Pemkot Denpasar dan BNN Komitmen Berantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

 

Denpasar- Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara membuka Rakor Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba sekaligus penandatanganan Komitmen Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Vasini Smart Boutiq Hotel Denpasar, Selasa (12/4).

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala BNN Denpasar AKBP I Ketut Adnyana Putera, Pimpinan OPD lingkungan Kota Denpasar serta undangan lainnya.

Walikota Jaya Negara menyampaikan komitmen bersama BNN Kota Denpasar di dalam menegakkan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) guna mewujudkan Denpasar Bersinar (Bersih Narkoba).

Lebih lanjut disampaikan, Kota Denpasar akan siap mendukung sepenuhnya berkenaan dengan program BNN pusat, BNN Provinsi maupun BNN Kota Denpasar.

“Penerapan pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi harus diutamakan daripada langkah represif. Semoga ke depan program Denpasar Bersinar (Bersih Narkoba) dapat ri wujudkan,” kata Jaya Negara

Sementara itu, Kepala BNN Denpasar AKBP I Ketut Adnyana Putera menjelaskan bahwa BNN hadir untuk melindungi dan melayani masyarakat, khususnya yang ada di Denpasar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pihaknya melihat Desa Bersinar dan upaya P4GN yang dilakukan di Denpasar begitu luar biasa karena dari sisi program, itu sejalan dengan program yang dimiliki oleh BNN.

"Kita tahu di Denpasar ini sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka di Indonesia bahkan di dunia, apalagi dengan mulainya dibuka pariwisara tentu dapat menjadi potensi meningkatkan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, kami bersama dengan Pemkot Denpasar, dalam melindungi dan melayani masyarakat terutama dari aspek pencegahan kemudian pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi’,” katanya.

Lebih lanjut Adnyana Putera mengungkapkan, BNN memiliki program P4GN dengan menggunakan 3 pendekatan yakni hard power, soft power dan smart. Di mana hal ini sangat sesuai dengan visi dan misi Kota Denpasar yang berlandaskan spirit Vasudhaiva Kutumbakam dalam melindungi masyarakat dan mempersiapkan generasi muda yang tangguh dan bersih narkoba. Ini dibutuhkan sinergi semua pihak untuk menyukseskan program tersebut. (Hu)

Sat Pol PP Tertibkan Orang Linglung di Wilayah Kelurahan Sumerta

 

Denpasar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar bersama Tim Kelurahan Sumerta melaksanakan penertiban orang linglung di wilayah Jalan Nusa Indah, Gang Permai, Kelurahan Sumerta, Selasa (12/4). Hal ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut atas laporan masyarakat serta upaya menciptakan keamanan dan ketertiban umum. 

Kasat Pol PP Kota Denpasar, AA Ngurah Bawa Nendra saat dikonfirmasi menjelaskan, penertiban orang linglung ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban umum. Sehingga, keberadaan orang linglung yang identitasnya belum diketahui ini tidak mengganggu ketertiban

"Kami tertibkan sebagai langkah antisipasi, sehingga tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar, serta kami berusaha mencari tahu keluarganya sehingga bisa segera dijemput ," ujarnya

Pihaknya mengatakan, setelah ditertibkan yang bersangkutan akan dicek kesehatannya. Untuk selanjutnya disosialisasikan kepada perbekel/lurah serta Sat Pol PP kabupaten se-Bali. Sehingga nantinya dapat dikembalikan kepada keluarga. 

"Setelah ditertibkan kami cek kesehatan, sembari menunggu keluarga, sehingga nantinya bisa dikembalikan ke keluarganya," ujarnya

Kedepan, Bawa Nendra berharap agar masyarakat yang memiliki keluarga linglung atau gangguan jiwa agar ikut serta menjaga dan memperhatikan. Sehingga, selain terjaga kesehatanya, juga untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. 

"Mari bersama menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kota Denpasar," ujarnya. (HDps).

Sekda Alit Wiradana Tinjau TPA Suwung

Denpasar – Guna mempercepat penanganan dan  kelancaran serta membantu percepatan pengolahan sampah di TPA Suwung,  Sekretaris Daerah Kota Denpasar, IB Alit Wiradana melaksanakan peninjauan yang bertempat di tempat penampungan serta pengolahan sampah TPA Suwung, Denpasar Selatan, Selasa (12/4).

Dalam peninjauan ini Sekda Alit Wiradana didampingi Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar IB Putra Wirabawa, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Denpasar Dewa Gede Rai, Camat Denpasar Selatan Made Sumarsana, serta Operator UPTD Pengolahan Sampah DKLH Provinsi Bali, I Made Ledra.

“Peninjauan ini untuk mengetahui kondisi terkini di TPA Suwung. Tadi kami SDH minta penjelasan terkait dengan kondisi alat berat yang biasanya beroperasi di TPA Suwung yang kondisinya masih diperbaiki karena mengalami kerusakan. Semoga bisa segera diselesaikan dan pengangkutan sampah bisa kembali normal," kata Alit Wiradana.

Lebih lanjut dikatakannya, dengan kondisi seperti ini pihaknya akan terus memantau pergerakan serta percepatan perbaikan alat berat dan pengelolaan sampah di TPA Suwung. "Kami juga berharap seluruh masyarakat yang ada di Kota Denpasar khsususnya agar dapat mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan pengolahan sampah dengan cara membantu memilah sampah organik dan non organik dari rumah masing-masing dan dikelola di TPS3R,” kata Alit Wiradana.

Sementara di tempat terpisah  Perbekel Desa Tegal Kertha, Putu Trisna Jaya saat dihubungi  terkait kondisi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada di wilayahnya yang sempat menumpuk saat ini sudah mulai terangkut. " Kami pantau sampah yang sebelumnya menumpuk sudah mulai diangkut oleh petugas DLHK Kota Denpasar dengan mengerahkan alat berat. Mudah mudahan sampah yang ada di TPS jalan Merpati Monang Maning bisa  terangkut semuanya sehingga tidak  sampai meluber ke jalan," kata Trisna Jaya.

Walikota Jaya Negara Dukung Transisi Energi Bersih Di Kota Denpasar

Denpasar –  Menjelang dilaksanakannya Presidensi G20 di Indonesia Tahun 2022, PT. Perusahaaan Listrik Negara (PLN) Persero mengadakan sejumlah program. Salah satunya program transisi energi bersih dengan konversi kompor gas LPG ke kompor induksi (listrik).

Hal ini terungkap saat Manajer UP3 Bali Selatan, Bobby Cristya Surya didampingi Assistant Manager Bagian Pemasaran, Pelayanan & Pelanggan I , Wayan Eka Susana beserta jajarannya beraudiensi dengan Walikota Denpasar, I.GN Jaya Negara. Pada kesempatan tersebut Jaya Negara didampingi Ketua TP-PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara dan Kadis Sosial, I.GA Laxmy Saraswati pada Selasa (12/4).

Walikota Denpasar, I.GN Jaya Negara mengapresiasi program transisi energi bersih dengan konversi kompor gas LPG ke kompor induksi listrik oleh PT. PLN (Persero) dalam mendukung Presidensi G20 di Indonesia Tahun 2022 dan menjadikan Kota Denapsar sebagai Pilot Project. “Untuk transisi energi bersih di Kota Denpasar perlu mendapat dukungan. Hal ini mengingat adanya ancaman climate change (perubahan iklim) semkain nyata. Namun demikian, dalam penerapan program ini perlu dikaji terlebih dahulu secara lebih mendalam dari berbagai aspek untuk menghindari permasalahan  baru,”

Bobby Cristya Surya ditemui usai pertemuan mengatakan program konversi dari kompor LPG ke kompor induksi ini secara Nasional dipilih dua kota yakni Kota Denpasar di Bali dan Kota Surakarta, Jawa Tengah. “Sebagai langkah awal program ini akan dimulai di Kecamatan Denpasar Selatan sebagai pilot project. Nantinya perangkat kompor induksi ini akan diberikan kepada 950 pelanggan rumah tangga kategori keluarga penerima manfaat plus kepada 50 UMKM yang dijadikan percontohan penggunaan kompor induksi. Setelah di Denpasar Selatan nantinya akan berlanjut di daerah lainnya di Kota Denpasar dan daerah lainnya di Bali. Penggunaan kompor induksi ini bisa menghemat anggaran pembelian gas sekitar 39 %,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, penggunaan kompor induksi dapat memudahkan masyarakat karena lebih praktis dan efisien. Tujuannya selain untuk mensukseskan program transisi energi dalam rangka KTT - G20 Tahun 2022 juga menjadi wujud riil implementasi Pergub 45/2019 tentang energi bersih serta menunjukkan bahwa Bali khususnya dimulai dari Kota Denpasar sudah siap mendukung transisi energi bersih dan showcase KTT - G20 2022 ini.” jelasnya .(esa/hdps)

Tim Kecamatan Denut Tertibkan PKL yang Berjualan di Taman Kota dan Lapangan Lumintang

Denpasar - Pemkot Denpasar melalui Tim Kecamatan Denpasar Utara bersama unsur gabungan  yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar, DKP Kota Denpasar, DTRP Kota Denpasar, dan aparat Desa setempat kembali melaksanakan penertiban PKL yang berjualan sembarangan di pinggir jalanan yang kali ini mengadakan penertiban PKL di seputaran Taman Kota dan Lapangan Lumintang, pada Selasa (12/04).

Camat Denpasar Utara, I Wayan Yusswara mengatakan selama ini pihaknya telah melaksanakan serangkaian penertiban sekaligus sosialisasi kepada pedagang agar tidak berjualan secara sembarangan, namun ternyata tidak digubris." Pada penertiban kali ini kita akan peringatkan sekali lagi sebelum melaksanakan tindakan secara tegas . Cara-cara preventif masih kami lakukan untuk memberi pemahaman kepada para pedagang, " ujar Yusswara

Lebih lanjut Wayan Yusswara mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan penertiban ini adalah menegakkan Perda diantaranya Perda No 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Perda No 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima. "Diharapkan dengan semakin gencarnya diadakan penertiban oleh Tim diharapkan membangkitkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjalankan dan menjaga ketertiban di Kota Denpasar" tegas Yusswara.

Dalam penertiban kali ini selain terjaring para PKL yang melanggar keteriban, Satpol PP Kota Denpasar juga memberikan penyuluhan tentang penegakan prokes. " Dalam masa pandemi ini walaupun kasus covid 19 sudah melandai tapi Prokes tetap harus dilaksanakan," pungkasnya.

Wamendes Apresiasi Tatakelola Jembrana Satu Data Dari Desa

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi  menilai jika tata kelola Jembrana untuk mewujudkan satu data dari desa  dapat dijadikan percontohan oleh daerah lainnya di Indonesia.

Wamendes mengapresiasi ide program Jembrana satu data dari desa. Ia berharap langkah ini bisa dijadikan contoh bagi kabupaten lain sehingga tidak lagi ada tumpang tindih data.

"Kabupaten Jembrana adalah kabupaten pertama yang mencanangkan Sistem Satu Data.Saya harap inovasi ini bisa dicontoh guna mewujudkan data yang berkualitas, terukur sekaligus  membantu akselerasi pembangunan berbasis desa," ujarnya.

Secara prinsip , program ini disebutnya juga sejalan dengan apa yang menjadi fokus  Presiden Joko Widodo melalui peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia agar data menjadi terpadu untuk kepentingan negara  .

Terlebih kata Wamendes,  untuk pengambilan kebijakan tepat mesti terukur, sehingga data itu kuncinya.

" Pijakan yang tepat membantu akselerasi pembangunan desa dalam penyusunan kegiatan, mengetahui permasalahan termasuk potensi masing masing desa.  Bisa mengetahui plus minusnya hasil bumi ditiap desa. Desa yang surplus bisa membantu yang kurang jadi tidak perlu mencari barang jauh jauh bahkan impor," tegasnya.

Sedangkan Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengucapkan terimakasih atas dukungan serta  sambutan hangat dari Wamen desa. 

Tamba berharap program Jembrana satu data ini bisa menjadi inspirasi untuk  kabupaten seluruh  indonesia .

"Hari ini kami juga serahkan proposal kepada kementerian desa. Program satu data ini penting  diwujudkan karena pembangunan  harus berbasis data.

Sehingga, berbagai kebijakan yang di ambil baik oleh kementrian maupun  lembaga pemerintahan provinsi dan kabupaten/ kota dapat tepat sasaran," ujarnya.

Secara teknis, Bupati Tamba memaparkan melalui program Jembrana satu data akan sinergi dengan Kemendes serta BPS. 

Data yang didapatkan di Big data akan terkoneksi dengan data yang didapat di komendes termasuk BPS.

"Kita sudah lakukan  MoU dengan  BPS sehingga program ini sudah  menjadi isu nasional. Jadi saya hadir langsung ke Kemendes untuk memastikan serta dukungan infrastruktur pendukung termasuk tenaga survey lapangan," paparnya.

Melalui implementasi Jembrana satu data ini, Tamba berharap kedepan tidak ada lagi kesimpangsiuran data. Termasuk  adanya transparansi serta efisiensi dari masing masing dinas untuk pemenuhan data.

"Kita bekerja akan lebih transparan, tepat, karena seluruhnya tercatat. Baik itu potensi, data penduduk, hasil bumi dan lainnya  yang  berkaitan dengan kenegaraan. Jadi  masyarakat  juga akan dimudahkan karena data yang didapat sifatnya faktual," beber  mantan ketua komisi III DPRD Bali ini.

Bupati Tamba juga  memaparkan secara lugas mengenai programnya yaitu Jembrana Emas 2026 . Beberapa fokus dalam program tersebut di antaranya berkaitan dengan penataan pelabuhan Gilimanuk, tol Gilimanuk-Denpasar, dan penataan berbagai kawasan wisata seperti adanya sirkuit all in one, Rumah Tenun, Kawasan TIKTOP, dan infrastruktur pendukung wisata. "Tentu semua ini diharapkan berbasis dengan data," ucapnya.

Turut hadir Plt Kadis Kominfo Jembrana I Made Gede Budhiarta, kepala Bappeda Litbang I Made Sudantra ,sementara dari jajaran Kemendes , turut mendampingi Wamem Desa, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Ivanovich Agusta. ( Abhi/has)

 

Wagub Cok Ace Ajak Majelis Umat Kristen Indonesia Bersama-Sama Jaga Kedaulatan dan Toleransi Umat Di Bali

Denpasar , Bali Kini - Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati mengajak seluruh pengurus dan anggota Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Bali Periode 2022-2027 turut berpartisipasi dalam membangun Bali khususnya menjaga kerukunan dan toleransi umat beragama didalam keanekaragaman. "Bali yang dikenal dengan toleransinya yang tinggi perlu kerjasama semua pihak untuk menjaganya. Jangan biarkan toleransi, kebersamaan dan persaudaraan yang rukun dan selama ini kita jaga akan rusak hanya karena segelintir oknum yang tidak bertanggungjawab. Karena Bali dengan budayanya yang ramah akan memberi pengaruh luar biasa kepada tingkat kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, terlebih Bali yang tiga tahun terakhir mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19 sangat membutuhkan kenyamanan dan ketenangan dalam memupuk persaudaraan yang erat dan saling menghargai", ungkap Wagub Cok Ace dalam sambutannya serangkaian pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Majelis Umat Kristen Indonesia (DPW MUKI) Bali Periode 2022-2027, di Gedung Ksirarnawa Art Center-Denpasar, Selasa (12/4).

Dengan dilantiknya kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Majelis Umat Kristen Indonesia (DPW MUKI) Bali di enam (6) Kabupaten/ Kota (Buleleng, Gianyar, Badung, Jembrana, Denpasar dan Tabanan) diharapkan ikut berpartisipasi dalam mengemban tugas dan pengabdian yang mulia kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Ditambahkan Cok Ace, pihaknya memberi apresiasi atas pelantikan DPW dan DPD MUKI Bali yang menunjukkan bahwa kewajiban konstitusional organisasi sudah berjalan secara demokratis, dan merupakan satu momentum yang sangat tepat dalam memulai pelaksanaan sistem dan mekanisme organisasi dalam rangka konsolidasi organisasi.

Hal ini menandakan bahwa sudah berjalannya demokrasi pada satu lembaga organisasi yang dari awal sudah memulai proses dan mekanisme yang dilaksanakan secara demokratis. Dan saya berharap kepada pengurus yang baru dilantik agar dapat membuat program kegiatan yang disertai dengan pemikiran yang baik, tulus dan jernih sehingga MUKI sebagai mitra Pemerintah Daerah dapat menunjukkan sekaligus meningkatkan prestasi, sekaligus mampu menunjukkan kinerja organisasi dalam rangka membantu Pemerintah Daerah bersama-sama untuk mensukseskan program prioritas pembangunan di daerah Bali melalui pola pembangunan semesta berencana untuk mewujudkan Bali era baru melalui visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" serta mampu mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu yang berkualitas dan berintegritas, bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh dalam arti tulus dalam persaudaraan, ikhlas dalam kebersamaan dan terutama lepas dari latar belakang SARA untuk menuju kebersamaan dalam keberagaman dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Seperti yang kita ketahui bersama bahwa MUKI bermitra dengan komponen organisasi lainnya, dan itu menunjukkan bahwa MUKI tidak sendirian dalam berjuang baik itu secara internal organisasi umat kristen maupun organisasi non kristen dalam hal menjalin kebersamaan, untuk itu mari kita bersama-sama tingkatkan nilai-nilai ke Indonesiaan dan nilai-nilai kedamaian dengan penuh rasa kasih sayang", tegas Wagub Cok Ace.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Majelis Umat Kristen Indonesia (DPP MUKI) Djasarmen Purba sangat bersyukur pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah MUKI di Bali berjalan sangat baik dn lancar, terlebih mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah Bali, yang memberikan semangat baru bagi kepengurusan MUKI untuk bergerak beriringan dengan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sejumlah program prioritas, terutama menjaga kerukunan dan konsolidasi dengan mengutamakan komunikasi dua arah dengan berbagai pihak terkait, terutama dengan mitra kerja.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Majelis Umat Kristen Indonesia (DPW MUKI) Bali Pdt. Elsye Runkat mengatakan kepengurusan pimpinan wilayah dan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah sebagai mitra kerja pemerintah daerah wajib berperan serta dalam pembangunan daerah Bali dan mewujudkan program pemerintah provinsi Bali, terutama melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam menjaga kedaulatan dan kesatuan dalam bersaudara ditengah keberagaman. "Bersama kita jg Bali dan kepercayaan Pimpinan Daerah Provinsi Bali kepada kita semua dalam mengemban tugas dn tanggung jawab untuk memelihara kedaulatan bergotong royong dan bersaudara", ungkapnya.*

Teknologi Menekan Limbah Makanan

 

Sekitar 1,3 miliar ton makanan di seluruh dunia terbuang setiap tahun, menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, FAO. Kini, sebuah perusahaan Belanda memiliki kiat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk mengurangi limbah makanan di dapur industri restoran. Berikut laporan tim VOA.

Edarkan Ratusan Butir Ekstasi, Dua Pria ini Terancam Dibui 20 Tahun

BaliKini.Net, Denpasar | Dua pria paruh baya, masing-masing bernama Joni Abdul Rochman (59) dan Ferry Sugianto (43) didakwa melakukan pemufakatan secara bersama sama menguasai narkotika berupa pil ekstasi dan sabu. Keduanya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. 

Dari dakwaan Jaksa Ni Luh Putu Widyaningsih,SH.,MH menyebutkan bahwa berawal pada 18 Januari 2022, sekira Pukul 13.00 Wita, terdakwa Ferry Sugianto memesan 1 paket shabu kepada Fadjar (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- berlanjut sore harinya ditentukan lokasi yang dikirim melalui aplikasi gojek ke Ruko 14C, Jalan Tukad Barito, Panjer Denpasar Selatan.

Keesokan harinya, terdakwa Joni Abdul Rochman dan terdakwa Ferry Sugianto bermufakat membuka paket di tempat kosnya jalan Tukad Barito, Panjer. Ada 10 paket masing-masing berisi tablet ekstasi warna biru dan 1 plastik paket shabu.

"Malam harinya, terdakwa Ferry membawa 1 klip sabu dan 1 butir tablet ekstasi ke Villa Kanvas Resort Kamar 202, Jalan Petitenget 188, Kerobokan Kelod," tulis dalam dakwaan.

Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 18.30 Wita, terdakwa Joni yang membawa sisa paket untuk diantar ke seseorang justru apes. Dia diamankan saat sedang menunggu pesanan paket ekstsi.

Dari hasil penggledahan terhadap tas kain warna biru yang dibawa Joni, didalamnya terdapat 10 paket plastik klip masing-masing berisi tablet warna biru Narkotika jenis ekstasi jumlah keseluruhan 413 butir atau seberat 151, 90 gram netto, serta alat bukti pendukung lainnya.

Tidak mau sendirian mendekam di dalam sel, si Joni "berkicau" menyebut terdakwa Ferry sedang mengantar sabu dan ekstasi ke Villa Kanvas Resort Kamar 202, Jalan Petitenget 188, Kerobokan Kelod.

Petugas langsung menuju lokasi dan ditemukan 1 butir tablet ekstasi warna biru dan shabu seberat 0,50 gram netto, 1 buah bong. 

Dari penangkapan ini, petugas mengamankan 11 paket plastik klip masing-masing berisi tablet warna biru Narkotika jenis ekstasi bersih 152.11 gram atau sebanyak 414 butir dan 1 paket sabu berat 0,50 gram.

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Perbuatan terdakwa keduanya terancam hukuman pidana penjara paling lama selama 20 tahun," demikian JPU dari Kejari Denpasar dalam dakwaan.

Bupati Bangli Membuka Turnamen Bola Voli U 21, Pra Bupati Cup Tahun 2022

BaliKini.Net, BANGLI | Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta membuka turnament bola voli Pra Bupati Cup 2022 yang diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Bangli, bertempat di alun-alun Kabupaten Bangli, pada Senin (11/4/22).

Dalam kesempatan tersebut hadir Wakil Bupati Bangli Wayan Diar, Ketua DPRD Bangli Ketut Suastika, Perwakilan dari Polres Bangli dan Dandim 1626 Bangli, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli,Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli, Camat Se Kabupaten Bangli, Ketua Koni Bangli, Ketua Forkom Perbekel Kabupaten Bangli, serta undangan lainnya.

Ketua Pengcab PBVSI Bangli Sang Nyoman Putra Erawan dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan turnament  Pra Bupati Cup 2022 ini adalah bertujuan untuk menjaring atlet bola voli di Kabupaten Bangli dalam rangka persiapan Porprov Bali tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang, yang mana dalam kejuaraan kali ini diikuti oleh 8 team dari empat kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli yakni, Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani yang nantinya akan dipilih beberapa pemaen yang benar-benar berpotensi untuk mewakili Bangli di ajang Porprov. serta berharap untuk kedepannya Pra Bupati Cup ini agar berlanjut menjadi Bupati Cup dengan melibatkan club yang lebih banyak lagi, mengingat di Kabupaten Bangli terdapat ratusan club karena hampir di setiap Desa  memiliki club bola voli.

Mantan Perbekel Desa Awan Kintamani ini juga   menambahkan bahwa kegiatan turnament kali ini merupakan moment untuk membangkitkan semangat anak muda Bangli khususnya pencinta olahraga bola voli. Pihaknya juga menambahkan terkait pembiayaan dalam kejuaraan ini adalah murni dari dana donatur yang tidak mengikat dan tanpa menggunakan anggaran APBD, serta mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Bangli dalam kepemimpinan Sang Nyoman Sedana Arta dan Wayan Diar, karena telah memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga bola voli di alun- alun Kabupaten Bangli, semoga untuk kedepannya segala bentuk kegiatan anak muda Bangli dalam rangka kemajuan Bangli agar selalu bisa di akomodir dan didukung oleh Pemerintah, demi terwujudnya Bangli Era Baru.

Ketua KONI Kabupaten Bangli Sang Kompiang Suarjaksa dalam sambutannya menyampaikan bahwa permainan bola voli adalah salah satu cabang olahraga yang paling diminati oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Bangli dan merupakan salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam perhelatan Porprov Bali tahun 2022 pada bulan November mendatang, maka dari itu pihaknya mengajak  seluruh peserta agar bersungguh- sungguh dalam mengikuti seleksi, dalam turnamen ini agar dapat melahirkan atlet-atlet yang berpotensi yang nantinya dapat bersaing dalam kejuaraan tingkat Provinsi maupun tingkat nasional. Pihaknya juga menegaskan kepada semua atlet agar tetap menjaga kesehatan, karena dalam seleksi Porprov juga akan dilaksanakan tes kesehatan oleh Panitia Porprov.

Sementara itu Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dalam sambutanya mengucapkan terimakasih kepada PBVSI Bangli karena sudah mampu melaksanakan kegiatan seleksi atlet Porprov dengan cara terbuka  dan transparan, pihaknya sangat mengapresiasi dan selalu akan mendukung segala bentuk kreativitas demi kemajuan Kabupaten Bangli "kita punya banyak potensi di Bangli, semua berhak untuk berpartisipasi mewakili Bangli dalam ajang perlombaan tingkat Provinsi maupun Nasional". "Ujar sedana Arta"

Bupati Asal Desa Sulahan ini juga mengajak seluruh peserta yang hadir agar selalu jengah untuk kemajuan dan prestasi  Kabupaten Bangli dalam Bidang olahraga. "Kalau kita semangat berlatih dan yakin, kita pasti Bisa," Tutup Sedana Arta.

Terkait Video Guru Viral, Kepala Sekolah SMA 3 Amlapura Langsung Dipanggil Disdikpora Provinsi

Karangasem, Bali Kini - Viral, sekilas video yang memperlihatkan oknum guru tengah menginjak bahu siswanya saat sedang mendapat hukuman push-up di depan kelasnya. Usut punya usut ternyata video tersebut berasal dari SMAN 3 Amlapura yang beralamat di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem. Video tersebut diambil pada Senin (11/4/2022). 

Diketahui yang melakukan aksi tersebut merupakan Kepala Sekolah SMAN 3 Amlapura. Rekaman tersebut membawa Kepala Sekolah SMAN 3 Amlapura berbuntut dipanggil oleh pihak Disdikpora Provinsi Bali. Segera penuhi panggilan tersebut, dirinya lantas langsung berangkat pada Selasa (12/4/2022) usai melaksanakan rapat intern. 

Diklasifikasi oleh Wakasek SMAN 3 Amlapura, I Gusti Ngurah mengatakan jika kejadian tersebut spontan dari Kepala Sekolah. Tidak ada hal yang serius dan dilakukan sambil bercanda dengan siswa-siswinya, namun memang reflek melakukan aksi mengangkat kaki ke bahu siswa. Itupun tidak diinjak keras, hanya alakadarnya saja dan siswanya pun tertawa. 

"Tadi kita sudah mengadakan rapat internal dipimpin kepala sekolah. Atas ijin kepala sekolah, saya mengklarifikasi jika kejadian tersebut bukan merupakan hukuman serius atau menegangkan karena dilakukan pun sambil bercanda sama siswa, " Jelasnya. Dijelaskan, Hukuman push-up diberikan kepada siswa yang melanggar peraturan sekolah seperti tidak memakai dasi di hari senin, sepatu atau ikat pinggang ataupun yang rambutnya belum dipotong rapi. 

Kebetulan siswa tersebut sudah diimbau beberapa kali untuk merapikan rambut dengan perjanjian jika rambut masih panjang maka akan dihukum. "Dan yang mengajukan itu siswa sendiri, mereka berjanji jika tidak menepati aturan sekolah lagi maka akan dihukum push-up," Terangnya. "Rapat intern dilaksanakan tanpa memanggil orang tua, tapi tadi ada perwakilan orang tua yang inisiatif datang sendiri," Lanjutnya. Selanjutnya, pihak sekolah akan meminta maaf langsung dengan datang langsung ke rumah orang tua siswa tersebut. 

Sementara salah satu perwakilan dari anggota keluarga siswa ditemui didepan gerbang sekolah usai melaksanakan rapat intern dengan pihak sekolah mengatakan jika dirinya ataupun siswa tersebut sudah memaafkan kepala sekolah, karena memang tidak terjadi hal yang serius, hanya main-main saja. "Video tersebut sengaja direkam, katanya untuk kenang-kenangan saja, adik saya pun merasa kasihan sama Kepala Sekolah sampai masalah ini berbuntut panjang dan dipanggil,"katanya yang enggan disebutkan namanya. (Ami)

Panen Raya Kapas Di Dusun Tegallanglangan, Bupati Gede Dana Berharap Karangasem Menjadi Sentral Kapas

Karangasem, Bali Kini - Wujudkan sentral kapas di Kabupaten Karangasem, Bupati Gede Dana melaksanakan panen raya kapas di Dusun Tegallanglangan, Desa Datah, Kecamatan Abang, Selasa (12/4/2022). Selain memanen kapas jenis Kanesia yang ditanam kelompok tani di lahan seluas 15 hektar, bupati juga menemui kemitraan bersama para petani di Wantilan Pura Manik Kembar, Dusun Tegallanglangan. 

"Ini merupakan panen yang ke-tiga kalinya, panen awalnya sudah dari pertengahan Maret, Akhir Maret dan Awal April. Kapas yang dipanen merupakan jenis bibit kapas Kanesia 20 yang 4 bulan lalu ditanam Pemkab Karangasem bersama-sama pada demplot kapas dari luasan total yang ditanami sebanyak 15 Ha yang dilaksanakan oleh 3 kelompok tani. Kami merasa senang dan bangga karena hasil tanaman kapasnya baik, " Ujar Bupati Gede Dana. PT. Bank BPD Bali juga telah berpartisipasi menggelontorkan Dana CSR untuk pengembangan kapas tersebut. 

“Gerakan panen bersama ini menunjukkan komitmen saya pada pengembangan kapas yang perlu dikawal sampai bisa mewujudkan Karangasem sebagai sentralnya kapas di Bali dalam rangka menyediakan kebutuhan akan benang, upacara dan benang tenun,” ujar Bupati Dana. Dirinya mengatakan tanaman kapas memang cocok ditanam di beberapa titik wilayah di Karangasem termasuk Desa Datah, Kecamatan Abang ini. 

Sebanyak 20 kg kapas jenis kanesia 20 berhasil dikumpulkan Bupati bersama para petani Kapas KWT Merta Sari Bulakan. Dimana dikatakan jika dirinya terus mensosialisasikan kapas ini agar mencapai harga tinggi. 

Kedepan, Bupati Gede Dana akan tetap mendorong pengembangan kapas di wilayah Dusun Tegallanglangan, supaya nanti kapas bisa dikembangkan secara mandiri dan betul-betul bisa meningkatkan pendapatan petani dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bahkan, untuk tahun 2022, Bupati Dana berkomitment mengembangkan 100 Ha lagi yang dibiayai dari APBD Kabupaten Karangasem. Bentuk kegiatannya adalah berupa pengembangan kawasan, dengan fasilitasi bantuan berupa sarana produksi secara lengkap dari benih, pupuk, pengendali OPT, serta sarana pendukung lainnya. 

Kedepannya penanganan pasca panen akan diperbaiki, pengolahan kapas menjadi benang tukelan dan benang untuk industri tenun, tetap akan menjadi prioritas untuk difasilitasi dan dikembangkan. Oleh karena itu, Ia meminta kepada OPD Pengampu yaitu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai tugas dan fungsi tersebut, jangan bosan-bosan untuk melayani petani. 

“Saya minta supaya terus berinovasi, terus bekerja keras, terus memberikan dampingan kepada petani, sehingga petani kapas tetap semangat untuk berproduksi dan bisa meningkat kesejahteraannya”, ujar Bupati Dana sembari meminta Petani kapas supaya tetap melakukan cara budidaya kapas yang baik, karena menurutnya jika dilakukan dengan iklas dan semangat, niscaya hasil yang baik akan didapatkan oleh Para Petani Kapas.

Terkait temu kemitraan yang digelar usai panen raya, Bupati Dana juga menyebutkan sengaja menghadirkan Pengepul, Pemintal dan Penenun adalah untuk menjamin kesejahteraan Petani Kapas. Produksi kapas yang dihasilkan petani haruslah mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatan pendapatan petani. Kapas yang petani hasilkan harus laku terjual dengan harga pasar yang pantas. Jangan sampai ada riak atau keluhan petani yang menanam kapas, hasilnya tidak laku bahkan tidak dapat dijual. Disinilah peran Pemerintah harus dapat hadir untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. 

“Saya minta partisipasinya untuk bisa membeli kapas asli Karangasem dengan harga yang pantas dengan prinsip saling menguntungkan. Ayolah mulai mencintai produksi daerah sendiri, semuanya bisa dikomunikasikan untuk mendapatkan mitra bisnis yang sesuai, “Jele melah nyama Karangasem,” imbuhnya.

Dalam temu kemitraan ini juga dilaksanakan  penandatanganan beberapa MoU antara Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem dengan Tim Peneliti Roguing Tanaman Kapas dan Balitas (Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat) Malang. Kemudian antara Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Pemkab Karangasem dengan Pengawas Benih Tanaman dari UPTD Balai Perbenihan Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. MoU selanjutnya juga ditandatangani oleh Pengepul Kapas dengan Kelompok Tani, Pengepul Kapas dengan Pemintal Benang  Tukelan dan Kelompok Tani Merta Sari Bulakan dengan Pemilik Tenun Karya Sari Warna Alam Tenun Kain Bebali.

Kehadirin Tim Roguing/Tim Peneliti Pemulia Tanaman Kapas dari Balai Penelitian Tanaman Serat dan Pemanis Malang dalam rangka melakukan seleksi tanaman kapas yang selanjutnya bisa menghasilkan Dokumen Benih sebagai persyaratan untuk pengajuan Sertikiasi benih kapas. Sedangkan dihadirkan Tim Pengawas Benih Tanaman Perkebunan dari UPTD Perbenihan, Pengawasan Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali untuk melakukan pendampingan sekaligus memfasilitasi proses sertifikasi benih kapas yang diproduksi di Karangasem saat ini,  sehingga Karangasem bisa menghasilkan Benih Sebar kapas secara mandiri, bermutu dan bersertifikat untuk pengembangan kapas selanjutnya. (Ami) 

Tim Verifikasi Pasar Pangan Aman Tingkat Nasional Nilai Pasar Nyanggelan Panjer

Denpasar, Pasar Nyanggelan, Desa Adat Panjer mendapat penilaian dari Tim Verifikasi Lapangan Nominasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2022 pada Senin (11/4). Kedatangan Tim yang dipimpin Dit. PMPUPO BPOM RI, Diah Sulistyorini ini disambut Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa bersama seluruh pedagang pasar dengan menampilkan yel-yel tetrikal. Penilaian ini dilaksanakan setelah Pasar Nyanggelan Desa Adat Panjer masuk nominasi  Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Tampak hadir Kepala BBPOM di Denpasar, I Made Bagus Gerametta, Kadis Perindag Kota Denpasar, Nyoman Sri Utari, Kadis Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar IB Mayun Suryawangsa, Kadis DPMD Kota Denpasar I Wayan Budha, Bendesa Adat Panjer, AA Oka Adnyana, Lurah Panjer Putu Budi Ari Wibawa serta undangan lainya.

Kepala Pasar Nyanggelan, Wayan Darmana mengatakan terpilihnya Pasar Nyanggelan dari hasil kajian dan survei. Selain itu hasil sampling dari penelitian dan pengujian BPOM bahwa Pasar Nyanggelan nol dari bahan berbahaya. Dimana, hingga saat ini  pedagang sudah disosialisasikan sejak tahun 2017 tentang penerapan pasar Aman.

Dikatakanya, Program Pasar Aman merupakan program yang memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen bahwa pangan yang dijual di Pasar Nyanggelan benar benar aman dari bahan berbahaya seperti Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Methanyl Yellow. Pada saat program pasar sehat, biasanya dilakukan kegiatan sanitasi lingkungan pasar, lapak pedagang terjaga kebersihannya, pengujian peralatan yang dipakai pedagang, kesehatan pedagang melalui recktal swab dan pengujian air bersih dan limbah. Tak hanya itu, BPOM juga sudah melatih tenaga di pasar yang memiliki total 192 pedagang ini untuk melakukan sampling secara mandiri.

“Atas kepercayaan yang diberikan maka tugas dan tanggung jawab yang dibebankan akan dilaksanakan semaksimal mungkin bersama jajaran dan BPOM,” ungkap Darmana

Lebih lanjut dijelaskan, pangan merupakan kebutuhan pokok untuk pertumbuhan, kehidupan dan kesehatan manusia sehingga mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Karenanya, masyarakat perlu dilindungi dari konsumsi pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan. Hal ini dilaksanakan dengan menjamin cara produksi, distribusi dan pasar yang baik termasuk praktek perdagangan pangan di pasar tradisional termasuk di pasar Nyanggelan

“Pasar Nyanggelan yang merupakan pasar sehat, sangat besar peranannya dalam mendukung Pasar Aman dari bahan berbahaya. Pada intinya pangan yang dijual oleh pedagang di pasar bebas terhadap kandungan Bahan Berbahaya yang sangat membahayakan kesehatan masyarakat,” jelasnya  

Wakil Walikota Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, pelaksanaan Program Pasar Aman di Pasar Nyanggelan memberikan dampak yang positif terhadap kepercayaan masyarakat dan meningkatkan daya saing. Sehingga tidak ragu lagi untuk berbelanja kebutuhan pangan yang dikonsumsi.

Ditambahkannya, Pasar Nyanggelan memiliki banyak prestasi seperti Pasar SNI, Pasar Sehat, Pasar Bersih, Pasar Tempat study tiru dari berbagai instansi, lembaga, sekolah dll. Pasar ini juga memiliki kreatifitas dengan berbagai inovasi inovasi diantaranya memilki inisiatif melaksanakan replikasi pasar pada pasar pasar sekitarnya untuk menjadikan pasar lainnya aman dari bahan berbahaya.

“Pojok Uji BABE merupakan satu inovasi sekaligus komitmen yang menjadikan pasar nyanggelan sebagai tempat menerima pengujian sampel makanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Masih banyak lagi inovasi inovasi yang dilaksanakan yang meningkatkan kualitas pasar Nyanggelan seperti Digitalisasi Pasar di masa Pandemi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat,” ujar Arya Wibawa

Sementara, Dit. PMPUPO BPOM RI, Diah Sulistyorini selaku pimpinan Tim Verifikasi Lapangan mengatakan, kedatangan Tim Verifikasi Lapangan bertujuan untuk memotret dan melihat bagaimana Pasar Nyanggelan yang sebenarnya. Hal ini utamanya berkaitan dengan penerapan obyek serta inovasi pendukung dalam menciptakan Pasar Pangan Aman.

“Untuk itu harapan kami kondisinya yang normal saja, tidak ada yang direkayasa atau dikondisikan dan lainya, dan kami berharap Pasar Nyanggelan dengan segala inovasi dapat menjadi yang terbaik,” jelasnya.

Untuk diketahui, Pasar Nyanggelan yang telah berdiri sejak tahun 1995 ini pada Tahun 2014 dicanangkan menjadi Pasar Tertib Ukur, pada Tahun 2016 dicanangkan sebagai Pasar Sehat oleh Kemenkes, pada Tahun 2017 diintervensi untuk menjadi pasar Aman oleh BBPOM di Denpasar, pada Tahun 2018 menjadi Pasar SNI dengan mutu Sempurna dan pada Tahun 2021  kembali meraih SNI dengan Mutu Sempurna hingga 2024.(sDps/Ags). 

Pelabuhan Laut Nusa Penida di Banjar Nyuh Mendapat Pengembangan

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Senin (11/4).

Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (UPP) Kelas II Nusa Penida I Ketut Gede Sudarma menyampaikan bahwa  kegiatan penataan sudah berjalan sejak Januari 2022, sesuai dengan masterplan (Rencana Induk Pelabuhan). Sumber dana menggunakan APBN 2022 Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kurang lebih sebesar 55 milyar. 

Sementara tahun ini pengembangan fokus pada fasilitas di sisi laut, seperti pembangunan dermaga ponton dan penambahan panjang trestle. Kemudian tahun 2023 direncanakan pembangunan terminal penumpang.

Bupati Suwirta menyampaikan terima kasih dan mendukung pengembangan pelabuhan ini dalam rangka menambah layanan dan penataan pelabuhan di Nusa Penida. Dalam arahannya disampaikan agar koordinasi dapat ditingkatkan, antara UPP dengan Pemda/dinas terkait, termasuk setiap progress dan kendala di lapangan agar diinformasikan seperlunya. 

Beberapa masukan mengenai rencana pembangunan terminal, diantaranya design terminal agar mengakomodir tempat layanan retribusi atau kantor bersama. Design atau pengaturan alur penumpang dan transportasi darat juga perlu perhatian cermat, sebagai antisipasi kemacetan.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan, Nyoman Sucitra, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Klungkung Anak Agung Gede Lesmana, Camat Nusa Penida I Komang Widyasa Putra dan instansi terkait lainnya. (masklk).

Bupati Tamba Resmikan 7 Unit Bedah Rumah Bantuan Bumdes

Jembrana - Sebanyak 7 unit bantuan bedah rumah yang dikelola Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) kecamatan Negara, diresmikan sekaligus diserahkan oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba yang ditandai dengan pemotongan pita dan penyerahan kunci kepada penerima bantuan. Turut hadir Kadis PMD Jembrana, Camat Negara, Ketua BKAD Negara, serta para perbekel/lurah se-kecamatan Negara.

Peresmian tersebut dipusatkan di salah satu rumah penerima bantuan, Kade Sukadana di desa Tegal Badeng Timur, kecamatan Negara, Senin (11/4). Sementara 6 penerima bantuan bedah rumah lainnya masing - masing dari kelurahan Banjar Tengah, kelurahan Loloan Timur, Desa Tegal Badeng Barat, Desa Baluk, Desa Kaliakah dan Desa Berangbang.

Usai penyerahan, Bupati Tamba mengapresiasi upaya yang dilakukan pengurus BKAD Bumdes Bersama Mekar Bersemi karena sudah dapat mengelola anggaran dengan baik untuk dapat membantu warga kurang mampu di kecamatan Negara. "Terima kasih kepada BKAD Negara yang berhasil mengelola anggaran dengan baik sehingga mampu menyisihkan pendapatannya untuk disalurkan kepada keluarga kurang mampu setiap tahunnya. Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut kedepannya, "ujarnya.

Khusus kepada penerima Bupati asal Kaliakah ini berpesan agar dapat menjaga serta memelihara bantuan bedah rumah yang diberikan. "Apa yang diberikan agar dapat dipelihara dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sesuai dengan visi kabupaten Jembrana yakni mewujudkan masyarakat Jembrana bahagia berlandaskan Tri Hita Karana dapat segera terwujud demi menyongsong tahun emas Jembrana 2026,"harapnya.

Sementara Ketua BKAD Negara, I Made Bagiarta mengatakan, bantuan bedah rumah yang diserahkan bersumber dari dana SHU UPK Bumdes Mekar Bersemi tahun anggaran 2021. “Ada 7 unit bantuan bedah rumah diberikan kepada 7 KK penerima. Dengan kriteria berasal dari keluarga kurang mampu yang usianya masih produktif dan siap untuk dientaskan,"katanya.

Ditambahkannya, untuk nilai per unit bedah rumah senilai Rp.30 juta dengan luasan rumah 4,75x6x3 meter. Sementara untuk pengerjaannya menggunakan sistem swakelola.(yogi/hms)

Tabanan Sabet Penghargaan DjPb, Terbaik Ketiga Nasional Penyaluran Dana Desa 2021

Tabanan – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Tabanan di tingkat Nasional. Dimana, Kabupaten Tabanan berhasil menjadi Kabupaten terbaik ketiga atas  kinerja Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DjPb) Kemenkeu RI. Raihan ini tentu saja menjadi motivasi bagi OPD lainnya di lingkungan Pemkab Tabanan. Piagam penghargaan tersebut diserahkan secara langsung di Kantor Bupati Tabanan, Senin, (11/4), oleh Kepala Kantor Wilayah DjPb Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho kepada Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE, MM.

Penilaian pengelolaan Dana Desa tersebut ditetapkan dengan beberapa kategori penilaiaan secara nasional, salah satunya adalah penilaiaan terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa tahun Anggaran 2021. Perlu diketahui bahwa, Dana Desa adalah dana dari APBN yang diperuntukan bagi Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Nampak hadir saat itu, Sekda, para Asisten dan OPD terkait menyaksikan penyerahan piagam penghargaan tersebut.

Bupati Sanjaya selaku Kepala Daerah sangat bersyukur karena Tabanan menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang sanggup menjalankan amanah pusat menyalurkan Dana Desa dengan cepat. Hal ini membuktikan bahwa, Bupati Sanjaya sangat berkomitmen guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa semakin optimal. Dimana, Tabanan mempunyai Visi menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani, (AUM) yang salah satu skala prioritasnya adalah membangun dari Desa.

Pada kesempatan itu, Sanjaya juga menekankan agar penghargaan ini mampu menjadi motivasi bukan hanya bagi DPMD Tabanan tetapi juga menjadi penyemangat bagi OPD lainnya di lingkungan Pemkab Tabanan untuk bekerja lebih baik lagi. “Prestasi ini memang sangat membanggakan bagi kita, tetapi jangan sampai membuat kita lupa diri. Jadikan hal ini sebagai tolak ukur buntuk memotivasi semangat kerja di seluruh jajaran OPD. Saya harap kita harus bekerja lebih keras lagi untuk mempertahankan prestasi ini, bahkan kedepannya mampu meraih prestasi-prestasi lainnya di tingkat nasional,”pinta Sanjaya.

Kelancaran penyaluran Dana Desa sangat besar pengaruhnya bagi pembangunan di Desa. Maka dari itu, hal ini harus terus ditingkatkan kedepannya hingga menjadi yang terbaik. Kabupaten Tabanan menjadi Kabupaten terbaik ketiga atas kategori kinerja Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021, dimana untuk peringkat pertama dan kedua diraih oleh Kabupaten Puncak dan Kabupaten Wonogiri. Diharapkan juga prestasi ini dapat memberikan semangat kepada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada khususnya serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara menunjukan pengelolaan TKDD yang semakin profesional dan akuntabel.

Atas raihan ini, Kepala Kanwil DjPb Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, juga turut berbangga. “Ini merupakan prestasi yang menggembirakan, karena Tabanan yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang telah sanggup membuktikan bahwa Pengelolaan Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah Pusat pada tahun 2021 sebesar Rp. 124,15 miliar telah disalurkan seluruhnya dan telah terserap sebesar Rp. 115,60 miliar atau sebesar 85,99 persen,” ujarnya.

Perlu diketahui terang Nugroho, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penilaiaan pada kriteria ini adalah realisasi penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Daerah (RKD), kecepatan penyaluran, Realisasi/Penyerapan, Kecepatan pelaporan Pemda, penyelesaiaan pengembalian sisa dana serta jumlah Desa dalam wilayah terkait. Dengan pengelolaan Dana Desa yang baik diharapkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa semakin optimal. 

 

Ditinggal Suami, Wanita asal Rusia Bersama Putrinya Dideportasi

BADUNG – Minggu malam (10/04) instansi yang dipimpin Yasonna H. Laoly ini mendeportasi seorang wanita Warga Negara (WN) Rusia berinisial LN (33) beserta putrinya berinisial VN (3). 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Bali, Jamaruli Manihuruk mengatakan ibu rumah tangga dan anaknya tersebut dideportasi karena telah melanggar Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Bahwa sebelumnya pada pada 24 Juli 2019 silam, LN bersama putrinya VN dan suaminya yang berinisial SAN tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai menggunakan Bebas Visa Kunjungan dari Rusia untuk berwisata. 

Selanjutnya mereka tinggal bersama-sama di sebuah guest house di daerah Ungasan - Kuta Selatan. Hingga pada Desember 2021, SAN kepala keluarga itu meninggalkan putri dan istrinya di Bali untuk bekerja di Malaysia dan kembali ke Rusia. 

LN mengetahui jika ia dan anaknya hanya dapat tinggal selama 30 hari dan izin tinggalnya sudah kedaluwarsa sejak Agustus 2019 namun ia selalu diyakinkan suaminya bahwa segala urusan visa akan dibereskan olehnya dan akan baik-baik saja. 

Sialnya, suaminya justru tak kunjung kembali dengan beralasan tidak bisa ke Indonesia karena masa berlaku paspornya kurang dari 6 bulan. Sejak itu, suaminya sampai saat ini tidak bisa dapat dihubungi kembali.

Setelah keuangan yang semakin menipis akhirnya pada 04 April 2022 LN melaporkan dirinya dan anaknya ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai dan diketahui bahwa mereka telah overstay selama 225 hari dan kepadanya dilakukan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian untuk dideportasi. 

“Kepada ibu dan anak tersebut kami lakukan pendeportasian karena Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu Izin Tinggal. Sehingga dikenai tindakan administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan” ujar Jamaruli.

Dikarenakan saat itu mereka belum memiliki biaya untuk pembelian tiket kepulangannya maka pendeportasian belum dapat dilakukan sehingga pihak Imigrasi Ngurah Rai menyerahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar pada hari yang sama untuk kembali didetensi dan diupayakan pendeportasiannya lebih lanjut. 

Di tempat terpisah Kepala Rudenim Denpasar Babay Baenullah mengatakan setelah LN dan putrinya didetensi selama 6 hari,  dengan dibantu dibelikan tiket oleh teman-teman Rusianya, dan telah siapnya administrasi akhirnya mereka dapat dideportasi dengan terlebih dahulu melakukan PCR test dengan hasil negatif sehingga dapat dilakukan pendeportasian sesuai dengan jadwal.

Empat petugas Rudenim mengawal pendeportasian mereka dengan diberangkatkan menggunakan pesawat Turkish Airlines TK67-TK417 dengan tujuan Denpasar (DPS) - Istanbul (IST) – Moscow (VKO) yang lepas landas pada pukul 21.49 WITA. 

“LN yang telah dideportasi akan dimasukkan dalam daftar usulan penangkalan ke Direktorat Jenderal Imigrasi dan dilarang masuk ke Indonesia kembali selama 6 bulan kedepan” tutup Jamaruli.

Imigrasi Ngurah Rai Buka Layanan Easy Pasport

Badung – Bersama HIPMI Denpasar, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi membuat inovasi pelayanan paspor yang disebut Eazy Passport. Dengan Eazy Passport masyarakat dimudahkan dalam membuat paspor secara kolektif.

"Artinya pemohon paspor tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi untuk mengurus paspor melainkan petugas imigrasi yang akan mendatangi lokasi pemohon. Petugas "Jemput Bola". Jelas Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai I Nyoman Gede Surya Mataram.

Lanjutnya, bahwa seluruh proses wawancara serta pengambilan data biometrik berupa foto dan sidik jari dilakukan di lokasi pemohon. Jumlah pemohon untuk paspor elektronik sejumlah 30 pemohon dan paspor biasa 9 pemohon.

Pelaksanaan kegiatan Eazy Passport ini tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Tercatat ada 39 pemohon yang mengikuti kegiatan ini dimana 23 permohonan penggantian paspor dan 16 permohonan paspor baru.

Untuk itu, demikian Mataram mengungkapkan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan paspor kolektif menggunakan Eazy Passport, dapat mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai dengan minimal 20 pemohon.

"Layanan Eazy Passport hanya melayani pembuatan paspor RI dan penggantian, tidak melayani penggantian paspor karena hilang atau rusak," tegasnya. 

Sementara itu dr. I Putu Wirama, S.Ked., MARS, selaku Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Cabang Kota Denpasar menegaskan bahwa kegiatan Eazy Passport ini sangat  membantu sekali untuk masyarakat. Dirinya juga mengapresiasi Imigrasi Ngurah Rai yang sudah memfasilitasi para anggota HIPMI untuk mengurus paspor. 

“Kami senang dan berterimakasih kepada Imigrasi Ngurah Rai, mengingat kami para anggota HIPMI akan mengikuti exhibition dan expo di luar negeri sehingga penting bagi kami untuk mengurus paspor," ujar dr. Wirama.

Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk menyampaikan bahwa layanan Eazy Passport merupakan solusi dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam situasi pandemi saat ini. "Masyarakat tidak perlu datang antri di kantor imigrasi tetapi Imigrasi yang hadir di tengah masyarakat," Singkat Jamaruli Manihuruk.

Bagi masyarakat yang berminat mendapatkan layanan Eazy Passport dapat mengajukan permohonan tertulis yang disampaikan ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai atau dapat menghubungi kami melalui kanal media sosial @imngurahrai (Instagram, Facebook, dan Twitter) serta nomor telepon (0361) 8468395.

Tim Respon Cepat BPBD Denpasar Atensi Pohon Tumbang

Denpasar, Tim Respon Cepat BPBD dan DLHK Kota Denpasar  melaksanakan penanganan pohon tumbang pada Sabtu (9/4) sore. Penanganan dilaksanakan di kawasan Jalan Mulawarman, Desa Dauh Puri Kaja.

Kalak BPBD Kota Denpasar, IB Joni Ariwibawa saat dikonfirmasi Minggu (9/4) mengatakan, penanganan pohon tumbang dilaksanakan dengan mengerahkan Tim Respon Cepat. Dimana, hingga saat ini penanganan telah tuntas.

Lebih lanjut dijelaskan, saat musim penghujan beban pohon perindang lebih berat dari biasanya. Sehingga, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama, maka Pemkot Denpasar secara intensif melaksanakan perompesan pohon yang terlalu rimbun. Hal ini diharapkan mampu meringankan beban pohon untuk meminimalisir terjadinya pohon tumbang.

Menurut Gus Joni panggilan akrabnya pelaksanaan perompesan pohon perindang, selain untuk meringankan beban dan mencegah terjadinya pohon tumbang, juga sebagai upaya untuk mempercantik wajah kota, sehingga terlihat rapi dan indah. 

“Pemkot secara rutin melaksanakan perompesan pohon perindang di seluruh ruas jalan Kota Denpasar, besar harapan masyarakat juga turut memberikan informasi tentang lingkungan sekitar khususnya pohon perindang yang dinilai penting untuk dilakukan perompesan,” ujarnya. 

Sementara, Kadis DLHK Kota Denpasar, IB Putra Wirabawa mengatakan bahwa secara berkelanjutan pihaknya terus melaksanakan pendataan dan pemetaan terhadap kondisi dan usia pohon perindang di Kota Denpasar. Sehingga apakah diperlukan penanaman ulang atau cukup dengan perompesan saja. 

"Selain menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pohon perindang, juga dilaksanakan pemetaan usia dan kondisi pohon untuk dilaksanakan perompesan rutin. TIap hari melakukan pemantauan dan perompesan pohon," jelasnya

Adapun saat ini DLHK telah melaksanakan perompesan di beberapa titik yang dilaksanakan secara rutin memasuki musim penghujan. Dimana, Tim DLHK melaksanakan mobiling serta mengecek pohon perindang yang ada di seputaran Kota Denpasar. 

“Nanti jika dilihat sudah terlalu tinggi dan berpotensi diterpa angin kencang akan dilaksanakan perompesan,” pungkasnya.  (Ags/HDps)

Studi Banding DPRD Bali Ke NTB, Bahas Perda Tentang Perkawinan dan Mencegah Nikah Dini

BALI KINI, NTB — Selain ke Dinas Pariwisata Provinsi NTB, rombongan Humas dan Protokol DPRD Bali bersama awak media juga berkunjung ke gedung Rakyat milik Provinsi NTB dan Mandalika. 

Dikomandoi Kadek Putra Suantara, Kasubag Humas DPRD Bali, mengawali kunjungan di kantor Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan diterima oleh Hasbul Wadi, Sekertaris Dinas Pariwisata Provinsi NTB.

Dalam pemaparan singkatnya, dampak GP di Mandalika memberikan angin segar bagi NTB khususnya dan Indonesia. Dengan branding Mandalika dan Gili Trawangan dapatlah menjadikan promosi wisata dunia Segitiga Emas Bali Lombok dan Manado.

"Bahkan Rinjani di tahun 2015 dan tahun 2016 masuk dalam katogori Wisata Honeymoon terindah di dunia," paparnya.

Sementara itu, dalam dialog di DPRD Bali, dimana dalam kesempatan ini diterima langsung oleh Hasbul Wadi, Sekertaris Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Soal pariwisata yang kini gencar dipromosikan oleh pemerintah Provinsi NTB, lebih pada menonjolkan karakter yang dimiliki oleh NTB.

"Kita tidak mungkin bersaing dengan Bali. Yang bisa kita lakukan adalah memperkuat karakter dan mempertahankan citra pariwisata yang kita miliki," sebutnya.

Hal lain yang sangat menjadi kebanggaan bagi pemerintah di NTB adanya Perda yang mengatur tentang perkawinan. Bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyambut baik Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan perkawinan anak yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB pada 29 Januari 2021 lalu. 

"Perda tersebut sekaligus menjadikan Provinsi NTB sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengatur tentang pencegahan perkawinan pada anak," tegasnya.

Dasar disahkannya Perda tersebut, adalah perempuan dan anak merupakan kekuatan yang sangat luar biasa untuk dijaga dan dilindungi oleh pemerintah. Sebab, Jumlah populasi penduduk di Indonesia 50 persennya adalah perempuan. Sedangkan populasi anak merupakan sepertiga dari populasi penduduk Indonesia. Karena mereka adalah SDM yang harus diberdayakan dan dilindungi.

Sebutnya, bahwa perkawinan anak di bawah umur masih cukup tinggi di Kabupaten Lombok Utara. Tentu hal ini, menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam melakukan upaya-upaya pencegahannya. Salah satunya adalah hadirnya Perda tentang pencegahan perkawinan anak yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi NTB.

"Dengan adanya perda tersebut dapat meminimalisir perkawinan anak usia dini. Karena dalam perda itu ada sanksi bagi anak yang kawin maupun yang mengawinkan," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam perda itu mengatur pemberian sanksi pidana dan administrasi bagi aparat desa yang terlibat dalam perkawinan anak. Bagi yang terlibat atau menfasilitasi perkawinan anak, maka terancam hukuman penjara selama enam bulan.(jro)