,  kader PKK sangat berperan dalam pembangunan di Kota Denpasar. Dalam suasana menghadapi pandemi covid 19, pemerintah Kota Denpasar ada beberapa hal yang harus diselesaikan salah satunya adalah mengatasi pengelolaan sampah berbasis sumber.

Untuk itu kader PKK wajib  mengetahui cara pengolahan sampah berbasis sumber. Dengan belajar secara langsung mereka bisa mengetahui dan bahkan mengatasi masalah sampah yang ada di lingkungannya masing-masing. "Setelah melihat secara langsung cara pengelolaan sampah diharapkan TP PKK bisa mengatasi masalah sampah dari sumbernya  salah satunya bisa dengan melakukan pemilihan," ungkapnya.

Perbekel Desa Sumerta Kaja I Gusti Ngurah Mayun mengatakan, sampah yang diolah di TPS Sadu adalah sampah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat Desa Sumerta Kaja. Dimana masyarakat secara sadar bersedia membawa sampahnya  ke TPS Sadu. Sampah yang dibawa ada yang sudah dipilah ada yang belum. Bagi yang belum pihaknya mengedukasi masyarakat agar mau memilah sampah yang dihasilkan bahkan pihaknya juga mengajar masyarakat dalam cara pemilihannya

Setelah itu pihaknya melakukan  pengelolaan sampah berbasis sumber yang dilakukan di Desa Sumerta Kaja menggunakan metode Saiber  Marutha 5  R yakni , Reduce, Reuse, Recycle, Recovery dan Regenerative.

Dimana dalam pengelolaan sampah itu dilakukan berbagai tahapan hingga menghasilkan pallet. Pertama sampah masuk ke TPS Sadu  lalu  sampah dipilah, ketiga masukan ke box bambu.   Sampah diratakan sebelum disiram dengan bioaktivator. Langkah selanjutnya campur bioaktivator dengan air murni 1 liter berbanding 25 liter untuk satu box bambu,  satu box bambu kapasitas sampah lebih 500 kg.  Penyiraman dengan bioaktivator merata, hari kedua sudah nampak sampah menyusut. Selanjutnya sampah akan kering dan menyusut 50 persen setelah didiamkan selama 5 sampai 7 hari. Sebelum sampah masuk ke mesin cacah harus steril dari benda- benda keras seperti kawat besi paku dan lain sebagainya. Hasil sampah yang telah dicacah menggunakan mesin cacah marutha dilanjutkan  masuk mesin press pellet menjadi butiran bahan bakar.  Menurutnya mesin cacah sampah adalah buatan koperasi produsen Marutha Bersih Bali . "Sehingga  dalam pengelolaan sampah berbasis sumber ni kami  bekerjasama dengan Marutha," jelasnya

Pendamping Pengelolaan Sampah Marutha Anak Agung Dwipa Admaja mengatakan, sampah yang dikelola per hari di TPS Sadu  sebanyak 2 ton. Dari Jumlah sampah tersebut  jumlah box yang diperlukan untuk mengolah sampah sebanyak 42 box dan satu set mesin cacah dan kedua mesin pellet.

Untuk pellet yang dihasilkan di Desa Sumerta Kaja pihak Marutha langsung membelinya. Selanjutnya pellet tersebut dijual lagi ke PT. Indonesia Power. (ayu/r1)

Buka Perayaan Bulan Bung Karno 2021, Bupati Sanjaya Gaungkan Prinsip Tri Sakti Bung Karno

Bali Kini ,Tabanan –Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE, MM, membuka Perayaan Bulan Bung Karno Kabupaten Tabanan Tahun 2021 dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diselenggarakan di Gedung Kesenian I Ketut Maria Tabanan, ditandai dengan pemukulan gong, Selasa, (1/6).

Kegiatan yang dilakukan secara sederhana namun penuh makna tersebut, turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tabanan I Made Edi Wirawan, SE, Sekda beserta OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan. Nampak juga Ketua DPRD beserta beberapa anggotangnya, Tjokorda Anglurah Tabanan, Perwakilan jajaran Forkopimda, dan undangan lainnya.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah Pergub Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali, Peraturan Bupati Tabanan nomor 25 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Bulan Bung karno Kabupaten Tabanan. Dan dengan Tema “Implementasi nilai-nilai Sad Kertih dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno Menuju Tabanan Era Baru Yang Aman, Unggul dan Madani (AUM)”.

Yang bertujuan menjadikan Desa sebagai episentrum dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di segala bidang kehidupan dengan menyelanggarakan pendataan desa yang presisi menuju desa yang berdaulat dan mandiri, membangkitkan ekonomi kerakyatan UMKM agar mampu menembus dan bersaing di era pasar digital serta membentuk karakter dan menumbuhkan kecintaan generasi milenial terhadap seni dan budaya Bali

“Jadi sangat tepat Bapak Presiden Jokowi yang sudah diberikan arahan oleh Ibu Megawati, dimana pada tanggal 1 Juni ini wajib diselenggarakan Apel bersama. Kenapa? Kita sadari bersama bahwa sedikit saja sejarah ini dibelokan, sekian generasi akan menjadi bengkok,” ujar Bupati Sanjaya dalam sambutannya saat itu.

Untuk itu, dalam momentum ini Bupati Sanjaya  mengajak seluruh lapisan masyarakat terutama di Tabanan melakukan gerakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, yakni membumikan prinsip Tri Sakti Bung Karno dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Sehingga, sejarah bangsa ini tidak bisa dibelokan ataupun digoyahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.

“Kita patut bersyukur dan berbangga pada Bung Karno karena Beliau adalah salah satu penggali daripada nilai-nilai Pancasila yang sampai saat ini relevansinya masih utuh, masih kita pertahankan dan bangsa-bangsa besar pun meniru isi dari Pancasila yang dicetuskan oleh Bung Karno. Ini merupakan sejarah besar yang harus kita gaungkan dan harus kita laksanakan,” tegas Sanjaya.

Disamping itu, Ia juga berharap agar prinsip Tri Sakti Bung Karno dan nilai-nilai luhur Pancasila merasuk ke seluruh masyarakat sampai di pelosok Desa. Karena menurutnya, Desa adalah basis dari sektor pembangunan Kabupaten Tabanan lima tahun kedepan. Majunya pembangunan di Desa adalah percepatan dari perwujudan Visi Misi Kabupaten Tabanan yang dilandasi prinsip Tri Sakti dan Nilai Nilai luhur Pancasila.

Maka dari itu, Bupati Sanjaya juga berharap semua Desa yang ada di Tabanan memperingati Hari Bulan Bung Karno sebagai upaya menggaungkan Prisnsip Tri Sakti Bung Karno dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila guna menumbuhkan karakter  mempercepat pembangunan di Desa, menuju Desa yang Presisi yang mandiri dan berkedaulatan. [tb/r5]

Fraksi PDIP Bali Terkait Raperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016

Bali Kini , Denpasar - Terkait Raperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi  Bali Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah, bahwa fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap Raperda ini.

Fraksi PDIP Bali, menegaskan bahwa Raperda tersebut merupakan Kebijakan yang diharapkan akan memberi dampak yang baik untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan visi ”NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

Dengan efektivitas penyelenggara pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalisasikan capaian kinerja perangkat daerah mewujudkan visi dan  misi pemerintah daerah. Kedua, bahwa beberapa perubahan materi dalam Raperda yang diusulkan antara lain; 1. Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan yang semula diselenggarakan  Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali, ditata kembali untuk  diselenggarakan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sehingga menjadi Dinas Kebudayaan dan Arsip Daerah Provinsi Bali.

2. Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan yang semula 

diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali, ditata kembali untuk diselenggarakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali yang menjadi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Olah Raga, dan Perpustakaan Provinsi Bali dan untuk mendukung penyelenggaraan perpustakaan, dibentuk UPT Pengembangan Layanan Perpustakaan.

 

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali ditata dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali ditata dengan Badan  Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, untuk mendukung Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (pengembangan SDM) dibentuk UPT Pengembangan Kompetensi.

"Dalam konteks upaya penataan beberapa Instansi dan Badan , perlu dibuatupaya sinergitas antara instansi dan badan yang ditata agar tidak terjadi tumpang tindih dalam teknis pelaksanaanya.

Untuk itu perlu dikonsultasikan dengan lebih mendetail terkait hal tersebut dengan kelembagaan diatasnya tentang regulasi dan peraturan pemerintah  pendukungnya," ungkap Made Suparha,SH bertugas membacakan dari Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Bali.

Sehingga, dilanjutkannya nantinya bisa disusun petunjuk teknis pelaksanaan kinerja tata kelola pemerintahaan di setiap Instansi dan Badan secara efektif, terarah dan memiliki target capaian kinerja yang maksimal.[ar/r5]

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan Terhadap Raperda Tentang Baga Utsaha Padruwen Desa Adat di Bali

Bali Kini ,Denpasar - Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Provinsi terhadap

Raperda Tentang Baga Utsaha Padruwen Desa Adat di Bali. Made Suparha,SH bertugas membacakan dari Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Bali menyampaikan sangat menyambut baik upaya Gubernur Bali I Wayan Koster, tentang usulan

Raperda tersebut.

Menurut Fraksi PDIP Bali, bertujuan agar pengelolaan BUPDA sebagai kekuatan penggerak perekonomian Desa Adat dilakukan secara profesional dan modern dengan tata kelola berdasarkan hukum adat yang menerapkan prinsip nilai adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal Bali. 

Tata kelola usaha yang baik dengan prinsip kehati-hatian, dan 

praktek pengelolaan usaha yang terbaik dan terkini, agar BUPDA tumbuh dan berkembang secara sehat, kuat, bermanfaat, dan berkelanjutan bagi Desa 

Adat. 

"Ini perlu dipertegas bahwa Desa Adat di Bali yang otonom memiliki tugas ekonomi, sosial, adat, budaya, dan keagamaan, serta untuk memelihara kesucian dan keharmonisan alam Bali," sebutnya dihadapan pimpinan sidang Paripurna, Nyoman Adi Wiryatama dan Guernur Bali diwakili Wagub Cok Ace.

Hal yang kedua, Bahwa Desa Adat di Bali memiliki potensi dan peluang di bidang perekonomian sektor riil yang perlu ditata pengelolaan dan pola 

pemanfaatannya secara sistematis melalui suatu sistem perekonomian adat 

yang merupakan sub sistem perekonomian nasional. Terkait dengan BUPDA yang dimaksud dalam Perda ini, kegiatan usahanya adalah fokus pada sektor riil, dengan penataannya adalah bergerak dari pengelolaan, setelah itu baru pemanfaatannya.

Ketiga, Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan BUPDA dilakukan oleh Gubernur bersama MDA Provinsi. Gubernur menugaskan pembinaan dan pengawasan umum terhadap BUPDA kepada perangkat daerah yang 

menangani urusan Desa Adat dalam hal ini dinas PMA beserta jajarannya hingga tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan. [ar/r5]

Sepi Tamu, Karyawan GIBB Giatkan Bersih-bersih

Bali Kini ,Denpasar - Di masa-masa  pandemi yang mengakibatkan tingkat hunian hotel belum maksimal, manajemen Hotel Grand Inna Bali Beach, Inna Bali Beach Garden,  dan Inna Bali Beach Resort yang terletak di kawasan Sanur,  Bali mengoptimalkan kegiatan karyawan dengan menyelenggarakan gotong royong / kerja bakti rutin setiap harinya secara terjadwal di hotel area.  

Gotong royong ini tentunya untuk membersihkan dan merawat kembali seluruh area hotel,  baik interior maupun exterior  di  kebun maupun pantai sepanjang hotel area. 

Bahkan berkesempatan hadir pula Direktur Operasi PT Hotel Indonesia Natour (Persero), Seno Andhikawanto didampingi  General Manager Grand Inna Bali Beach, Inna Bali Beach Garden, Inna Bali Beach Resort Bapak ING Ardhana.

Serambi memberikan semangat kepada karyawan, ING Ardhana juga tidak lupa mengingatkan agar senantiasa menjaga kesehatan serta tetap menerapkan protokol kesehatan (wajib menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak). 

"Sehat dan bersih diawali dari diri sendiri dan karyawan juga harus tetap menjaga kebersihan di  lingkungan sekitar terutama area tempat kerja, agar hotel selalu terlihat bersih,  indah dan kinclong sehingga memperindah lingkungan dan memberikan suasana nyaman terutama bagi tamu pada khususnya serta seluruh karyawan saat bertugas," Pesan ING Ardhana.

Dengan adanya kegiatan gotong royong/kerja bakti ini, demikian Ardhana  tentunya dapat memupuk rasa kebersamaan dan persaudaraan antar karyawan dan manajemen di masa pendemi seperti saat ini.

Kegiatan kerja bakti dengan luas hotel  hampir 42 hektar ini tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan, kami atur dan jadwalkan sesuai area yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh masing-masing departemen, sehingga dipastikan fasilitas hotel tetap bersih dan siap menyambut kedatangan para tamu yang menginap di hotel kami.

Hotel bersejarah di kawasan Sanur ini sedang gencarnya menawarkan beberapa promo diantaranya promo kamar hanya Rp 500.000,- net/kamar/malam termasuk sarapan pagi untuk 2 orang, promo paket berenang hanya Rp 50.000,- net/orang termasuk soft drink atau menu spesial dan handuk, paket arisan Rp500.000,- untuk 10 orang termasuk tempat acara dan makanan & minuman dan bagi anda yang ingin menikmati sarapan pagi di pinggir pantai Sanur bisa menikmati menu Indonesian atau American Breakfast hanya Rp 75.000,- net/orang.[ar/r5]

Bupati Gede Dana Lounching Peringatan Bulan Bung Karno, Permanen Pelaksanaannya di Karangasem

Bali Kini, Karangasem - Bupati Gede Dana lounching Bulan Bung Karno, Selasa (1/6/2021) di Wantilan Kantor Bupati Karangasem. Peluncuran dalam rangka permanenkan pelaksanaan Bulan Bung Karno di Karangasem ini berbarengan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Bulan Bung Karno diperingati dari tanggal 1 sampai dengan 30 juni tahun 2021.

Bupati Gede Dana mengatakan,  Bulan Bung Karno diselenggarakan sebagai komitmen dan upaya mewujudkan ajaran Trisakti Bung Karno. Pemkab Karangasem mendukung Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peringatan Bulan Bung Karno dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Kabupaten Karangasem.

" Dengan adanya payung hukum tersebut, peringatan Bulan Bung Karno bisa dilaksanakan secara permanen dan berkelanjutan di Kabupaten Karangasem,"tegas Bupati Karangasem.

Disebutkan, ajaran Trisakti Bung Karno meliputi berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ajaran tersebut sangat relevan untuk mewujudkan keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali menyongsong Bali Era Baru, sesuai visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali  Menuju Karangasem Era Baru” di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Penyelenggaraan Bulan Bung Karno Tahun 2021 merupakan perayaan ketiga kalinya oleh Pemprov Bali dan pertama kalinya oleh Pemkab Karangasem. Bulan Bung Karno di Karangasem dilaksanakan secara sederhana disesuaikan dengan situasi dan kondisi di tengah Pandemi COVID-19.  

Gede Dana lanjut mengatakan, peringatan Bulan Bung Karno tahun ini akan diisi dengan berbagai kegiatan sesuai dengan tema Wana Kerthi :Taru Prana Bhuana. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat sehat dalam menghadapi pandemi COVID-19, menguatkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, melestarikan budaya Bali dan meningkatkan kearifan lokal serta kecintaan terhadap NKRI. 

“ Saya harap seluruh OPD, Perbekel, Lurah Desa Adat dan masyarakat di Kabupaten Karangasem bisa turut berperan serta berpartisipasi mengikuti kegiatan yang akan dialksanakan dalam peringatan Bulan Bung Karno. Baik yang diselenggarakan oleh Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Karangasem.  Karena lomba yang diselenggarakan semuanya bertujuan agar masyarakat dapat memaknai dan mengkontektualisasi Tri Sakti Bung Karno,” jelasnya.

Ketua Panitia Kegiatan Bulan Bung Karno, Sekda Sedana Merta menjelaskan, penyelenggaraan Bulan Bung Karno di Kabupaten Karangasem didahului dengan Apel Peringatan Lahirnya Pancasila 1 Juni 2021 yang dilaksanakan secara virtual bertempat di Wantilan Kantor Bupati Karangasem. 

Peringatan Bulan Bung Karno juga akan disinkrunkan dengan HUT Kota Amlapura yang Ke-381 dengan berbagai rangkaian kegiatan. Diantaranya, pelaksanaan pameran dan pasar gotong royong, pelaksanaan donor darah,serta beberapa lomba seperti Lomba Pidato Bung Karno tingkat SMP se-Kabupaten Karangasem,Lomba Sekolah Nadi dan Prokes Pertemuan Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19 Tingkat SD,Lomba Foto dengan Tema Kotaku Tingkat PAUD dan TK.  

Selain itu diselenggarakan pula Lomba Foto Tempat Bersejarah di Kabupaten Karangasem, Lomba Kebersihan Kantor, Lomba Kerajinan Pembuatan Minuman Tradisional, Lomba Busana Adat Endek Tradisional Kepala OPD dan berbagai kegiatan lainnya.

Dirinya juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini juga ikut mengkoordinir beberapa kegiatan lomba. Seperti, lomba vlog penerapan prokes Covis-19 dalam pelaksanaan upacara Panca Yadnya. Pesertanya adalah desa adat. Lalu lomba vlog UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif Bali Bangkit Mesari. Pesertanya berasal dari UMKM/IKM dan masyarakat umum.

Ada pula lomba vlog pidato bagi pelajar SMA/SMK/Madrasah se-Bali. Topiknya vlog pidato akutualisasi nilai-nilai Pancasila dalam tatanan pelaksanaan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali dan Karangasem Era Baru.

Lomba yang tak kalah menarik, yakni vlog pengolahan sampah berbasis sumber (rumah tangga). Lomba ini diperuntukkan bagi desa dinas/kelurahan, desa adat yang melibatkan krama istri/PKK dan Yowana di Provinsi Bali. Seluruh lomba berkahir pada 10 Juni 2021.

Kemudian pada 21 Juni 2021, bertepatan dengan Hari Wafat Bung Karno, dilakukan gerakan serentak penanaman pohon dan kebersihan lingkungan oleh Gubernur Bali diikuti seluruh di lingkungan Pemprov Bali, Pemkab/Pemkot, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Dan, pada Rabu 30 Juni 2021 dilakukan penutupan Bulan Bung Karno yang sekaligus mengakhiri serangkaian kegiatan yang dimulai sejak 1 Juni 2021 pada peringatan Hari Lahir Pancasila.  (Rls*)

Bupati Tamba Serahkan Bantuan Sanpras Pertanian

Bali Kini ,Jembrana - Bupati I Nengah Tamba bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna menyerahkan bantuan berupa sarana dan prasarana pertanian. Penyerahan yang berlangsung di Kelompok Sato Amerta Dusun Rening desa Baluk, Senin(31/5).

Bantuan yang diserahkan itu totalnya mencapai Rp. 3. 507.000.000 meliputi pembangunan untuk jalan usaha tani,pembangunan Dam Parit, , pembannan irigasi air tanah, pekarangan pangan lestari, sertifikasi pupuk serta bantuan berupa bibit sapi betina.  

Bupati I Nengah Tamba yang juga didampingi anggota DPRD minta agar bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan.”Saat ini bantuan sanpras kita serahkan. Kami minta agar para penerima bantuan ini agar bisa menjaga, memelihara dan memanfaatkan bantuan ini sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakat,”ungkapnya.

Kedepan, Bupati Tamba juga minta kepada Dinas Pertanian dan pangan agar  dapat meningkatkan bantuan-bantuan untuk para petani.”Pak Kadis dan lembaga terkait, tahun depan kalau bisa bantuan kepada para petani bisa dinaikkan. Ini sangat beralasan lantaran Jembrana sektor unggulan kita adalah dibidang pertanian dalam arti luas,”harapnya.

Sementara salah seorang anggota kelompok ternak sapi lestari asal dusun Tibu sambi desa Yehembang Kangin, Gusti Kade Arnyana mengaku, sangat senang mendapatkan bantuan.”Tentu kami merasa senang dimana pemerintah kabupaten Jembrana saat ini kami diberikan bantuan berupa bibit sapi betina sebanyak 20 ekor. Bantuan ini akan kami pelihara bersama anggota dengan harapan nantinya dapat memberikan hasil untuk kesejahteraan,” pungkasnya(eka/janu /).

Mencengangkan, Saat Cari Pakan Sapi Nengah Putu Malah Ditemukan Sudah Menjadi Mayat

Hendak mencari pakan Sapi, I Nengah Putu (41) malah tewas secara mendadak di dasar tukad atau sungai tanpa air di Banjar Dinas Bau kawan Desa Nawakerthi Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

Bali Kini, Karangasem - Peristiwa mencengangkan ini terjadi pada Senin (31/1/2021). Warga yang berasal dari Banjar Dinas Bau kawan, Desa Nawakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem tersebut diketahui hendak mencari pakan sapi seperti biasanya. 

Menurut keterangan ayah korban yakni I Wayan Mandra menceritakan jika pada pagi harinya sekitar pukul 06.30 Wita korban pergi bekerja mencari pakan ternak seperti biasa dengan membawa alat sabit dan tali nilon warna biru. Namun anehnya, korban tak kunjung kembali ke rumah hingga pukul 11.00 Wita. Khawatir, ayah korban lalu menyuruh I Ketut Tantri dan saksi Ni Nyoman Sari untuk mencari korban diseputaran tempat biasanya korban mencari pakan. 

Bak di sambar petir di siang bolong, I Nengah Putu malah ditemukan dalam keadaan berbaring di dasar tukad (sungai tanpa air) dengan keadaan sudah meninggal.  Hal mengejutkan lainnya, yakni korban sudah dikerubungi lalat hijau dan pada hidung korban sudah terdapat telor lalat hijau. Sementara alat yang dipakai korban untuk bekerja masih utuh berada di sampingnya serta terdapat tumpukan rumput yang sudah di potong korban.

Diduga meninggalnya korban secara mendadak ini diduga diakibatkan karena pembuluh darah bagian kepala korban pecah karena korban menderita gangguan pada bagian otak.

Hal ini kemudian dilaporkan ke Polsek Abang. Dimana petugas langsung mendatangi TKP saat itu juga. Pihak Polsek juga berkoordinasi dengan pihak dari Puskesmas Abang I untuk dilakukan visum oleh petugas. 

"Korban diketahui sedang menderita gangguan pada otak karena pernah terjatuh dari atas pohon albesia. Hasil pemeriksaan medis pada korban tidak di temukan adanya tanda-tanda kekerasan, mata mendelik,tidak ada lebam mayat serta tidak ada darah yang keluar dari tubuh korban dan di perkirakan pembuluh darah pada kepala korban pecah, " Terang Kapolsek Abang AKP I Kadek Suadnyana ketika dikonfirmasi.  (Ami)

Fraksi Nasdem dan PSI Hanura Dukung Peleburan Kesbangpol dan Satpol PP

Bali Kini ,Denpasar - Dileburkannya Badan Kesatuan Bangsa, Politik (Kesbangpol) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hadirnya OPD ini dimaksudkan untuk melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sekaligus urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan subbidang Kebakaran. 

"Khusus poin ketiga ini ada kesan dipaksakan, meskipun masih relevan jika digabungkan. Karena kami melihat bahwa tugas Satpol PP selama ini juga tidak ringan. Satpol PP yang pada dasarnya memiliki tugas mengawasi dan menegakkan Perda tampak masih kewalahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya," terang I Wayan Karisubali, Ketua Fraksi Gabungan Hanura dan PSI Nasdem.

Ditegaskannya jika perubahan ini nantinya membuat Satpol PP bisa bergerak lebih lincah, maka FRAKSI NASDEM PSI HANURA mendukung peleburan dua institusi ini. Oleh karena itu perampingan-perampingan OPD ini harus memberi penegasan yang kuat agar OPD-OPD yang baru, memiliki daya dobrak yang lebih baik lagi. 

Tantangannya tidak ringan karena perampingan OPD ini harus mampu menghemat anggaran.Karena jika perampingan malah akan membuat anggaran membengkak, tentu saja bukan menjadi tujuan dari perampingan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Bali.

Jika anggaran memang bisa dihemat hingga seratusan miliar rupiah per tahun, tentu bukan jumlah yang sedikit. Dan anggaran yang bisa dihemat ini bisa dialokasikan untuk masyarakat Baliyang masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19. 

"Karena seperti diketahui bersama, saat ini kita masih berada dalam situasi belum normal, dan pemulihan pasca pandemi nantinya juga memerlukan waktu yang tidak cepat. Di sisi lain FRAKSI NASDEM PSI HANURA juga mengingatkan agar sumber daya manusia yang sudah mengabdi pada OPD-OPD dimaksud tetap diperhatikan kepentingannya," jelasnya.

Perampingan OPD ini pastinya akan mengurangi jabatan Eselon II, Eselon III dan bahkan Eselon IV. Karena itu FRAKSI NASDEM PSI HANURA mengingatkan, agar mereka yang selama ini sudah memberikan pengabdian terbaiknya tidak dipangkas begitu saja. 

"Jangan melupakan aspek kemanusiaannya. FRAKSI NASDEM PSI HANURA juga mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Bali soal transformasijabatan struktural ke fungsional dilakukan secara cermat agar kinerja birokrasi berjalan lebih efektif," kata Karisubali. 

Sementara itu terkait dengan pengisian jabatan, pihaknya meminta agar bisa mendapatkan para pejabat yang kompeten dan terbaik. Karena itu pengisian jabatan agar dilaksanakan lebih selektif dan kompetitif.

Selanjutnya, struktur perangkat daerah yang dibentuk juga harus lebih memiliki kemampuan pelayanan yang lebih baik. "Kami mengingatkan agar pemanfaatan teknologi informasi dioptimalkan. Masyarakat harus mendapatkan informasi dan pelayanan mudah melalui aplikasi atau layaknya customer service pada sebuah perusahaan swasta. Jika perlu nomor telepon para Kepala Dinas pun harus dishare sebagai bagian bentuk bekerja untuk melayani masyarakat," jelasnya.[ar/r5]