Hujan Deras Picu Longsor dan Pohon Tumbang di Karangasem, Puluhan KK Terdampak

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini  – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Karangasem sejak Selasa (9/9) hingga Rabu (10/9) dini hari menimbulkan serangkaian bencana berupa longsor, banjir, hingga pohon tumbang di sejumlah kecamatan. Laporan sementara BPBD Karangasem mencatat, sedikitnya puluhan kepala keluarga terdampak dan sejumlah akses jalan utama lumpuh akibat material longsor maupun tumbangnya pepohonan.

Kecamatan Bebandem menjadi salah satu titik terdampak. Pohon tumbang menimpa akses jalan kabupaten di Banjar Dinas Telutug, Desa Sibetan. Sementara di lokasi lain, longsor menutup sebagian hingga seluruh badan jalan, serta senderan rumah warga jebol dan menutupi jalan kabupaten.

Di Kecamatan Rendang, kerusakan cukup parah. Penyengker SDN 8 Pempatan roboh, beberapa senderan milik warga jebol dan menimpa rumah, berdampak pada sedikitnya dua KK dengan total 8 jiwa. Sejumlah ruas jalan juga tertutup longsor, termasuk akses menuju Pura Tunggul Besi serta jalur Ulun Setra Batumadeg, Desa Besakih.

Kecamatan Sidemen mencatat kerusakan paling banyak. Beberapa senderan rumah warga jebol, longsor menimpa rumah, serta SMPN 1 Sidemen terdampak material longsoran. Sedikitnya enam titik longsor dilaporkan dengan total puluhan jiwa terdampak, termasuk jembatan yang terputus di Desa Tri Eka Buana serta banjir sungai yang menyebabkan senderan warga jebol.

Di Kecamatan Abang, pohon tumbang menutup akses jalan menuju Abang Kaler.

Sementara di Kecamatan Selat, longsor menimpa rumah warga di Banjar Dinas Benekasa, Desa Muncan, berdampak pada tiga KK dengan enam jiwa. Pohon tumbang dan longsor di beberapa titik juga menutup jalan kabupaten.

Kecamatan Manggis terdampak banjir cukup parah. Air menggenangi rumah-rumah warga di Desa Antiga dan Padangbai. Selain itu, ruas jalan kabupaten di Desa Antiga Kelod dilaporkan rusak sepanjang hampir 50 meter.

Di Kecamatan Karangasem, pohon kelapa rebah di Lingkungan Jasri Kelod membahayakan pengguna jalan, sementara pohon lain tumbang dan menutup akses di ruas jalan Tiying Jangkrik – Kabon.

BPBD Karangasem telah menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menangani pohon tumbang dan membersihkan material longsoran. Namun, beberapa titik longsor dan banjir masih belum bisa ditangani tuntas mengingat curah hujan tinggi masih berlangsung. (Ami)

Wagub Giri Prasta: Desa BISA Ekspor Jadi Semangat Baru Pembangunan Ekonomi Desa Menuju Pasar Global

lAPORAN rEPORTER :  Ajb tim Lpt 

JEMBRANA , BALI KINI - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri acara Launching Desa BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor yang berlangsung di Koperasi Kerta Semaya Samaniya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Selasa (9/9) pagi.

Program Desa BISA Ekspor merupakan wujud semangat kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam membuka akses ke pasar global untuk memberikan manfaat konkret bagi desa.

Dalam sambutannya, Wagub Giri Prasta menyampaikan bahwa Desa BISA Ekspor merupakan langkah awal lahirnya semangat baru dalam pembangunan ekonomi desa. Potensi yang selama ini tumbuh di desa harus terus didorong agar mampu menembus pasar global.

“Melalui program Desa BISA Ekspor, potensi lokal yang selama ini tumbuh di desa, baik pertanian, perikanan, kerajinan, maupun produk kreatif, kita dorong agar mampu menembus pasar global. Ini adalah wujud nyata dari tekad kita untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor dan penopang devisa negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pelepasan ekspor pada kesempatan ini merupakan bukti bahwa desa memiliki daya saing dan mampu menghadirkan produk yang diminati pasar dunia. Langkah ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Bali dan Indonesia untuk semakin percaya diri mengembangkan potensi lokal menuju kemandirian ekonomi.

“Bali tidak hanya dianugerahi keindahan alam dan kekayaan budaya, tetapi juga potensi pertanian yang luar biasa. Di balik hamparan sawah dan kebun yang tertata harmonis dengan lanskap alam, tersimpan beragam komoditas pertanian unggulan yang kini menjadi bagian penting dalam peta ekspor Indonesia. Produk-produk seperti kakao dan hasil perikanan telah dikenal akan kualitasnya dan mulai menembus pasar mancanegara. Karakteristik alami, proses budidaya yang ramah lingkungan, serta sentuhan tradisi lokal menjadi keunggulan kompetitif Bali dalam sektor ekspor pertanian,” jelasnya.

Wagub Giri Prasta menegaskan, dengan semangat pertanian organik dan berkelanjutan, para petani Bali, khususnya generasi muda, kini semakin aktif meningkatkan standar mutu, memperluas jejaring ekspor, serta berinovasi dalam pengemasan dan pemasaran digital. Potensi ekspor pertanian Bali bukan hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup masyarakat yang selaras dengan alam.

“Launching Desa BISA Ekspor ini sejalan dengan implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Bali patut berbangga karena membangun kualitas ekspor tidak hanya dari sisi teknis dan estetika produk, tetapi juga dengan spirit Tri Hita Karana dan kearifan lokal Sad Kerthi. Dengan memegang nilai ini, setiap komoditas Bali lahir dari proses yang menjaga keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya lokal, dan pemberdayaan komunitas akar rumput, mulai dari petani organik hingga perajin insan kreatif,” imbuhnya.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria dalam sambutannya menyampaikan bahwa Desa BISA Ekspor adalah program strategis yang hadir untuk menjembatani potensi desa dengan peluang pasar dunia. Program ini memperkuat upaya pemberdayaan desa agar produk unggulannya memiliki standar internasional, berdaya saing, dan siap ekspor.

Inisiatif ini juga merupakan wujud nyata implementasi program BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) sebagai respons terhadap dinamika perdagangan global. Dengan pendekatan ini, desa tidak lagi sekadar menjadi pusat produksi, tetapi tampil sebagai pemain aktif yang mampu berinovasi, beradaptasi, dan bersinergi dalam ekosistem perdagangan internasional.

“Masa depan bangsa Indonesia bergantung pada bagaimana kita memperlakukan dan membangun desa-desa di seluruh Indonesia. Kita akan terus meningkatkan pelayanan dasar, memperkuat ekonomi lokal desa agar semakin berdaya. Ini adalah langkah konkret menuju desa yang berdaya saing global,” jelasnya.

Lebih lanjut, keterhubungan dengan pasar global adalah kunci agar desa benar-benar bisa menjadi pilar ekonomi bangsa.

“Kami berkomitmen agar Desa BISA Ekspor bukan sekadar seremonial semata, melainkan bagian penting dari 12 rencana aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia. Ini adalah wujud nyata transformasi desa menuju kemandirian, inovasi, dan daya saing global,” tutupnya.

Hal senada disampaikan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso yang menegaskan bahwa Desa BISA Ekspor merupakan kolaborasi pemerintah dan swasta untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor Indonesia dengan menggali potensi desa dan masyarakat desa.

“Program ini sebagai bentuk kolaborasi yang mensinergikan program yang sudah ada. Hari ini dilaksanakan ekspor kakao ke Prancis, perikanan ke Filipina, dan hortikultura ke Singapura,” terangnya.

Budi Santoso menambahkan, Presiden Prabowo Subianto dalam setiap programnya menekankan prinsip 3T (Terbaik, Terbanyak, Tercepat).

“Dalam konteks acara kali ini, diharapkan mampu memberikan yang terbaik. Produk unggulan yang dipasarkan ke pasar internasional harus memiliki kualitas terbaik, jumlah terbanyak, dan dilakukan secepat mungkin. Presiden tidak ingin berlama-lama melihat masyarakat masih hidup susah, sulit bekerja, dan sulit sekolah. Untuk itu, semua harus diwujudkan dengan segera,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa dan PDT, serta LPEI tentang Pemberdayaan Desa Berorientasi Ekspor dalam rangka Pengembangan Ekspor Nasional, sekaligus pelepasan ekspor kakao, perikanan, dan hortikultura.

Turut hadir dalam acara ini, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, serta Kadis Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata.

Diundang sebagai Narasumber Depan Ratusan Pegawai BPS, Gubernur Koster Ajak Lakukan Sensus Kebudayaan, Kendaraan hingga Jumlah Pengangguran

Laporan : Tim Lpt 

DENPASAR , BALI KINI - Gubernur Bali, Wayan Koster mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menggelar Bulan Statistik Nasional yang akan berlangsung pada tanggal 26 September 2025 mendatang di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Dukungan Gubernur Wayan Koster disampaikan langsung saat menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan pada, Senin (Soma Pon, Sinta) 8 September 2025 di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar.

Dalam kesempatan itu, BPS Provinsi Bali memohon kehadiran Gubernur Bali yang juga dikenal sebagai mantan dosen mata kuliah statistik di Universitas Tarumanagara, Universitas Pelita Harapan, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas ini untuk memberikan arahan kepada ratusan pegawai BPS saat acara Bulan Statistik Nasional.

Mendengar hal tersebut, Gubernur Bali langsung memberikan respon positif dan mendukung penuh acara tersebut. Dalam pertemuan itu, Gubernur Wayan Koster juga mengingatkan BPS Provinsi Bali untuk segera melakukan program kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali berkaitan dengan 1) Sensus Kebudayaan Bali; 2) Sensus Ekonomi yang berkaitan dengan Ekonomi Kerthi Bali; 3) Sensus Kendaraan di Bali; 4) Sensus Populasi Krama Bali; dan 5) Sensus jumlah pengangguran di Bali. 

"Data pengangguran di Bali harus by name, by adress. Kita harus kerja konkrit menyelesaikan pengangguran di Bali, termasuk kemiskinan. Datanya harus lengkap, menggambarkan kondisi rumahnya, dapur, sampai toiletnya, jadi kalau kita memberikan bantuan dilakukan dengan tepat sasaran," tegas Gubernur Koster yang langsung disambut baik oleh Kepala BPS Provinsi Bali.(*)

Luncurkan Desa BISA Ekspor, Kakao Fermentasi Jembrana Kembali Go Internasional

Laporan Reporter : Ajb Tim Lpt 

Jembrana , Bali Kini  – Desa BISA Ekspor merupakan pengembangan dari program Desa Devisa yang digagas Kementerian Keuangan melalui LPEI sejak 2019. Program perdana di Desa Devisa Kakao Jembrana, melibatkan 13 desa dengan 609 petani yang 14 persen di antaranya perempuan. Program perdana ini juga berfokus pada produk kakao fermentasi.  Produk tersebut kini telah berhasil menembus pasar ekspor ke Perancis, Jerman, Belanda, Belgia, Jepang, dan Australia.

Teranyar, pada peluncuran program Desa BISA Ekspor juga ditandai dengan pelepasan ekspor simbolis dari tiga Desa Devisa binaan Indonesia Eximbank. Desa Devisa Kakao Jembrana melepas ekspor kakao fermentasi senilai Rp12,4 miliar ke Perancis, oleh Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, didampingi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, serta Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dan Wabup IGN Patriana Krisna, Selasa ( 9/9) di Koperasi Kakao Kerta Semaya Samaniya (KSS).

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa program Desa BISA Ekspor merupakan kolaborasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, Lembaga World Export Institute (LWEI), serta sektor swasta seperti Astra. Tujuannya adalah memperluas akses ekspor bagi produk-produk unggulan desa.

"Kita sudah memetakan ribuan desa di Indonesia, dan ada sekitar 700 desa yang sudah siap ekspor. Bagi yang sudah siap, kami akan fasilitasi dengan pembeli internasional melalui perwakilan dagang di 33 negara. Sementara desa yang belum siap, akan kami bantu dengan pelatihan, pendampingan desain, dan standarisasi produk," ungkap Menteri Perdagangan.

Ia juga menambahkan bahwa ekspor Indonesia tahun ini menunjukkan pertumbuhan signifikan. Target ekspor sebesar 7,1%, dan hingga Juli 2025 telah tercapai pertumbuhan sebesar 8,03%, melampaui capaian tahun sebelumnya yang hanya 2,29%.

Menurutnya, Koperasi Kakao KSS Jembrana menjadi percontohan karena telah menunjukkan kesiapan dalam hal produksi dan pengelolaan komoditas kakao. Menteri menyatakan pentingnya proses hilirisasi agar produk desa memiliki nilai tambah lebih tinggi. "Pasar global itu luas dan beragam. Ada segmen untuk bahan mentah, setengah jadi, maupun produk jadi. Kita akan bantu koperasi-koperasi seperti KSS agar mampu masuk ke pasar produk jadi, meskipun secara bertahap," jelasnya.

Sementara itu, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi berbagai pihak dalam membangun desa agar lebih maju dan mandiri. "Kalau desa maju, Indonesia pasti maju. Kita punya potensi besar dari hasil pertanian, budaya, hingga inovasi kreatif. Pemerintah pusat akan terus mendukung, termasuk pembiayaan jika diperlukan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan tentang pesan Presiden RI agar semua program dijalankan dengan prinsip 3T, Terbaik, Terbanyak, dan Tercepat. "Kita tidak boleh santai. Produk-produk desa harus terbaik kualitasnya, dalam jumlah yang banyak, dan cepat masuk ke pasar. Ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekonomi desa, dan pada akhirnya menyejahterakan masyarakat," tambah Riza.

Bupati I Made Kembang Hartawan bersama Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat desa agar mampu bersaing di level nasional maupun internasional. Program Desa BISA Ekspor menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.

“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, harapannya Jembrana dapat menjadi salah satu pionir desa ekspor yang berdaya saing tinggi di pasar global,” tandasnya.

Bupati Kembang Terima Obor Api Porprov XVI Bali 2025, Tanda Semangat Sportivitas Membara

Laporan Reporter : Ajb  Tim Lpt 

Jembrana , Bali kini – Suasana meriah dan penuh semangat menyelimuti Kantor Bupati Jembrana saat obor api Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Bali Tahun 2025 secara resmi diserahkan kepada Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, Senin (8/9).

Penyerahan obor ini menjadi rangkaian awal acara Porprov Bali yang akan digelar di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Bali pada 9-17 September 2025.

Acara serah terima ini dihadiri oleh Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna yang juga Ketua KONI Jembrana, Ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi, Kapolres Jembrana, AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, Dandim 1617, Letkol Inf. M. Adriansyah, Sekda I Made Budiasa, serta Kepala OPD terkait di Pemkab Jembrana.

Bupati Kembang menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Jembrana sebagai salah satu tuan rumah Porprov Bali XVI Tahun 2025.

"Obor ini bukan sekadar api, tetapi simbol semangat para atlet kita untuk berjuang, meraih prestasi, dan menjunjung tinggi sportivitas. Kami berharap Porprov kali ini bisa berjalan sukses serta menjadi ajang untuk melahirkan bibit-bibit unggul," ujar Bupati Kembang.

Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Jembrana untuk turut serta mendukung dan menyemarakkan gelaran Porprov Bali khususnya dalam mendukung atlet-atlet Jembrana. Ia berharap perhelatan olahraga ini tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga dapat mendorong kemajuan ekonomi lokal dan membangkitkan kebanggaan warga Bali.

Setelah serah terima, obor api Porprov Bali ke -16 ini akan kembali diarak menuju Kabupaten Tabanan, untuk menyebarkan semangat olahraga dan sportivitas kepada seluruh lapisan masyarakat. 

Untuk diketahui, Porprov XVI Bali tahun ini akan mempertandingkan 49 Cabor (cabang olahraga), melibatkan sebanyak 4.916 atlet dari sembilan kontingen yang akan memperebutkan 643 medali emas. 

Kabupaten Jembrana sendiri akan menjadi tuan rumah untuk beberapa cabang olahraga, yaitu cabor balap motor akan mempertandingkan dua nomor degan 8 kelas. Nomor itu yakni nomor road race 150 cc dan nomor grass track 155 cc. 

Untuk road race, akan digelar di depan kantor Bupati Jembrana. Sedangkan untuk grass track, akan digelar di sirkuit All In One Jembrana.

Masyarakat Pilih Parkir di Luar Pasar Daripada Tapping

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Masih ditempatkannya 'Jurkir' juru parkir di pinggir jalan membuat warga yang ingin masuk pasar lebih merasa nyaman dengan merogoh kantong untuk pembayaran langsung. Akhirnya sistem parkir tapping yang disediakan Perumda Pasar justru mubazir.

Padahal dengan adanya parkir tapping masyarakat lebih dipermudah dalam pembayaran. Selain itu dapat meminimalisir korupsi, karena uang tidak masuk kantong tetapi langsung ke pemda setempat. Ironisnya justru parkir tapping yang telah diberlakukan di Pasar Badung sejak 2023 lalu sampai saat ini belum maksimal dimanfaatkan pengunjung yang masuk ke pasar.

Oleh karena itu Perumda Pasar Sewakadharma Kota Denpasar akan melakukan evaluasi terkait parkir tapping tersebut. Direktur Perumda Pasar, IB Kompyang Wiranata pun tidak menapik terkait masih minimnya masyarakat memanfaatkan parkir tapping untuk masuk pasar Badung. 

Kata dia, penerapan parkir dengan sistem ini tak banyak yang tahu padahal seperti pembayaran waktu masuk jalan tol. Justru dengan penggunakan kartu justru lebih mudah, dalih Wiranata. Menurutnya, kondisi ini dikarenakan lokasi penjualan kartu tapping dan tempat pengisian ulang saldo di areal Pasar Badung belum ada. 

"Bila Kartu tol sebenarnya bisa, namun kurangnya sosialisasi yang gencar yang buat pengunjung tak tahu dan ini jadi evaluasi kita. Selain di Pasar Badung, penerapan parkir tapping juga dilakukan di Pasar Suci atau Graha Yowana Suci. Kaki belum dapat menerapkan di pasar lainnya, karena masih belum banyak masyarakat yang menggunakan," bebernya.

Kata dia, Pasar Badung merupakan pilot project penerapan parkir tapping di Kota Denpasar dengan  tujuannya agar akses masuk pasar bisa lebih cepat menghindari kemacetan lalu lintas khususnya di Jalan Sulawesi dan Gajah Mada. Parkir tapping adalah cara pembayaran parkir dengan menempelkan (tapping) kartu e-money pada mesin parkir atau Electronic Data Capture (EDC).

Pihaknya menegaskan, saat uji coba di Pasar Badung, pelayanan lebih cepat ketimbang menggunakan sistem manual. "Dari uji coba ada peningkatan terutama untuk keluar jadi lebih cepat. Cuma perlu kesadaran lagi dari masyarakat dan kami juga akan menyediakan konter untuk penjualan kartu dan pengisiannya," tutup Kompyang Wiranata.

Endorse Judi Online, Gadis asal Pelaga ini Dihukum 18 Bulan

Laporan Reporter : Jero Ari

Denpasar , Bali kini - Usai jalani sidang putusan di PN Denpasar, gadis asal Pelaga, Petang Badung ini masih sempat melempar senyum atas vonis hakim yang memberikan hukuman pidana penjara selama 18 bulan atau 1,5 tahun.

Gadis 21 tahun bernama Ni Wayan Febriantini, oleh hakim dinyatakan terbukti bersalah telah mempromosikan situs judi online melalui akun Instagram pribadi, dalam hal ini selaku freelancer dan endorsement.

Ketua Majelis Hakim RR Diah Poernomojekti dalam amar putusannya, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 20 juta. “Dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti hukuman pidana selama 3 bulan kurungan,” putus hakim. 

Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanggar Pasal Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menanggapi putusan hakim, pihak JPU I Dewe Gede Anom yang sebelumnya mengajukan hukuman 2 tahun penjara, namun dalam hal ini baik JPU maupun terdakwa sama-sama langsung menerima hasil putusan.

Diterangkan dalam sidang dari endorsement yang terdakwa lakukan, ia menerima bayaran Rp 3 juta lebih per bulan. Uang itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Aksinya berlangsung selama periode November 2024 hingga Februari 2025. Semua dilakukan dari rumahnya di Banjar Kiadan, Pelaga, Badung, dengan menggunakan dua akun Instagram yang berbeda.

Perkenalan terdakwa dengan bisnis ilegal itu bermula pada November 2024. Saat itu, ia dihubungi seseorang melalui WhatsApp dengan nomor +6282287053090 atas nama Via HOPENG. Dari komunikasi itu, ia mendapat tawaran pekerjaan untuk mengendorse situs judi online bernama ‘BIGANSLOT.’ 

Tawaran dilakukan lewat pesan langsung di Instagram. Singkat kata, terdakwa setuju dan disepakati imbalan sebesar Rp 1,05 juta per bulan. Sebagai bagian dari tugasnya, ia wajib menampilkan tautan situs BIGANSLOT di bio akun Instagram ‘@febri_rorrrrr’ serta mengunggah promosi dalam bentuk story dua kali setiap hari. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening BRI atas nama Ni Wayan Febriantini.

Tidak lama berselang, pada Januari 2025 terdakwa kembali mendapat tawaran lain dari kontak WhatsApp berbeda, yakni nomor +6281312875232 atas nama Michelle. Kali ini, ia diminta mempromosikan situs judi online bernama ‘KYOTA98.’ 

Untuk endorsement ini, Febriantini diminta menggunakan akun Instagram ‘@mamak_febrii’ dan dijanjikan honor lebih besar, yaitu Rp 2 juta per bulan, dengan pembayaran dikirim melalui akun Dana atas namanya.

“Setelah menyatakan setuju, terdakwa mulai rutin mengunggah link situs judi KYOTA98 di bio akun Instagram mamak_febrii serta membuat postingan story setiap hari. Sejak 26 Januari hingga 25 Februari 2025, ia menerima pembayaran sebesar Rp 2,1 juta,” ungkap JPU.

Melalui kedua akun itu, ia memajang tautan t.ly/mamak_febrii dan t.ly/febri_rorrrrr yang terhubung ke situs judi online. “Dengan cara tersebut, terdakwa membuat masyarakat umum dengan mudah dapat mengakses situs judi online melalui akun Instagram pribadinya,” tegas JPU.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa iPhone 13 milik terdakwa ditemukan tautan langsung menuju situs BIGANSLOT dan KYOTA98 yang menampilkan berbagai jenis permainan antara lain Pragmatic Play, PG Soft, Hacksaw, MicroGaming, Habanero, hingga No Limit City.

Keterbukaan Informasi Publik Digaungkan di Bangli: Momentum Hari Hak Untuk Tahu

Laporan : Tim Lpt hms

Bangli , Bali Kini - Dalam rangka memperingati Hari Hak Untuk Tahu (Right To Know Day/RTKD), Pemerintah Kabupaten Bangli menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung di Ruang Rapat BMB Kantor Bupati Bangli, Selasa (9/9/25). Acara ini menjadi wadah penting untuk mendorong transparansi informasi sebagai hak dasar masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Acara yang di buka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Suardana, beserta Anggota KIP, Pimpinan Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, Kepala Puskesmas se Kabupaten Bangli, Kepala UPTD PKP, Kepala UPTD Dinas Sosial, Kepala UPTD Dinas Perhubungan serta beberapa Kepala Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Bangli. 

Dengan menghadirkan sejumlah narasumber kompeten sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi di berbagai lapisan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini. Ia menekankan bahwa pengelolaan informasi di Kabupaten Bangli sudah cukup baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

"Di Kabupaten Bangli, kita patut bersyukur karena sejauh ini pengelolaan informasi sudah cukup baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Ini dibuktikan dengan diraihnya predikat informatif untuk beberapa badan publik yang dimonev pada tahun sebelumnya," ujarnya.

Riana Putra juga berharap agar ke depannya pengelolaan informasi di Kabupaten Bangli semakin baik, transparan, berimbang, dan sesuai dengan fakta yang benar, serta bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Suardana, mengungkapkan mengenai pentingnya hak atas informasi. Ia menyatakan bahwa hak atas informasi adalah pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya.

"Hak atas informasi menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, dan hak warga negara lainnya," jelasnya.

Suardana menambahkan bahwa informasi publik yang bernilai guna tinggi harus diumumkan dan disediakan melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) secara akurat, benar, dan dikuasai oleh badan publik informatif.

Narasumber lainnya, I Nyoman Murditha yang juga menjabat sebagai Kepala Diskominfosan Kabupaten Bangli, Dewa Putu Singarsa dari Forkip Bali, Desak Komang Ratih Kurnia Pratiwi dari Kepala Seksi Kredit Bank BPD Bali Cabang Bangli, serta moderator I Wayan Bayu Astra Wiguna turut memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai aspek keterbukaan informasi publik.

Dengan diselenggarakannya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Bangli semakin memahami hak mereka untuk mengakses informasi publik. Keterbukaan informasi menjadi modal dasar dalam membangun demokrasi yang sehat, memberikan pelayanan yang akuntabel, dan meningkatkan kecerdasan bangsa

Pohon Bunut Patah di Bebandem Timbun Jalan dan Kabel PLN, Akses Kembali Normal

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem , Bali Kini -  Sebuah pohon bunut dengan panjang sekitar 15 meter dan diameter 40 cm patah dan tumbang menimpa ruas jalan Kabupaten di Banjar Dinas Tohpati, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Selasa (9/9/2025) pagi. Pohon tersebut juga mengenai kabel milik PLN sehingga sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 06.40 Wita dan pertama kali dilaporkan oleh Kadus setempat, I Made Sudarsana, kepada BPBD Karangasem. Laporan diterima Pusdalops PB BPBD Karangasem pada pukul 06.50 Wita.

Mendapat laporan tersebut, lima personel Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Karangasem dikerahkan ke lokasi bersama empat personel Polsek Bebandem, aparat desa, serta warga setempat. Penanganan di lapangan dikoordinir oleh I Putu Sumardi Arista Putra dari BPBD dan IPTU I Nyoman Semadi dari Polsek Bebandem.

“Begitu mendapat laporan, tim kami langsung turun ke lokasi. Pohon berhasil dipotong dan dipindahkan, sehingga jalan sudah bisa dilalui kembali dalam waktu kurang dari 20 menit,” ujar Koordinator TRC BPBD Karangasem, I Putu Sumardi Arista Putra.

Proses evakuasi dimulai pukul 07.13 Wita dan selesai sekitar pukul 07.32 Wita. Sementara itu, kabel PLN yang ikut tertimpa telah dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Kapolsek Bebandem, IPTU I Nyoman Semadi, menambahkan pihaknya ikut menurunkan personel untuk mengamankan lalu lintas selama penanganan berlangsung. “Kami pastikan arus kendaraan tetap terkendali agar tidak terjadi kemacetan saat proses pembersihan jalan,” katanya.

Kadus Banjar Dinas Tohpati, I Made Sudarsana, yang pertama kali melaporkan kejadian ini, bersyukur penanganan cepat dilakukan. “Syukurnya tim datang cepat, jadi jalan tidak lama tertutup dan warga bisa beraktivitas kembali,” ujarnya.

BPBD Karangasem mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi pohon tumbang, khususnya saat musim hujan dan angin kencang. (Ami)

DPRD Karangasem Setujui KUA-PPAS 2026: Pendapatan Naik Jadi Rp1,8 Triliun, Belanja Rp1,9 Triliun

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem melalui Badan Anggaran (Banggar) resmi menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Selasa (9/9/2025) di Gedung DPRD Karangasem.

Ketua Banggar DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, ST menyampaikan bahwa setelah pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 27 Agustus hingga 4 September 2025, disepakati peningkatan signifikan pada postur anggaran daerah.

Pendapatan Daerah yang semula dirancang Rp1,52 triliun naik Rp296,9 miliar menjadi Rp1,81 triliun. Sementara itu, Belanja Daerah juga mengalami peningkatan dari Rp1,63 triliun menjadi Rp1,93 triliun.

Adapun Pembiayaan Daerah ditetapkan Rp122,3 miliar dengan Pengeluaran Pembiayaan berupa penyertaan modal sebesar Rp6 miliar.

Dalam laporan tersebut, Banggar menekankan agar pemerintah daerah mempedomani ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya Pasal 146 dan 147 terkait batas maksimal belanja pegawai (30%) serta kewajiban alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40%.

Selain itu, Banggar juga memberikan masukan agar eksekutif melakukan rasionalisasi belanja tidak prioritas, seperti hibah, untuk dialihkan pada program yang lebih urgen.

Beberapa sektor yang disorot antara lain penurunan pendapatan retribusi daerah akibat perubahan status RSUD menjadi BLUD, serta pajak rafting di Kecamatan Selat, Sidemen, dan Rendang yang tarifnya sudah naik namun fasilitas pendukung dari pemerintah masih minim.

Banggar dan TAPD juga menyepakati peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2 miliar, dari Rp257,4 miliar menjadi Rp259,4 miliar. Untuk menopang pembiayaan kebutuhan mendesak, DPRD mendorong optimalisasi SILPA, termasuk SILPA terikat yang bersumber dari JKN, PHR Badung, Dana Bencana, dan DBH CHT.

“Karena begitu pentingnya arti KUA dan PPAS ini, maka diperlukan pemikiran yang serius sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana,” tegas Suastika.

Rapat paripurna ini ditutup dengan doa dan salam dari pimpinan Banggar DPRD Karangasem, menandai berlanjutnya proses menuju penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026. (Ami)