Makepung Lampit, Bupati Tamba Minta Jaga Warisan Budaya

Jembrana , Bali Kini - Makepung sebagai salah satu warisan budaya leluhur kabupaten Jembrana harus dijaga kelestariannya. Hal tersebut disampaikan Bupati Jembrana I Nengah Tamba saat menghadiri Lomba Makepung Lampit yang diselenggarakan Sanggar Tari Bali Satya, Minggu (11/9) di Sirkuit Makepung Lampit Subak Tegalwani Pangkung Jajung Cibunguran, Desa Kaliakah, Negara.

Menariknya, Wakil Bupati I GDN Patriana Krisna juga ikut berpartisipasi sebagai joki menjajal sirkuit sepanjang 50 meter tersebut. Selain orang dewasa, ajang mekepung diatas lumpur ini juga diikuti anak - anak hingga wanita sebagai generasi penerus yang sukses menyedot ribuan penonton yang hadir.

Ditemui usai menyaksikan perlombaan makepung lampit, Bupati asal desa Kaliakah ini menjelaskan, adanya makepung lampit ini juga untuk memperkenalkan budaya Jembrana di kancah Internasional. "Kalau makepung darat itu kan sudah diakui memang, nah ini sekarang makepung lampit di sawah juga harus dilestarikan," ungkapnya. 

Bupati Tamba menambahkan, kegiatan Makepung ini adalah bagian dari atraksi Budaya yang ada di Kabupaten Jembrana. "Tentu, kita sudah mengetahui makepung yang ada di darat, atau makepung di tanah, hari ini dilaksanakan yang di tanah basah (makepung lampit), ini merupakan bagian dari warisan budaya leluhur kita, agar selalu dijaga, jangan sampai hilang," ujarnya. 

Sementara salah satu panitia makepung lampit Nengah Bandi Astawa saat ditemui mengatakan, pelaksanaan makepung lampit diikuti sebanyak 30 orang peserta."Diantaranya 10 peserta di Grup A, 10 peserta di Grub B, dan 10 peserta di grup C. Selain peserta yang sudah berpengalaman, hari ini kita juga lombakan para generasi penerus dalam makepung ini, jadi astungkara tetap ada yang melanjutkan," paparnya. 

Mengenai aturan perlombaan, lanjut Astawa, nantinya dalam lintasan sepanjang kurang lebih 50 meter ini ada tiga bendera berjejer di sepanjang lintasan dengan jarak bendera pertama 10 meter, bendera ke dua 20 meter dan bendera ke tiga 20 meter. "Bendera pertama itu untuk start, bendera kedua itu untuk batas joki makepung duduk diatas lampit, sementara bendera ketiga untuk finish," jelasnya. 

Peraturannya itu, lanjut Astawa, para peserta lomba akan di arahkan menuju start dengan berjalan untuk memahami jalur lintasannya, kemudian dilepas start harus berdiri sebelum sampai di batas bendera kedua. "Jalurnya juga tidak boleh berubah, para peserta harus bisa mengendalikan kerbau mereka agar berlari lurus kedepan dan dapat menjaga keseimbangan. Jika kerbau melenceng dari jalur itu di diskualifikasi, sama dengan ketika kerbau finish tanpa joki," tandasnya.(yogi)

Aksi Ratusan Krama Desa Adat Karangasem, Protes Pembentukan Kerta Desa

Karangasem, Bali Kini -  Ratusan massa dari krama Desa Adat Karangasem menggelar aksi demo pada Minggu (11/9/2022) di Jabe pisan Pura Puseh Adat Karangasem. Demo tersebut berkaitan dengan pembentukan Kerta Desa oleh Bendesa dan prajuru adat yang dinilai krama tidak sesuai prosedur. Sehingga krama desa Adat Karangasem tidak ada yang menyetujui pembentukan tersebut.

Terlihat iring-iringan krama menggelar spanduk-spanduk bertuliskan kritikan dan protes krama terhadap pembentukan Kerta Desa yang dinilai sepihak. Terdapat pula penjagaan keamanan dari puluhan pasukan Polsek Karangasem dan para pecalang adat. 

Aksi protes diikuti oleh ratusan krama, Desa Adat Karangasem. Sekedar informasi, Desa Adat Karangasem terdiri dari 35 banjar  yang terbagi menjadi dua paiketan, yakni Banjar Asesabu dan Banjar Murwa. 

Aksi yang digelar dengan konsep paruman ini, meski sempat menegang, namun paruman ditutup dengan damai dan lancar tanpa adanya kerusuhan. 

Sementara, terkait permasalahannya ialah  Prajuru Desa Adat Karangasem yang diprotes oleh kramanya karena dinilai membentuk Kerta Desa tanpa adanya paruman atau kesepakatan bersama para keliang-keliang banjar terlebih dahulu. Satu persatu keliang banjar turun bicara berharap agar Kerta Desa yang telah dibentuk oleh Bendesa dibubarkan atau dibatalkan. 

"Saya di sini tidak mengakui adanya Kerta Desa di sini, saya keberatan terhadap adanya Kerta Desa!, " Kata Kelian Banjar Kodok, Wayan Putu Karang. 

Pada akhir dari paruman tersebut, atas kesepakatan bersama pembentukan Kerta Desa akhirnya dibatalkan. Terkait Kerta Desa akan dibentuk kembali atau tidaknya, selanjutnya masih menunggu keputusan. (LE- Ami)

Satgas Yonif Mekanis 203/AK Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Papua

(Papua) , Bali Kini -  Dalam rangka membantu perekonomian masyarakat Pegunungan Tengah, Satgas Yonif Mekanis 203/AK berbelanja di pasar tradisional Distrik Tima Papua. Hal ini sesuai dengan arahan dari Kasad untuk meningkatkan perekonomian di wilayah Papua. Kegiatan belanja tersebut dilaksanakan pada Sabtu (10/09/2022) di pasar tradisional Tima.

Mayoritas masyarakat Distrik Tima berjualan hasil bumi dari tanaman lokal, seperti sagu, pisang, keladi, buah markisa, dan sayur-sayuran. Hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk mama- mama untuk kebutuhan hidup keluarganya, sehingga mama-mama di pasar tradisional tersebut sangat senang dan terbantu.

Personel Satgas Yonif Mekanis 203/AK dari Pos Tima membeli berbagai macam sayur-sayuran serta buah-buahan yang akan diolah/dimasak di dapur Pos Tima.

Danpos Tima Lettu Inf Rio Justin mengharapkan pembelian hasil bumi masyarakat ini dapat mengurangi dampak minimnya pendapatan serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Distrik Tima, Papua.

“Dengan membeli hasil bumi ini kami harapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di desa binaan, sehingga masyarakat desa binaan terbantu dengan adanya Satgas Yonif Mekanis 203/AK khususnya Pos Tima,” ungkap Lettu Inf Rio Justin.

Salah satu mama yang menjual hasil bumi di pasar (mama Letena Tabuni) tersebut mengucapkan terima kasih kepada personel Pos Tima karena hasil bumi mereka habis terjual oleh personel Pos Tima. 

“Puji Tuhan kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak TNI yang berada di Pos Tima, kami sangat terbantu dan semoga bapak-bapak TNI selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang lancar,” ucap syukur mama Letena Tabuni [rl]

Penuh Sukacita Satgas Pamtas Yonif Raider 142/KJ Bersama Anak-Anak Di Tolikara

(Tolikara), Bali Kini . Berbagi dengan sesama adalah hal yang baik serta positif dapat dilakukan oleh siapapun, kali ini Satgas Pamtas Yonif Raider 142/KJ turut berbagi dengan anak-anak gereja Sekolah Minggu Gereja Gidi Ebenezher Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Minggu (11/09/2022).

Kebersamaan Prajurit TNI dan warga, khususnya anak-anak tampak terlihat saat Satgas Pamtas Yonif Raider 142/KJ membagikan permen gula-gula kepada anak-anak gereja yang melaksanakan Sekolah Minggu di Gereja Gidi Ebenezher Karubaga.

Pada kesempatan itu, Danpos Karubaga Satgas Pamtas Yonif Raider 142/KJ Kapten Inf Yulian Timur menyampaikan terdapat beberapa personel TNI yang beragama Nasrani yang melakukan peribadatan, usai beribadah membagikan permen gula-gula sebagai bentuk kecintaan dan kasih sayang kepada anak-anak gereja terutama anak-anak Sekolah Minggu di Gereja Gidi Ebenezher.

“Semoga dengan dibagikannya permen ini kedekatan kita akan makin erat khususnya dengan anak-anak jemaat gereja, dan mendapatkan keberkahan serta apa yang kita lakukan selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” ungkap Danpos.

Terlihat pembagian permen dilakukan oleh Serda Bukit bersama beberapa personel lainnya dalam suasana gembira bersama anak-anak sekolah gereja.

Sementara itu, Bapak Gembala Gereja Gidi Ebenezher Karubaga Bapak Gembala Lazarus Kogoya mengucapkan terima kasih kepada anggota Satgas Pamtas Yonif Raider 142/KJ yang telah memberikan permen kepada anak-anak Sekolah Minggu Gereja Gidi Ebenezher. “Semoga Tuhan Yesus membalas kebaikan Bapak-Bapak TNI Haleluya Amin,” ungkapnya [rl/r5]

DUKUNG DIGELARNYA SIKAT GIGI MASSAL PEMKAB BANGLI EDUKASI ANAK AKAN PENTINGNYA SIKAT GIGI

Bangli , Bali Kini - Pemkab Bangli menyambut baik dan mendukung digelarnya sikat gigi massal dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut (HKGM) Nasional 2022  ke 12.  Kegiatan ini  diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kesehatan gigi dan gusi, sekaligus mengedukasi anak-anak pentingnya menyikat gigi secara teratur, baik dan benar.

Pemerintah Kabupaten Bangli menyambut baik kegiatan ini, " terlebih pesertanya anak - anak usia sekolah dasar, kita  mengetahui tak jarang anak-anak kita ini masih suka malas dan Enggan untuk sikat gigi",  kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli dr I Nyoman Arsana, M.Kes di sela-sela acara Bakti Sosial sikat gigi massal SD 2 Kubu Bangli Senin 12/09/22. 

Kepala Dinas Kesehatan Bangli mengajak seluruh sekolah di kabupaten Bangli mengaktifkan kembali usaha kesehatan sekolah (UKS) , peran serta tenaga kesehatan di Puskesmas dan posyandu agar melakukan kunjungan ke sekolah,  untuk pemeriksaan gigi ke anak - anak. Pemeriksaan gigi dan mulut penting dilakukan dan hal ini menjadi salah satu siasat agar anak - anak mau memeriksakan giginya, pasalnya  ada sejumlah masyarakat enggan memeriksa giginya karena ada stigma yang berkembang seperti biaya mahal, takut bor gigi dll" harapnya"

Sementara ketua panitia bakti sosial drg I.Gst Ngurah Kursista mengungkapkan kegiatan sikat gigi massal dilakukan secara serentak hari ini  di Indonesia mulai pukul 10.00 WITA.  Untuk Kabupaten Bangli akan diikuti oleh 17.833 siswa  sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas Vl  di 12 wilayah kerja puskesmas se - kabupaten Bangli. Bakti Sosial ini sekaligus menjadi wujud bakti dokter gigi kepada masyarakat guna meningkatkan kesehatan gigi khususnya kesehatan gigi anak Indonesia. Oleh karena itu hari ini merupakan awal dari mementum dari program Indonesia bebas karies 2023 " tutupnya" (r2)

Pandangan Umum Partai Gerindra Dalam Rapat Paripurna Ke-29 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022

 Pandangan Umum Partai Gerindra Dalam Rapat Paripurna Ke-29 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022, Minta Untuk Tingkatkan SDM dalam Bisnis Dan Pariwisata Agar Dapat Meningkatkan PAD

Denpasar, Bali Kini - DPRD Provinsi Bali gelar rapat Paripurna pada,Jumat (9/9/2022). Rapat Paripurna Ke-29 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 tersebut mengagendakan penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA. 2022 dan Raperda Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Shanti. Dalam rapat diikuti oleh eksekutif dan legislatif. 

Fraksi dari Partai Gerindra menyampaikan pandangan umumnya lada rapat tersebut yang dibacakan oleh I Ketut Juliarta, SH, yakni sebagai berikut; Terkait perkembangan yang mendasari asumsi diadakannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, adanya penyesuaian anggaran pendapatan daerah, penyesuaian penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), penanganan Penyakit Mulut dan Kuku, penyelenggaraan presidensiil G-20, serta penyesuaian terhadap beberapa kegiatan untuk menanggulangi kebutuhan yang bersifat mendesak dan harus dianggarkan dalam 3 (tiga) Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, serta penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021. 

"Kami Fraksi Gerindra sangat memahami hal tersebut karena sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 2 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022," Katanya. 

Dengan adanya perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi  Bali Tahun Anggaran 2022 ini, Fraksi Gerindra berharap tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Tujuannya ialah mempertajam pencapaian target dan sasaran program pembangunan daerah seperti tertuang dalam Perubahan KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja dalam menerapkan sistem pengelolaan administrasi keuangan pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat memahami kondisi perekonomian yang melingkupi dan mempengaruhi besaran-besaran yang diusulkan dalam 4 Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

"Untuk mengintensifkan Pedapatan Daerah kami Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Daerah  Bali melaksanakan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah dalam mendukung penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK, terutama dalam bidang pelayanan.  Selain itu juga memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung terutama untuk memberikan kenyamanan wajib pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi dan sumber-sumber pendapatan. Serta

mengembangkan potensi pendapatan secara optimal yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, potensi aset daerah serta sumber pendapatan lainnya, " Tandasnya. 

Fraksi Gerindra juga berpandangan untuk menstimulus masyarakat, agar  tidak hanya bergantung dari sektor pariwisata, tetapi mulai melirik ke jasa perdagangan antar pulau maupun eksport, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat juga meningkat.

Sementara, berkenaan dengan Raperda Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Shanti, Fraksi Gerindra menyampaikan jika selain untuk meningkatkan pendapatan daerah, Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi juga dibentuk dalam rangka penyelenggaraan  Pariwisata Digital Budaya Bali sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022, melalui hal ini, pengelolaan kepariwisataan Bali berbasis digital diharapkan dapat menciptakan tata Kelola yang transparan, akuntabel, serta profesional melalui Portal Satu Pintu Pariwisata Bali. Mengingat modal seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dan tidak terbagi atas saham, penyertaan modal daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar dan Modal Setor, Modal Dasar berupa seluruh kekayaan daerah yang dipisahkan senilai Rp 20.000.000.000 ( dua puluh milyar rupiah) sedangkan modal setor senilai Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). 

"Guna mempercepat kerja operasional Perumda Kerthi Bali Santhi, maka kami Fraksi Gerindra meminta kepada Saudara Gubernur untuk menerapkan standar rekrutmen SDM yang baik, peningkatan pengawasan dan pelaporan kinerja yang berkala, analisis investasi yang cermat dan tepat, rencana bisnis dalam jangka menengah serta jangka panjang sehingga tata Kelola Perumda Kerthi Bali Santhi dapat transparan, akuntabel, serta professional tidak mematikan usaha-usaha jasa pariwisata yang sudah dijalankan oleh masyarakat Bali yang sudah berjalan selama ini. Kami Fraksi Gerindra mengapresiasi Raperda ini untuk selanjutnya dapat di setujui serta dibahas lebih lanjut, " Tutupnya. (*)

Pandangan Umum Fraksi di DPRD Bali tentang Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan APBD

Denpasar, Bali Kini - DPRD Provinsi Bali gelar rapat Paripurna pada,Jumat (9/9/2022). Rapat Paripurna Ke-29 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 tersebut mengagendakan penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA. 2022 dan Raperda Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Shanti. Dalam rapat diikuti oleh eksekutif dan legislatif. 

Dalam rapat tersebut disampaikanlah beberapa pandangan-pandangan umum dari masing-masing Fraksi, salah satunya yakni dari Fraksi Partai Demokrat menyampaikan jika

Apa yang disampaikan Gubernur Koster bahwa kebijakan pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan melalui pengkajian serta pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka Penetapan Proyeksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022, ditentukan bedasarkan pada 3 hal seperti: realisasi pendapatan pada tahun yang lalu, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali, dan potensi sumber pendapatan asli daerah.

"Kami Fraksi Partai Demokrat sarankan agar ditambahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Mengingat dengan adanya Kebijakan Pemerintah Pusat sangat berpengaruh terhadap perekonomian  Daerah seperti kebijakan kenaikan harga BBM," Kata Dra. Utami Dwi Suryadi saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Demokrat. 

Terkait permasalahan utama Perubahan Pendapatan Daerah salah satunya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dalam mendukung penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK, terutama dalam bidang pelayanan, ditanggapi Fraksi Partai Demokrat, dimana mereka menyarankan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), fungsional dan bimbingan teknis (bintek).

Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan saudara Gubernur tentang pembebasan BBNKB II melalui Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2021 dan pembebasan bunga beserta denda pajak melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022   Tentang Penghapuan Sanksi Administrasi berupa bunga dan denda terhadap pajak kendaraan bermotor yang mulai berlaku dari tanggal 4 April sampai dengan 31 Agustus 2022 serta perpanjangan pelaksanaan kebijakan tersebut sampai dengan 29 Desember 2022. Dimana kebijakan tersebut dinilai sangat membantu meringankan beban masyarakat dan dapat diharapkan mendorong minat masyarakat untuk membayar tunggakan pajaknya.

"Kami Fraksi Partai Demokrat ingin mendapat penjelasan saudara Gubernur, kenapa turunnya retribusi daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, direncanakan sebesar Rp 10,7 Milyar lebih mengalami penurunan sebesar Rp. 7,4 Milyar lebih atau 41,08 persen dari APBD Induk sebesar Rp. 18,2 Milyar lebih, Penurunan ini sangat luar biasa padahal saudara Gubernur sudah mengambil kebijakan pengembangan potensi dan penyesuaian tarif pada Retribusi Perizinan tertentu sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2022  Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur 32 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelakanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retrbusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, "katanya.

Berkenaan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Tahun 2022 dianggarakan sebesar Rp 5,7 Milyar lebih dan dalam perubahan direncanakan naik sebesar Rp 49,1 Milyar lebih atau 861,77 persen sehingga menjadi Rp 54,8 Milyar lebih, Kami Fraksi Partai Demokrat ingin mendapat penjelasan saudara Gubernur mengapa direncanakan kenaikan yang sangat luar biasa padahal realisasi sampai dengan Bulan Juli 2022 baru mencapai sebesar Rp 2,4 Milyar lebih atau 42,94 persen. 

Memperhatikan Belanja Modal Tanah yang dianggarkan sebesar Rp 218,5 Milyar lebih dengan realisasi sampai dengan Bulan Juli 2022 sebesar Rp 348,4 Milyar lebih atau 159, 42 persen. Disini Fraksi Demokrat memohon penjelasan kenapa bisa terjadi seperti ini, mengingat anggaran belanja adalah merupakan batas maksimum yang bisa dikeluarkan. 

Selanjutnya, pada permasalahan utama dalam Perubahan Belanja Daerah yang disampaikan Gubernur Koster,  bahwa Perencanaan Anggaran belum didasarkan pada data-data yang akurat, standar harga yang jelas dan tolak ukur kinerja sehingga dalam pelaksanaanya sering terjadi revisi atau penyesuaian volume, satuan jumlah maupun satuan harga. Dimana Fraksi Partai Demokrat memberikan saran agar Pengawasan Perencanaan Anggaran dari BAPPEDA dan INSPEKTORAT harus diperketat dan harus lebih profesional dan selenggarakan Diklat Perencaaan Anggaran.

"Memperhatikan Belanja Pegawai mengalami pengurangan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp 30,0 Milyar lebih atau 1,61 persen dari anggaran induk sebesar Rp 1,86 Triliun lebih menjadi Rp 1,83 Triliun lebih, Kami Fraksi Partai Demokrat sarankan agar tidak berpengaruh terhadap nasib dan kinerja dari Pegawai non ASN yang selama ini sudah bekerja dengan aman, nyaman dan kondusif," Jelasnya. 

Fraksi ini juga meminta agar anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan dibidang pendidikan kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. "Kami Fraksi Partai Demokrat sarankan khususnya dibidang Pendidikan agar disiapkan Anggaran Penyususunan DID SMA/SMK yang direncanakan akan dibagun Tahun 2023 dan apraisel tanah ganti rugi yang digunakan untuk pembangunan SMA/SMK agar dianggarakan dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sehingga berkelanjutan dengan rencana tahun 2023. Dibidang kesehatan, kami sarankan agar Unit Pelayanan Kanker di Rumah Sakit Bali Mandara dapat dilanjutkan mumpung ada bantuan alat kesehatan kanker dari Pemerintah Pusat, untuk itu agar Gedung Unit Kanker segera diselesaikan, "sarannya.

Sementara, terkait  Rencana Pinjaman Daerah pada PT. Bank BPD Bali sebesar Rp 854,9 Milyar lebih, Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur atau mekanisme kredit pinjaman yang berlaku khususnya PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

  

Sementara, dalam Raperda Penyertaan Modal Daerah Provinsi Bali kepada Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi, Fraksi Demokrat menyarankan untuk mempercepat kerja operasional Perumda Kerthi Bali Santhi, sesuai dengan amanat Perda Nomor 2 Tahun 2022 perlu Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi. 

"Karena itu Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa sangat setuju dan sepakat dengan inisiatif Saudara Gubernur untuk membuat Perda dimaksud. Untuk itu Fraksi Partai Demokrat menyatakan setuju agar Raperda ini dibahas lebih lanjut smpai menjadi Perda, " Katanya. 

Meski begitu Partai Demokrat juga menyarankan agar hal-hal berikut ini menjadi perhatian Gubernur, diantaranya; Dengan Kenaikan Harga BBM akan berpengaruh terhadap kenaikan 11 bahan pokok disarankan agar Saudara Gubernur mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah dan menurunkan Tim Ekonomi untuk Sidak terkait dengan harga-harga kepasar. Juga berkenaan dengan Isu pembatalan pembangunan Bandara di Bali utara diharapkan agar Gubernur memberikan Klarifikasi dengan tuntas. "Kami Fraksi Partai Demokrat Sarankan Kepada Saudara Gubernur tanah-tanah provinsi yang belum memiliki sertifikat agar segera dituntaskan, " Tutupnya. (*)

Kap Mobil Carry Rusak Tertimpa Pohon Aren

Karangasem, Bali Kini - Sebuah Bangunan garase milik I Wayan Wisata, warga Banjar Dinas Pengawan, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem kabupaten Karangasem tertimpa pohon tumbang. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (10/9/2022) pukul 04.00 Wita dini hari. Akibatnya, garase miliknya alami kerusakan. Tak hanya itu, dahan pohon juga mengenai bagian atap (kap)mobil carry yang terparkir dalam garase tersebut rusak. 

Pohon yang tumbang merupakan jenis pohon Aren yang berukuran cukup besar. Yakni berdiameter 30 cm panjang 15 meter. Hal tersebut dibenarkan Kalaksa BPBD Kabupaten Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa yang menurunkan tim nya untuk membersihkan tumbangan pohon tersebut. "Benar, kami tadi menangani pohon tumbang, laporan dari kadus setempat, bahwa pohon sampai merusak garase milik warga, " Katanya, ketika dikonfirmasi.

Sebelum tim dari BPBD Kabupaten Karangasem datang, sudah dilakukan pemotongan pohon oleh wart setempat. "Kami turunkan tim TRC BPBD untuk atasi tumbangsn pohon masih melintang di Garasi, yang sebelumnya sudah dilakukan penanganan swadaya oleh keluarga dan pemilik rumah, " Tandasnya. 

Akibat kejadian ini, pemilik Garasi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (Ami)

Ketua K3S Kabupaten Bangli Salurkan Bantuan Kepada Lansia

Bangli, Bali Kini - Ketua K3S Kabupaten Bangli Ny. Suciati Diar bersama Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar menyalurkan bantuan kepada lansia dan masyarakat di Banjar Luahan, Desa Belantih, Kintamani, Sabtu (10/09/2022)

Sebagai salah satu organisasi yang bergerak dibidang sosial, Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Bangli, melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan berupa Sembako dan Kursi Roda kepada Lansia penderita penyakit hati atas nama Ni Wayan Surem, Lansia kurang mampu atas nama I Made Tilas dan I Ketut Murta, dan masyarakat kurang mampu atas nama I Made Tindih.

Ny. Suciati Diar mengatakan, penyerahan bantuan sembako dan kursi roda ini adalah salah satu bentuk perhatian dan upaya untuk membantu meringankan beban penderita dan para lansia yang kurang mampu di Banjar Luahan, Desa Belantih.Bantuan sembako diserahkan secara langsung oleh Ketua K3S Ny. Suciati Diar  dikediaman penderita dan lansia yang didampingi langsung oleh Wakil Bupati Bangli dan Kelian Banjar Dinas setempat I Made Buda.

“Semoga bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bangli melalui K3S dan Dinas Sosial ini dapat bermanfaat bagi penerima” ujar Ny. Suciati Diar.

Sementara itu Kelihan Banjar  Dinas Luahan,  I Made Buda saat mendampingi penyerahan bantuan tersebut, menyampaikan ucapan terimakasi kepada K3S dan Ibu   Suciati Diar  selaku Ketua, atas bantuan yang diberikan kepada warganya yang menderita penyakit hati dan lansia, tersebut.

“Saya sangat berterimakasih kepada Ibu Suciati atas bantuan yang diberikan kepada warga kami, semoga bantuan ini dapat bermanfaat dengan baik" ucapnya.[*]

laporan UNDP. mengakibatkan 9 dari 10 negara mengalami kemunduran pembangunan manusia

Nilai Indeks Pembangunan Manusia menempatkan Indonesia di kategori Pembangunan Manusia Tinggi

New York , Bali Kini - Laporan Pembangunan Manusia terbaru, “Waktu yang Penuh Ketidakpastian, Kehidupan yang Bergejolak: Membentuk Masa Depan Kita di Dunia yang Berubah” (“Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World”), yang diluncurkan hari ini oleh UNDP, berpendapat bahwa berbagai lapisan ketidakpastian semakin bertumpuk dan berinteraksi untuk menimbulkan gejolak pada kehidupan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua tahun terakhir berdampak luar biasa bagi miliaran orang di seluruh dunia, ketika krisis seperti COVID-19 dan perang di Ukraina terjadi secara beruntun, dan berinteraksi dengan pergeseran sosial dan ekonomi yang luas, perubahan iklim, dan peningkatan polarisasi secara besar-besaran.

 

Untuk pertama kalinya dalam 32 tahun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur kesehatan, pendidikan, dan standar hidup suatu negara, telah menurun secara global selama dua tahun berturut-turut. Pembangunan manusia telah jatuh kembali ke tingkat tahun 2016, menyebabkan kemunduran sebagian besar kemajuan menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

 

Kemunduran ini hampir sama rata karena lebih dari 90 persen negara mencatat penurunan skor IPM mereka pada 2020 atau 2021 dan lebih dari 40 mengalami penurunan di kedua tahun tersebut, menandakan bahwa krisis menjadi semakin parah di banyak negara.

 

Sementara itu, nilai IPM Indonesia tahun 2021 adalah 0,705 yang menempatkan Indonesia pada kategori pembangunan manusia yang tinggi, menempatkannya pada peringkat 114 dari 191 negara dan wilayah. Tahun sebelumnya, nilai IPM Indoneisa adalah 0,709, sehingga ada penurunan yang sedikit sebesar 0.004. Indonesia berhasil masuk dalam kategori negara pembangunan manusia yang tinggi untuk tiga tahun berturut-turut. Kemajuan  IPM Indonesia dari tahun 1990 hingga sekarang sebesar 34 persen.

 

Harapan hidup Indonesia tercatat di 67,6 tahun. Selanjutnya, lama harapan bersekolah adalah 13,7 tahun yang artinya setiap anak yang lahir di Indonesia saat ini secara realistis bisa mengenyam pendidikan hingga tahun pertama di tingkat perguruan tinggi.  Sementara itu, PNB perkapita (PPP) adalah 11,466 USD.

 

Meskipun beberapa negara mulai bangkit kembali, pemulihan tidak merata dan parsial, semakin memperlebar kesenjangan dalam pembangunan manusia. Amerika Latin, Karibia, Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan terdampak parah.

 

“Dunia berjuang untuk menanggulangi krisis yang berturut-turut. Kita telah melihat dengan krisis biaya hidup dan energi bahwa, meskipun ada dorongan untuk berfokus pada perbaikan cepat seperti subsidi bahan bakar fosil, taktik bantuan jangka pendek menunda perubahan sistemik jangka panjang yang harus kita buat,” kata Achim Steiner, Administrator UNDP.

 

“Kita mengalami kelumpuhan global untuk membuat perubahan ini. Di dunia yang ditentukan oleh ketidakpastian, kita perlu memperbarui solidaritas global untuk mengatasi tantangan bersama yang saling berhubungan.”

 

Laporan tersebut mengeksplorasi mengapa perubahan yang diperlukan tidak terjadi dan menunjukkan ada banyak alasan, termasuk ketidakamanan dan polarisasi yang saling menguatkan satu sama lain dan mencegah solidaritas dan tindakan kolektif yang kita butuhkan untuk mengatasi krisis di semua tingkatan. Perhitungan baru menunjukkan, contohnya, bahwa mereka yang merasa paling tidak aman juga cenderung memiliki pandangan politik yang ekstrem.

 

“Bahkan sebelum COVID-19 melanda, kita melihat paradoks ganda kemajuan dengan ketidakamanan dan polarisasi. Saat ini, dengan sepertiga orang di seluruh dunia mengalami tekanan dan kurang dari sepertiga orang di seluruh dunia memercayai orang lain, kita menghadapi hambatan besar untuk mengadopsi kebijakan yang bermanfaat bagi manusia dan planet ini,” kata Achim Steiner. “Analisis baru yang menggugah pikiran ini bertujuan untuk membantu kita memecahkan kebuntuan ini dan memetakan arah baru dari ketidakpastian global kita saat ini. Kita hanya punya sedikit waktu untuk merancang ulang sistem kita dan membangun masa depan berdasarkan aksi iklim dan peluang baru untuk semua.”

 

Untuk memetakan arah baru, laporan tersebut merekomendasikan penerapan kebijakan yang berfokus pada investasi — mulai dari energi terbarukan hingga kesiapsiagaan menghadapi pandemi, dan asuransi — termasuk perlindungan sosial — untuk mempersiapkan masyarakat kita menghadapi gejolak dunia yang penuh ketidakpastian. Dan inovasi dalam berbagai bentuknya—teknologi, ekonomi, budaya—juga dapat membangun kapasitas untuk menjawab tantangan di masa depan.

 

“Untuk mengatasi ketidakpastian, kita perlu melipatgandakan investasi pembangunan manusia dan melihat melampaui peningkatan kesejahteraan atau kesehatan masyarakat,” kata Pedro Conceição dari UNDP, penulis utama laporan tersebut. “Ini tetap penting. Tetapi kita juga perlu melindungi planet ini dan memberi masyarakat alat yang mereka butuhkan untuk merasa lebih aman, mendapatkan kembali rasa kendali atas hidup mereka dan memiliki harapan untuk masa depan.”(rls]