Kelurahan Di Provinsi Bali ditetapkan Sebagai Wilayah Sadar Hukum

Denpasar , Bali Kini - Sebanyak 179 Desa/Kelurahan di Provinsi Bali mendapat penghargaan atau predikat sebagai desa Sadar hukum yang diresmikan pada Jumat (7/10/2022). Acaranya sendiri dilaksanakan di Gedung Art Centre Denpasar. Jumlah 179 ini merupakan jumlah Desa/ Kelurahan Sadar Hukum terbesar Nasional. 

Peresmian secara langsung oleh dilaksanakan oleh Kementeri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly ditandai dengan Penandatanganan prasasti secara digital dan pemukulan kulkul. 

Dalam peresmian, masing-masing dari Desa/Kelurahan Sadar hukum tersebut mendapat medali atau Piagam penghargaan dimana penghargaan tersebut diberikan secara simbolis dan diwakilkan oleh masing-masing Kabupaten. 

Sementara medali atau penghargaan yang diterima oleh 179 Desa/ Kelurahan tersebut jika dijabarkan: Denpasar mendapat 10 medali, Kabupaten Gianyar mendapat sebanyak 70 medali, Klungkung mendapat 53 Piagam penghargaan, selanjutnya Karangasem yang diwakilkan oleh Asisten 1 menerima 12 penghargaan, Jembrana menerima 12 penghargaan, Tabanan sebanyak 10 medali, Buleleng mendapat sebanyak 8 sedangkan Bangli mendapat 4 medali.

Perwakilan Kemenkumham wilayah Provinsi  Bali dalam sambutannya mengatakan jika tujuan pelaksanaan peresmian tersebut ialah memberikan legalitas terhadap status desa kelurahan sadar hukum. "Secara nasional di provinsi Bali merupakan yang terbesar, diharapkan yang sudah terbentuk kelompok sadar hukumnya untuk diusulkan bisa menjadi desa kelurahan binaan yang sudah ditentukan, kegiatan ini juga mendorong desa yang belum mendapat predikat sadar hukum segera mendorong kelompok sadar hukumnya sehingga tahun depan dapat ditetapkan sebagai desa sadar hukum, " Katanya. 

Sementara Prof. Yasonna Hamonangan Laoly sangat mengapresiasi dan bangga dengan pencapaian tersebut. Pihaknya juga menyanjung pemerintah Provinsi Bali karena sejumlah wilayah tersebut berhasil mendapat predikat desa/kelurahan sadar hukum. "Tidak mudah karena harus memenuhi beberapa kriteria dan indikator penilaian index desa/kelurahan yang sangat kompleks. Semoga hal ini dapat menjadi contoh desa/kelurahan yang  lainnya, " Katanya. 

Selanjutnya pihaknya juga menegaskan agar pemerintah dapat tetap mempertahankan Desa/Kelurahan sadar hukum yang telah terbentuk. "Saya harap tetap mempertahankan prestasi tersebut dalam sikap taat hukum dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tahun akan tetap dievaluasi kembali. Juga mendorong desa yang lain untuk ditetapkan di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya pembinaan ini menjadi perhatian Provinsi Bali untuk mempertahankan kualitas dari Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Saya menghimbau untuk tetap melanjutkan pemantauan ke Desa/Kelurahan yang sudah berstatus sadar hukum karena nantinya predikat tersebut dapat dicabut atau ditinjau kembali jika di lapangan tidak sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan,"tutupnya. (rl/Ami)

Kendalikan Wabah PMK, Pemerintah Kabupaten Karangasem Kembali Gencarkan Vaksinasi

Karangasem, Bali Kini - Pemkab Karangasem mengambil langkah kongkrit dalam upaya pengendalian penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Karangasem. Sehubungan itu, pada Jumat (7/10/2022) Bupati Gede Dana memimpin Apel Kesiapan Pelaksanaan Percepatan Vaksinasi PMK di Bumi Lahar Karangasem. 

Ketua Satgas PMK, yang juga Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Mertha telah melakukan langkah strategis guna menyelamatkan populasi Sapi Bali di Karangasem. 

"PMK sudah merebak di Kabupaten Karangasem sejak akhir Juni 2022, masyarakat yang memiliki sapi menjadi khawatir ternak sapinya sakit dan tertular virus PMK, dan masyarakat mohon penanganan dari Pemerintah. Maka, salah satu upaya yang paling efektif mencegah penularan penyakit PMK adalah dengan melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak yang rentan PMK, seperti Sapi, Kerbau, Kambing, dan Babi, " Tandas Bupati Gede Dana. 

Jauh sebelum ini, bahkan selama kurang lebih tiga bulan terakhir ini, sebenarnya Tim Vaksinasi PMK Kabupaten Karangasem sudah berupaya secara optimal dalam melakukan Vaksinasi pada hewan sapi, kerbau dan babi. Dan kini, vaksinasi akan digencarkan lagi. 

Dihubungi terpisah, Kepala Dusun Banjar Dinas Timbul, Desa Bungaya I Gede Suarjana Putra mengatakan jika saat ini pihaknya tengah mengumpulkan KTP warga yang ternaknya akan di vaksinasi. "Bagi warga yang ternaknya ingin mendapat vaksinasi PMK, harap setor fotocopy KTP untuk pendaftaran ternak yang akan divaksin, " Tegasnya. Sementara, dalam pendaftaran hewan yang divaksinasi di Banjar tersebut, selain hewan sapi, ada juga warga yang mendaftarkan ternak jenis lain. "Ya, selain Sapi ada juga warga yang mendaftarkan ternak babi nya untuk divaksinasi," Katanya.  (Ami)

Demikian Beberapa Pandangan Fraksi PDIP Bali Terkait Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2023

Denpasar , Bali Kini - Pada sidang Paripurna DPRD Bali beberapa waktu lalu, mengenai pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2023. Fraksi PDIP Perjuangan menyampaikan beberapa poin pandangan terkait apa yang telah disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster.

"Kami mendorong kepada Saudara Gubernur untuk melakukan usaha yang maksimal dan inovatif menggali sumber-sumber ekonomi yang baru dalam meningkatkan PAD Provinsi Bali," kata Kadek Setiawan yang mewakili membacakan pandangan Fraksi PDIP Bali.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, PDIP Bali mendorong untuk berupaya melakukan penyusunan dan pengusulan program unggulan sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, untuk diajukan kepada Pemerintah Pusat memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Kementerian Teknis. 

Sedangkan peningkatan Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat, dapat diupayakan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. 

Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah hendaknya mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. 

Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi, adalah dengan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan Bagi Hasil Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

"Dalam pengelolaan Belanja Daerah, Kami mendorong kepada Saudara Gubernur agar Belanja Daerah diarahkan mengedepankan money follow programe priority yaitu memprioritaskan program/kegiatan bersifat mengikat dan wajib, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik, berupa mengatasi Ketimpangan Wilayah, mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan, dan Tindak Lanjut/Antisipasi Pembangunan Kesehatan dan Sosial Masyarakat Dampak Pandemi Covid-19," beberanya.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, maka Kami memohon mencermati dan mendorong kepada Jajaran Pemerintah Provinsi Bali, untuk berupaya mengendalikan potensi kenaikan Inflasi serta mendeteksi secara dini kemungkinan pergerakan harga-harga terutama pangan, angkutan dan lainnya. 

Untuk mengendalikan potensi kenaikan inflasi, dapat menggunakan DAU dan DBH sebesar 2 persen, misalnya untuk membantu ongkos transportasi, untuk meredam kenaikan harga BBM atau intervensi dari suplai barang itu sendiri. 

"Kami juga berharap, bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Bali senantiasa melakukan koordinasi dalam Forum High Level Meeting untuk melakukan pemantauan harga dan stok barang , melaksanakan kegiatan operasi pasar , serta peningkatan Kerjasama Antar Daerah ( KAD ) untuk menjamin ketersediaan barang di Provinsi Bali," sebutnya mengakhiri pembacaan pandangan dari Fraksi PDIP Bali di gedung Dewan Provinsi Bali.[ar/r3]

Sumbangan Kontribusi Wisatawan Rp 100 miliar Diapresiasi Fraksi Gerindra

Denpasar , Bali Kini - Fraksi Gerindra mengapresiasi Gubernur Koster yang menganggarkan Sumbangan Kontribusi Wisatawan Rp 100 miliar dalam APBD 2023. Terlebih Pariwisata di Bali baru mulai bangkit akibat pandemi covid-19. 

Harapan Fraksi Gerindra semoga target sumbangan kontribusi tersebut menjadi energi positif untuk peningkatan pendapatan daerah.  Namun, peningkatan Pendapatan Daerah tersebut kami berharap, agar bisa linear dengan kesejahteraan masyarakat, dengan cara memberi prioritas pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat.

"Seperti; pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian dan peternakan, kebudayaan, pariwisata,  dan lingkungan hidup," baca Ketut Juliarta, mewakili Fraksi Gerindra saat membacakan dalam sidang Paripurna membahasa tentang Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2023. 

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan kinerja. 

Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran  dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik

"Sehingga kami dari Fraksi Gerindra mendorong Saudara Gubernur untuk meningkatkam anggaran di pos pelayanan publik maupun infrastruktur pendukung pelayanan publik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan nyaman,aman, tepat waktu serta indek kebahagiaan masyarakat dapat terus ditingkatkan," jelasnya.

Untuk menjaga ketahanan perekonomian Daerah Bali, Fraksi Gerindra juga mendorong saudara Gubernur, agar mengaktifkan perdagangan antar pulau selain eksport produk-produk unggulan Bali yang potensial dan dibutuhkan daerah-daerah di Nusantara, seperti; salak, mangga putih (wani), manggis dan produk pertanian/peternakan lainnya. 

"Begitu juga perdagangan produk-produk industri garmen/tekstil dan kerajinan yang menjadi ciri khas Bali. Hal ini penting dilakukan, agar masyarakat Bali tidak semua bergantung dari pariwisata," tutupnya.[ar/r4]

Fraksi Demokrat Usulkan Nilai Jual NJOPKB Disesuaikan Dengan Harga Pasar

 

Denpasar, Bali Kini  - Kinerja ekonomi yang membaik juga akan memberikan dampak yang positif terhadap sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang akan dirancang dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 sehingga diharapkan sasaran dan target pembangunan yang telah dicanangkan dapat terealisasi sesuai dengan rencana. 

Secara umum RAPBD tahun 2023 dirancang seperti: Pendapatan Daerah sebesar Rp 5,7 Triliun Lebih, Belanja Daerah sebesar Rp 5,3 Triliun Lebih, sehingga terdapat Surplus sebesar Rp 110,6 Miliar Lebih dan Pembiayaan Netto sebesar Rp 110,6 Miliar Lebih.

Berkenaan dengan Pajak Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 2,81 Triliun lebih atau meningkat sebesar Rp 237,76 Miliar Lebih atau 9,21% dari APBD Induk tahun 2022 sebesar Rp 2,58 Triliun Lebih. 

Khusus untuk Pajak Kendaraan Bermotor dalam tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 1,41 Triliun Lebih ada peningkatan sebesar Rp 159,74 Miliar Lebih atau 12,77 %, dari anggaran sebesar Rp 1,25 Triliun Lebih tahun 2022. 

"Kami Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kehadapan saudara Gubernur walaupun kondisi ekonomi belum stabil karena pandemi covid 19 penerimaan PKB terus meningkat. Namun demikian Kami Fraksi Partai Demokrat masih mendengar keluhan dari masyarakat dimana PKB yang dibayar oleh Masyarakat pemilik kendaraan bermotor lebih dari lima tahun yang lalu tidak pernah turun untuk kendaraan yang sama yang dimiliki, sedangkan menurut logika kendaraan tersebut nilai jualnya pastilah menurun setiap tahunnya sesuai dengan harga pasar," baca Utami Dwi Suryadi.

Untuk tidak memberatkan masyarakat pemilik kendaraan bermotor dan tidak adanya perbedaan yang sangat mencolok dengan Provinsi lain, Faraksi Partai Demokrat sarankan agar Nilai Jual Obyek Pajak Kendaraan Bermotor yang dipakai dasar untuk pengenaan PKB disesuaikan dengan harga pasar atau disesuaikan diantara NJOPKB Provinsi yang terdekat yaitu Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Retribusi Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 88,55 Miliar Lebih atau meningkat sebesar Rp 70,33 Miliar Lebih atau 385,93 %,dibandingkan dengan APBD Induk tahun 2022 sebesar Rp 18,22 Miliar Lebih.  Kenapa direncanakan peningkatan yang sangat luar biasa, pada hal dalam Perubahan APBD tahun 2022 yang sedang berjalan ini, anggaran Retribusi Daerah diturunkan menjadi sebesar Rp 10,73 Miliar Lebih, sehingga ada penurunan sebesar Rp 7,48 Miliar Lebih atau 41,08 %. 

Berkenaan dengan Bagian Laba yang dibagikan (deviden) atas Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp 809,8 Miliar Lebih, salah satu diantaranya  bersumber dari PT. Perseroda Pusat Kebudayaan Bali sebesar Rp 650 Miliar. 

"Mohon penjelasan Saudara Gubernur terkait dengan bidang usaha PT. Perseroda Pusat Kebudayaan Bali sehingga mampu menghasilkan pembagian laba (deviden) sebesar Rp 650 Miliar tersebut," jelasnya.

Terkait dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang bersumber dari Jasa Giro dianggarkan turun sebesar Rp 2,58 Miliar Lebih atau 20,51% dari sebesar Rp 12,58 Miliar Lebih tahun 2022 menjadi sebesar Rp 10 Miliar tahun 2023. Dan bahkan Pendapatan Bunga dari sebesar Rp 13 Miliar tahun 2022 menjadi Rp 0, tahun 2023. 

"Kami Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kehadapan saudara Gubernur atas keberaniannya telah menganggarkan Sumbangan Kontribusi Wisatawan sebesar Rp 100 Miliar, pada hal belum diketahui hasil uji coba sistem pungutannya, dengan harapan dapat ditingkatkan mengingat kunjungan wisatawan ke Bali semakin meningkat," tegas Fraksi Demokrat.

Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kehadapan saudara Gubernur karena mampu menunjukkan efisiensi dalam perencanaan Belanja Operasi, dimana tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 3,43 Triliun Lebih dan tahun 2022 sebesar Rp 3,85 Triliun Lebih, ini berarti turun sebesar Rp 419,72 Miliar lebih atau minus 10,88 %.

Khusus untuk Belanja Pegawai drencanakan sebesar Rp 1,66 Triliun Lebih tahun 2023 sedangkan tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 1,86 Triliun Lebih, ini berarti turun sebesar Rp 199,17 Miliar Lebih atau minus 10,66 %. 

"Kami Fraksi Partai Demokrat sarankan agar jangan sampai mengganggu kinerja Pegawai Non ASN yang sudah bekerja dengan baik, dan kondusif," beberanya.

Dalam Alokasi Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2023, Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa adanya Penerimaan SILPA tahun 2022 sebesar Rp 226,87 Miliar Lebih dan Pengeluaran Pembiayaan berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang atas Penggunaan Dana PEN sebesar Rp 187,50 Miliar Lebih dan Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka Pemilukada serentak tahun 2024. 

Fraksi Partai Demokrat tidak melihat adanya pembayaran Utang pada PT. Bank BPD Bali, dimana kita tahu bersama bahwa dalam Perubahan APBD tahun 2022 yang sedang berjalan ini direncanakan ada pinjaman pada PT. Bank BPD Bali sebesar Rp 850 Miliar untuk menutupi devisit anggaran tahun 2022. 

Berdasarkan hal tersebut Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa dengan tanpa pinjaman pada PT. Bank BPD Bali pada tahun 2022 tapi  mampu memberikan SILPA sebesar Rp 226,87 Milyar Lebih. Kalau hal ini benar adanya, berarti patut diduga ada yang disembunyikan pada saat penetapan Perubahan APBD tahun 2022. 

Namun demikian Fraksi Partai Demokrat tetap memberikan apresiasi Gubernur dan jajarannya karena menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya tata kelola utang daerah. 

Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian, berkenaan dengan Proyek Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, Fraksi Partai Demokrat yang paling sering bertanya dan memberikan usul saran, hal ini semata-mata karena merasa bangga akan memiliki Pusat Kebudayaan Bali yang monumental.[ar/r4]

Jaya Negara Hadiri Karya Pemelaspas di Pura Samuan Tangguntiti Kesiman

 

Denpasar,Bali Kini - Bertepatan Rahina Buda Wage Kelawu (Piodalan Ida Betara Rambut Sedana) warga Banjar Tangguntiti Kesiman melaksanakan upacara Melaspas, Mupuk Pedagingan, Ngenteg Linggih Dan Mecaru Rsi Gana Padususan Alit di Pura Samuan Tangguntiti Kesiman, Rabu (5/10).

Upacara ini dihadiri Walikota Denpasar, IGN. Jaya Negara yang pada kesempatan tersebut juga melaksanakan penandatangan  Prasasti dan sekaligus ngaturang punia. Tampak hadir juga dalam kesempatan ini Anggota DPRD Kota Denpasa, Wayan Warka, Kabag Kesra Setda Kota Denpasar, IB. Alit Surya Antara, Camat Denpasar Timur, I Made Tirana beserta tokoh masyarakat setempat.

Walikota Jaya Negara usai ngaturang punia mengatakan, pelaksanaan upacara keagamaan di Pura Samuan Banjar Tangguntiti Kesiman ini adalah salah satu bentuk yadnya dalam  meningkatkan sradha bhakti umat Hindu kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. 

“Apalagi di komunitas masyarakat seperti banjar, perlu diapresiasi  bagaimana membangun sradha bhakti masyarakat melalui upakara yang dilaksanakan. Kemandirian masyarakat dalam melaksanakan Yadnya Suci   memunculkan kesadaran yang sangat tinggi, sehingga manfaat yang kita peroleh dalam penyelenggaraan upacara keagamaan yang dikenal dengan istilah Tri Guna Karya serta Satwika Karya dapat kita peroleh dengan baik,” kata Jaya Negara.

Walikota Jaya Negara juga mengharapkan setelah dilaksanakannya Upacara Ngenteg Linggih, Caru Rsi Gana Dan Piodalan Betara Ida Ratu Gede Mas Mecaling di Pura Samuan Banjar Tangguntiti Kesiman ini seluruh umat terutama penyungsung dan pengempon dapat terus meningkatkatkan rasa persaudaraan dan persatuan antara sesama umat.

“Tentu pelaksanaan Yadnya ini sebagai sarana peningkatan nilai spiritual sebagai umat beragama. Kami berharap ke depan upacara Yadnya ini dapat memberikan energi positif yang dapat memancarkan hal positif bagi umat serta menetralisir hal- hal negatif dilingkungan desa setempat,” katanya.

Sementara Manggala Karya, I Ketut Kariyana mengatakan rangkaian upacara di banjar ini berkaitan dengan rampungnya pelawatan anyar Ida Batara Gede Ratu Mas Mecaling dan Gedong Pererepan Ida Betara, yang kurang lebih menghabiskan dana sebesar 1,2 Milyar rupiah yang di dapat dari urunan warga dan bantuan pemerintah Kota Denpasar.

“Kami sangat berterimakasih dengan hadirnya Bapak Walikota IGN Jaya Negara, sekaligus memberikan punia dan menandatangani  Prasasti Pura. Dengan berlangsungnya upacara ini ke depannya dapat merubah pola pikir masyarakat, bahwa semua tempat yang kita sucikan itu harus dan wajib dijaga, baik keindahan maupun kebersihannya,” katanya.

Ketut Kariyana menambahkan upacara serta persembahyangan ini dipuput Ida Pedanda Gede Putra Bajing, dari Griya Tegal Jingga Denpasar. (ays).

TNI Adalah Kita Berhasil Tercipta Di Kongo

Kongo, Baku Kini -   “Satgas Kizi TNI di Kongo adalah milik Kita bersama”, kira-kira itulah yang selalu digaungkan masyarakat di Republik Demokratik Kongo (RDK). Kemampuannya dalam memberikan manfaat dan nilai guna untuk masyarakat dan sesama pasukan PBB menjadikan Satgas Kizi TNI selalu melekat baik di hati masyarakat Kongo.

 

Satgas ini sedang melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian PBB di Kongo dibawah pimpinan Letkol Czi Bambang Santoso, selain melakukan pekerjaan konstruksi juga mendapatkan mandat dari PBB yaitu Protection of Civilian (PoC) yang dilakukan dengan pendekatan Humanis dalam misi Monusco.

Satgas Kizi TNI Monusco mengedepankan peran aktif kegiatan kemanusiaan yang dikenal dengan Cimic (Civil-Military Cooperation). Kegiatan ini memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat lokal karena dapat memenangkan hati dan  pikiran rakyat Kongo. “Kita lakukan pendekatan dengan berikan sesuatu yang bermanfaat, sehingga kita dipercaya, mereka menerima kehadiran kita dan merasa terlindungi serta membuat kelompok bersenjata berkurang,” tegas Letkol Czi Bambang.

Mencermati buruknya kesehatan masyarakat Kongo, Tim Kesehatan Satgas Kizi TNI bergerak cepat memberikan pelayanan kesehatan. Seorang warga Kongo bernama Condez mengatakan, “Di desa kami banyak yang menderita Malaria, namun tidak ada yang berobat ke dokter karena biaya sangat mahal, Kami sangat bersyukur ada Papa Indo (Sebutan untuk TNI di Kongo) sehingga kami bisa berobat gratis”.

Satgas Kizi TNI juga aktif membantu tempat-tempat ibadah yang berada di sekitar Kamp seperti Masjid Kota Beni, Gereja Katolik Eglise Mavivi, dan Madrassatu Rakhwaahiyatil-Islamiya Kota Beni. Kontingen Indonesia melakukan aksi memperbaiki gereja-gereja, memberikan sumbangan Al-Qur’an dan sembako serta mengajarkan membaca Al-Qur’an kepada masyarakat.

Syeikh Saadi Ngonda Hassan, Kepala Madrasah Beni mengatakan, “Di Kota ini ada sekitar 1.600 muslim yang belum bisa baca Al-Qur’an karena kami tidak memiliki tenaga pendidik dan kurangnya sarana prasarana, Kami sangat berterima kasih atas kepedulian anda mengajari anak-anak kami”.

Satgas Kizi TNI juga men-deploy pasukan ke daerah lain di Kongo seperti kota Mayi Moya, Eringeti, Mambangu, Komanda, Kilia, Mutwangga, dan perbatasan dengan negara Rwanda di Rumangabo. Di sana personel Kizi membangun kamp militer Tentara Nasional Kongo (FARDC), kamp militer kontingen negara lain, dan  jalan raya provinsi.

Selain melakukan pekerjaan konstruksi, Satgas ini juga mengadakan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat setempat dengan memberikan bantuan makanan kepada masyarakat di sekitar kamp dan mengadakan Psychological healing bagi anak-anak yang terdampak konflik.[tim lpt]

Belum Ditemukan, Tim SAR Akhirnya Perpanjang Hari Pencarian Graham

Karangasem, Bali Kini - Pasca belum di temukannya Graham (68), WNA Asal Inggris yang menghilang ketika melakukan aktivitas snorkeling di wilayah kawasan Pantai Blue Lagoon, Padangbai, Karangasem kini Tim SAR memperpanjang waktu pencarian. 

Pada Rabu (5/10/2022) Tim SAR Gabungan melaksanakan operasi SAR seperti hari sebelumnya. "Kemarin sudah hari ke 7 pencarian ops SAR, namun masih nihil. Hasil evaluasi tim SAR gabungan dan koordinasi dengan instansi terkait pihak keluarga dan konsulat maka Operasi SAR diperpanjang selama 3 hari kedepan, " Kata Koordinator Pos SAR Karangasem, I Gusti Ngurah Eka Wiadnyana. 

Artinya, pada Hari ini pencarian WNA telah memasuki hari ke 8. Sementara, ada dua penyusuran yang dilaksanakan yakni penyusuran darat dan penyusuran laut. Dimana penyusuran baik darat maupun di perairan diperluas. "Kemarin kami sudah mencari sampai ke perairan wilayah Gianyar, pantai Masceti, " Ungkapnya. Operasi SAR, hingga saat ini masih terus dilaksanakan menggunakan rubber boat. Tim SAR Gabungan  terdiri dari Basarnas, Balawista BPBD Karangasem, Bakamla Karangasem, TNI AL dan Pol Air. 

 

Sebelumnya, Graham yang merupakan wisatawan asal Inggris melaksanakan snorkeling di kawasan Pantai Blue Lagoon Padangbai,  pada Rabu (28/9/2022) lalu. Ia berangkat bersama istrinya dan memulai snorkeling kurang lebih pukul 17.30 Wita. Ditengah aktivitas nya tersebut, tiba-tiba korban terpisah dengan sang istri dan langsung menghilang di antara deburan ombak yang cukup tinggi pada sore hari itu. (Ami)

Walikota Jaya Negara Evaluasi Program Menuju Smart City Tahun 2022

 

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat mengikuti Evaluasi Program Menuju Smart City Tahun 2022 yang dilaksanakan secara virtual dari Kantor Walikota Denpasar, Senin (3/10).

Denpasar, Bali Kini - Pemkot Denpasar mengikuti Evaluasi Program Menuju Smart City Tahun 2022 yang dilaksanakan secara virtual dari Kantor Walikota Denpasar, Senin (3/10). Dalam kesempatan tersebut, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara yang mengikuti langsung Evaluasi tersebut turut memaparkan beragam Inovasi serta kebijakan Pemkot Denpasar sebagai solusi smart city di era 5.0. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bappeda Kota Denpasar, Putu Wisnu Wijaya Kusuma, Kadis Kominfos Kota Denpasar, IB Alit Adhi Merta, Kadis Pariwisata Kota Denpasar, MA Dezire Mulyani, OPD terkait serta Panelis Evaluasi Program Menuju Smart City Tahun 2022. 

Dalam paparanya, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjelaskan, Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali dalam melaksanakan roda pembangunan dan pemerintahan bergerak dalam Visi “Kota kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”. Yakni, Denpasar yang Makmur, Aman, Jujur dan Unggul.

Lebih lanjut dijelaskan, Denpasar Smart City merupakan konsep dalam menjadikan Denpasar yang cerdas dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya. Sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Hal ini dilaksanakan pemfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 

“Inovasi yang telah kami kembangkan di Kota Denpasar terkait keenam dimensi smart city, yang mana semuanya bermuara pada upaya kami dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, informatif, memberikan kemudahan dan juga kenyamanan, serta mencapai kemanfaatan masyarakat atau public value yang tercermin dari kepuasan masyarakat Kota Denpasar dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat Kota Denpasar,” jelasnya

Jaya Negara menjelaskan, Rencana Induk Pengembangan smart city di Kota Denpasar tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Smart City Tahun 2019-2023. 

“Untuk mewujudkan Denpasar smart city kami telah  menyiapkan beberapa program dan kegiatan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya,” ujarnya

Secara terperinci Jaya Negara menjelaskan untuk mencapai Kota Cerdas atau smart city ada 4 rencana aksi yang sudah dan akan dilaksanakan yakni peningkatann  sumber daya manusia. Dimana, SDM memiliki peranan penting dalam smart city. Sehingga didorong untuk peningkatan kompetensi SDM dalam transformasi digital.

Selanjutnya adalah pengembangan infrastruktur. Saat ini Pemkot Denpasar telah membangun 38,18 KM jaringan fiber optic sejak tahun 2013, atau sekitar 62% perangkat daerah sampai desa/kelurahan tercover jaringan FO. Pada tahun 2022 sedang berproses penambahan 3 titik jaringan FO. Dan pada tahun 2023 kembali  dianggarkan  untuk penyiapan infrastruktur jaringan FO Pemerintah Kota Denpasar. 

Kemudian pengembangan  aplikasi. Di Kota Denpasar sendiri terdapat 189 aplikasi baik yang dibangun oleh pemerintah pusat maupun Kota Denpasar, yang saat ini sedang dilaksanakan monitoring dan evaluasi. Tahun ini sedang dilaksanakan pengintegrasian terhadap aplikasi-aplikasi yang terbangun oleh pemerintah kota, dan sudah terdapat 12 aplikasi yang terintegrasi dalam Denpasar Integrated Virtual Office (DIVOS) melalui Single Sign On (SSO). 

Dan yang terakhir yakni literasi smart city. Pemkot Denpasar membangun sinergi dengan berbagai stakeholder dalam literasi digital, salah satunya melalui Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), relawan TIK, dan komponen masyarakat lainnya yang peduli dengan literasi digital. 

“Pada tahun 2022 ini sedang berlangsung literasi digital bersama stakeholder terkait termasuk tahun 2023 akan lebih kami intensifkan, terutama menyasar seluruh masyarakat Kota Denpasar,” ujarnya

Jaya Negara menambahkan, berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia, capaian Kota Denpasar konsisten meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2021, IPM Kota Denpasar adalah sebesar 84.03, melebihi capaian IPM Provinsi Bali yang sebesar 75.69. Dimana, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah atau wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan. Yakni lamanya hidup, pengetahuan atau tingkat pendidikan dan standard hidup layak. Kualitas sumber daya manusia yang kita miliki merupakan modal dalam menjawab permasalahan serta tantangan dan peluang untuk berinovasi dalam implementasi smart city di Kota Denpasar.

“Dengan semangat “Vasudaiva Khutumbakam”, yang mengandung makna dalam kehidupan ini kita semua bersaudara (Menyama Braya). Semua persoalan yang kita hadapi, mari diselesaikan dengan Parasparos Sarpanaya, Salunglung Sabayantaka dalam mewujudkan Denpasar Maju,” tutup Jaya Negara. (Ags)

Jegog Jembrana Siap Meriahkan Presidensi G20

Jembrana , Bali Kini - Kesenian Jegog turut ambil bagian dalam memeriahkan pelaksanaan kegiatan Presidensi G20 di Bali yaitu pada event World Conference on Creative Economy (WCCE) yang akan dilaksanakan pada 5-7 Oktober 2022 mendatang di Nusa Dua, Badung.

Hal tersebut disampaikan Bupati Jembrana I Nengah Tamba saat menyaksikan latihan kesenian Jegog yang akan tampil pada event WCCE, Senin (3/10) di Angkringan Negaroa Bahagia. Bupati Tamba menegaskan agar para seniman jegog dapat memberikan penampilan terbaik, tidak hanya dari alunan semangat Jegog namun juga atraksi yang ditampilkan oleh para penabuh itu sendiri.

"Atraksi budaya Jegog Jembrana ini akan tampil di WCCE di Nusa Dua dalam rangkaian kegiatan G20. Tentunya, kebutuhan audience internasional beda dengan kita. Selain mendengarkan alunan musiknya, juga menyaksikan atraksi dari para penabuhnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Tamba meminta kepada para penabuh agar menampilkan Jegog yang penuh semangat sehingga dapat memberikan  aura yang positif terhadap kegiatan yang diselenggarakan.

"Saya minta kepada teman-teman bagaimana mereka harus menunjukan sebagai masyarakat Jembrana yang memiliki semangat dan kesantunan yang tinggi," tandas Bupati Tamba.

Lanjut, Bupati asal desa Kaliakah ini yakin ketika Jembrana mencapai waktu emasnya, kesenian Jegog akan menjadi agenda rutin dalam kalender atraksi budaya.

"Ini adalah kesenian bentuk budaya yang sangat kita hargai, pada tahunnya nanti, Jegog akan menjadi salahsatu dari nominasi dari event budaya yang ada di kabupaten Jembarana," ucapnya.

Ditambahkannya, Bupati Tamba berharap selain menampilan atraksi sesuai dengan selera Internasional, tetap tidak mengurangi nilai-nilai tradisionalnya.

"Saya memastikan bahwa penampilan anak-anak ini memang sesuai dengan kebutuhan internasional dengan tidak mengurangi konten lokalnya," kata Bupati Tamba.

Senada dengan yang disampaikan Bupati Tamba, ketua Yayasan Jegog Jembrana Ketut Suarda juga berpesan kepada para penabuh agar bisa tetap fokus menampilkan pertunjukan yang terbaik.

"Kita harus tampil semaksimal mungkin karena ini acara bertaraf dunia, jadi persiapannya harus matang dan tidak boleh ragu. Serta tetap semangat seperti Jegog, selain itu klasik ya juga harus ditampilkan," pungkas Suarda. [Ngr]